slot casino online indonesia

Dianhuang

Tarif KRL Orang Kaya Bakal Lebih Mahal******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan mencabut subsidi tarif KRL untuk orang kaya. Hal ini akan membuat tarif untuk kelompok masyarakat mampu lebih mahal.

Ia mengungkap pemerintah tak akan menaikkan tarif KRL. Sistem subsidi baru akan diberlakukan untuk memastikan bahwa yang menikmati tarif KRL murah saat ini adalah orang yang tepat.

"(Tarif KRL) itu tidak naik, tapi kita pakai data yang ada dari pemda. Kalimatnya bukan naik, tapi subsidi tepat sasaran," ujarnya dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023 di Kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (27/12).

Dengan pemberlakuan sistem subsidi ini, kemungkinan tarif KRL bagi orang kaya akan mendekati tarif asli atau tanpa subsidi.

Untuk itu pemerintah akan menerbitkan kartu baru guna membedakan profil penumpang agar rencana pemberlakuan sistem subsidi ini berjalan dengan lancar.

"Memang diskusi kemarin dengan Bapak Presiden, kami akan pilah-pilah. Mereka yang berhak lah yang akan mendapatkan subsidi. Jadi mereka yang tidak berhak harus membayar lebih besar dengan membuat kartu," jelasnya.

Jika langkah tersebut berhasil, Budi mengatakan subsidi bisa diberikan untuk menunjang sektor lain yang lebih membutuhkan. Kendati, ia tidak merinci secara spesifik sistem kartu yang dimaksud.

[Gambas:Video CNN]

Kebangkitan Taikoo

Komunitas Kretek Nilai Larangan Jual Rokok Batangan Cuma Usul Kemenkes******

Komunitas Kretek Indonesia mengatakan larangan penjualan rokok batangan atau eceran baru usulan dari Kementerian Kesehatan saja, belum menjadi keputusan pemerintah.

Rencana pelarangan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Desember 2022.

Dalam beleid itu, pemerintah berencana menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Menurutnya, memang betul aturan pelarangan ini ada di dalam Keppres, namun bukan berarti Presiden Jokowi menyetujui. Apalagi, larangan penjualan ini masih sebatas usulan dan belum ditetapkan. Terlebih, para pemangku kepentingan kretek juga sepakat untuk menolak larangan tersebut.

"Selain belum terjadi, usulan tersebut juga banyak ditolak termasuk oleh Kementerian Perindustrian dan Kemenko Ekuin (Perekonomian). Jadi, pembahasan revisi PP 109 sebagai dasar kebijakan belum tentu terwujud," jelasnya.

Dia menilai upaya menurunkan prevalensi perokok di bawah umur yang menjadi dalih dorongan pelarangan penjualan rokok batangan juga tidak tepat sasaran.

Anak-anak di bawah umur masih tetap bisa mengakses rokok dengan membeli bungkusan. Karenanya, penegakan aturan penjualan adalah solusi terbaik dari permasalahan ini, bukan larangan penjualan ketengan.

"Untuk mengurangi prevalensi perokok di bawah umur pemerintah hanya perlu tegas dalam menegakkan aturan yang sudah ada, tak perlu sampai revisi aturan atau buat aturan baru. Aturan lama saja belum optimal, lebih baik ditegakkan," pungkasnya.

CNNIndonesia.com berupaya menghubungi Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril melalui pesan singkat dan sambungan telepon untuk meminta tanggapan. Namun, yang bersangkutan belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

Bintang besar yang paling mempesona

Keluh Kesah Pembeli Rokok Batangan: Ngeteng Aja Diatur Pemerintah******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana melarang penjualan rokok batangan sebagaimana dalam  peraturan pemerintah yang akan disusun pada 2023.

Rencana itu diketahui dari salinan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.

Dalam beleid itu, pemerintah berencana menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Sejumlah perokok pun mulai mengeluhkan rencana penerapan kebijakan tersebut. Salah seorang warga Pancoran, Jakarta Selatan, Darma (24) mengaku kaget dengan rencanayang dianggap tiba-tiba ini. Menurutnya, pemerintah saat ini terlalu banyak membuat kebijakan yang mengatur kehidupan warga kelas menengah ke bawah.

"Kaget kok tiba-tiba pemerintah (akan) bikin aturan soal ngeteng rokok, bahkan aturan-aturan detail untuk warga kecil, ngeteng rokok aja diatur pemerintah," ujarnya saat ditemui CNNIndonesia.com, Senin (26/12).

Menurutnya, aturan ini tidak hanya akan berdampak pada para perokok, tetapi juga pada pelaku usaha yang menjual rokok ketengan.

Meskipun, ia sendiri merasa tak terlalu terdampak dengan kebijakan ini sebab sehari-hari ia biasa membeli rokok bungkusan. Namun, dalam pandangannya, aturan ini justru bisa meningkatkan pengeluaran perokok.

