prediksi togel besok

pengamat dunia

Deretan Bos BUMN yang Mundur karena 'Ikut' Prabowo******

Sederet bos Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menanggalkan jabatannya usai resmi masuk dalam jajaran Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Jajaran tim pemenangan Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu diisi beberapa orang yang selama ini menjadi bos perusahaan pelat merah. Bahkan, ketua TKN adalah sosok sentral di Kementerian BUMN.

Rosan Perkasa Roeslani yang baru dilantik Presiden Joko Widodo sebagai wakil menteri BUMN pada 17 Juli 2023, langsung mundur dari jabatan tersebut tiga bulan setelahnya. Pasalnya, Rosan dipercaya KIM menjadi ketua TKN Prabowo-Gibran.

1. Rosan Roeslani

Selain mundur dari jabatan wamen BUMN, Rosan Roeslani juga mengundurkan diri dari kursi wakil komisaris utama PT Pertamina (Persero). Mundurnya Rosan dikonfirmasi pada hari yang sama setelah ia diberhentikan dengan hormat dari Kementerian BUMN.

"Beliau (Rosan) sudah ajukan surat pengunduran diri sebagai wakomut Pertamina. Tadi pagi terima suratnya," kata Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kepada CNNIndonesia.com.

2. Budiman Sudjatmiko

Nama selanjutnya yang mundur dari perusahaan pelat merah adalah Budiman Sudjatmiko. Eks politikus PDI Perjuangan itu tak lagi menjabat sebagai komisaris independen PT Perkebunan Nusantara V atau PTPN V.

Langkah ini diambil Budiman usai ditunjuk sebagai anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 pada Senin (6/11). Ia langsung melapor ke Menteri BUMN Erick Thohir pada Rabu (8/11) untuk mengajukan pengunduran diri.

"Surat pengunduran diri akan saya tujukan ke Menteri Badan Usaha Milik Negara (Erick Thohir) dan direktur utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) selaku rapat umum pemegang saham," ucap Budiman kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/11).

Selain kepada Menteri BUMN Erick dan Dirut PTPN III Mohammad Abdul Ghani, Budiman mengirim tembusan surat resign itu kepada Direktur PTPN V Jatmiko Krisna Santosa dan Komisaris Utama PTPN V Fauzi Yusuf.

3. Muhammad Arief Rosyid Hasan

Muhammad Arief Rosyid Hasan melepas jabatan komisaris PT Bank Syariah Indonesia (BSI) usai ikut gerbong Prabowo-Gibran. Arief didapuk sebagai komandan pemilih muda dalam struktur timses tersebut.

Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) 2013-2015 itu mengirimkan surat pengunduran dirinya dari BSI kepada komisaris perusahaan dan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Saya telah meminta izin kepada Komisaris Utama BSI Muliaman Hadad dan Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam komunikasi yang terjalin, saya menyampaikan pengunduran diri. Ini sebagai komitmen saya untuk menjaga maruah BSI sebagai salah satu lembaga perbankan milik BUMN yang diandalkan bangsa Indonesia dan umat Islam," ujarnya, dikutip dari Antara.

"Suara pemuda adalah suara mayoritas dalam Pilpres 2024 mendatang. Yang terpenting adalah bagaimana generasi muda, benar-benar hadir, bukan hanya menjadi objek apalagi komoditas. Sebaliknya, pemuda harus duduk bersama sebagai subjek dari kebijakan publik, untuk memperluas kebermanfaatan terhadap pemuda lain," tegas Arief.

[Gambas:Video CNN]

Seni Penciptaan dan Pemurnian Tubuh

Kemendagri Ungkap Alasan Pemda Malas Berinovasi******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut para kepala daerahmalas berinovasi meningkatkan pendapatan daerah karena takut dipenjara.

Direktur Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Hendriwan mengatakan sejatinya inovasi diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Ia menyebut inovasi dari pungutan daerah termaktub dalam Bab XXI beleid tersebut.

"Bab ini dibuka karena kemarin ada beberapa kepala daerah yang menjadi masalah akhirnya malas berinovasi. Kenapa? Karena waktu itu beberapa kepala daerah berinovasi, tidak optimal, sudah menggunakan anggaran daerah akhirnya beliau jadi tersangka," katanya dalam diskusi di kanal YouTube MUC Consulting, Selasa (7/11).

