bigwin777

Menjadi dewa setelah seratus pemurnian

Mendag Izinkan Pedagang Jualan Baju Impor Bekas Demi Habiskan Stok******

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sepakat untuk memberi kelonggaran kepada para pengecer atau reseller menjual pakaian impor bekaspada saat Ramadan dan Lebaran.

Kelonggaran diberikan di tengah upaya membendung impor dan penjualan pakaian bekas. Kelonggaran diberikan kepada pedagang kecil untuk sementara waktu.

"Kewenangan di Pak Mendag, Pak Mendag menyampaikan, sudah lahpedagang-pedagang yang masih punya barang yang sudah kadung beli dari para penyelundup ini masih boleh jualan," ujar Teten seperti dikutip dari Antara, Senin (27/3).

"Apalagi di bulan puasa ini mereka masih harus mencari rezeki begitu ya. Kita ada kompromi lah di situ, nah yang tadi kita sepakati dengan Pak Mendag, kita perketat jangan sampai penyelundupannya terus masuk," ucapnya.

Meski masih mendapat izin berjualan pakaian impor bekas untuk sementara waktu, Teten meminta agar para pedagang mempunyai kesadaran untuk beralih ke produk yang legal, seperti milik UMKM.

"Kami imbau lah ya mereka supaya punya kesadaran sendiri. Tujuan pemerintah kan cukup baik ya, bagaimana melindungi produsen-produsen fesyen lokal yang memang selama ini jualannya di pasar domestik dan terpukul dengan produk impor dan juga pakaian bekas," sebutnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa melalui layanan hotline khusus bagi pelaku usaha yang terdampak pelarangan impor pakaian bekas ilegal, sejumlah pedagang telah meminta agar difasilitasi produk pengganti legal yang bisa mereka jual.

Menanggapi permintaan tersebut, KemenKopUKM bersama Smesco tengah menyiapkan sejumlah daftar produsen pakaian, alas kaki hingga kosmetik milik UMKM yang akan menjadi pemasok barang dagangan pengganti pakaian impor bekas.

Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco Indonesia Wientor Rah Mada pada kesempatan sama, mengimbau para pedagang yang terkena dampak pelarangan impor pakaian bekas ilegal untuk segera melapor melalui nomor hotlineagar dapat di-matching-kan dengan produk lokal yang bisa dijual.

Ia mengungkapkan saat ini sudah ada 12 produsen yang siap menyuplai barang dagangan pengganti. Dua diantaranya adalah Dimensi (Digital Marketing Enthusiast Indonesia) yang memiliki skema usaha sama dengan produsen pakaian bekas impor ilegal, yaitu metode resellerdan drop shipperserta produsen pakaian muslim Rosella.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Aogu

Menhub Wanti******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengingatkan maskapai tidak menaikkan harga tiket pesawat sewenang-wenang saat musim mudikLebaran 2023.

Budi menjelaskan selama musim mudik Lebaran tahun ini operator berupaya memperbanyak pesawat untuk mengangkut penumpang. Selain itu, pihaknya juga akan menambah jam operasional.

Dengan begitu, tidak akan ada penumpukan penumpang di bandara dan mudik pun menjadi lancar.

"Kami sampaikan pada operator tidak menaikkan tarif sewenang-wenang. Kita tahu saudara kita perlu mudik atau berlibur. Operator supaya kooperatif jangan menaikkan satu tarif berlebihan," ujar Budi dalam konferensi pers, Jumat (24/3).

Ia menyampaikan saat ini pemerintah memiliki batas atas dan bawah harga tiket pesawat. Hal itu diatur dalam Keputusan Menhub No 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Menurut Budi, jika operator melampaui batas atas harga tiket, maka pihaknya akan menegur.

"Kami ada batas atas, apabila melampaui akan kami tegur dengan sanksi-sanksi yang tegas," katanya.

