daftar slot asia

Kotak peralatan dewa super

5 Temuan Sementara Hasil Survei Warga Rempang oleh Ombudsman******

Ombudsman RI mengungkapkan lima hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyek Rempang Eco City.

Pertama, Ombudsman menemukan bahwa sertifikat hak pengelolaan (HPL) atas nama BP Batam belum diterbitkan. Hal ini dikarenakan lahan yang dimohon belum jelas sebab masih dikuasai oleh masyarakat.

"Badan pertanahan akan mengeluarkan sertifikat kalau area itu sudah tidak ada penghuni lagi. Itulah kenapa, mereka sepertinya kemudian tergesa-gesa untuk mendesak warga di kampung-kampung tua itu keluar dari area itu," ucap Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/9).

"Meskipun dapat diperpanjang dengan persetujuan menteri. Kalau dalam jangka waktu ini enggak terbit, ya memang kemudian gugur kalau dia enggak mengajukan perpanjangan. Artinya sertifikat HPL tidak akan pernah terbit," jelas Johanes.

Kedua,program Rempang Eco City memang termasuk proyek strategis nasional (PSN). Dasar hukum ini baru saja keluar tahun ini dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023.

Ketiga,terdapat warga yang tetap menolak relokasi yang dilakukan oleh BP Batam. Johanes menjelaskan bahwa warga di tiga kampung tua di Rempang merasa tempat tinggalnya sudah turun temurun dan tak ada jaminan akan mendapatkan sumber mata pencaharian yang sama.

"Pada dasarnya, beberapa kampung yang kami survei, warga merasa mereka ini sudah turun-temurun, generasi ke generasi di sana. Bahkan ada yang sampai 6-7 generasi sudah di situ dan mereka merasa tidak ada jaminan bahwa mereka kalau dipindahkan akan mendapatkan sumber-sumber mata pencaharian yang sama," lanjut dia.

Selain itu, menurut temuannya, pemerintah belum melakukan sosialisasi secara masif dan menyampaikan informasi yang menyeluruh terkait apa yang direncanakan dan apa yang akan terjadi kepada warga di Pulau Rempang.

"Warga menilai belum ada kepastian, baru janji-janji. Memang secara objektif kita tahu bahwa tempat-tempat untuk memindahkan mereka juga belum siap," ungkap Johanes.

Keempat,belum ada dasar hukum terkait ketersediaan anggaran, pemberian kompensasi dan program yang dijanjikan secara keseluruhan dari BP Batam. Dalam hal ini, terkait dengan pemberian kompensasi berupa rumah pengganti, uang tunggu dan hunian sementara bagi warga terdampak.

"Itu kan tidak serta-merta uangnya ada, ya mesti harus ada dasar hukumnya juga agar program jalan," katanya.

Kelima,seluruh perkampungan tua di Batam belum ditetapkan batasnya oleh Pemkot Pemerintah Kota Batam. Johanes mengatakan hal ini secara langsung dinyatakan oleh Lembaga Adat Melayu yang mewakili komunitas kampung tua.

"Mereka sejatinya menghendaki segera ada penetapan batas-batas kampung tua itu yang pernah dimulai tahun 2004 dengan berbagai kebijakan pemerintah kota saat itu tapi tidak tuntas," ungkap dia lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

Aku mungkin monster

Kontak Terakhir SYL dengan Wamentan Sebelum Dikabarkan 'Hilang'******

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpodikabarkan 'hilang' saat lawatan ke Eropa, tak lama setelah ia dikabarkan telah ditetapkan KPK menjadi tersangka korupsi penempatan pegawai di Kementerian Pertanian.

Informasi itu disampaikan oleh Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi di Komplek Istana Negara, Selasa (3/10) kemarin.

Ia mengatakan belum tahu keberadaan Syahrul hingga saat ini. Kontak terakhir yang dilakukannya dengan Syahrul Yasin Limpo adalah sebelum menteri dari Partai Nasdem itu berangkat ke Eropa beberapa waktu lalu.

"Kalau saya, (kontak) terakhir pas keberangkatan. Cuma kalau pejabat eselon 1 yang ikut (ke Eropa)  terakhir sampe di Spanyol. Itu masih bersama-sama," katanya. 

Saat pulang katanya,Syahrul berpisah dengan rombongan. Harvick menyebut hal itu terjadi karena tiket pesawat rombongan terpisah-pisah.

Namun, setelah pisah tersebut, sampai dengan saat ini tidak ada komunikasi dengan Syahrul. Padahal kata Harvick, harusnya Syahrul sudah harus kembali dari kunjungan kerja pada Sabtu (30/9) atau Minggu (1/10) kemarin.

"Sabtu atau minggu harusnya sudah kembali. Sampai sekarang belum ada komunikasi," katanya.