Ia lantas mengutip pasal 389 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Hendriwan menegaskan kepala daerah tidak bisa dipidana ketika melakukan inovasi demi mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Namun, dengan catatan inovasi yang dilakukan tidak melanggar ketentuan yang ada di peraturan daerah (perda) atau peraturan kepala daerah (perkada).

"Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan pemerintah daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana," Hendriwan membacakan Pasal 389 beleid tersebut.

"Jadi, tidak usah ragu bapak ibu sekalian untuk berinovasi bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama wajib pajak (WP) untuk meningkatkan PAD kita. Itu sudah diatur. Teman-teman pemungut pajak di daerah yakinlah bahwa inovasi itu sangat baik sekali dan tepat karena menyesuaikan kondisi daerah masing-masing," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Hendriwan mengatakan ide inovasi boleh datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kepala daerah, dinas terkait, bahkan masyarakat. Ia juga menyebut kepala daerah bisa mengadopsi inovasi yang berjalan dan sukses di daerah lain.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Sandy Firdaus yang hadir dalam diskusi itu sempat menyarankan pemda melirik pajak belanja makanan online. Ia menyebut upaya ini bisa ditempuh asal ada sinkronisasi data pemerintah pusat dan pemda.

"Misal kita ngomongbelanja makanan saja itu sudah banyak menggunakan online, melalui platform-platform tertentu. Sekarang ada jaminan atau kepastian restoran itu tidak dipungut pajak? Kalaupun misalnya dipungut, teman-teman pemda punya tidak informasi itu? Itu kan yang harus kita gali bersama. Kita di DJPK akan concernke sana," tuturnya.

"Jadi, lebih kepada bagaimana pertukaran data sebenarnya. Kita tahu bahwa ada transaksi terjadi, transaksi tertentu ini terkena pajak misalkan. Sudah dipungut atau disetor belum? Itu yang mungkin perlu kita gali, itu masih banyak potensi yang kita gali bersama-sama bapak/ibu," sambung Sandy.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati juga menekankan pentingnya inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Namun, ia menegaskan Pemprov DKI Jakarta tetap tegak lurus dengan pemerintah pusat sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Mohon mungkin dalam penyusunan peraturan daerah kita jangan terlalu menyimpang dari UU HKPD supaya nanti kalaupun ada hal-hal pelaksanaan itu fleksibilitas kita dalam pemungutan diatur dalam peraturan kepala daerah," jelas Lusiana.

"Saya mencoba memahami apa yang terkandung dalam UU HKPD seperti yang tadi disampaikan Pak Sandy bahwa itu untuk mendorong optimalisasi pajak atau pendapatan asli daerah. Maka kita coba bagaimana mengoptimalkan regulasi yang ada dengan melakukan terobosan dan inovasi," tutupnya.

Shenwutu

Erick Thohir Wajibkan Bos BUMN Nyaleg Mundur Atau Akan Diberhentikan******

MenteriBUMNErick Thohir meminta para direksi hingga komisaris perusahaan pelat merah mundur jika ikut mencalonkan diri menjadi anggota legislatif di Pemilu 2024.

Permintaan tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam surat tersebut, Erick juga meminta direksi hingga komisari BUMN mundur jika mencalonkan diri menjadi calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota.

Erick juga menjelaskan arahan itu dilakukan untuk menjaga netralitas BUMN, anak perusahaan, dan perusahaan afiliasi terkonsolidasi (Grup BUMN) sebagai entitas bisnis yang bebas dari kepentingan politik praktis.

Selain itu, Erick juga melarang insan BUMN ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye pemilu dan/atau pemilihan kepala daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah.

Insan BUMN juga ia larang menggunakan sumber daya Grup BUMN termasuk di dalamnya aset, anggaran/biaya, dan sumber daya manusia yang dimiliki Grup BUMN untuk kepentingan pribadi/kelompok/golongan termasuk untuk keperluan kegiatan yang berkaitan dengan pemilu dan pemilihan kepala daerah.

Kemudian, insan BUMN juga wajib menghindari, menghentikan, dan/atau mengganti kegiatan-kegiatan yang berpotensi disalahgunakan oleh pribadi, kelompok, golongan tertentu untuk kegiatan politik praktis dalam rangka Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.

Selanjutnya, insan BUMN juga wajib melaporkan indikasi pelanggaran ketentuan UU Pemilu dan/atau UU Pemilihan Kepala Daerah kepada lembaga penyelenggara dan/atau pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.

