strong77

Pemrograman Tiandao

Penuhi Kebutuhan Lebaran, Pemerintah Impor 18 Ribu Ton Daging Kerbau******

Perum Bulog mendatangkan 18 ribu ton daging kerbau beku dariIndia untuk memenuhi kebutuhan saat puasa dan Lebaran. 

Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengatakan jumlah itu merupakan bagian dari penugasan untuk mengimpor 100 ribu ton daging kerbau beku tahun ini.

"Dari alokasi 100 ribu ton, ini baru datang 18 ribu ton. Seyogyanya kita harapkan 20 ribu ton tapi yang datang baru 18 ribu ton. Ini nanti bertahap," kata Buwas, sapaan akrabnya, di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (12/4).

Daging kerbau tersebut akan tersedia di pasar tradisional dan ritel modern dengan kemasan yang sudah diberi label harga eceran tertinggi (HET) sehingga pedagang tidak bisa menjual dengan harga tinggi.

Buwas juga menyebut daging kerbau impor akan didistribusikan langsung oleh Bulog di seluruh Indonesia dan distributor yang memenuhi syarat. Saat ini, Buwas menyebut baru 11 distributor yang memenuhi syarat untuk mendistribusikan daging kerbau impor tersebut.

"Yang minta lebih dari 100, tapi yang memenuhi syarat baru 11," kata Buwas.

Menurutnya, daging kerbau beku impor tersebut memiliki kualitas yang bagus dan sudah melewati proses karantina. Daging tersebut juga dijamin bebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK).

Ke depan, Buwas mengatakan daging kerbau beku impor yang menjadi bagian penugasan Bulog akan masuk secara bertahap hingga 100 ribu ton. Daging kerbau impor akan masuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Misalnya tiap bulan kebutuhannya 20 ribu ton, ya kita datangkan tiap bulan 20 ribu ton, 20 ribu ton, sampai 100 ribu ton," kata Buwas.

[Gambas:Video CNN]

Mata Dharma Tertinggi

Pengangguran RI 5,45 Persen, Tertinggi di Banten dan Jabar******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penganggurandi Indonesia mencapai 7,99 juta orang per Februari 2023. Secara persentase tercatat sebesar 5,45 persen atau turun dari Februari 2022 yang sebesar 5,83 persen.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud mengatakan jika dilihat secara spasial ada 10 wilayah yang tingkat penganggurannya di atas nasional.

"Secara persentase, terdapat 10 provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka di atas tingkat pengangguran terbuka nasional," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (5/5).

Untuk Banten, tingkat penganggurannya tercatat jauh di atas nasional yakni 7,97 persen. Meski turun dari Februari 2022 yang sebesar 8,53 persen, tetapi masih tetap tertinggi di Indonesia.

Tertinggi kedua adalah Jawa Barat dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,89 persen. Jumlah ini juga turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 8,35 persen.

Pengangguran terbanyak ketiga ada di Kepulauan Riau yang sebesar 7,61 persen. Kendati, jumlah ini juga turun dibandingkan Februari 2022 yang sebesar 8,02 persen dari jumlah penduduknya.

Berikut 10 provinsi dengan angka pengangguran tertinggi di Indonesia:

1. Banten 7,97 persen
2. Jawa Barat 7,89 persen
3. Kepulauan Riau 7,61 persen
4. DKI Jakarta 7,57 persen
5. Kalimantan Timur 6,37 persen
6. Sulawesi Utara 6,19 persen
7. Maluku 6,08 persen
8. Sumatera Barat 5,90 persen
9. Aceh 5,75 persen
10. Papua Barat 5,53 persen.

[Gambas:Video CNN]

Era seni bela diri super

Erick Thohir Rombak Direksi AirNav Indonesia******

Menteri BUMN Erick Thohir merombak jajaran direksi Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia atau AirNav Indonesia pada Rabu (24/5).

Kali ini, Erick mengganti Direktur Operasi, Direktur Keselamatan, Keamanan dan Standardisasi serta Direktur Keuangan dan Manajamen Risiko. Ia juga mengangkat kembali Ahmad Nurdin Aulia sebagai Direktur Teknik AirNav Indonesia.

