situs slot terbaru dan gacor

Setengah kebahagiaan seumur hidup

Faisal Basri Kritik Keras Rencana Jokowi Larang Ekspor Timah******

Ekonom senior Faisal Basri mengkritik keras rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor timah karena jenis komoditas yang dilarang adalah ingot atau batang timah.

Menurut Faisal, Jokowi menyamakan bijih nikel dengan bijih timah. Padahal, bijih timah sudah dilarang sedari dulu alias selama ini Indonesia tidak mengekspor timah dalam bentuk bijih

"Nah, dia mau melarang (ekspor) ingot, batang timah itu yang udah 70 persen. Jadi yang sudah kita ekspor itu timah batangan, itu mau dilarang," paparnya dalam sesi diskusi di ASA Indonesia, Jumat (21/10).

Wacana larangan ekspor timah ini merebak sejak akhir 2021. Saat itu, Jokowi mengatakan akan melarang ekspor timah mulai 2024, setelah pelarangan ekspor bauksit hingga tembaga.

Larangan ekspor bahan mentah ini dilakukan demi membangun hilirisasi di Indonesia. Nantinya, seluruh bahan mentah akan diolah di dalam negeri.

"Nanti kalau sudah hitungannya matang ketemu kalkulasinya akan saya umumkan setop. Misalnya tahun depan atau setop tahun ini bisa terjadi. Saya kira kesiapan-kesiapan dari smelter baik nilai BUMN maupun nilai swasta harus kita kalkulasi semuanya ya terima kasih," kata Jokowi, Kamis (20/10), seiring dengan dibangunnya smelter baru yang dimiliki oleh PT Timah.

Kendati, Faisal tetap tak setuju dengan rencana pelarangan ekspor timah tersebut. "Jadi Pak Jokowi jangan asal. Pak Jokowi ini bukan bapak rumah tangga, istri sama anak-anaknya. Ini rumah tangga 270 juta orang. Ingat itu nasib rakyat-rakyat Bangka Belitung kayak gimana dari larangannya," tegas Faisal sembari menggebrak meja.

Sebelumnya, Jokowi berencana menyetop ekspor timah seiring dengan dibangunnya smelter baru yang dimiliki oleh PT Timah.

"Hari ini saya melihat smelter baru yang dimiliki oleh PT Timah. Ini menunjukkan keseriusan kita dalam rangka hilirisasi timah. Nikel sudah, timah, bauksit," kata Jokowi, Kamis (20/10).

"Ini semuanya akan saya ikuti dan ini nanti akan selesai November yang kita harapkan pergerakan hilirisasi di timah akan segera mengikuti seperti yang kita lakukan di nikel tetapi kita belum berhitung kapan akan kita stop untuk ekspor bahan mentah timah," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Ternyata saya sudah mencapai level penuh

Pedagang Pasar Pramuka Bisa Rugi Buntut Larangan Jual Obat Sirop******

Pedagang obat di Pasar Pramuka, Jakarta Timur mengaku bisa rugi ratusan juta akibat larangan menjual obat siropoleh Kementerian Kesehatan(Kemenkes).

Ketua Paguyuban Pedagang Obat Pasar Pramuka Yoyon menjelaskan anggotanya masih ada yang menjual obat sirop meski dilarang oleh Kemenkes.

"Masih ada konsumen yang beli (obat sirop), masih kita jual juga. Namun agak berkurang penjualan," kata Yoyon, Kamis (20/10).

"Ada batas waktunya obat ini atau expired. Kawan-kawan (pedagang obat) ini bukan rugi Rp10 atau Rp20 juta, bisa ratusan juta ruginya. Walau kecil tapi jumlahnya banyak," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan pemerintah menginstruksikan penghentian sementara penjualan obat penurun panas sirop di seluruh apotek selama pelaksanaan investigasi risiko infeksi menyusul munculnya kasus gangguan ginjal akut pada anak.

"Obat-obatan tersebut sudah dilakukan pemeriksaan di laboratorium pusat forensik dan sedang kita identifikasi lagi obat mana saja yang bisa menyebabkan kelainan ginjal," katanya, Rabu (19/10).

Dante mengatakan bahwa pemerintah tidak melarang penggunaan paracetamol, tetapi melarang penggunaan produk obat berbentuk sirop yang bisa tercemar etilen glikol (EG).

[Gambas:Video CNN]

Pitcher Diamond Ace Kembali

Buruh Tolak Keras Pemindahan Pabrik Pulogadung ke Subang******

Serikat buruh menolak rencana Menteri BUMN Erick Thohir untuk memindahkan kawasan industri Pulogadung (JIEP) di Jakarta Timur ke Subang, Jawa Barat.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan ada empat alasan utama dibalik penolakan pemindahan pabrik Pulogadung ke Subang.

