situs slot terbaru

Suamiku adalah seekor rubah tua

Bahaya APBN dan Peringatan Pakar soal Makan Siang Gratis Ala Prabowo******

Pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dalam hitung cepat (quick count) Pilpres 2024.

Dari sejumlah versi lembaga survei, Prabowo-Gibran unggul telak dari paslon lain. Rata-rata suara pemilih paslon nomor 2 ini di atas 50 persen.

Berdasarkan hasil quick countLitbang Kompas, misalnya, dengan perolehan suara 95,60 persen per Kamis (15/2) pukul 17.01 WIB, Prabowo-Gibran bertengger di posisi pertama dengan raihan suara 58,51 persen.

Jika hasil perhitungan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) nanti tak jauh dari hasil quick count, maka Prabowo-Gibran bisa terpilih sebagai pemimpin negara ini. Sebelum mencapai perolehan suara yang tinggi itu, Prabowo-Gibran getol berkampanye soal program makan siang dan susu gratis untuk anak-anak dan ibu hamil.

Program ini pun disinyalir jadi magnet yang menarik masyarakat memilih pasangan tersebut. Adapun program makan siang dan susu gratis menyasar sekitar 82,9 juta orang yang berasal dari tiga golongan masyarakat.

Pertama, 74,2 juta anak sekolah alias murid. Kedua,4,3 juta santri.Ketiga,4,4 juta ibu hamil. Program makan siang dan susu gratis masuk dalam '8 program hasil terbaik cepat' dalam visi dan misi Asta Cita yang diusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Program itu digagas guna mengentaskan stunting di Indonesia.

Wakil Ketua Dewan Pembina Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo pernah menyebut anggaran program itu mencapai Rp400 triliun per tahun. Artinya dalam setahun, setiap penerima mendapat Rp4,82 juta. Jumlah tersebut setara dengan Rp402 ribu per bulan atau Rp13.403 per hari.

Sementara itu, Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Drajat Wibowo mengatakan kubunya menemukan empat 'pohon duit' atau sumber pendanaan baru yang bisa membiayai program yang disusun, termasuk makan siang gratis. Dengan begitu keuangan negara tidak akan terbebani.

Sumber pertamadidapat melalui revisi satu pasal dari satu aturan yang bisa menambah penerimaan negara hingga ratusan triliun.

Kedua, dana dari kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Potensi penerimaan negara sekitar Rp90 triliun lebih dari dana-dana yang belum masuk ini.

Ketiga, merombak aturan perpajakan. Salah satunya terkait pajak pertambahan nilai (PPN).

Keempat,digitalisasi di berbagai sektor ekstraktif.

"Masih ada beberapa lagi sumber sumber penerimaan. Target saya kita bisa minimal identifikasi jumlah yang cukup jika kemudian Prabowo-Gibran diberi mandat rakyat, diberi amanat nasional. Nanti tahun 2025 kita sudah siap dengan budgeting-nya," kata Drajat beberapa waktu lalu.

Lantas, jika Prabowo-Gibran benar-benar menang benarkah program makan siang dan susu gratis bisa dilaksanakan? Lalu akan dari mana anggarannya?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menuturkan jika memang harus dikomparasikan dengan kapasitas fiskal yang ada, ia yakin Prabowo-Gibran akan dipaksa untuk bernegosiasi dengan keadaan keuangan negara.

Pasalnya, kebutuhan anggaran program itu menurut rancangan awal tim Prabowo-Gibran mencapai Rp400 triliun. Tentu, itu akan menimbulkan beban berat bagi APBN.

Dengan begitu, kalau mereka mau benar-benar melaksanakan program itu, besar kemungkinan program makan siang gratis akan dijalankan secara bertahap, sesuai dengan ruang fiskal yang ada.

"Bertahap bisa berarti dilakukan secara segmental, sampai sumber pembiayaannya benar-benar jelas dan terjamin secara multiyear," ucap Ronny kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya program itu akan dimulai dari kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan asupan gizi tambahan. Kelompok ini seperti masyarakat miskin yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) atau di Kementerian Sosial atau di Kementerian Kesehatan dulu.