"Kami menyambut dengan positif atas kehadiran IbuAzizatun Azhimah sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko yang baru, dan Bapak Riza Fahmi sebagai Direktur Keselamatan, Keamanan dan Standardisasi" ujar Direktur Utama AirNav Indonesia Polana B Pramesti dalam keterangan resmi perusahaan.

"Beliau diangkat sebagai Direktur Utama BRI Finance untuk pertama kalinya berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 19 Mei 2020 sesuai Akta Risalah RUPS Luar Biasa Nomor 10 tanggal 19 Mei 2020 dan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun 2023," terangnya.

Sementara itu, Riza Fahmi sebelumnya menjabat sebagai General Manager AirNav Indonesia Cabang Denpasar yang berlokasi di Bandara Ngurah Rai. Riza merupakan generasi ketiga atas rekrutmen internal yang berhasil menduduki jabatan direksi. Adapun Bambang Rianto menggantikan posisi Mokhammad Khatim sebagai Direktur Operasi terdahulu.

Berikut jajaran Direksi AirNav Indonesia per Rabu (24/5):

Direktur Utama: Polana Banguningsih Pramesti
Direktur Operasi : Bambang Rianto
Direktur Keselamatan, Keamanan dan Standardisasi : Riza Fahmi
Direktur Teknik : Ahmad Nurdin Aulia
Direktur SDM dan Umum : Bagus Sunjoyo
Direktur Keuangan : Azizatun Azhmah

[Gambas:Video CNN]

Petugas deportasi dari semua bidang

Sederet Kekhawatiran Pengusaha soal Investasi di IKN******

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid menyampaikan sederet kekhawatiran pengusaha yang masih wait and seeuntuk berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Kekhawatiran setiap orang beda-beda. Ini nanti gimana Pak, ada masalah siber misalnya, masalah tanahnya gimana, insentif apa yang bisa didapatkan, kira-kira bagaimana kelangsungan listrik, pasti banyak pertanyaan. Ini kan membangun kota baru," kata Arsjad di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan, Selasa (23/5).

Namun, Arsjad mengibaratkan kondisi investor dengan pemerintah saat ini masih dalam tahap masa pacaran sebelum menikah. Dengan begitu, ia meminta semua pihak sabar.

"Kita semua ingin cepat. Namanya pengusaha ingin cepat terus, berusaha ingin cepat terus karena ini masalah waktu. Pemerintah bekerja cepat. Kalau kurang cepat kita dorong terus. Cuma bagaimana pun ada bisnis proses yang mesti dijalankan. Ada kekhawatiran insentif, pertanahan, dsb," terang Arsjad.

Ia juga menyinggung soal kekhawatiran pengusaha terhadap IKN jelang pemilihan umum (pemilu) 2024. Arsjad tak menutup mata memang ada kekhawatiran tersebut.

Namun, ia berdalih sikap investor masih oke jelang Pemilu 2024. Arsjad menyebut demokrasi Indonesia saat ini masih aman.

"Pasti ada pemikiran itu (pemilu 2024), tapi kan semua punya kekhawatiran. Pada pemilu lalu kencang, apa yang terjadi, Jokowi-Prabowo bersatu gotong royong. Ini sudah melihat Indonesia bagaimana pun proses demokrasi kita aman, kita harus percaya itu dan jelaskan ke investor... Sekarang satu tahun jelang pemilu masih tenang-tenang saja," tutupnya.

Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengatakan saat ini sudah ada lebih dari 220 minat investor ke IKN Nusantara, baik dari dalam dan luar negeri. Di mana ada sekitar 36 calon investor yang sudah masuk tahap non-disclosure agreement(NDA).

Bambang berharap semua lapisan masyarakat mendukung pembangunan IKN Nusantara. Ia menegaskan jangan hanya memikirkan progres jangka pendek Ibu Kota baru tersebut.

Ia pun menyebut banyak investor datang langsung ke IKN Nusantara untuk mengecek keseriusan pembangunan tersebut. Menurutnya, banyak calon investor merespons baik setelah mengecek langsung lokasi IKN Nusantara.