"Pertama, akan terjadi PHK besar-besaran, karena tidak semua pekerja pabrik di JIEP mau pindah ke Subang," paparnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (20/10).

Ketiga, JIEP adalah industri semi padat modal yang masih layak ada di pinggiran Jakarta.

"Keempat, upah buruh di Subang sangat lebih rendah dibanding upah buruh di Jakarta," pungkasnya.

Setali tiga uang, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Mirah Sumirat juga menentang keras rencana tersebut.

Mirah mengatakan perusahaan bakal memberikan dua pilihan kepada para karyawan, yakni ikut pindah ke Subang dengan konsekuensi penyesuaian upah atau mengundurkan diri (resign) secara sukarela agar tidak mendapat pesangon.

"Bukan dipecat, tapi disuruh mundur agar pekerja tidak dapat pesangon. Pintar juga nih perusahaan, pintar-pintar licik," jelasnya.

Ia juga menyoroti bagaimana nasib perekonomian di sekitar Pulogadung yang selama ini sudah terbantu dengan kehadiran para buruh.

"Nasib mereka (UMKM) bagaimana, kalau ditinggalkan berarti mata pencaharian mereka sudah tutup dong. Karena memang roda ekonomi itu berasal dari dukungan pekerja buruh sebesar 80 persen," tegasnya.

Sebab itu, Mirah meminta pemerintah harus bijak dalam mengambil suatu keputusan. Alih-alih hanya memindahkan kawasan industri yang sudah ada, ia menyarankan untuk membangun kawasan industri baru di daerah agar terjadi pemerataan perekonomian, industri, dan lapangan kerja.

Sebelumnya, Erick Thohir mengatakan akan memindahkan kawasan industri di Pulogadung ke Subang sejalan dengan penetapan Bandara Kertajati di Jawa Barat yang akan difokuskan menjadi bandara kargo.

Alasan lainnya, Erick menilai kawasan industri Pulogadung karena tidak cocok berada di tengah kota karena menambah polusi.

Kawasan industri Pulogadung merupakan salah satu kawasan industri paling lama di Indonesia dan memiliki lokasi strategis. Kawasan ini ditetapkan menjadi kawasan industri berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. Ib.3/2/35/1969.

[Gambas:Video CNN]

Jalan spiritual yang kekal

Harga Pangan Meroket, Inflasi Inggris Tembus Level Tertinggi 40 Tahun******

Inflasi Inggriskembali ke level tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Lonjakan inflasi terjadi lantaran kenaikan harga pangandan energi.

Kantor Statistik Nasional (ONS) mengatakan tingkat inflasi tahunan Inggris naik menjadi 10,1 persen pada September. Ini meningkat dari catatan 9,9 persen pada Agustus lalu.

Melonjaknya harga makanan adalah kontributor tunggal terbesar percepatan inflasi Inggris, yakni 14,6 persenyear on year(yoy).

BoE akan mengevaluasi kenaikan tekanan harga terhadap langkah pemerintah baru-baru ini terkait pemotongan pajak yang tidak didanai yang dapat mengurangi inflasi dalam beberapa bulan mendatang.

"Penurunan dramatis dukungan fiskal oleh Kanselir baru akan dilihat sebagai penurunan inflasi jangka menengah, dan itulah yang bakal lebih diminati para pembuat kebijakan (BoE)," kata Ekonom ING James Smith, dikutip dari CNN, Kamis (20/10).

Smith beranggapan inflasi Inggris kemungkinan akan mencapai puncaknya bulan ini dan mulai mereda pada 2023.

Kenaikan harga-harga di Inggris terjadi karena pertumbuhan upah terus menurun. Antara Juni-Agustus, upah di Inggris rata-rata turun 2,9 persen.

Bahkan, Royal Mail, layanan pos Inggris mewanti-wanti akan memangkas (PHK) 5.000 sampai 6.000 orang karyawan pada Agustus tahun depan, akibat perselisihan dengan serikat pekerja.

Krisis biaya hidup di Inggris makin menggila menjelang masuk musim dingin, tetapi ada pembatasan ekspor gas alam cair yang dilakukan Rusia terhadap negara-negara di Eropa.

Krisis gas yang terjadi di negara ini benar-benar membuat warganya menderita. Biaya hidup dan tagihan listrik melambung naik membuat banyak warga kalang kabut mencari uang untuk membayar kebutuhan hidup yang meroket.

Menteri Keuangan Inggris Jeremy Hunt mengatakan pemerintah akan memprioritaskan bantuan untuk kelompok yang paling rentan sembari memberikan stabilitas ekonomi yang lebih luas dan mendorong pertumbuhan jangka panjang.

