1001 mimpi togel

seribu pemburu

Kata Pengamat soal APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat******

Menteri Keuangan Sri Mulyanimemastikan pemerintah memberikan penjaminan pinjaman untuk proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB).

Komitmen itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Beleid diteken Sri Mulyani pada 31 Agustus lalu. Beleid mengatur soal penyediaan jaminan pemerintah bagi pencarian pendanaan dalam rangka menutup kenaikan atau perubahan biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Jaminan diberikan dengan mempertimbangkan berbagai prinsip.

"Kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal dan pengelolaan risiko fiskal," kata beleid itu.

Sri Mulyani mengatakan penjaminan proyek KCJB diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2021. Penjaminan diberikan karena terjadi pembengkakan biaya proyek yang memicu lahirnya pinjaman tambahan.

Biaya pembangunan KCJB memang membengkak. Dalam proposal penawaran yang disampaikan pemerintah China ke Indonesia pada 2015 lalu, Negeri Tirai Bambu menawarkan biaya pembangunan proyek hanya US,13 miliar.

Namun, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan biaya itu kemudian bengkak US,2 miliar atau sekitar Rp18,24 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS).

PMK Nomor 89 Tahun 2023 tadi pun sempat ramai dikritik karena disinyalir pemerintah menggadaikan APBN. Namun, hal ini ditepis oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Menurut Prastowo, PMK Nomor 89 Tahun 2023 hanya penjaminan biasa. Ia mengatakan pemerintah sudah biasa memberikan penjaminan proyek infrastruktur.

"Lalu masalahnya di mana? Tidak ada. Selama ini dijamin aman karena tata kelola dan manajemen risiko sangat dijaga. Yang bermasalah itu pikiran jorok, seolah APBN digadaikan ke China!," kata Yustinus dalam akun twitternya @prastow, Selasa (19/9).

Ia menjelaskan pemerintah memberikan penjaminan kepada PT Kereta Api Indonesia atau KAI sebagai pemegang saham mayoritas KCJB agar dapat meningkatkan reputasinya ke pemberi pinjaman. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan pemberi pinjaman terhadap proyek KCJB.

"Jelas ya, yang meminjam PT KAI ke kreditur, bukan pemerintah, apalagi seolah APBN langsung digunakan," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan sebenarnya keterlibatan APBN dalam proyek KCJB ini sebagai jaminan jika PT KAI di kemudian hari akan melakukan pinjaman.

"Sehingga APBN di sini seperti semacam letter of guaranteeyang kemudian seharusnya bisa menekan cost of borrowing ketika kemudian kereta api cepat membutuhkan pendanaan di kemudian hari," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/9).

Meski demikian, kata Yusuf, keterlibatan APBN akhirnya memunculkan kontijensi risk yang kemudian bisa muncul dari proyek KCJB.

Memang, APBN tidak serta merta menalangi kebutuhan dana yang semisal dibutuhkan dalam perjalanan operasional kereta api cepat ini. Namun, hal ini tidak menutup fakta bahwa ada risiko kontingensi yang kemudian harus ditanggung oleh APBN dari kesepakatan ataupun kebijakan ini.

Oleh karena, menurut Yusuf sebenarnya perlu yang dipastikan adalah skenario-skenario operasional dari KCJB perlu dipastikan berjalan sesuai dengan rencana.

"Misal di sisi target penumpang, apakah kemudian target penumpang per hari per bulan ataupun per tahun itu mencapai sesuai proyeksi sebelumnya," kata Yusuf.

"Kalaupun misalnya tidak tercapai apa bentuk mitigasinya? Bentuk mitigasi inilah yang juga akan berkorelasi terhadap risiko yang muncul dari kebijakan ini," sambungnya.

Yusuf juga menyebut KCJB akan berpotensi meningkat kinerja perekonomian di daerah yang terdapat stasiun. Pada muaranya ketika meningkatkan perekonomian akan berpotensi memunculkan titik-titik ekonomi baru.