"Harapan kita semua tentu sesegera mungkin kita melihat pembangunan di IKN Nusantara bergulir. Jangan dikecilkan hingga 2024 saja, karena kita membangun hingga 2045, membangun kota futuristik masa depan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Apakah itu sungai atau danau?

Zulhas soal Utang Migor Rp344 M ke Peritel: Tak Ada APBN Untuk Bayar******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanmengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak punya alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membayar utang ke Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) terkait pengadaan minyak goreng sebesar Rp344 miliar.

Seharusnya, utang tersebut dibayar oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Coba cek di APBN, (anggaran) bayar utang itu enggak ada. Yang membayar BPDPKS. Kalau Kemendag enggak ada anggaran untuk bayar utang" kata Zulhas di kantor Kementerian Perdagangan, Kamis (4/5).

Menurut Zulhas, BPDPKS sebenarnya mau membayar utang tersebut tetapi masih menunggu payung hukum yang pasti. Pasalnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022 yang mengatur rafaksi minyak goreng tersebut telah dihapus.

Maka dari itu, Kemendag tengah meminta pendapat dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait hal tersebut. Namun, hingga saat ini Kejagung disebut belum memberikan pendapat hukum.

"Kalau sudah ada nanti kita bilang dan bikin surat untuk 'eh bayar nih utangnya'. Jadi bukan Kemendag, kalau kita enggak ada anggarannya," kata Zulhas.

Sebelumnya, Aprindo mengancam akan setop menjual minyak goreng di seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tidak segera membayar utang sebesar Rp344 miliar.

Menurut Roy, pemerintah seharusnya membayar utang selisih harga tersebut 17 hari setelah program satu harga berlangsung. Namun, setahun berlalu utang tersebut belum juga dibayarkan.

"Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara Buka Puasa Bersama, Kamis (13/4).

Ia menjelaskan program minyak satu harga yang diluncurkan pemerintah pada awal 2022 tersebut bukan kemauan Aprindo. Hanya saja, keharusan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022.

Aturan itu mengharuskan pengusaha menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Hal tersebut imbas harga minyak goreng yang liar di pasar pada awal tahun lalu.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas dia.

[Gambas:Video CNN]

Hanya dihormati

Daftar BUMN Punya Utang Jumbo******

Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih memiliki utangjumbo hingga kuartal I-2023 ini, bahkan jumlahnya mencapai puluhan triliun.

Berdasarkan laporan keuangan yang sudah diterbitkan para perusahaan plat merah tersebut, dikutip Rabu (17/5), setidaknya ada tiga BUMN yang masih memiliki utang besar. BUMN lainnya seperti PT PLN, PT Pertamina, hingga Garuda Indonesia belum menerbitkan laporan keuangannya per kuartal I ini.

Ketiga BUMN ini adalah yang perusahaan negara di bidang konstruksi dan bertugas atau bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan pengembangan infrastruktur.

1. Waskita Karya

Dalam laporan keuangannya, per 31 Maret 2023, Waskita Karya masih memiliki liabilitas termasuk utang sebesar Rp84,37 triliun. Meski masih besar, namun jumlah ini turun dibandingkan per akhir Desember 2022 yang sebesar Rp83,98 triliun.

Liabilitas termasuk utang tersebut terdiri dari, jangka pendek sebesar Rp21,23 triliun dan jangka panjang sebesar Rp63,13 triliun.

2. Wijaya Karya

Wijaya Karya sampai akhir Marte 2023 ini memiliki total liabilitas termasuk utang sebesar Rp55,76 triliun. Jumlah ini turun dibandingkan akhir Desember 2022 yang sebesar Rp57,57 triliun.

Secara rinci, utang dan liabilitas ini terdiri dari, kewajiban jangka pendek sebesar Rp34,07 triliun dan jangka panjang sebesar Rp21,69 triliun.

3. Adhi Karya

Adhi Karya tercatat memiliki jumlah liabilitas termasuk utang sebesar Rp30,29 triliun per akhir Maret 2023. Jumlah tersebut juga turun dibandingkan per akhir Desember 2022 yang sebesar Rp31,16 triliun.

Dari laporan keuangan yang dirilis, liabilitas termasuk utang tersebut terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp23,37 triliun dan jangka panjang Rp6,91 triliun.

[Gambas:Video CNN]