petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

garuda888

petir138 31Jutaan kata 701388Orang-orang telah membaca serialisasi

《garuda888》

Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"******

Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"
Arsip Foto - Pengunjung melintas di belakang pajangan contoh koran digital dalam Festival Literasi Media Digital di Palu, Sulawesi Tengah. (ANTARA FOTO/Basri Marzuki/nz)
Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menjelaskan tugas dan tanggung jawab komite yang akan dibentuk untuk mendukung penerapan Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, yang juga disebut PerpresPublisher Rights.

BAB IV dalam regulasi tersebut membahas ketentuan tentang komite yang dipercaya untuk memastikan pemenuhan kewajiban perusahaan platform digital dan pelaksanaan praktik jurnalisme berkualitas.

"Komite ini memang bertugas untuk membuat pertimbangan, menerima masukan, dan melihat perkembangan-perkembangan," kata Ninik saat dihubungi dari Jakarta, Rabu.

Baca juga: Presiden teken Perpres Publisher Rights untuk jurnalisme berkualitas

Baca juga: Menkominfo: Aturan tentang hak-hak penerbit akan perkuat industri pers

"Komite ini harus dijamin independensinya, sehingga ada pemenuhan rasa keadilan bagi para pihak, jangan sampai ada yang merasa dirugikan dari penyelesaian masalah," katanya.

Komite yang nantinya dibentuk oleh Dewan Pers akan mengawasi pelaksanaan kewajiban perusahaan platform digital seperti yang tertuang dalam Pasal 5 Perpres Nomor 32 tahun 2024.

Menurut ketentuan, perusahaan platform digital antara lain wajib memfasilitasi komersialisasi berita yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan pers serta memberikan perlakuan adil kepada semua perusahaan pers dalam hal penawaran layanan.

Komite juga ditugasi mengawasi penyebaran maupun komersialisasi berita untuk memastikan pelaksanaan praktik jurnalisme berkualitas serta membantu penyelesaian sengketa terkait kerja sama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers.

Ninik mengatakan bahwa komite dapat menawarkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau upaya alternatif lain untuk membantu penyelesaian sengketa perusahaan platform digital dengan perusahaan pers yang tidak bisa diatasi dengan diskusi atau mediasi. 

"Keputusan komite ini nantinya kolektif kolegial, tentu mempertimbangkan berbagai masukan dari berbagai ahli seperti lawyeryang terkait bisnis platform digital apabila itu perlu dihadirkan. Jadi, adil dalam aturan ini enggak cuma untuk perusahaan pers, tapi juga ada keadilan untuk perusahaan platform," demikian Ninik Rahayu.

Baca juga: Dewan Pers: Perpres "Publisher Rights" beri ruang tumbuh media kecil

Baca juga: Kemenkominfo bentuk tim mitigasi usai Perpres Publisher Rights terbit

Baca juga: PWI sebut "publisher right" dapat tingkatkan kualitas hidup awak media

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

16 besar Liga Europa: Liverpool dijajal Sparta, Roma diuji Brighton******

16 besar Liga Europa: Liverpool dijajal Sparta, Roma diuji Brighton
Penyerang Liverpool Cody Gakpo (kiri) merayakan gol yang dicetaknya bersama rekan-rekan setimnya pada pertandingan Grup E Liga Europa melawan LASK, yang berlangsung di Stadion Anfield, Liverpool, Kamis (30/11/2023). ANTARA/AFP/Oli Scarff/aa. (AFP/OLI SCARFF/OLI SCARFF)
Jakarta (ANTARA) - Hasil undian babak 16 besar Liga Europa pada  Jumat memastikan Liverpool ditantan Sparta Praha, sementara AS Roma dijajal Brighton.

Liverpool yang merupakan juara Grup E akan bertemu wakil  Republik Ceko yang mengalahkan tim Liga Champions, Galatasaray.