Setelah itu, program bakal menyasar segmen masyarakat rentan yang berada sedikit di atas garis kemiskinan.

Ronny menilai idealnya sumber anggaran program makan siang dan susu gratis itu berasal dari pajak. Jadi, pemerintah sebisa mungkin jangan menciptakan utang demi program tersebut.

Adapun alokasinya sebaiknya masuk pada program Kementerian Kesehatan. Sebab, program ini sebenarnya ditargetkan untuk menekan angka stunting.

Dengan demikian, anggaran akan masuk ke dalam anggaran wajib negara. Apalagi, sektor kesehatan adalah salah satu sektor publik dan sifatnya adalah layanan dasar, sama dengan pendidikan dan infrastruktur dasar.

Untuk itu, kata Ronny, jika memang bisa dari pajak, maka mau tak mau tax ratioharus terus digenjot ke level dua digit, baik via ekstensifikasi maupun intensifikasi objek pajak. Hal ini sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Prabowo-Gibran sebelumnya.

Lekat di ingatan, semasa kampanye lalu, Gibran menargetkan rasio pajak RI sebesar 23 persen.

"Tax ratioharus ditingkatkan, maka solusi fiskal untuk makan siang gratis seharusnya bisa didapat dari kenaikan penerimaan pajak di tahun-tahun selanjutnya. Tinggal kita tunggu saja apa solusi kongkret mereka dalam menggenjot tax ratiotersebut," tutur Ronny.

Namun, kalau Prabowo-Gibran ingin tancap gas dan siap mencari dukungan penuh di parlemen untuk program ini, maka cara termudah tentu diambil dari penerbitan surat utang baru.

Ronny menilai secara prinsipil tentu tak salah juga, karena program ini masih bisa dikatakan program produktif, tapi jangka panjang.

"Dikatakan produktif karena targetnya adalah perbaikan kualitas SDM, yang dalam jangka panjang tentu akan memberikan kontribusi kepada produktivitas ekonomi nasional," kata dia.

Ia menambahkan bahwa utang ini sifatnya relatif. Selama pertumbuhan ekonomi baik, maka utang tetap bisa dijadikan sumber pembiayaan, tanpa menambah rasio utang terhadap PDB.

Jadi, kata Ronny, kunci utamanya ada pada PDB. Jika pemerintah ingin tetap mendapatkan pembiayaan signifikan dari utang tapi tetap dalam batas aman, maka PDB-nya harus naik cukup tinggi.

Dengan begitu, ruang untuk utang semakin besar, tapi rasionya tetap di bawah batas aman.

"Misalnya di bawah 30 persen atau 40 persen. Jika ini bisa dicapai, tentu ketakutan akan penumpukan utang bisa dicegah," sambung Ronny.

Soal apakah program baru itu akan menjadi sumber korupsi baru, Ronny menilai di sana lah peran DPR dan lembaga pengawasan lainya.

Selain itu, desain program ini harus dideliberasi atau diperdebatkan dulu secara intens, agar mendapatkan desain program yang lebih aman dari korupsi.

Infografis Janji-janji Ekonomi Prabowo-Gibran. (Basith Subastian/CNNIndonesia).

Bisa Bahayakan APBN

Penyihir Ekstradimensi

Berapa Gaji Komeng Jika Terpilih Jadi Anggota DPD?******

Pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah dilakukan pada Rabu (14/2). Saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih melakukan penghitungan.

Sejumlah nama turut masuk sebagai calon anggota DPR, termasuk komedian Alfiansyah Komeng.

Berdasarkan data sementara real count KPU per Kamis (15/2) pukul 08.00 WIB, Komeng telah mengantongi 8,16 persen atau 180.817 suara. Dari data sementarareal countdi situs resmi KPU, Komeng menempati perolehan suara tertinggi dari 53 calon lainnya.

Gaji dan tunjangan anggota DPD diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2008 tentang Hak Keuangan Administrasi Bagi Ketua Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta Mantan Ketua Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Beserta Janda/Dudanya.