"Mau nggak mau perokok jadi harus beli sebungkus, nggak bisa ngeteng (buat ngerokok) sekali-sekali," ungkapnya.

Darma pun menyebut jika aturan ini ditujukan untuk menekan angka perokok anak-anak, maka pekerjaan rumah pemerintah masih menumpuk terkait pengawasannya.

"Mungkin kebijakan buat membatasi rokok ke anak-anak bisa efektif sih, tapi PR-nya pemerintah jadi banyak banget, nggak cukup pakai aturan ini saja," tutur Darma.

Serupa, perokok aktif Sudira (31) mengaku kebijakan ini akan berpengaruh pada dirinya. Sebab, ia kerap membeli rokok ketengan jika sedang tak memiliki uang. Sudira juga menilai kebijakan ini hanya disasar pada kelompok menengah ke bawah.

"Sebagai orang aktif merokok sehari-hari menilai kebijakan ini sangat lucu, aneh menurut saya, kenapa pemerintah sering kali mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang justru nggak menghasilkan apa-apa buat orang kecil?" tanya Sudira.

Menurutnya, dengan cukai hasil tembakau (CHT) yang ditetapkan naik per 1 Januari 2023, beban perokok akan semakin berat.

Ke depan, perokok seperti dirinya mesti membeli bungkusan. Kerugian ini pun juga menurutnya akan berdampak pada warung-warung kecil yang justru mendapat banyak untung dari menjual rokok ketengan.

"Warung-warung kelontong dan asongan kan banyak yang jualan ecer, pasti mereka teriak, mereka pasti larinya ke warung-warung yang besar karena spare harganya kan cukup beda," jelasnya.

Bahkan, ia meyakini terbitnya aturan ini tak akan berjalan efektif. Pasalnya, berbagai aturan kerap diterabas oleh warga sebab pengawasan aturannya pun minim.

"Selama pengawasannya nggak bagus, keberulangan akan terus terjadi. Anak-anak ya (tetap) gampang dapat rokok," ungkapnya.

Berbeda, Subarkah (30) menilai kebijakan ini bisa menjadi efektif untuk mengurangi tingkat kecanduan masyarakat Indonesia. Meskipun ia juga seorang perokok aktif, Subarkah mengaku jarang membeli rokok batangan.

"Pasti berpengaruh ke masyarakat pendapatan ekonomi bawah yang nggak mampu beli rokok per bungkus. Di satu sisi, saya kasihan sih sama nasib mereka, karena nggak bisa beli rokok dengan mudah, tapi di sisi lain, saya lihat kebijakan ini bisa efektif untuk mengurangi tingkat kecanduan merokok rakyat Indonesia," ucapnya.

Subarkah menjelaskan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatasi pecandu rokok hingga dapat berhenti total. Terlebih, ia melihat saat ini rokok pun mulai ditinggalkan dan beralih ke rokok elektrik seperti pods atau vape.

Menurutnya, salah satu yang bisa dilakukan pemerintah adalah memberikan insentif kepada keluarga yang anggotanya tidak merokok. "Ada jembatan yang perlu dibangun di sini, bagaimana konseling berhenti merokok bisa dimasifkan dan alternatif-alternatif lainnya," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa paling kuat di kota

Cuaca Ekstrem, Menhub Imbau Masyarakat Tak Pergi ke Luar Kota******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengimbau masyarakat menghindari cuaca ekstremdengan tak pergi ke luar kota di masa libur Natal dan Tahun Baru 2023 (Nataru) jika tidak penting.

"Saya sempat mention, seperti headline di beberapa media mainstream, bahwa cuaca itu sangat menggoda dan menantang," katanya dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023 di Kantor Kemenhub, Selasa (27/12).

Budi menekankan Kemenhub menaruh perhatian khusus terhadap beberapa insiden yang terjadi di masa libur Nataru imbas cuaca ekstrem, seperti di Karimunjawa hingga penutupan sementara Pelabuhan Merak dan Bakauheni.

"Saya mengimbau agar, ya kalau gak penting-penting banget jangan ke luar kota, di dalam kota saja sehingga lebih aman. Dan juga Cipali dan Subang punya potensi untuk banjir," imbau Menhub.

Selain cuaca ekstrem, Budi juga mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum secara resmi menghapuskan atau menyudahi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Menhub Budi menekankan masyarakat harus selalu berhati-hati dalam melakukan kegiatan karena menghadapi dua tantangan, yakni cuaca ekstrem dan pembatasan covid-19 yang belum resmi usai.

"Oleh karenanya di sektor penerbangan dan kereta api kami tetap menggunakan konsep PeduliLindungi yang telah dilakukan," tegas Budi.