Pada babak play-off Liga Europa, Sparta Praha menang agregat 6-4 dari Galatasaray, Kamis malam kemarin, sehingga lolos ke 16 besar Liga Europa.

Laga besar lain dalam kompetisi ini adalah pertemuan AS Roma dari Italia dengan klub Liga Premier, Brighton.

AS Roma lolos ke 16 besar setelah menyingkirkan Feyenoord lewat adu penalti, Kamis malam kemarin setelah agregat imbang 2-2 selama 120 menit.

Baca juga: Aubameyang jadi raja gol Liga Europa

Pertandingan ini juga akan menjadi duel antara dua pelatih asal Italia, Danielle De Rossi bersama AS Roma  dan Roberto De Zerbi bersama Brighton.

Wakil Inggris lainnya, West Ham United, akan bertemu wakil Jerman, Freiburg, sedangkan Sporting CP akan menghadapi Atalanta.

Leg pertama akan digelar pada 7 Maret 2024, sedangkan leg kedua dilangsungkan satu pekan kemudian.

Hasil lengkap undian babak 16 besar Liga Europa seperti diwartakan laman UEFA:

Baca juga: Hasil Liga Europa: duo Italia, AC Milan dan AS Roma lolos ke 16 besar

Sparta Praha vs Liverpool

Marseille vs Villarreal

Roma vs Brighton

Benfica vs Rangers

Freiburg vs West Ham

Sporting CP vs Atalanta

AC Milan vs Slavia Praha

Qarabağ vs Leverkusen

Baca juga: Jadwal Jumat: penentuan 16 besar Liga Eropa dan kembalinya NBA

Pewarta: Aldi Sultan
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024

Wiranto nilai Hadi Tjahjanto sosok tepat isi jabatan Menko Polhukam******

Wiranto nilai Hadi Tjahjanto sosok tepat isi jabatan Menko Polhukam
Ketua Dewan Pertimbangan Presiden RI Wiranto (kanan) menyampaikan keterangan pers sebelum acara pelantikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (21/2/2024). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga/am.
“(Berdasarkan) pengalaman itu lah saya kira beliau sangat sarat dengan pengalaman yang seperti itu, untuk mengatasi masalah, menghadapi ancaman. Dan saya percaya Pak Hadi Tjahjanto akan dapat membantu Presiden (Joko Widodo),”
Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto menilai sosok Hadi Tjahjanto merupakan pilihan tepat untuk mengisi jabatan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Berdasarkan pengalaman Wiranto ketika menjabat Menko Polhukam pada 2016-2019, ia banyak bekerja sama dengan Hadi yang kala itu merupakan Panglima TNI, dalam mengatasi berbagai permasalahan dan ancaman yang dapat menghambat pembangunan nasional.

“(Berdasarkan) pengalaman itu lah saya kira beliau sangat sarat dengan pengalaman yang seperti itu, untuk mengatasi masalah, menghadapi ancaman. Dan saya percaya Pak Hadi Tjahjanto akan dapat membantu Presiden (Joko Widodo),” kata Wiranto sebelum acara pelantikan Hadi sebagai Menko Polhukam di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Sebagai Ketua Wantimpres, Wiranto mengaku telah mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar segera mengisi posisi-posisi strategis di kabinet, mengingat Indonesia sedang menghadapi proses perpindahan kekuasaan setelah Pemilu 2024.

Salah satu jabatan strategis yang menurut dia perlu segera diisi adalah Menko Polhukam, pasca mundurnya Mohammad Mahfud Md dari kabinet terkait pencalonannya sebagai wakil presiden dalam Pilpres lalu.

Setelah Mahfud mundur, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjadi Plt Menko Polhukam sambil menunggu penetapan Menko Polhukam definitif.

“Setelah Pak Mahfud mundur kemudian Pak Tito menjabat sementara, tentunya tidak bisa sementara seterusnya, (jabatan Menko Polhukam) perlu segera diisi. Dan saya sangat bersyukur ternyata Pak Presiden telah memutuskan untuk mengisi jabatan Menko Polhukam itu mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang tentunya pilihan yang sangat tepat,” tutur Wiranto.

