jd id bisa kredit

Kapan saya menjadi tak terkalahkan?

Mengenal Royal Ambarrukmo, Pesanggrahan 'Sultan' Tempat Nikah Kaesang******

Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep dikabarkan akan menggelar pernikahannya dengan Erina Sofia Gudono di Pendopo Royal Ambarrukmo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sabtu (10/12).

Mengutip detikcom, hotel Royal Ambarrukmo pertama kali didirikan oleh Keraton Yogyakarta.

Dalam pengelolaannya, pihak Keraton menggandeng PT Putera Mataram Mitra Sejahtera yang merupakan perusahaan properti untuk mengembangkan dan mengelola komplek Ambarukmo.

Namun saat ini, Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta ikut berperan sebagai pengawas pengoperasian Royal Ambarukmo. Pasalnya, bangunan ini termasuk dalam kategori bangunan cagar budaya.

Lokasi pernikahan Kaesang dan Erina ini memiliki bagian penting dari sejarah besar Yogyakarta. Melansir situsambarrukmo.com, sejarah Ambarrukmo berawal dari taman kerajaan pada masa Sri Sultan Hamengku Buwono V.

Tak selang lama, Ambarrukmo beralih fungsi menjadi pintu gerbang penyambutan tamu penting Kraton abad ke-18. Setelahnya, pintu gerbang ini disempurnakan menjadi Pesanggrahan Sultan Hamengku Buwono VII.

Secara khusus, terdapat 7 area di dalam kompleks Royal Ambarrukmo atau Kedhaton Ambarrukmo. Adapun ke-7 area tersebut yaitu Pendopo Agung, Ndalem Ageng, Bale Kambang, Gandhok, Pacaosan, dan Alun-alun.

Sekarang, Ambarrukmo menjadi kawasan yang terintegrasi dengan Hotel Bintang Lima, Hotel Bintang Empat, dan Pusat Perbelanjaan Modern.

[Gambas:Video CNN]

Jiuxiaojue

Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi Dewan Komisaris Susi Air******

Susi Air resmi menunjuk eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rasamala Aritonang sebagai komisaris perusahaan.

Maskapai penerbangan milik Susi Pudjiastuti itu juga menunjuk Nadine Kaiser sebagai salah seorang direktur dan Melinasary sebagai kepala operasi.

"Dewan dan Staf Susi Air dengan bangga mengumumkan penunjukan Direktur terbaru kami, Ibu Nadine Pascale Kaiser. Selain itu, kami sangat senang menyambut anggota Dewan Komisaris yang baru, Bapak Rasamala Aritonang, dan Kepala Operasi kami yang baru, Ibu Melinasary," tulis perusahaan melalui akun Instagram resmi seperti dikutip pada Rabu (7/12).

"Terlepas dari tantangan pandemi, Susi Air tetap kuat dan saya berkomitmen untuk bekerja dengan dewan komisaris lainnya untuk memastikan bahwa perusahaan terus berkembang di tahun-tahun mendatang," ujarnya.

Sementara itu, Nadine Kaiser yang merupakan anak dari Susi Pudjiastuti mengucapkan banyak terima kasih atas kerja keras dan dedikasi semua pihak dalam maskapai selama menghadapi pandemi.

Ia pun berkomitmen untuk memberikan dedikasi kepada Susi Air.

"Sebagai direktur Susi Air, saya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh pendiri dan mentor kami, Ibu Susi Pudjiastuti, dan saya berkomitmen untuk memimpin melewati krisis ini dan menuju masa depan yang lebih cerah," ujar Nadine.

Adapun Susi Air juga menunjuk Melinasary sebagai kepala operasi. Sebelumnya, ia memang mengelola operasi maskapai tersebut sebagai manajer.

[Gambas:Video CNN]

patriark legendaris

Menhub Bersuara soal KA Argo Parahyangan Ditumbalkan Demi Kereta Cepat******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi buka suara soal rencana penghentian operasi KA Argo Parahyangandemi Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB).

Ia mengaku masih akan mengkaji proses pemberhentian KA Argo Parahyangan jika Kereta Cepat Jakarta-Bandung mulai beroperasi. Ia mengaku kajian itu akan selesai paling cepat Maret 2023. Menurutnya, dalam kajian itu yang diutamakan adalah penyediaan layanan transportasi terbaik bagi masyarakat.

"Itu dalam pengkajian, jadi kan kalau namanya transportasi kan layanan kepada masyarakat tentu layanan masyarakat itu diberikan secara baik dan oleh karenanya kita lagi mengkaji tentang hasilnya seperti apa, ya mungkin nanti Maret atau April baru kita lihat sama-sama," terang Budi dilansir dari detikcom, Jumat (2/12).