Nah, titik-titik ekonomi baru inilah yang kemudian perlu dipantau. Apakah dia bisa berjalan sesuai dengan proyeksi atau tidak.

"Karena sama seperti argumen penumpang di atas, ini akan juga berkorelasi dengan risiko yang bisa muncul dalam operasional kereta api cepat ini sehingga mitigasi yang handal akan mengurangi risiko yang kemudian bisa muncul ke APBN melalui kebijakan ini," jelas Yusuf.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tekanan China

Menelan Langit

Transmart Tebar Diskon Mendadak? Belanja Dulu Aja Pakai Allo Paylater******

Pesta diskon seharian Transmart bertajuk Full Day Sale: September Ceria balik lagi hari ini, Selasa (19/9) mulai jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di masing-masing gerai se-Indonesia.

Wah, promo diskonnya mendadak ya? Khawatir dompet menipis, tapi enggak mau kelewatan mumpung lagi banjir diskon?

Lihat Juga : Serbu Diskon Up to 50% Aneka Produk Kebutuhan Rumah di Transmart

Belum punya Allo Paylater? Gampang banget, kamu cuma perlu unduh aplikasi Allo Bank di App Store atau Google Play Store.

Kemudian, daftar akun dan upgrade ke Allo Prime. Setelah itu, tinggal ajukan Allo Paylater aja! Prosesnya dijamin cepat dan mudah.

Jadi bisa langsung dipakai hari ini juga untuk belanja di Transmart Full Day Sale: September Ceria biar enggak kehabisan diskonnya.

Selain mudah, cepat, dan bisa jadi talangan belanja, pakai Allo Paylater juga bisa lebih hemat. Soalnya, ada diskon tambahan 20 persen untuk pembayaran transaksi menggunakan Allo Paylater.

Wah, super hebat deh belanja pakai Allo Paylater. Bisa untuk atur keuangan sampai berhemat dengan diskon tambahan.

Makanya yuk segera unduh Allo Bank dan ajukan Allo Paylater, kemudian belanja di Transmart Full Day Sale: September Ceria.

Soalnya, diskon di Transmart Full Day Sale: September Ceria enggak main-main sampai 50 persen untuk aneka produk. Mulai dari kebutuhan rumah tangga, fesyen, kosmetik, furnitur, elektronik sampai sepeda listrik.

Yuk segera ke Transmart Full Day Sale: September Ceria!

tanda ukiran

BEI Ajukan Permohonan Jadi Penyelenggara Bursa Karbon ke OJK******

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi telah menyampaikan permohonan sebagai penyelenggara bursa karbonkepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Informasi itu disampaikan Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik pada Jumat (8/9) ini. Ia menambahkan  BEI telah menyampaikan seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dalam aturan OJK. 

"Untuk itu, dapat kami sampaikan bahwa BEI telah menyampaikan permohonan sebagai penyelenggara bursa karbon sesuai dengan ketentuan dalam SEOJK 12/2023," ungkapnya seperti dikutip dari Antara. 

Ia mengungkapkan sebelum mengajukan permohonan, BEI telah mempersiapkan diri untuk menjadi penyelenggara bursa karbon sejak awal 2022 lalu.

Persiapan tersebut diantaranya; melakukan diskusi dan komunikasi dengan kementerian/ lembaga (K/L) terkait, melakukan kajian, melakukan studi banding, mempersiapkan sistem, mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM), serta persiapan lainnya.

OJK beberapa waktu lalu telah menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.04/2023 sebagai aturan teknis dari POJK Nomor 14 Tahun 2023.

"Penerbitan SEOJK 12/2023 dilaksanakan untuk menindaklanjuti ketentuan tata cara penyelenggaraan perdagangan karbon di bursa karbon, operasional dan pengendalian internal penyelenggara bursa karbon, serta ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara perizinan penyelenggara bursa karbon dalam POJK 14/2023," ujar Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa.