Dia meyakini Hadi akan mampu membantu Presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya ke depan, termasuk untuk menghadapi gugatan kecurangan dalam pemilu.

“Ya (kecurangan) itu masih dugaan to, masih asumsi to, tetapi mungkin menjadi kenyataan. Dan saya kira Pak Hadi Tjahjanto sudah punya pengalaman cara-cara seperti itu karena beberapa tahun yang lalu kita menghadapi hal yang sama. Percayalah beliau bisa menghadapi itu semua dengan baik,” ujarnya.

Presiden Jokowi dijadwalkan melantik Menko Polhukam serta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) baru, Rabu pagi hari ini.

Berdasarkan kabar yang bergulir, Menko Polhukam akan diisi oleh Hadi Tjahjanto yang saat ini menjabat Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sedangkan posisi Menteri ATR/Kepala BPN akan diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:jam gacor 01

Perbarui waktu:2024-06-29

Daftar bab terbaru
play303 slot
deposit terpercaya
erek 25
gacor bosku
sboku99
online gacor
harga vocer axis 5 gb
situs slot jp
cara cepat dapat uang dari neo+ bank
Daftar isi semua bab
Bab 1 akuratmpo
Bab 2 situs tergacor slot
Bab 3 jackpot388
Bab 4 bidadaribet
Bab 5 situs slot gacor terbaru
Bab 6 pinjol ada pundi
Bab 7 airbet88 login
Bab 8 akun paling gacor
Bab 9 parisklup
Bab 10 sensas138
Bab 11 link slot gacor terbaru
Bab 12 koin138 login
Bab 13 lomba prediksi togel
Bab 14 cara dapat uang 30 juta dengan cepat
Bab 15 bola389
Bab 16 rtp deluna4d
Bab 17 zeus88
Bab 18 123 situs slot
Bab 19 pinjaman online fif
Bab 20 daftar slot terpercaya dan gacor
Klik untuk melihattersembunyi di tengah9376bab
takutBacaan TerkaitMore+

Jelajahi surga

wslot888
Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"
Arsip Foto - Pengunjung melintas di belakang pajangan contoh koran digital dalam Festival Literasi Media Digital di Palu, Sulawesi Tengah. (ANTARA FOTO/Basri Marzuki/nz)
Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menjelaskan tugas dan tanggung jawab komite yang akan dibentuk untuk mendukung penerapan Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, yang juga disebut PerpresPublisher Rights.

BAB IV dalam regulasi tersebut membahas ketentuan tentang komite yang dipercaya untuk memastikan pemenuhan kewajiban perusahaan platform digital dan pelaksanaan praktik jurnalisme berkualitas.

"Komite ini memang bertugas untuk membuat pertimbangan, menerima masukan, dan melihat perkembangan-perkembangan," kata Ninik saat dihubungi dari Jakarta, Rabu.

Baca juga: Presiden teken Perpres Publisher Rights untuk jurnalisme berkualitas

Baca juga: Menkominfo: Aturan tentang hak-hak penerbit akan perkuat industri pers

"Komite ini harus dijamin independensinya, sehingga ada pemenuhan rasa keadilan bagi para pihak, jangan sampai ada yang merasa dirugikan dari penyelesaian masalah," katanya.

Komite yang nantinya dibentuk oleh Dewan Pers akan mengawasi pelaksanaan kewajiban perusahaan platform digital seperti yang tertuang dalam Pasal 5 Perpres Nomor 32 tahun 2024.

Menurut ketentuan, perusahaan platform digital antara lain wajib memfasilitasi komersialisasi berita yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan pers serta memberikan perlakuan adil kepada semua perusahaan pers dalam hal penawaran layanan.

Komite juga ditugasi mengawasi penyebaran maupun komersialisasi berita untuk memastikan pelaksanaan praktik jurnalisme berkualitas serta membantu penyelesaian sengketa terkait kerja sama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers.