Dalam Pasal 3 disebut bahwa gaji pokok tunjangan jabatan bagi ketua, wakil ketua, dan anggota DPD sama dengan gaji pokok dan tunjangan jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sementara itu, rincian gaji serta tunjangan para anggota DPR diatur dalam Surat Edaran Setjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR RI dan dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2015.

Besaran gaji juga sudah diatur dalam PP Nomor 75 tahun 2000 tentang Gaji Pokok Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tinggi Negara.

Gaji anggota DPR ada tiga kategori, yakni gaji anggota DPR, gaji anggota DPR merangkap wakil ketua, dan gaji anggota DPR merangkap ketua.

Untuk anggota DPR saja, mereka menerima gaji pokok sebesar Rp4,2 juta. Kemudian gaji wakil ketua DPR sebesar Rp4,6 juta dan gaji ketua DPR sebesar Rp5,04 juta.

Gaji ini belum termasuk beragam tunjangan, di antaranya:

- Uang sidang/paket sebesar Rp2.000.000
- Asisten anggota Rp2.250.000.
- Tunjangan beras Rp 30.090 per jiwa, setiap bulan.
- Tunjangan PPh Rp 2.699.813.
- Tunjangan istri sebesar 10 persen dari gaji pokok
- Tunjangan dua anak sebesar 2 persen dari gaji pokok
- Tunjangan jabatan anggota Rp9.700.000 per bulan
- Tunjangan kehormatan anggota DPR Rp5.580.000 per bulan.
- Tunjangan komunikasi anggota DPR Rp15.554.000 per bulan.
- Bantuan listrik dan telepon Rp7.700.000

[Gambas:Video CNN]

Saya ingin hidup Anda menjadi tiga ribu

Sederet Fasilitas dan Tunjangan untuk Komeng Jika Jadi Anggota DPD******

Komedian AlfiansyahKomeng tengah menjadi perbincangan karena meraup suara tertinggi dalam pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Barat.

Berdasarkan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) per Jumat (16/2) pukul 06.00 WIB, Komeng berada di posisi pertama dengan 615.267 suara atau 9,75 persen dari 38,69 persen data yang masuk ke KPU.

Jika Komeng kelak terpilih menjadi anggota DPD Jawa Barat, maka ia tentu akan mendapat fasilitas berupa gaji pokok dan sejumlah tunjangan.

Gaji dan tunjangan anggota DPD diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2008 tentang Hak Keuangan Administrasi Bagi Ketua Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta Mantan Ketua Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Beserta Janda/Dudanya.

Dalam Pasal 3 disebut bahwa gaji pokok tunjangan jabatan bagi ketua, wakil ketua, dan anggota DPD sama dengan gaji pokok dan tunjangan jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Adapun rincian gaji serta tunjangan para anggota DPR diatur dalam Surat Edaran Setjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR RI dan dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2015.

Besaran gaji juga sudah diatur dalam PP Nomor 75 tahun 2000 tentang Gaji Pokok Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tinggi Negara.

Gaji anggota DPR ada tiga kategori, yakni gaji anggota DPR, gaji anggota DPR merangkap wakil ketua, dan gaji anggota DPR merangkap ketua.

Untuk anggota DPR saja, mereka menerima gaji pokok sebesar Rp4,2 juta. Kemudian gaji wakil ketua DPR sebesar Rp4,6 juta dan gaji ketua DPR sebesar Rp5,04 juta.

Gaji ini belum termasuk beragam tunjangan. Adapun tunjangan yang bakal diterima Komeng di antaranya:

- Uang sidang/paket sebesar Rp2.000.000.
- Asisten anggota Rp2.250.000.
- Tunjangan beras Rp 30.090 per jiwa, setiap bulan.
- Tunjangan PPh Rp 2.699.813.
- Tunjangan istri sebesar 10 persen dari gaji pokok.
- Tunjangan dua anak sebesar 2 persen dari gaji pokok.
- Tunjangan jabatan anggota Rp9.700.000 per bulan.
- Tunjangan kehormatan anggota DPR Rp5.580.000 per bulan.
- Tunjangan komunikasi anggota DPR Rp15.554.000 per bulan.
- Bantuan listrik dan telepon Rp7.700.000.