Berikut tarif batas atas dan bawah baru harga tiket pesawat jet untuk kelas full service, medium class, dan no frills(low cost carrier/LCC):

1. Jakarta-Yogyakarta (Adisutjipto)
tarif batas atas: Rp860 ribu
tarif batas bawah: Rp301 ribu

-Jakarta-Yogyakarta (YIA)
tarif batas atas: Rp848.000
tarif batas bawah: Rp297.000

2. Jakarta-Surabaya
tarif batas atas: Rp1.167.000
tarif batas bawah: Rp408.000

3. Jakarta-Lombok Praya
tarif batas atas: Rp1.396.000
tarif batas bawah: Rp489.000

4. Jakarta-Semarang
tarif batas atas: Rp796.000
tarif batas bawah: Rp279.000

5. Jakarta-Padang
tarif batas atas: Rp1.476.000
tarif batas bawah: Rp517.000

6. Jakarta-Medan
tarif batas atas: Rp1.799.000
tarif batas bawah: Rp630.000

7. Jakarta-Makassar

tarif batas atas: Rp1.830.000
tarif batas bawah: Rp641.000

10. Jakarta-Palembang
tarif batas atas: Rp844.000
tarif batas bawah: Rp295.000

11. Jakarta-Jayapura
tarif batas atas: Rp4.621.000
tarif batas bawah: Rp1.617.000

12. Jakarta-Kupang
tarif batas atas: Rp2.624.000
tarif batas bawah: Rp918.000

13. Ambon-Jakarta
tarif batas atas: Rp3.040.000
tarif batas bawah: Rp1.064.000

[Gambas:Video CNN]

Manual Pengembangan Tuhan

Buwas Angkat Suara Soal Tugas Impor Beras 2 Juta Ton******

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas mengatakan pihaknya telah menerima penugasan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk mengimpor beras 2 juta ton tahun ini. Kendati demikian, impor beras masih akan mempertimbangkan kondisi kebutuhan dalam negeri.

"Sudah ada penugasan dari Bapanas tapi kan pelaksanaannya bertahap sesuai dengan kebutuhan," kata Buwas di Gedung DPR, Senin (27/3).

"Ini alokasi tidak berarti harus 2 juta. Daripada nanti kurang, ada lagi penugasan, ini sekaligus dikasih tugas dalam satu tahun, tapi tidak berarti 2 juta itu harus dimasukkan semua. Itu cadangan manakala ada sesuatu yang memerlukan tambahan" tambahnya.

"Belum, kita kan belum dapat izinnya," kata Buwas.

Bapanas menugaskan Bulog untuk mengimpor beras sebanyak 2 juta ton pada tahun ini. Mengutip CNBC Indonesia, penugasan tersebut merupakan hasil rapat internal bersama Presiden Joko Widodo pada Jumat (24/3) yang tertuang dalam salinan surat.

Dalam surat tersebut, dijelaskan Perum Bulog diperintah untuk mengimpor 2 juta ton beras pada tahun ini dimana 500 ribu ton harus segera didatangkan secepatnya.

"Menindaklanjuti hasil rapat internal bersama Bapak Presiden 24 Maret 2023 dengan topik Ketersediaan Bahan Pokok dan Persiapan Arus Mudik Idulfitri 1444 H, kami menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri sebesar 2 juta ton sampai dengan akhir Desember 2023. Pengadaan 500 ribu ton pertama agar dilaksanakan secepatnya," tulis salinan surat tersebut tertanda Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi.

Masih dari salinan surat tersebut disebutkan tambahan pasokan beras tersebut dapat digunakan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP), bantuan beras kepada sekitar 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kebutuhan lainnya.

"Pengadaan beras dari luar negeri tersebut agar tetap menjaga kepentingan produsen dalam negeri serta memperhatikan aspek akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," lanjut isi salinan surat tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Penjelasan Guru yang Sebenarnya

Pemegang Saham Sritex Pecat Semua Direksi dan Komisaris******

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex memutuskan untuk memecat seluruh dewan direksi dan komisaris lama. Adapun RUPSLB Sritex digelar pada Jumat (17/3) lalu, dengan agenda rapat adalah perubahan susunan direksi dan dewan komisaris.

Rapat tersebut dihadiri oleh 13.212.355.802 pemegang saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 64,60 persen dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan.

"Rapat menyetujui pemberhentian secara hormat seluruh dewan komisaris dan direksi yang lama," bunyi ringkasan risalah dilaporkan dalam keterbukaan Bursa Efek Indonesia, Selasa (23/3) lalu.