"Itu yang kita pikirkan. Bahwa kalau kereta cepat itu kan cuma totalnya 48 menit sementara ini kan 3 jam bagaimana kemungkinannya ya kita membutuhkan survei supaya lebih akurat," ujarnya.

Meskipun demikian, Budi Karya tak menutup kemungkinan KA Argo Parahyangan masih akan beroperasi pada Juni 2023 ketika Kereta Cepat sudah mulai beroperasi.

"Ada kemungkinan, tapi itu berdasarkan suatu pembahasan dan survei yang baik," tegasnya.

KCJB ditargetkan beroperasi mulai pertengahan 2023 mendatang. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan progres fisik KCJB telah mencapai 81,66 persen per November 2022.

Sementara dari sisi biaya, KCJB mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US,4 miliar. Cost overrun tersebut dipenuhi melalui skema 25 persen ekuitas dan 75 persen pinjaman.

"Porsi ekuitas Indonesia atas cost overrun proyek KCJB yaitu sebesar US7,5 juta atau Rp3,29 triliun," kata pria yang akrab disapa Tiko ini.

[Gambas:Video CNN]

Jalan Magister Menuju Kultivasi

Nasib Kereta Argo Parahyangan saat KCJB Kelak Beroperasi******

Nasib kereta api (KA) Argo Parahyangan terkatung-katung Kereta Cepat Jakarta-Bandung(KCJB) yang akan segera beroperasi.

Beredar isu bahwa kereta yang menjadi tunggangan masyarakat yang bepergian antara Bandung-Jakarta itu akan dihentikan operasinya saat proyek KCJB rampung.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait hal tersebut. Ia mengatakan KAI saat ini masih mengoperasikan KA Argo Parahyangan seperti biasa.

Joni menambahkan KAI sebagai BUMN akan terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku masih akan mengkaji proses pemberhentian KA Argo Parahyangan jika KCJB mulai beroperasi. Ia menyebut kajian itu akan selesai paling cepat Maret 2023.

Menurutnya, dalam kajian itu yang diutamakan adalah penyediaan layanan transportasi terbaik bagi masyarakat.

"Itu dalam pengkajian, jadi kan kalau namanya transportasi kan layanan kepada masyarakat tentu layanan masyarakat itu diberikan secara baik dan oleh karenanya kita lagi mengkaji tentang hasilnya seperti apa, ya mungkin nanti Maret atau April baru kita lihat sama-sama," terang Budi dilansir dari detikcom, Jumat (2/12).

Lebih lanjut, Budi mengaku butuh melakukan survei untuk mengetahui apakah penumpang KA Argo Parahyangan akan beralih memilih Kereta Cepat.

"Itu yang kita pikirkan. Bahwa kalau kereta cepat itu kan cuma totalnya 48 menit sementara ini kan 3 jam bagaimana kemungkinannya ya kita membutuhkan survei supaya lebih akurat," ujarnya.

Meskipun demikian, Budi tak menutup kemungkinan KA Argo Parahyangan masih akan beroperasi pada Juni 2023 ketika Kereta Cepat sudah mulai beroperasi.

"Ada kemungkinan, tapi itu berdasarkan suatu pembahasan dan survei yang baik," tegasnya.

KCJB ditargetkan beroperasi mulai pertengahan 2023 mendatang. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan progress fisik KCJB telah mencapai 81,66 persen per November 2022.

Sementara dari sisi biaya, KCJB mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US,4 miliar. Cost overrun tersebut dipenuhi melalui skema 25 persen ekuitas dan 75 persen pinjaman.

"Porsi ekuitas Indonesia atas cost overrun proyek KCJB yaitu sebesar US7,5 juta atau Rp3,29 triliun," kata pria yang akrab disapa Tiko ini.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Raja Naga Douluo Dalu 3

52 Pemda Abai Titah Jokowi soal Kendalikan Inflasi******

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan 52 pemerintah daerah tidak melakukan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait upaya pengendalian inflasidi wilayahnya masing-masing.

"Masih ada 52 daerah ini saya punya datanya yang belum melakukan sama sekali upaya (pengendalian inflasi). Mudah-mudahan data saya yang salah ini," kata Tito saat rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Jakarta Pusat, Senin (5/12).

Padahal, pihaknya bersama pemda telah menyusun pedoman sembilan langkah untuk menghadapi dan mengendalikan inflasi di tiap daerah.

Sementara, 139 daerah melakukan 4-5 upaya konkret, sedangkan 256 daerah lainnya hanya melakukan 1-3 usaha untuk mengendalikan inflasi. Sedangkan, 52 pemerintah daerah tercatat tidak melakukan upaya apapun.