Dengan adanya dasar hukum persyaratan dan tata cara perizinan perdagangan karbon melalui bursa karbon, ia berharap dapat menjadi landasan hukum, serta pedoman bagi setiap pihak yang akan mengajukan permohonan izin usaha sebagai penyelenggara bursa karbon kepada OJK.

Adapun, pedoman tersebut terkait dokumentasi persyaratan perizinan usaha, tata cara permohonan izin usaha sebagai penyelenggara bursa karbon, termasuk operasional kegiatan usaha penyelenggara bursa karbon.

[Gambas:Video CNN]

Dua bintang besar

Pengusaha Penggilingan Sebut Stok Beras Tak Aman Sampai Maret 2024******

Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padidan Pengusaha BerasIndonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso memprediksi stok beras pemerintah yang dikuasai Bulogsaat ini bakal mencukupi hingga akhir tahun.

Bulog sekarang memiliki stok beras 1,5 juta ton. Stok akan bertambah 400 ribu ton.

"Stok untuk sampai akhir tahun diperkirakan cukup dengan 400 ton yang akan masuk. Namun untuk sampai dengan Maret 2024 jumlah stok tersebut tidak aman," ucap Sutarto saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (19/9).

"Diperkirakan panen raya musim tanam 2023/2024 paling cepat Maret, sehingga akan normal pasokan mulai April. Sehingga persiapan Bansos dan operasi pasar seyogyanya disiapkan sampai Maret 2024," jelas dia lebih lanjut.

Jika Bansos dan operasi pasar tepat waktu secara jumlah dan sasaran, menurut Sutarto, harga beras akan terkendali dan tidak akan ada kenaikan.

Presiden Jokowi memastikan stok beras pemerintah aman untuk menjaga stabilitas harga di pasaran. Ia mengungkapkan saat ini cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog ada 1,6 juta ton.

Jumlah tersebut akan bertambah 400 ribu ton menjadi 2 juta ton.

"Biasanya stok kita itu hanya 1,2 (juta ton). Normal 1,2 juta (ton). Ini kita memiliki 2 juta (ton) sehingga kita tidak usah khawatir," ujar Jokowi saat meninjau Gudang Bulog Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Senin (11/9).

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Reynaldi Sarijowan mengungkap stok beras yang dimiliki Bulog per hari ini belum mampu untuk mencukupi kebutuhan rata-rata nasional.

Berdasarkan temuannya, harga beras, baik beras medium dan premium, telah mengalami lonjakan yang luar biasa.

"Setiap pekan mengalami lonjakan harga. Dan yang tertinggi justru di wilayah Indonesia Timur, Rp14 ribu-Rp15 ribu. Itu untuk yang medium saja ya," ujar Reynaldi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (19/9).

[Gambas:Video CNN]

Reynaldi juga menegaskan Indonesia tak akan mampu bertahan hingga akhir tahun dengan pasokan beras yang dikantongi saat ini. Sebab, beberapa hektare pertanian mengalami gagal panen karena faktor iklim El Nino.

Ia juga mengungkap bahwa pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, juga tak mampu untuk menyelesaikan permasalahan terkait hal tersebut.

"Produktivitas pertanian kita justru malah mengalami kewaspadaan. Maka IKAPPI sejak lama menyampaikan kepada pemerintah, terutama kementerian terkait untuk segera menggenjot produksi," ucap dia lebih lanjut.

Penguasa paling kuat di kota

Bos IMF Bongkar Alasan Sempat Persoalkan Larangan Ekspor Nikel Cs RI******

Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva membongkar alasan sempat mempermasalahkan kebijakan larangan ekspor nikel cs di Indonesia.

Menurutnya, itu dilakukan karena dalam beberapa tahun terakhir semakin banyak negara yang menerapkan pembatasan perdagangan. Pembatasan itu katanya, membuat perdagangan global melambat hingga sekarang hanya mencapai 2 persen.