Lalu, Karunakaran Ramamoorthy selaku direktur produksi, Eddy Prasetyo Salim selaku direktur operasional dan M. Nasir Tamama Tamimi selaku direktur independen.

Meski begitu, beberapa nama yang dicopot tetap masuk dalam susunan dewan komisaris dan direksi baru, meski dengan jabatan berbeda.

Dewan Komisaris dan Direksi Baru:

Komisaris Utama: Iwan Setiawan
Komisaris: Megawati
Komisaris Independen: Liem Konstantinus

Direktur Utama: Iwan Kurniawan Lukminto
Direktur Operasional: Mira Christina Setiady
Direktur Keuangan: Welly Salam
Direktur Umum: Supartodi
Direktur Independen: Regina Lestari Busono
Direktur Bisnis Benang: Karunakaran Ramamoorthy
Direktur Bisnis Kain: Sandeep Kr Gautam
Direktur Bisnis Pakaian Jadi: Teo Khek Thuan

[Gambas:Video CNN]

Kendalikan dunia

Langgar Tarif Batas Atas, Kemenhub Beri Sanksi Sejumlah Maskapai******

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menemukan beberapa maskapai yang melanggar Tarif Batas Atas (TBA) Penumpang dan ketentuan tarif lainnya seperti Fuel Surcharge (FS).

Direktur Jenderal Perhubungan Udara M. Kristi Endah Murni mengklaim pihaknya telah memberikan sanksi administratif pada maskapai tersebut.

Lihat Juga : Tekan Pemudik Motor, Menhub Imbau Pabrik di Karawang Buka Mudik Gratis

Kristi menuturkan maskapai harus melakukan perbaikan pada tarif yang dilanggar sebelum masa Surat Peringatan tersebut habis. Dia mengklaim Ditjen Hubud akan memastikan tidak terdapat pelanggaran yang sama atau berulang pada rute lainnya.

Jika surat peringatan tersebut tidak diindahkan dan belum ada perbaikan, maka akan dikenakan sanksi administratif berikutnya berupa pembekuan pencabutan dan/atau denda administrasi.

"Sebagian dari maskapai sudah melakukan perbaikan, seiring semakin baiknya perkembangan Beban Biaya Operasi Pesawat (BOP) yang didominasi oleh beban biaya avtur dan kurs rupiah terhadap dollar," lanjutnya.

Kristi menjelaskan penerapan tarif tiket harus sesuai dengan Peraturan Menhub Nomor PM 20 Tahun 2019 Tentang Tata Cara dan Formulasi Penghitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Lihat Juga : Kemenhub: Kecil Kemungkinan Tiket Mudik Gratis Diperjualbelikan

Menurutnya, hal itu harus dilakukan agar kepentingan konsumen dan keberlangsungan usaha yang sehat bagi maskapai berjalan seimbang. Selain itu, ketentuan tersebut harus dilakukan demi menjaga momentum pemulihan penerbangan nasional.

Kristi mengatakan sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan penerapan tarif tiket penumpang angkutan udara kelas ekonomi dalam negeri maka perlu dilakukan kajian bersama terkait penerapan TBA dan TBB maupun FS.

Ditjen Hubud bersama dengan Indonesia National Air Carriers Association (INACA) dan maskapai berkolaborasi untuk melakukan kajian bersama dalam penyempurnaan formulasi perhitungan tarif tiket pesawat.

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan nilai keekonomian yang lebih sesuai dengan memperhatikan kondisi harga avtur dan biaya operasional pesawat terkini, dengan tetap memperhatikan azas perlindungan konsumen.

Kristi menambahkan berdasarkan kajian bersama yang dilakukan terkait Penilaian dari maskapai dan INACA terhadap besaran TBA pada rute-rute tersebut nilai keekonomiannya sudah tidak sesuai dengan Beban BOP.

Secara resmi, INACA dan beberapa maskapai telah bersurat kepada Ditjen Hubud untuk mempertimbangkan kembali adanya peninjauan ulang terhadap besaran tarif pada beberapa rute pendek tersebut.

Lihat Juga : Antisipasi Macet di Merak, Kemenhub Bakal Tambah 5 Dermaga di Ciwandan

"Kami akan terus aktif dan konsisten berkoordinasi dan berkolaborasi dengan stakeholder lainnya untuk memberikan dukungan terhadap terciptanya konektivitas nasional dan global dengan beban biaya yang paling efisien guna memperoleh tarif yang semakin terjangkau oleh masyarakat," jelasnya.