[Gambas:Video CNN]

Puncak seni bela diri

Bahaya APBN dan Peringatan Pakar soal Makan Siang Gratis Ala Prabowo******

Pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dalam hitung cepat (quick count) Pilpres 2024.

Dari sejumlah versi lembaga survei, Prabowo-Gibran unggul telak dari paslon lain. Rata-rata suara pemilih paslon nomor 2 ini di atas 50 persen.

Berdasarkan hasil quick countLitbang Kompas, misalnya, dengan perolehan suara 95,60 persen per Kamis (15/2) pukul 17.01 WIB, Prabowo-Gibran bertengger di posisi pertama dengan raihan suara 58,51 persen.

Jika hasil perhitungan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) nanti tak jauh dari hasil quick count, maka Prabowo-Gibran bisa terpilih sebagai pemimpin negara ini. Sebelum mencapai perolehan suara yang tinggi itu, Prabowo-Gibran getol berkampanye soal program makan siang dan susu gratis untuk anak-anak dan ibu hamil.

Program ini pun disinyalir jadi magnet yang menarik masyarakat memilih pasangan tersebut. Adapun program makan siang dan susu gratis menyasar sekitar 82,9 juta orang yang berasal dari tiga golongan masyarakat.

Pertama, 74,2 juta anak sekolah alias murid. Kedua,4,3 juta santri.Ketiga,4,4 juta ibu hamil. Program makan siang dan susu gratis masuk dalam '8 program hasil terbaik cepat' dalam visi dan misi Asta Cita yang diusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Program itu digagas guna mengentaskan stunting di Indonesia.

Wakil Ketua Dewan Pembina Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo pernah menyebut anggaran program itu mencapai Rp400 triliun per tahun. Artinya dalam setahun, setiap penerima mendapat Rp4,82 juta. Jumlah tersebut setara dengan Rp402 ribu per bulan atau Rp13.403 per hari.

Sementara itu, Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Drajat Wibowo mengatakan kubunya menemukan empat 'pohon duit' atau sumber pendanaan baru yang bisa membiayai program yang disusun, termasuk makan siang gratis. Dengan begitu keuangan negara tidak akan terbebani.

Sumber pertamadidapat melalui revisi satu pasal dari satu aturan yang bisa menambah penerimaan negara hingga ratusan triliun.

Kedua, dana dari kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Potensi penerimaan negara sekitar Rp90 triliun lebih dari dana-dana yang belum masuk ini.

Ketiga, merombak aturan perpajakan. Salah satunya terkait pajak pertambahan nilai (PPN).

Keempat,digitalisasi di berbagai sektor ekstraktif.

"Masih ada beberapa lagi sumber sumber penerimaan. Target saya kita bisa minimal identifikasi jumlah yang cukup jika kemudian Prabowo-Gibran diberi mandat rakyat, diberi amanat nasional. Nanti tahun 2025 kita sudah siap dengan budgeting-nya," kata Drajat beberapa waktu lalu.

Lantas, jika Prabowo-Gibran benar-benar menang benarkah program makan siang dan susu gratis bisa dilaksanakan? Lalu akan dari mana anggarannya?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menuturkan jika memang harus dikomparasikan dengan kapasitas fiskal yang ada, ia yakin Prabowo-Gibran akan dipaksa untuk bernegosiasi dengan keadaan keuangan negara.

Pasalnya, kebutuhan anggaran program itu menurut rancangan awal tim Prabowo-Gibran mencapai Rp400 triliun. Tentu, itu akan menimbulkan beban berat bagi APBN.

Dengan begitu, kalau mereka mau benar-benar melaksanakan program itu, besar kemungkinan program makan siang gratis akan dijalankan secara bertahap, sesuai dengan ruang fiskal yang ada.

"Bertahap bisa berarti dilakukan secara segmental, sampai sumber pembiayaannya benar-benar jelas dan terjamin secara multiyear," ucap Ronny kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya program itu akan dimulai dari kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan asupan gizi tambahan. Kelompok ini seperti masyarakat miskin yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) atau di Kementerian Sosial atau di Kementerian Kesehatan dulu.