Ninik mengatakan bahwa komite dapat menawarkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau upaya alternatif lain untuk membantu penyelesaian sengketa perusahaan platform digital dengan perusahaan pers yang tidak bisa diatasi dengan diskusi atau mediasi. 

"Keputusan komite ini nantinya kolektif kolegial, tentu mempertimbangkan berbagai masukan dari berbagai ahli seperti lawyeryang terkait bisnis platform digital apabila itu perlu dihadirkan. Jadi, adil dalam aturan ini enggak cuma untuk perusahaan pers, tapi juga ada keadilan untuk perusahaan platform," demikian Ninik Rahayu.

Baca juga: Dewan Pers: Perpres "Publisher Rights" beri ruang tumbuh media kecil

Baca juga: Kemenkominfo bentuk tim mitigasi usai Perpres Publisher Rights terbit

Baca juga: PWI sebut "publisher right" dapat tingkatkan kualitas hidup awak media

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

One Piece: Anjing Setan Api Penyucian

manilabet365
Stafsus Menag: Kontrol media strategis wujudkan good governance
Staf Khusus Menteri Agama (Stafsus Menag) Wibowo Prasetyo. ANTARA/HO-Humas Kemenag/am.
Banda Aceh (ANTARA) - Staf Khusus Menteri Agama (Stafsus Menag) Wibowo Prasetyo mengatakan partisipasi media dalam mengawasi kebijakan dan program Kementerian Agama memiliki dampak besar dalam membangun layanan secara efektif, efisien, dan lebih akuntabel.

“Transformasi layanan dan good governance yang sejak awal menjadi komitmen Menteri Agama Gus Yaqut Cholil Qoumas juga akhirnya terwujud. Kolaborasi dengan melibatkan peran konstruktif dari media ini menjadi kebutuhan karena terbukti memberikan manfaat dan dampak yang besar,” ujar Wibowo saat berdialog dengan puluhan editor media massa nasional dan daerah di Banda Aceh, Ahad malam.

Dalam acara focus group discussion (FGD) bertajuk "Pengawasan Kolaboratif 2024" yang digelar oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama tersebut, Wibowo mengungkapkan transparansi yang tinggi akan menciptakan kepercayaan publik dan reputasi yang baik.

Indikasi tingginya reputasi Kemenag itu antara lain ditandai dengan pengakuan dan pemberian sederet penghargaan dari pihak luar.

Pada 2023, Kemenag antara lain mendapat pengakuan dari Komisi Informasi (KI) Pusat yang memberikan penghargaan berupa Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dengan kualifikasi Informatif. Kualifikasi Informatif ini sangat bergengsi karena tercatat yang tertinggi dalam hal keterbukaan informasi publik.

Baca juga: Stafsus Menag minta petugas haji beri layanan terbaik kepada jamaah lansia

Baca juga: Stafsus Menag minta literasi digital jadi mata kuliah wajib di PTKI

Beberapa media juga menganugerahi Kemenag sebagai institusi yang berhasil melakukan transformasi layanan publik menjadi serba digital. Terakhir, Kemenag meraih predikat Baik dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena berhasil menerapkan sistem manajemen merit pada ASN.

Wibowo berharap, kerja kolaboratif antara media dengan Kemenag ini terus terjaga karena menjadi dasar mewujudkan pemerintahan yang bersih (good governance). Dalam kerangka pengawasan, media tak sebatas berperan sebagai penyampai informasi kepada masyarakat tentang kebijakan, program, kegiatan dan keputusan pemerintah.

Menurut Wibowo, lewat laporan jurnalistik yang khas, media bisa membantu menjaga transparansi dengan menyibak informasi yang mungkin tidak diungkapkan secara terbuka oleh pemerintah.