Sebelumnya, Pelabuhan Merak menuju Bakauheni atau sebaliknya ditutup imbas cuaca buruk pada Kamis (22/12). Lalu, aktivitas pelabuhan dibuka kembali beberapa jam setelahnya.

Ada juga insiden mobil tercebur di Dermaga 2 Pelabuhan Merak, Banten pada Jumat (23/12) malam. Mobil mini bus itu terjatuh ke laut akibat kelalaian petugas penjaga pintu Kapal Fery Shalem.

Sementara itu, lebih dari 300 wisatawan terjebak di Pulau Karimunjawa, Jepara, Jawa Tengah. Kapal penyeberangan dari Pelabuhan Jepara terakhir merapat ke Karimunjawa pada Kamis (22/12) lalu.

Setelah itu, tak ada kapal yang bisa melakukan penyeberangan dari atau ke pulau karena cuaca buruk.

Menurut kesaksian salah satu wisatawan yang ada di sana, bahan makanan hingga bahan bakar minyak (BBM) mulai langka.

Beruntung, KM Kelimutu milik PT Pelni yang menjemput ratusan wisatawan tersebut sudah berlayar hari ini, meski diperkirakan terlambat datang imbas gelombang tinggi.

Corporate Secretary PT Pelni Opik Taufik mengatakan KM Kelimutu yang sedianya dijadwalkan tiba pukul 17.00 WIB, baru akan bersandar sekitar pukul 20.00 WIB.

[Gambas:Video CNN]

Sistem perebutan tubuh yang tak terkalahkan

Menhub Curhat Dilema Kebijakan Covid******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi merefleksi kebijakan selama pandemi covid-19 yang disebut 'kebijakan rem-gas'. Ia mengingat momen di mana Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pihaknya untuk gaspol.

Budi mengklaim Indonesia adalah satu dari sedikit negara yang bisa mengatasi pandemi covid-19. Hal itu ia sampaikan dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023 di Kantor Kemenhub.

"Kebijaksanaannya (Jokowi) begitu lugas, gampang diingat, tapi tidak mudah untuk dilakukan, yaitu rem dan gas. Bayangkan pada saat kami dalam keadaan rem, tiba-tiba Pak Presiden minta gaspol. Itu terjadi pada saat lebaran tahun lalu," kata Budi, Selasa (27/12).

Ia merinci sektor udara mengalami penurunan lebih dari 70 persen selama pandemi covid-19. Sedangkan rata-rata dari seluruh sektor mengalami penurunan 10-30 persen.

"Kami mampu menjalani itu semuanya dengan rem dan gas dan kita pulih dari satu tahun lalu, relatif pulih, tetapi karena masih banyak kasus covid-19 yang ditemui, PPKM belum dibuka," jelas Budi.

Cuaca saat ini diklaim menggoda dan menantang. Budi secara spesifik menyoroti beberapa insiden yang terjadi di masa libur Nataru imbas cuaca ekstrem, seperti di Karimunjawa hingga penutupan sementara Pelabuhan Merak dan Bakauheni.

Ia menegaskan Kemenhub menyiapkan langkah antisipasi merespons cuaca ekstrem dan gelombang tinggi di laut tersebut.

Budi lantas mengimbau masyarakat menghindari cuaca ekstrem dengan tak pergi ke luar kota di masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) jika tidak penting.

Wuhuang Fentian

Tarif KRL Orang Kaya Bakal Lebih Mahal******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan mencabut subsidi tarif KRL untuk orang kaya. Hal ini akan membuat tarif untuk kelompok masyarakat mampu lebih mahal.

Ia mengungkap pemerintah tak akan menaikkan tarif KRL. Sistem subsidi baru akan diberlakukan untuk memastikan bahwa yang menikmati tarif KRL murah saat ini adalah orang yang tepat.

"(Tarif KRL) itu tidak naik, tapi kita pakai data yang ada dari pemda. Kalimatnya bukan naik, tapi subsidi tepat sasaran," ujarnya dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023 di Kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (27/12).

Dengan pemberlakuan sistem subsidi ini, kemungkinan tarif KRL bagi orang kaya akan mendekati tarif asli atau tanpa subsidi.

Untuk itu pemerintah akan menerbitkan kartu baru guna membedakan profil penumpang agar rencana pemberlakuan sistem subsidi ini berjalan dengan lancar.

"Memang diskusi kemarin dengan Bapak Presiden, kami akan pilah-pilah. Mereka yang berhak lah yang akan mendapatkan subsidi. Jadi mereka yang tidak berhak harus membayar lebih besar dengan membuat kartu," jelasnya.

Jika langkah tersebut berhasil, Budi mengatakan subsidi bisa diberikan untuk menunjang sektor lain yang lebih membutuhkan. Kendati, ia tidak merinci secara spesifik sistem kartu yang dimaksud.

[Gambas:Video CNN]