Setelah itu, program bakal menyasar segmen masyarakat rentan yang berada sedikit di atas garis kemiskinan.

Ronny menilai idealnya sumber anggaran program makan siang dan susu gratis itu berasal dari pajak. Jadi, pemerintah sebisa mungkin jangan menciptakan utang demi program tersebut.

Adapun alokasinya sebaiknya masuk pada program Kementerian Kesehatan. Sebab, program ini sebenarnya ditargetkan untuk menekan angka stunting.

Dengan demikian, anggaran akan masuk ke dalam anggaran wajib negara. Apalagi, sektor kesehatan adalah salah satu sektor publik dan sifatnya adalah layanan dasar, sama dengan pendidikan dan infrastruktur dasar.

Untuk itu, kata Ronny, jika memang bisa dari pajak, maka mau tak mau tax ratioharus terus digenjot ke level dua digit, baik via ekstensifikasi maupun intensifikasi objek pajak. Hal ini sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Prabowo-Gibran sebelumnya.

Lekat di ingatan, semasa kampanye lalu, Gibran menargetkan rasio pajak RI sebesar 23 persen.

"Tax ratioharus ditingkatkan, maka solusi fiskal untuk makan siang gratis seharusnya bisa didapat dari kenaikan penerimaan pajak di tahun-tahun selanjutnya. Tinggal kita tunggu saja apa solusi kongkret mereka dalam menggenjot tax ratiotersebut," tutur Ronny.

Namun, kalau Prabowo-Gibran ingin tancap gas dan siap mencari dukungan penuh di parlemen untuk program ini, maka cara termudah tentu diambil dari penerbitan surat utang baru.

Ronny menilai secara prinsipil tentu tak salah juga, karena program ini masih bisa dikatakan program produktif, tapi jangka panjang.

"Dikatakan produktif karena targetnya adalah perbaikan kualitas SDM, yang dalam jangka panjang tentu akan memberikan kontribusi kepada produktivitas ekonomi nasional," kata dia.

Ia menambahkan bahwa utang ini sifatnya relatif. Selama pertumbuhan ekonomi baik, maka utang tetap bisa dijadikan sumber pembiayaan, tanpa menambah rasio utang terhadap PDB.

Jadi, kata Ronny, kunci utamanya ada pada PDB. Jika pemerintah ingin tetap mendapatkan pembiayaan signifikan dari utang tapi tetap dalam batas aman, maka PDB-nya harus naik cukup tinggi.

Dengan begitu, ruang untuk utang semakin besar, tapi rasionya tetap di bawah batas aman.

"Misalnya di bawah 30 persen atau 40 persen. Jika ini bisa dicapai, tentu ketakutan akan penumpukan utang bisa dicegah," sambung Ronny.

Soal apakah program baru itu akan menjadi sumber korupsi baru, Ronny menilai di sana lah peran DPR dan lembaga pengawasan lainya.

Selain itu, desain program ini harus dideliberasi atau diperdebatkan dulu secara intens, agar mendapatkan desain program yang lebih aman dari korupsi.

Infografis Janji-janji Ekonomi Prabowo-Gibran. (Basith Subastian/CNNIndonesia).

Bisa Bahayakan APBN

Kaisar Dewa Abadi

Tiket Mudik Kereta untuk Lebaran Sudah Bisa Dipesan Hari Ini******

PT Kereta ApiIndonesia (Persero) atau KAImembuka penjualantiket kereta apiperiode angkutan Lebaran mulai 15 Februari 2024 atau hari ini. Tiket itu untuk keberangkatan 31 Maret 2024 atau H-10 Lebaran.

"Kami mengingatkan kepada pelanggan agar teliti dalam memasukkan tanggal, memilih rute, dan memasukkan data diri pada saat melakukan pemesanan. Rencanakan perjalanan sebaik mungkin termasuk estimasi waktu perjalanan menuju ke stasiun agar tidak tertinggal keretanya," kata Vice President Public Relations KAI Joni Martinus dalam keterangan di Jakarta, Rabu (14/2), seperti dikutip dari Antara.