Meskipun demikian, pihaknya belum melaporkan masalah tersebut ke pihak terkait. Pihaknya baru melapor ke Presiden Jokowi.

Harvick mengatakan pihaknya masih menunggu arahan dari Presiden Jokowi mengenai masalah itu. 

"Masih menunggu situasi arahan Pak Presiden. Kita tunggu saja sama-sama," katanya. 

Syahrul saat ini terseret kasus dugaan korupsi di tubuh Kementerian Pertanian. Korupsi terkait masalah penempatan pegawai.

[Gambas:Video CNN]

KPK mengaku telah menemukan tiga klaster terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementan. Yang diselidiki saat ini merupakan klaster pertama.

Puluhan pihak terkait telah diklarifikasi dalam proses penyelidikan dugaan kasus korupsi tersebut. Satu di antaranya ialah Syahrul Yasin Limpo.

Berdasarkan informasi hasil gelar perkara yang diterima CNNIndonesia.com, pimpinan KPK menyepakati Yasin Limpo dan dua pejabat Kementan lainnya sebagai tersangka. Yasin Limpo pun enggan menanggapi kabar tersebut.

Nah, untuk menyelidiki dan mencari bukti atas dugaan kasus itu, pekan lalu KPK melakukan penggeledahan di sejumlah tempat. Pertama, rumah dinas Syahrul Yasin Limpo di Komplek Perumahan Menteri Widya Chandra.

Dalam penggeledahan ini, KPK menemukan uang rupiah dan dolar dalam jumlah miliaran, catatan laporan keuangan dan pemberian aset. KPK juga menemukan 12 pucuk senjata api.

Kedua,KPK juga menggeledah Kantor Kementerian Pertanian.

Saat penggeledahan terjadi, Syahrul sedang kunjungan kerja ke luar negeri. Salah satunya, Spanyol.

Kurir dunia bawah

Ada Industri Nikel, 95 Persen Pendapatan Daerah Morowali Justru Keluar******

Hasil temuan Aksi Ekologi & Emansipasi Rakyat (AERR) mencatatkan 95,65 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Morowali, Sulawesi Tengah pada 2022, mengalir keluar daerah tersebut, meskipun terdapat industri pengolahan nikel.

Dalam kajian "Peran Perusahaan Multinasional dalam Hilirisasi Nikel di Indonesia", Arianto Sangadji selaku penulis mengatakan kondisi itu terjadi karena investor pengelolaan nikel Indonesia berasal dari China.

"PDRB yang dihasilkan di Morowali 95 persen dibawa keluar Morowali, karena investornya dari China, vendornya semua dari Jawa, ada dari Makassar," katanya dalam publikasi kajian di Jakarta, Senin (25/9).

Pada 2022, kemiskinan di Kabupaten Morowali mencapai 12,58 persen dan 12,97 persen di Morowali Utara. Angka itu di atas rata-rata kemiskinan di Sulawesi Tengah yakni 12,33 persen.

Penduduk yang tinggal di sekitar pertambangan dan pengolahan nikel juga menghadapi dampak-dampak lingkungan dan sosial seperti banjir dan sengketa tanah.

"Korban-korban sengketa tanah selalu terjadi hingga hari ini," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengatakan pemerintah terlalu fokus menjadikan Indonesia sebagai pusat nikel dunia, tetapi tidak memperhatikan kesejahteraan buruh yang bekerja di pengolahan nikel.

Faisal mengatakan sering terjadi pertentangan antara buruh Indonesia dengan buruh China karena perbedaan budaya. Misalnya buruh Indonesia yang bergabung dengan serikat buruh dan biasa menyampaikan protes. Namun, China tidak terbiasa dengan budaya itu.

Sayangnya, kondisi tersebut tidak diperhitungkan oleh pemerintah.

"Itu enggak dihitung oleh pemerintah. Enggak perlu. Yang penting kita pusat nikel dunia," katanya.

"Enggak ada Kementerian Sosial diundang, ahli Antropologi, ahli Sosiologi, enggak ada," imbuhnya. 

[Gambas:Video CNN]

One Piece: Rasul Laut

Beras Sintetis Beredar di Bukittinggi, Warga Pusing Usai Konsumsi******

Warga Bukittinggi, Sumatera Barat, menemukan beras berbahan plastik atau sintetis.

Salah satu warga bernama Dessi mengatakan beras tersebut terlalu putih, cepat mengeras dan basi, serta berderai. Ia pun mengalami sejumlah gejala usai mengonsumsi beras yang dijual Rp5.000 per kg itu.

"Radang tenggorokan, pusing, dan demam tinggi. Itu yang saya rasakan selama dua pekan setelah memakan beras ini," kata Dessi, dikutip dari Antara, Rabu (4/10).