Tak hanya itu, insan BUMN pun harus ikut memastikan bahwa Grup BUMN bebas dari politik praktis dan menghindari penyalahgunaan jabatan selain untuk kepentingan perusahaan serta menghindarkan diri dari potensi konflik kepentingan.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Budidaya Perkotaan

Kebanjiran Penumpang, Kereta Cepat Whoosh Kini Beroperasi 1 Jam Sekali******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) kembali menambah jadwalkereta cepat Whoosh menjadi 36 perjalanan per hari.

General Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan dengan penambahan ini rata-rata headway (jarak antar jadal) Whoosh menjadi tiap 51 menit di akhir pekan.

Sementara, di jam sibuk seperti pagi dan sore hingga malam hari, headwaynya mencapai rata-rata tiap 40 menit sekali.

Ia menuturkan animo masyarakat terhadap pesanan tiket Whoosh kian tinggi. Menurutnya, saat ini rata-rata penumpang harian Whoosh mencapai hingga 18 ribu penumpang.

Jumlah ini meningkat seiring terus ditambahkan perjalanan kereta cepat Whoosh dari sebelumnya 28 sampai dengan 32 perjalanan.

Adapun jadwal perjalanan Kereta Cepat Whoosh terbaru adalah sebagai berikut:

A. Halim-Tegalluar

G1107 pukul 06.15 (Jumat, Sabtu, Minggu)
G1109 pukul 06.40
G1113 pukul 07.30
G1117 pukul 08.20 (Jumat, Sabtu, Minggu)
G1119 pukul 08.45
G1123 pukul 09.45
G1125 pukul 10.20
G1129 pukul 12.00
G1131 pukul 13.00
G1133 pukul 14.00 (Jumat, Sabtu, Minggu)
G1137 pukul 15.35
G1141 pukul 16.45
G1145 pukul 17.35
G1147 pukul 18.00
G1151 pukul 18.50
G1155 pukul 19.40
G1159 pukul 20.30 (Jumat, Sabtu, Minggu)
G1161 pukul 20.45

B. Tegalluar-Halim

G1106 pukul 05.50
G1110 pukul 06.40
G1114 pukul 07.30
G1118 pukul 08.20 (Jumat, Sabtu, Minggu)
G1120 pukul 08.45
G1124 pukul 09.45
G1126 pukul 10.20
G1130 pukul 12.00
G1132 pukul 13.00
G1134 pukul 14.00 (Jumat, Sabtu, Minggu)
G1138 pukul 15.35
G1142 pukul 16.45
G1146 pukul 17.35
G1148 pukul 18.00
G1152 pukul 18.50
G1156 pukul 19.40
G1160 pukul 20.30 (Jumat, Sabtu, Minggu)
G1162 pukul 20.55 (Jumat, Sabtu, Minggu)

Eva mengatakan jadwal perjalanan ini berlaku sejak hari ini. Adapun tiket untuk perjalanan akhir pekan ini pun sudah bisa dibeli melalui melalui aplikasi Whoosh Kereta Cepat yang bisa diunduh melalui Google Play Store dan App Store.

Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan pemesanan melalui website ticket.kcic.co.id, loket dan ticket vending machine yang ada di stasiun.

[Gambas:Video CNN]

Bintang Jiwa Dou

Borong Lengkeng Manis di Transmart Full Day Sale, Mulai Rp4 Ribuan******

Penggemar buah longan atau lengkeng segera merapat ke Transmart terdekat. Spesial di Transmart Full Day Sale hari ini, Minggu (5/11), buah lengkeng manis dan segar didiskon jadi murah banget.

Buah longan di Transmart bisa kamu dapat mulai dari harga Rp4 ribuan saja per 100 gram. Harga diskon bisa berbeda-beda di setiap gerai Transmart dan tidak berlaku untuk pembelian partai besar.

Lihat Juga : Transmart Full Day Sale Hari Ini, Diskon Berlaku di Semua Toko!

Di luar pembayaran dari bank yang disebutkan, pembelian hanya berlaku dengan harga normal.

Pastikan kamu sudah mempunyai salah satu dari banknya. Untuk Allo Bank bisa di unduh gratis lewat hp melalui App Store atau Play Store, lalu buka akun dan upgrade ke Allo Prime.