[Gambas:Video CNN]

Sahabat di sebelah

BUMN Mulai Uji Coba Perdagangan Karbon******

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mulai melakukan uji coba perdagangan karbon (carbon trading). Untuk tahap awal, perdagangan karbonini masih bersifat sukarela.

Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury mengungkapkan BUMN yang menghasilkan karbon diminta untuk melakukan voluntary carbon trading.

"Jadi sudah ada penandatanganan Letter of Intent (LoI)antara BUMN satu dengan BUMN lainnya pada hari ini, yang isinya bagaimana BUMN yang punya kredit karbon seperti Perhutani bisa dibeli oleh BUMN lainnya yang membutuhkan kredit karbon untuk bisa mencapai target penurunan emisi karbon," kata Pahala melalui keterangan resmi seperti dikutip pada Rabu (19/10).

Ia menyebut nilai carbon offsetyang diperdagangkan nilainya sekitar US hingga US. BUMN bisa melakukan uji coba dengan harga setengahnya sebagai acuan.

Terkait nilai ekonomi karbon, Pahala menjelaskan kemungkinan besar nilainya antara US hingga US. Nilai ekonomi karbon adalah nilai yang diberikan terhadap setiap unit emisi karbon.

Menurut Pahala, nilai ekonomi karbon dianggap penting untuk diadakan karena dapat mendorong investasi hijau di Indonesia. Selain itu, nilai ekonomi karbon juga dapat mengatasi celah pembiayaan perubahan iklim yang selama ini terjadi.

Lebih lanjut, Pahala mengungkapkan BUMN diminta untuk serius mulai melakukan transisi energi dengan berbagai cara seperti sinergi dan kolaborasi.

"Kami melihat kolaborasi antara BUMN sendiri untuk membangun kerja sama dalam menghasilkan energi dan menurunkan emisi bisa dilakukan. BUMN kita juga bisa kerja sama dengan negara lain. Pada intinya, bagaimana BUMN bisa bersama-sama melakukan transisi energi," jelas Pahala.

Perdagangan karbon merupakan kegiatan jual beli kredit karbon, di mana pembeli menghasilkan emisi karbon yang melebihi batas yang ditetapkan.

Kredit karbon adalah representasi dari hak bagi sebuah perusahaan untuk mengeluarkan sejumlah emisi karbon atau gas rumah kaca lainnya dalam proses industrinya. Satu unit kredit karbon setara dengan penurunan emisi 1 ton karbon dioksida (CO2).

[Gambas:Video CNN]

Pembuat mimpi

Muhadjir Sebut Layanan BPJS di Desa dan Kota Masih Timpang******

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyoroti ketimpangan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terjadi di desa dan kota.

Menurutnya, peningkatan pelayanan kesehatan tanpa didukung dengan upaya pemerataan kualitas pelayanan, maka perbaikan dan peningkatan kualitas hanya akan dinikmati oleh sekelompok orang saja.

"Ini yang harus dipahami oleh setiap pemegang kebijakan, harus memiliki visi yaitu Indonesia sentris dengan segala seluk beluknya. Bukan Jakarta sentris," tuturnya dalam acara Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2022, di Kantor BPJS Kesehatan Jakarta, Rabu (19/10).

Dalam menyelesaikan kendala ketimpangan di lapangan terutama di daerah, Muhadjir mengimbau beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti kuantitas, kualitas, dan akses pelayanan serta relevansi antara fasilitas kesehatan dan kebutuhan masyarakat.

"Kita harus ke lapangan langsung melihat kenyataannya untuk banyak belajar membaca fenomena yang belum berjalan dengan baik. Jangan segera puas dengan apa yang kita capai, kita harus terus bergerak menuju Indonesia Emas 2045," jelasnya.

Menurut data terakhir pada 7 Oktober 2022, jumlah peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meningkat menjadi 246.464.342 jiwa atau kurang lebih 89,35 persen dari seluruh penduduk Indonesia.

Sementara, pada segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) berjumlah 150,37 juta jiwa, yang terdiri dari 111,75 juta jiwa penduduk miskin pada segmen PBI APBN dan 38,62 juta jiwa penduduk miskin pada segmen PBI APBD.

"Dengan kolaborasi dan inovasi dengan faskes yang berkualitas, diupayakan BPJS akan semakin baik dan semakin dirasakan kehadirannya. Kami juga tentu sangat mengharapkan dukungan kementerian terkait untuk memajukan BPJS," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron.

Selain mendorong masyarakat agar menjadi peserta BPJS dan PBI, BPJS Kesehatan juga harus menjaga loyalitas mereka dan memastikan pelayanan kesehatan bisa dijangkau seluruh lapisan serta wilayah.

[Gambas:Video CNN]