toto888

Otome berdiri teguh sebagai penjahat dalam pandangan dunia

Negara Tanggung Ongkos Pindah PNS Sekeluarga ke IKN, ART Juga Ikut******

Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfamengungkapkan negara akan menanggung biaya pindah ASN, TNI, dan Polri beserta keluarga ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Dalam proses pemindahan, bukan hanya ASN yang akan ditanggung pemerintah. Pemerintah juga akan menanggung pasangan ASN, 2 orang anak dan 1 orang asisten rumah tangga," ujar Suharso dalam unggahan IG resmi @suharsomonoarfa usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan kunjungan kerja ke Kawasan IKN, Rabu (22/2) lalu.

Menurut Suharso, komponen yang dibiayai tersebut meliputi uang harian selama proses pemindahan, biaya pengepakan dan biaya angkutan barang, biaya transportasi dan biaya tunggu atau biaya penginapan transit di Balikpapan.

Pemerintah sendiri menargetkan 16.990 orang ASN, TNI dan Polri akan pindah ke KIPP IKN Nusantara secara bertahap mulai 2024.

"Personil ini akan ditempatkan di 211 tower apartemen dengan kapasitas 11.619 unit," ujar Suharso.

Pekan lalu, Suharso mendampingi Jokowi untuk meninjau sejumlah perkembangan pembangunan IKN yang mengusung konsep kota hutan dan kota cerdas.

Proyek jangka panjang ini rencananya rampung secara keseluruhan pada 2045 mendatang dengan perkiraan total anggaran mencapai Rp466 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Aku bukan Yae Rin

Erick Sambangi Kejagung Rapikan Administrasi Kasus Jiwasraya******

Menteri Bandan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambangi Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk melengkapi administrasi penyelesaian kasus Jiwasrayadan Waskita Karya, Senin (6/3).

Erick datang ke Kejagung didampingi Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

"Kami merapikan administrasi atau penyelesaian untuk hal-hal khususnya Jiwasraya dan Waskita," kata Erick di Kompleks Kejagung, Jakarta.

"Sebab perlindungan ke publik, kata Pak Jaksa Agung (ST Burhanuddi), jadi prioritas," sambung Erick.

Ia mengatakan Kementerian BUMN terus mendukung Kejagung. Erick pun mengungkapkan hari ini pihaknya turut melaporkan kasus baru kepada Kejagung. Namun, ia tidak mau berkomentar lebih jauh karena perlu pendalaman dahulu secara menyeluruh.

"Hari ini ada kesepakatan dengan Pak Kejaksaan Agung, tidak mau bicara kasus dulu," ucapnya.

Lihat Juga : Pemerintah Akan Berikan Bansos Pangan Jelang Ramadan dan Idulfitri

Kejagung sendiri telah menyetorkan hasil pemulihan aset barang rampasan negara terkait kasus korupsi dan pencucian uang Jiwasraya sebesar Rp3,1 triliun ke kas negara.

Proses penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Kepala PPA Kejagung Agung Sayaifudin Tagamal, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan di Menara Kartika, Kompleks Kejagung, Jakarta, Rabu (1/2) lalu.

Agung mengatakan jumlah tersebut merupakan total pemulihan aset barang rampasan di kasus Jiwasraya sejak September 2021.

"Baik yang berasal dari uang rampasan, penjualan lelang, penjualan langsung, penjualan efek, pencairan reksa dana, dan penetapan status penggunaan," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (3/2) lalu.

Penyerahan itu, kata Agung, menegaskan proses penegakan hukum tidak hanya berorientasi terhadap pelaku kejahatan, tapi juga dalam rangka pemulihan aset.

Kendati demikian, Agung mengamini apabila pemulihan aset yang telah dilakukan masih rendah jika dibandingkan dengan kerugian negara yang diakibatkan dari skandal Jiwasraya, yakni Rp16,807 triliun.

Karenanya, ia mengatakan masih banyak barang rampasan Jiwasraya yang harus diselesaikan. Agung memastikan Kejagung berkomitmen untuk terus mengupayakan penyelesaian dalam rangka optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Dalam penyerahan aset kepada negara itu, Agung menyebut reksadana dan efek menjadi penyumbang terbesar dari total seluruh barang rampasan kasus Jiwasraya yang telah dipulihkan.

Masing-masing senilai Rp1,62 triliun untuk 90 produk reksa dana dan Rp1,37 triliun untuk penjualan 3 miliar lebih lembar saham, waran, obligasi, dan pencairan dana terkait efek.

Lebih lanjut, Agung merinci barang rampasan berupa tanah dan bangunan nilainya mencapai Rp79,815 miliar yang terdiri dari 170 bidang tanah dan bangunan yang telah terjual dan 1.188 yang belum laku terjual dengan nilai Rp1,411 miliar.

Barang rampasan lainnya meliputi setoran nilai uang Rp11,823 miliar, penjualan lelang aset PT Gunung Bara Utama terkait Heru berupa conveyor, bangunan mess, room power house, kendaraan alat dan alat berat Rp9,059 miliar, 22 unit mobil dan sebuah sepeda motor Rp8,108 miliar.

Berikutnya kapal pinisi senilai Rp5,55 miliar, penetapan status penggunaan empat unit mobil Rp3,917 miliar, perhiasan, arloji, dan gitar listrik Rp856,532 juta, dan penjualan langsung dua unit sepeda Rp26,02 juta.