"Ini tolong teman-teman wartawan di sini, diekspos saja (52 pemerintah daerah), biar publik nanti melihat siapa yang kerja siapa yang tidak," sentil Tito.

Enam upaya konkret yang telah dirumuskan itu adalah melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi, dan gerakan menanam.

Termasuk dua lainnya adalah merealisasikan Belanja Tak Terduga (BTT) dan dukungan transportasi dari APBD.

Berikut daftar 52 daerah yang disebut tidak melakukan upaya pengendalian inflasi:
1. Toba Samosir
2. Simalungun
3. Nias Selatan
4. Kota Padang Sidempuan
5. Kota Gunungsitoli
6. Pesisir Selatan
7. Kuantan Singingi
8. Pelalawan
9. Merangin
10. Ogan Komering Ilir
11. Musi Banyuasin
12. Bangka
13. Lingga
14. Majalengka
15. Boyolali
16. Jepara
17. Demak
18. Malang
18. Kabupaten Malang
19. Bondowoso
20. Pamekasan
21. Sumbawa Barat
22. Lembata
23. Manggarai Barat
24. Sumba Barat Daya
25. Bengkayang
26. Melawi
27. Kotawaringin Barat
28. Kapuas
29. Lamandau
30. Bulungan
31. Pinrang
32. Luwu
33. Luwu Utawa
34. Konawe Selatan
35. Kolaka Timur
36. Gorontalo Utara
37. Mamasa
38. Mamuju Utara
39. Pegunungan Arfak
40. Merauke
41. Jayawijaya
42. Jayapura
43. Nabire
44. Kepulauan Yapen
45. Pegunungan Bintang
46. Tolikara
47. Waropen
48. Mamberamo Raya
49. Mamberamo Tengah
50. Yalimo
51. Intan Jaya
52. Deiyai

[Gambas:Video CNN]

gelombang bintang

KKP Ingatkan Pengelola Kepulauan Widi: Tak Bisa Dijual******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperingatkan pengelola bahwa Kepulauan Widi, Halmahera Selatan, Maluku Utara tak bisa diperjualbelikan, apalagi kepada pihak asing.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi menegaskan bahwa Kepulauan Widi adalah milik Indonesia dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Artinya, regulasi yang ada melarang jual-beli pulau. Terlebih, pulau-pulau kecil itu merupakan hak publik dan aset negara.

"Gugusan Kepulauan Widi tidak boleh dimiliki oleh orang asing dan tidak boleh diperjualbelikan. Apalagi 83 pulau-pulau kecil di Kepulauan Widi hampir seluruhnya merupakan kawasan hutan lindung dan perairannya masuk kawasan konservasi," tutur Wahyu lewat keterangan tertulis, dikutip Selasa (6/12).

Lebih jauh, Wahyu meminta PT Leadership Islands Indonesia (LII) sebagai pemegang izin pengelolaan Kepulauan Widi untuk mengurus izin pemanfaatan pengelolaan ruang laut. Salah satu di antaranya adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

PKKPRL merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi pemanfaat atau pengguna saat akan melakukan kegiatan menetap di ruang laut baik yang ada di kawasan pesisir maupun pulau-pulau kecil.

"Berdasarkan data kami, sebagaimana dikemukakan oleh Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo, pemanfaatan perairan Kepulauan Widi belum dilengkapi dengan izin PKKPRL," ujar Wahyu.

Ia menyebut badan hukum asing yang didirikan menurut hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia hanya dapat diberikan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Hal tersebut juga berlaku bagi PT LII yang merupakan pengembang Kepulauan Widi di Maluku Utara.

"Jadi prinsipnya hanya pemanfaatan saja dan itu pun dilaksanakan secara ketat sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak bisa diperjualbelikan," Jelas Wahyu.

Lebih lanjut, ia menyebut KKP sudah mengkoordinasikan permasalahan ini dengan pemerintah daerah, Kemendagri dan Badan Informasi dan Geospasial serta Pushidrosal TNI AL. Hal tersebut dilakukan agar permasalahan ini dapat ditangani secara komprehensif.

Menurut Wahyu sikap tegas KKP dalam menyikapi isu pelelangan Kepulauan Widi ini menunjukkan komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.

"Hal ini sekaligus menjawab pemberitaan yang menyebut pulau-pulau di Kepulauan Widi akan dilelang sebagaimana tertulis pada situs lelang asing Sotheby's Concierge Auctions yang berbasis di New York, Amerika Serikat," kata dia.

Sebelumnya, berbagai upaya penertiban terhadap usaha pemanfaatan pesisir dan pulau kecil juga dilakukan oleh KKP di sejumlah wilayah di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]