Media juga berperan dalam mengontrol kinerja pemerintah dan menyoroti kelemahan atau ketidakpatuhan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan sumber daya publik. Lewat laporan atau pemberitaan terkait kebijakan publik, media efektif dalam membantu mengawasi pemerintah.

“Liputan media yang kritis, namun konstruktif dapat memicu perbaikan berbagai layanan publik di Kemenag. Terakhir, media menyediakan berbagai platform yang bisa dipakai publik dalam mengekspresikan pendapat mereka tentang kinerja pemerintah," ucapnya.

Baca juga: Stafsus Menag: Peran jurnalis efektif bangun kerukunan umat beragama

Pewarta: Erafzon Saptiyulda AS
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Apartemen Zhutian Shinhwa

situs slot jp terus
Tips menemukan warna baju yang tepat untuk momen buka puasa
Arsip Foto - Ragam koleksi "The Fiery Passion" dari Buttonscarves saat ditampilkan dalam ajang JFW 2024, Jumat (27/10/2023). ANTARA/Vinny Shoffa Salma/am.
Jakarta (ANTARA) - Saat memasuki bulan puasa, biasanya masyarakat bersuka cita dengan mengadakan acara buka puasa bersama teman maupun keluarga dan memanfaatkan momen dengan mengenakan pakaian terbaik yang pas dengan acara.

Co Founder Benang Jarum Allysa Hawadi mengatakan untuk menemukan warna yang tepat saat ingin menghadiri acara berbuka puasa bersama adalah mengetahui dulu bentuk tubuh dan warna kulit pemakainya.

“Yang pertama know your body, know your skin tone, jadi tips paling pertama knowing yourself first,” kata Allysa saat ditemui media di Jakarta, Minggu.

Baca juga: Aleza rilis koleksi Raya untuk menyambut bulan Ramadhan

Selain mengetahui warna kulit dan bentuk tubuh, penting juga untuk memakai pakaian yang mencerahkan kulit dan tidak memakai warna baju yang gelap. Baju yang cerah akan meningkatkan warna kulit sehingga lebih fresh meskipun berpuasa.

Warna yang perlu dihindari menurut Allysa adalah warna hitam, dan gunakan warna terang seperti putih atau earth tone yang cerah jika memakai abaya ataupun tunik.

“Karena aku perhatiin kalau warna putih mau skin tone warna apapun pasti masuk, pasti cocok dan itu bertahan lama,” katanya.

Baca juga: Tips tampil kompak dengan anak di momen Ramadhan

Sementara itu Pendiri dan Direktur Kreatif Buttonscarves dan Benang Jarum Linda Anggreaningsih menyarankan untuk mengenakan cutting dress yang longgar.

Pakaian model ini akan mudah dipadukan dengan hijab apapun dan mudah dipakai ketika acara buka puasa bersama dan ketika ingin sholat.

Tren sarimbit juga akan menjadi model yang dinantikan keluarga untuk family matching.

"Sarimbit sekarang nggak hanya lebaran tapi juga di momen buka puasa," kata Linda.

Baca juga: Sederhana tapi nyaman, tips pilih baju Lebaran ala Zaskia Sungkar

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Tubuh dharma saya yang keren

judi slot online paling gacor
Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"
Arsip Foto - Pengunjung melintas di belakang pajangan contoh koran digital dalam Festival Literasi Media Digital di Palu, Sulawesi Tengah. (ANTARA FOTO/Basri Marzuki/nz)
Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menjelaskan tugas dan tanggung jawab komite yang akan dibentuk untuk mendukung penerapan Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, yang juga disebut PerpresPublisher Rights.

BAB IV dalam regulasi tersebut membahas ketentuan tentang komite yang dipercaya untuk memastikan pemenuhan kewajiban perusahaan platform digital dan pelaksanaan praktik jurnalisme berkualitas.

"Komite ini memang bertugas untuk membuat pertimbangan, menerima masukan, dan melihat perkembangan-perkembangan," kata Ninik saat dihubungi dari Jakarta, Rabu.