Warga juga diminta untuk tidak panik dan membeli beras hanya dari agen resmi.

"Kita mengimbau agar masyarakat membeli beras di tempat langganan dan terpercaya, serta jangan tergiur dengan beras yang murah, selain dari program pemerintah dan lembaga resmi," kata Walikota Bukittinggi Erman Safar.

[Gambas:Video CNN]

Bintang besar yang paling mempesona

Menhub soal Kereta Cepat Lanjut ke Surabaya: Cenderung Lewat Selatan******

Menteri PerhubunganBudi Karya Sumadi mengatakan perpanjangan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ke Surabaya, Jawa Timur kemungkinan akan melewati kota-kota di wilayah selatan Pulau Jawa.

"Jadi kecenderungannya kita lewat selatan tapi tentu itu didasarkan suatu studi," kata Budi,  Kamis (14/9) seperti dikutip dari Antara.

Budi menuturkan Kementerian Perhubungan akan melakukan kajian lebih lanjut untuk menentukan kota-kota yang akan menjadi rute dari perpanjangan jalur KCJB ke Surabaya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian memprogramkan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) hingga Surabaya dengan melewati Yogyakarta.

"Nama tetap Kereta Cepat Jakarta-Bandung, namun nantinya kereta ini tetap kita programkan sampai Surabaya melewati Yogyakarta," ujar Direktur Jenderal Perkeretaapian Mohamad Risal Wasal dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (5/7).

Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Presiden Joko Widodo mengatakan perpanjangan jalur KCJB ke Surabaya akan menumbuhkan titik-titik ekonomi baru di sepanjang wilayah yang dilintasinya.

[Gambas:Video CNN]

Saat keajaiban jatuh

Bos Defend ID Sebut BUMN Pernah Saling Sikut Rebutan Proyek Alutsista******

Direktur Utama PT Len Industri(Persero) Bobby Rasyidin menyebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 'saling sikut' menggarap proyek Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista).

Hal itu terjadi sebelum para BUMN tergabung dalam holding pertahanan bernama Defend ID.

Bobby mengenang masa kelam tersebut. Saat itu ada 5 perusahaan pelat merah yang berebut sejumlah proyek alutsista.

"Terus terang sebelum diholdingkan, ini 5 BUMN seperti disampaikan Bang Arya (Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga), silo-silo itu banyak terjadi. Seperti PT Pindad dan PT Len kalau ada sistem di dalam platform, itu rebutan," katanya dalam Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (10/10).

"Jadi, kalau misalnya bicara tank itu otaknyabattle management system (BMS), produk PT Len sebenarnya. Tapi dulu ketika tank dibuat oleh PT Pindad, PT Len tidak kebagian," sambung Bobby.

Silo adalah istilah dari bisnis yang diartikan sebagai sikap menolak berbagi informasi. Ada juga yang mengartikan ini sebagai sikap bekerja sendiri-sendiri.

Bobby menyebut saling sikut juga terjadi ketika PT PAL membuat kapal yang otaknya adalahcombat management system (CMS). Sejatinya itu produk garapan PT Len.

Namun, PT PAL dan PT Len malah bersaing menggarap proyek tersebut.

[Gambas:Video CNN]

"Begitu juga dengan PT DI, otaknya namanya mission system. Itu dulunya tidak punyanya PT Len, punya somebody else, sehingga dulu waktu masih silo-silo tingkat komponen dalam negeri (TKDN)-nya rendah sekali karena masing-masing entitas itu berpikir buat masing-masing dirinya saja," tuturnya.

"Tapi Alhamdulillahini tersolusikan dengan baik ketika kita holding. TKDN dari level 20 persen sekarang meningkat 42 persen di tahun lalu," imbuh Bobby.

Ia pun bersyukur kemandirian industri pertahanan Indonesia mulai terbangun sejak 1 tahun-2 tahun belakangan, utamanya sejak holdingisasi Defend ID pada Maret 2022 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Bobby juga menyebut dampak kehadiran Defend ID ke penyerapan anggaran pertahanan, yang sebelumnya di bawah 20 persen bisa naik ke 40 persen. Ia pun bersyukur Kementerian Pertahanan sebagai pelanggan utama Defend ID punya aturan khusus membeli produk Alutsista buatan dalam negeri.

"Penyerapan (anggaran) itu sudah di atas 40 persen dari anggaran rutin dan perencanaan strategis (renstra). Diharapkan akhir tahun menyerap 50 persen dan akhir tahun depan mungkin sudah 60 persen," harap Bobby.

"Dari sisi teknologi juga sudah banyak karya-karya industri dalam negeri dan teknologi yang dikembangkan dalam negeri masif digunakan Tentara Nasional Indonesia (TNI)," tandasnya.