Ia mengatakan tiket dapat dibeli melalui aplikasi Access by KAI, website kai.id serta seluruh saluran resmi pemesanan tiket KA lainnya.

Sistem antrean tersebut diberlakukan pada aplikasi Access by KAI dan web kai.id dengan tujuan agar calon penumpang mendapatkan kepastian layanan, khususnya pada saat-saat peak season seperti musim Lebaran atau Natal dan tahun baru.

"Pada saat peak season, di mana terjadi kepadatan pemesanan tiket, maka calon penumpang akan diarahkan kepada sistem antrean yang akan memberitahukan perkiraan waktu tunggu. Calon penumpang disarankan untuk tidak menutup window tersebut agar tetap terhubung dengan sistem. Selanjutnya, pada saat gilirannya, calon penumpang akan diarahkan untuk masuk ke dalam sistem pemesanan dan dapat melakukan pembelian tiket seperti biasa," ucap Joni.

Sistem antrean penjualan tiket KA melalui aplikasi Access by KAI dan Web KAI.id tersebut sudah mulai diberlakukan sejak 1 Februari 2024.

Ia mengatakan KAI berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan kepada pelanggan dengan memanfaatkan teknologi terkini dan menjaga tingkat keamanan data serta informasi.

"KAI siap melayani pelanggan sebaik mungkin pada periode Lebaran 2024 melalui perjalanan kereta api yang selamat, aman, dan nyaman," kata Joni.

[Gambas:Video CNN]

Semua langit dan dunia

Otorita Sebut Banyak Investor Asing Tanya Nasib IKN Usai Pemilu 2024******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengklaim banyak investor khususnya asing yang bertanya terkait kelanjutan pembangunan IKN setelah Pemilu 2024.

Bambang menegaskan hingga saat ini pembangunan Nusantara tetap dilanjutkan karena sudah memilikilegal standingmelalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022.

"Habis 2024 bagaimana ya? ini sebelum Pilpres waduh yang tanya banyak banget apalagi investor luar negeri bertanya selalu begini, 2024 bagaimana?," kata Bambang dalam seminar Masa Depan Pasca IKN yang disiarkan melalui kanal Youtube Pemprov DKI Jakarta, Sabtu (17/2).

"Mau ubah Undang-Undang bisa, tapi harus lewat parlemen, ke DPR. Silakan, enggak gampang. Sudah ada legal standing," kata dia.

Bambang melanjutkan saat ini progres pembangunan IKN baru masuk tahap pertama yaitu pada periode 2022-2024. Pada tahap ini, dilakukan pemindahan tahap awal untuk fungsi pemerintahan dengan target jumlah penduduk sekitar 260 ribu jiwa.

Kemudian pada 2024-2029 dilanjutkan pembangunan area inti IKN, termasuk perluasan jaringan transportasi, permukiman, dan pengembangan kawasan riset dan talenta.

Lalu pada 2030-2034 masuk ke pembangunan progresif, termasuk untuk utilitas terintegrasi, kawasan industri, dan penguatan kota cerdas.

Selanjutnya, pada 2035-2039 direncanakan pembangunan IKN memasuki seluruh infrastruktur dan ekosistem tiga kota untuk percepatan pembangunan Kalimantan. Target terakhir, pada 2040-2045 mampu mengokohkan reputasi sebagai 'Kota Dunia untuk Semua'.

Lebih lanjut, Bambang juga menyebut jumlah penduduk di IKN tahun 2045 diproyeksi mencapai 1.911.000 penduduk saja.

Bambang menyebut dengan jumlah penduduk yang ideal, maka diharapkan sebuah kota dapat menjadi tempat tinggal yang membuat masyarakatnya bahagia dan sejahtera.

Di sisi lain, Jakarta yang saat ini memiliki populasi 10 juta jiwa dan aglomerasinya mencapai 28 juta jiwa, maka Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis dan finansial Indonesia.

"IKN akan jadiliveable, kota yang layak huni. Dan loveable city, kota yang dicintai. Untuk jadi loveable citykita sampai belajar ke Finlandia," ujar Bambang.

[Gambas:Video CNN]