Baca juga: Presiden teken Perpres Publisher Rights untuk jurnalisme berkualitas

Baca juga: Menkominfo: Aturan tentang hak-hak penerbit akan perkuat industri pers

"Komite ini harus dijamin independensinya, sehingga ada pemenuhan rasa keadilan bagi para pihak, jangan sampai ada yang merasa dirugikan dari penyelesaian masalah," katanya.

Komite yang nantinya dibentuk oleh Dewan Pers akan mengawasi pelaksanaan kewajiban perusahaan platform digital seperti yang tertuang dalam Pasal 5 Perpres Nomor 32 tahun 2024.

Menurut ketentuan, perusahaan platform digital antara lain wajib memfasilitasi komersialisasi berita yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan pers serta memberikan perlakuan adil kepada semua perusahaan pers dalam hal penawaran layanan.

Komite juga ditugasi mengawasi penyebaran maupun komersialisasi berita untuk memastikan pelaksanaan praktik jurnalisme berkualitas serta membantu penyelesaian sengketa terkait kerja sama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers.

Ninik mengatakan bahwa komite dapat menawarkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau upaya alternatif lain untuk membantu penyelesaian sengketa perusahaan platform digital dengan perusahaan pers yang tidak bisa diatasi dengan diskusi atau mediasi. 

"Keputusan komite ini nantinya kolektif kolegial, tentu mempertimbangkan berbagai masukan dari berbagai ahli seperti lawyeryang terkait bisnis platform digital apabila itu perlu dihadirkan. Jadi, adil dalam aturan ini enggak cuma untuk perusahaan pers, tapi juga ada keadilan untuk perusahaan platform," demikian Ninik Rahayu.

Baca juga: Dewan Pers: Perpres "Publisher Rights" beri ruang tumbuh media kecil

Baca juga: Kemenkominfo bentuk tim mitigasi usai Perpres Publisher Rights terbit

Baca juga: PWI sebut "publisher right" dapat tingkatkan kualitas hidup awak media

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Pengembangan diri para bos hiburan

cara ubah alamat di kredivo
KPU tidak akan hentikan tayangan Sirekap
Ketua KPU Hasyim Asy'ari menggeser papan nama saat bersiap melakukan konferensi pers di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (23/2/2024). ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso/aww/am.
(Sirekap) itu sambil sama-sama bisa membandingkan atau crosscheck....
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menegaskan tak akan menghentikan tayangan data perolehan suara di dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024.

Menurut Hasyim, hal itu dilakukan demi transparansi penyelenggaraan pemilu terhadap publik, terutama dalam hal pengunggahan foto asli Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024.

"Intinya untuk foto, Formulir C Hasil Plano yang ada di TPS, itu akan kami unggah terus," ujar Hasyim saat konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Ia pun memastikan proses koreksi dan sinkronisasi data dengan perolehan suara yang direkapitulasi secara manual berjenjang terus dilakukan, meski beberapa data sempat keliru karena kesalahan pembacaan oleh sistem.

"Ini tetap kita tayangkan karena apa? Masyarakat pemilih atau partai politik yang tidak punya saksi mau mengakses informasi perkembangan hasil pleno di TPS dari mana? Justru dengan Sirekap ini bisa diakses, bisa dimonitor, bisa dipantau," katanya lagi.

Sementara bagi pemantau pemilu, Formulir Model C1-Plano di Sirekap itu dapat jadi basis penghitungan yang dilakukan secara mandiri. Hal itu bisa menjadi bekal pemantau pemilu menghadapi proses rekapitulasi manual berjenjang di atasnya, seperti kecamatan dan provinsi.

"(Sirekap) itu sambil sama-sama bisa membandingkan atau crosscheck apakah yang ditayangkan itu sudah benar atau belum," kata Hasyim pula.

Apabila Sirekap ditutup, katanya lagi, maka hanya pihak tertentu saja yang memegang Formulir Model C1-Plano dari tingkat TPS dan bisa mengetahui situasi penghitungan suara.