"Ini lebih rendah dari pertumbuhan global. Anda tahu secara tradisional, perdagangan tumbuh lebih cepat dan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi," katanya kepada CNN Indonesia di sela-sela kesibukannya mengikuti KTT ASEAN di Jakarta pekan ini.

Apalagi, Indonesia memiliki sekitar setengah dari pasar nikel global, di mana komoditas itu sangat penting untuk pengembangan kendaraan listrik dan mobilitas hijau.

"Dan adalah tepat bagi Indonesia untuk berambisi untuk tidak hanya memproduksi nikel, tetapi juga naik dalam rantai nilai dan berperan dalam produksi kendaraan listrik dan pasar kendaraan listrik yang berkembang pesat," katanya.

Meski demikian, Kristalina juga menyarankan Indonesia untuk melakukan diversifikasi/keragaman.

"Ini adalah apa yang kami rekomendasikan kepada negara ini (Indonesia), dan naik dalam rantai nilai," katanya.

Menurutnya, dengan diversifikasi itu Indonesia bisa menjadi negara dengan penghasilan tinggi pada 2045.

"Kami sangat ingin melihat Indonesia pada 2045 menjadi negara berpenghasilan tinggi, yang tidak dapat dicapai tanpa diversifikasi ini," katanya.

Lihat Juga : Luhut Buka Suara soal Pensiun Dini PLTU: Sedang Dikaji

IMF sempat mempermasalahkan larangan ekspor nikel Cs yang diterapkan Indonesia. Mereka karena itu meminta Presiden Jokowi melonggarkan larangan ekspor nikel Cs.

Permintaan mereka sampaikan dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang dikeluarkan Minggu (25/6) lalu.

Dalam laporan itu, IMF sebenarnya menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor mineral, termasuk menarik investasi asing dari kebijakan larangan ekspor itu.

Selain itu, IMF tersebut juga mendukung langkah Indonesia yang memfasilitasi transfer keterampilan dan teknologi. Namun, mereka mencatat bahwa kebijakan harus didasarkan pada analisis biaya-manfaat yang lebih lanjut, dan dirancang untuk meminimalkan dampak lintas batas.

"Dalam konteks itu, para direktur mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain," tulis laporan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Tuan muda yang malas dan pengurus rumah tangga yang cantik

Buwas Jamin Penyaluran Bansos Beras Bebas Mafia******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso alias Buwas menjamin penyaluran bantuan sosial (bansos) berasbebas dari mafia.

Jaminan ia berikan karena memang penyaluran 10 kilogram (kg) beras per bulan itu akan diawasi oleh Tim Satuan Tugas (Satgas) Pangan.

"Nanti tugasnya Satgas Pangan, saya sudah koordinasi dengan Satgas Pangan," kata Buwas di Gudang Bulog, Jakarta Utara, Senin (11/9).

"Itu yang bertanggung jawab kontrol pasar juga harus menandatangani, mereka bertanggung jawab untuk ikut mengendalikan dan mengawasi," ucap Buwas.

Bansos beras sendiri dibagikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai hari ini. Bansos itu dibagikan kepada 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Setiap KPM menerima sebanyak 10 kg per bulan atau 30 kg selama tiga bulan.

Jokowi menyebut kebijakan itu ditempuh demi meredam inflasi. Maklum, beras merupakan komoditas utama pendorong inflasi.

Apalagi, harga beras sudah naik sekitar 5-6 persen di Agustus kemarin.

"Ini semi operasi pasar, sehingga setiap bulan keluar 210 ribu ton, selama 3 bulan akan terus kita berikan bantuan pangan lewat beras kepada 21,3 juta KPM," tutur Jokowi dalam pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi 2023 di Istana Negara, Kamis (31/8) lalu.

Adapun total anggaran untuk bansos beras ini mencapai Rp8 triliun.

[Gambas:Video CNN]