Fantasi Menunggang Naga

Aturan Lengkap THR Lebaran 2023******

Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah mewajibkan pengusaha membayar tunjangan hari raya (THR) kepada pekerjaatau buruh paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah.

Selain itu, pembayaran THR tahun ini tidak boleh dicicil seperti tahun sebelumnya. Pasalnya, Ida menilai perekonomian sudah semakin pulih dan perusahaan harus membayar THR secara penuh.

Pemberian THR ini tertuang dalam Surat Edaran M/2HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh Perusahaan.

Menurutnya, THR diperlukan pekerja untuk memenuhi kebutuhan jelang Lebaran, sehingga jika ada pengusaha mencicil maupun tidak memberikan THR, maka pemerintah bakal mengenakan sanksi, mulai dari sanksi ringan hingga berat.

"THR ini dimaksudkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam menyambut hari raya keagamaan," katanya.

Lihat Juga : Daftar Pekerja yang Berhak Dapat THR Lebaran 2023

Berikut aturan lengkap THR yang ditetapkan pemerintah hari ini:

1. THR dibayarkan paling lambat H-7 Lebaran

Pemerintah mewajibkan perusahaan membayar THR kepada pekerja atau buruh paling lambat sepekan sebelum perayaan Lebaran. Hal ini dimaksudkan agar pekerja bisa memenuhi kebutuhan jelang hari raya akibat kenaikan harga bahan pokok.

2. Tidak boleh dicicil

Berbeda dengan sebelumnya pada periode pandemi saat pembayaran THR boleh dicicil, tahun ini harus dibayarkan penuh. Ida menilai perekonomian sudah mulai pulih sehingga pengusaha harus memberikan THR penuh kepada pekerja atau buruh.

3. Besaran THR

Untuk besaran THR, pengusaha wajib memberikan kepada pekerja atau buruh sesuai aturan perundangan. Misalnya, untuk pekerja yang sudah bekerja selama 12 bulan atau lebih, maka diberikan THR sebesar satu bulan gaji.

Sedangkan, bagi pekerja yang masa kerjanya di bawah 12 bulan, tetap diberikan THR sesuai dengan hitungan proporsional.

"Misalnya, seorang pekerja upahnya Rp4 juta per bulan dan baru kerja enam bulan, maka pekerja tersebut berhak mendapatkan THR dengan perhitungan enam dibagi 12 sama dengan setengahnya lalu dikalikan Rp4 juta. Dari perhitungan tersebut, maka kira-kira si pekerja dapat THR sebesar Rp2 juta," Ida mencontohkan.

4. THR bisa diberikan lebih besar dari ketentuan pemerintah

Ida memperbolehkan perusahaan membayar THR lebih tinggi dari aturan perundang-undangan. Kemungkinan pembayaran THR lebih besar ini tertuang dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2016.

"Dalam aturan ini, diatur bahwa bagi perusahaan yang dalam perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP), perjanjian kerja bersama (PKB), atau kebiasaan yang berlaku di perusahaan tersebut telah mengatur besaran THR yang lebih dari ketentuan perundangan, maka THR yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh tersebut sesuai dengan PK, PP, PKB, atau kebiasaan tersebut," imbuhnya.

5. Pekerja yang berhak dapat THR

Ida menekankan THR diberikan kepada pekerja atau buruh baik statusnya tetap maupun kontrak, yakni PKWTT dan PKWT. Selain itu, THR juga wajib diberikan kepada pekerja atau buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan.

Syaratnya, masa kerja mencapai 12 bulan lebih atau pun belum, yang nilainya diberikan secara proporsional.

6. Sanksi kepada pengusaha tak bayar THR

Pemerintah menetapkan sanksi bagi perusahaan yang nekat tak membayar maupun mencicil THR yang tertuang dalam PP 36/2021. Ada empat sanksi yang dikenakan mulai dari ringan sampai berat, yakni:

- Sanksi teguran tertulis
- Pembatasan kegiatan usaha
- Penghentian sementara atau seluruh alat produksi
- Pembekuan kegiatan usaha.

[Gambas:Video CNN]