Sementara Kartu Kredit Bank Mega dan Mega Syariah bisa mengajukan pembukaan instan di booth bank yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Transmart Full Day Sale ini hanya berlangsung satu hari saja, mulai dari toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat. Jangan sampai terlewat diskonnya ya!

Sistem transformasi tingkat dewa

Transaksi Kripto Anjlok Parah, Apa Pemicu Pasar Lesu Darah?******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat nilai transaksi kripto di Indonesia anjlok tajam dalam tiga tahun terakhir.

Pada 2021 nilai transaksinya tembus Rp859 triliun, namun pada 2022 transaksi mata uang digital itu merosot ke Rp306,4 triliun. Tahun ini lebih jatuh lagi, per September 2023 nilai transaksi hanya Rp94,4 triliun.

Penurunan nilai transaksi tersebut justru bertolak belakang dengan jumlah investor aset kripto yang terus naik. Pada 2021, jumlah investor kripto mencapai 11,2 juta orang, pada 2022 mencapai 16,7 juta orang, serta per September 2023 naik lagi menjadi 17,9 juta orang.

"Saat pandemi, banyak orang memanfaatkan dana menganggur yang tak terpakai karena aktivitas sektor riil yang belum bergulir ke aset kripto, itu sekarang tak ada lagi," katanya kepada wartawan di Bogor Jumat (3/11).

Faktor lain, pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Peraturan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Menurutnya, pengenaan pajak kripto direspons negatif, meski komponen pajak yang dikenakan sebenarnya tidak besar.

Lantas, apa sebenarnya yang terjadi di industri kripto Indonesia sampai nilai transaksinya terjun bebas?

Lihat Juga : Pertamina Bersuara soal Ahok Diperiksa KPK

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) Robby mengamini kondisi pasar cenderung lesu karena harga aset kripto yang turun di awal tahun.

Namun, ia melihat jatuhnya nilai transaksi kripto tak lepas dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) kripto, yang diterapkan Maret 2022 lalu.

"Tidak bisa dipungkiri perdagangan aset kripto di Indonesia mengalami penurunan signifikan terjadi karena pajak yang dibebankan kepada pengguna," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/11).

PMK 68/2022 mengatur pembeli atau penerima aset kripto dikenakan PPN dengan dua syarat. Jika transaksi dilakukan di bursa terdaftar Bappebti, pajaknya 0,11 persen dari nilai transaksi. Jika transaksinya di bursa yang tidak terdaftar di Bappebti, maka pajaknya 0,22 persen.

Sementara itu, penjual atau yang menyerahkan aset kripto dikenakan PPh 0,1 persen untuk transaksi di bursa terdaftar Bappebti, dan 0,2 jika dijual di bursa yang tidak terdaftar di Bappebti.

Robby menilai penerapan pajak di Indonesia terbilang besar dibandingkan dengan negara lainnya. Bahkan, PPN kripto tidak diberlakukan di banyak negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Australia dan Brazil.

Chief Compliance Officer (CCO) Reku itu menuturkan tingginya beban yang ditanggung oleh investor ini mengakibatkan modal keluar (capital outflow) yang signifikan. Ia khawatir ini memicu transaksi tidak lagi dilakukan di Indonesia tapi di global. Ironisnya, masyarakat tak mendapatkan perlindungan hukum jika bertransaksi di bursa global.

Maka, Aspakrindo siap melanjutkan diskusi lebih jauh mengenai pajak dan keberadaan exchangeilegal agar tercipta industri yang sehat dan menguntungkan seluruh pengguna di ekosistem aset kripto Indonesia.

Meski nilai transaksi turun, Robby pun menuturkan kripto saat ini masih menjadi aset yang menarik. Ketidakpastian ekonomi global membuat pemodal melirik kripto, yang relatif tak terpengaruh isu-isu tersebut.

Selain itu, imbuh Robby, saat ini pasar kripto juga sedang optimis terhadap halvingBitcoin 2024 mendatang dan pengajuan ETF Bitcoin oleh institusi global.

"Saat ini sejumlah aset kripto seperti Bitcoin dan aset-aset lainnya sedang terapresiasi dan bisa semakin meningkatkan animo masyarakat terhadap aset kripto," ucapnya.

Bersambung ke halaman selanjutnya...

Faktor Eksternal Turut Membuat Transaksi Kripto RI Jatuh