"Itu lah tujuan supaya adanya Sirekap ini supaya hasil pemungutan suara atau hasil penghitungan suara itu transparan, siapa pun bisa akses," ujarnya.

Hasyim juga mengatakan publikasi data perolehan suara di Sirekap boleh jadi belakangan tertunda atau melambat karena adanya proses koreksi dan sinkronisasi. Hal ini agar suara yang direkapitulasi di tingkat kecamatan tak lagi mengalami perbedaan dengan publikasi Sirekap.
Baca juga: Bawaslu: Rakyat bertanggung jawab pada proses demokrasi
Baca juga: Bawaslu minta KPU RI untuk tidak terlalu lama 'update' data Sirekap

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

jalan dewa permainan

aku laku indonesia
AHY lebih tertarik rekonsiliasi bangsa ketimbang hak angket
Tangkapan layar - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memberikan keterangan kepada wartawan usai bertemu Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin di Jakarta, Sabtu (24/2/2024), dalam kapasitasnya sebagai Menteri ATR/BPN. ANTARA/Rangga Pandu/aa.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku lebih tertarik untuk mendorong terjadinya rekonsiliasi bangsa pasca-Pemilu 2024 ketimbang wacana penggunaan hak angket yang menurutnya tidak memiliki urgensi saat ini.

"Saya justru lebih tertarik pasca-Pemilu 2024 setelah kita mengetahui itu namanya pertempuran politik itu menyisakan orang yang kecewa, orang marah yang belum bisa mencapai targetnya, dan saat yang baik untuk kita mulai merajut kembali rekonsiliasi bangsa dan itu harus kita tunjukkan secara genuine," ujar AHY di Jakarta, Sabtu.

AHY mengemukakan hal itu saat menjawab pandangannya soal wacana penggunaan hak angket oleh segelintir partai politik di DPR RI.

Jawaban itu disampaikan AHY saat dijumpai usai bertemu Wakil Presiden Ma’ruf Amin di kediaman resmi Wapres, Jakarta, Sabtu petang, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

AHY memandang tidak ada urgensi untuk penggunaan hak angket saat ini. Bukan hanya karena Demokrat menjadi bagian dari pemerintahan saat ini, melainkan dia melihat bahwa penghitungan suara pemilu meskipun saat ini masih berlangsung, harus dihormati.

Namun, secara rasional hasil hitung perolehan suara sementara pasangan Prabowo subianto-Gibran Rakabuming Raka menurutnya juga unggul jauh dibandingkan dua pasangan lain.

"Walaupun sekali lagi lagi kita menghormati penghitungan masih berlangsung. Bagaimanapun kita menunggu secara formal dan resmi oleh KPU. Bisa dilihat secara rasional juga hasil penghitungan sementara terkait dengan pilpres ini sudah menempatkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai kandidat yang unggul dan jauh, unggulnya marginnya besar," kata dia.

AHY tidak melihat ada sesuatu yang aneh dalam perolehan suara itu karena jarak keunggulannya jauh.

Meskipun demikian, dia sebagai seorang demokrat menyatakan menghormati partai dan tokoh mana pun di negeri ini yang ingin menggunakan hak konstitusionalnya.

"Kami dari Demokrat secara tegas menyatakan kami tidak melihat ada kepentingan itu (hak angket). Kami ingin Indonesia tidak terlalu dalam terjebak pasca-Pemilu 2024, dalam urusan-urusan yang juga tidak produktif bagi pembangunan bangsa," katanya.

Ia juga menekankan 8 bulan sisa masa kerja kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin justru menjadi masa yang penting bagi transisi kepemimpinan nasional. Hal ini harus dikawal dengan baik.

Baca juga: AHY: Penyerobotan lahan oleh mafia tantangan terbesar Kementerian ATR
Baca juga: AHY: Pertemuan Prabowo-SBY di Cikeas dapat menjadi model

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024