[Gambas:Video CNN]

Tidak ada penyesalan sembilan puluh dua

Profil Wahyu Kenzo, Crazy Rich Surabaya Tersangka Kasus Robot Trading******

Crazy rich Surabaya Wahyu Kenzo ditahan polisi terkait dugaan kasus investasi robot trading.

Wahyu merupakan pemilik sekaligus founder Robot Trading ATG. Dari usahanya itu, Wahyu disebut meraup keuntungan hingga Rp9 triliun.

"Benar bahwa WK (Wahyu Kenzo) sudah diamankan dan ditahan di Polresta dalam perkara robot trading ATG," kata Kapolresta Malang Kota Kombes Budi Hermanto, Rabu (8/3).

Lantas siapakah Wahyu Kenzo?

Mengutip berbagai sumber, Wahyu Kenzo merupakan pendiri Robot Trading ATG sekaligus CEO PT Pansaky Berdikari Bersama yang mengelola ATG.

Melalui akun instagramnya @wahyukenzo88, ia mengaku sebagai penggemar olahraga, penggemar mobil sport, spesialis mata uang kripto dan spesialis valutas asing.

Ia kerap memberikan foto dirinya dengan mobil-mobil mewah dan momen saat berpergian ke luar negeri. Wahyu juga beberapa kali mengunggah foto bersama sejumlah pejabat publik, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Bambang Soesatyo bahkan mengirimkan ucapan selamat ulang tahun kepada Wahyu melalui video pada Desember 2021 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Setelah kelahiran kembali, saya menjadi seorang maniak yang melindungi suami

Polisi Sebut Tol Tangerang Merak Masuk Dalam Kategori Rawan******

Kasat PJR Ditlantas Polda Banten Kompol Adrian Tuuk mengatakan Jalan tol Tangerang Merak termasuk dalam kategori rawan karena hampir setiap hari terjadi kecelakaan.

Salah satu faktornya adalah penerangan jalannya yang dianggap kurang, sehingga mengurangi jarak pandang pengendara. Apalagi saat hujan di malam hari, jarak pandang semakin berkurang dan membahayakan kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi.

Menurutnya, penerangan yang memadai akan memengaruhi jarak pandang yang memadai, sehingga pengendara bisa mengantisipasi jika ada jalan rusak atau ada yang menyeberangi jalan tol secara mendadak.

Ia mengatakan sebagai jalan bebas hambatan dan berbayar, tol Tangerang Merak seharusnya berkualitas terbaik karena masyarakat telah membayar lebih untuk melintasinya. Sehingga keamanan pengendara saat melintas juga harus terjamin.

Oleh karena itu, sangat disayangkan jika banyak lubang di jalan tol Tangerang Merak yang menyebabkan pengendara mengalami pecah ban dan berbahaya bagi pengendara. Tol Tangerang Merak harus memiliki kekuatan jalan yang lebih kuat dibandingkan dengan jalan-jalan kabupaten atau jalan kampung.

Keamanan pengendara harus diutamakan, terutama jika ada perbaikan atau pengerjaan di jalan tol. Rambu peringatan harus dipasang dan mudah dilihat oleh masyarakat.

Tingkat keamanan dan kenyamanan pengendara juga harus ditingkatkan oleh pengelola tol Tangerang Merak karena masyarakat rela membayar sejumlah uang untuk melintasinya.

"Masukan dari kita untuk pengelola jalan, karena ini menyangkut keselamatan atau menyangkut nyawa manusia, harusnya dari pihak tol memperhatikan tingkat keselamatan, jadi bukan hanya lebar saja, tapi kepadatan, kemudian struktur jalan harus benar-benar safety," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Susah memanjakan istri manja Pak Li, tolong ambil alih

Kemenperin Usut Penyelundupan Sepatu Bekas Untuk Donasi dari Singapura******

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita akan mengusut kasus maraknyaimpor ilegalsepatu bekas lantaran menjadi kendala industrialas kaki untuk tumbuh optimal. Kasus terbaru yang disoal adalah penyelundupan sepatu bekasuntuk didonasikan dalam program daur ulang sepatu di Singapura melalui Batam.

Dari hasil investigasi seorang jurnalis di Singapura, terungkap bahwa sepatu bekas yang disumbangkan pemiliknya untuk proyek daur ulang seperti untuk alas taman bermain hingga trek lari. Namun ternyata, sepatu-sepatu donasi tersebut berakhir di pasar-pasar loak di Indonesia.

"Praktik impor ilegal sepatu bekas ini harus dihentikan karena berdampak buruk bagi industri alas kaki dalam negeri," katanya melalui keterangan resmi, Senin (6/3).

Menanggapi penyelundupan tersebut, Agus menyebut impor ilegal sepatu bekas dilakukan secara terorganisasi dan menyalahgunakan proyek sosial. Ia akan menggandeng pemangku kepentingan terkait untuk menindaklanjuti kasus itu.

"Kemenperin tidak bisa sendirian bertindak memerangi aktivitas impor ilegal ini. Perlu dukungan dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk menerapkan aturan dengan tegas," ujarnya.

Saat ini, Agus mengatakan pihaknya telah berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait masalah impor ilegal, serta peningkatan pengawasan barang impor sampai ke pelabuhan terkecil.

Selain itu, Kemenperin juga berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dalam rangka penyusunan larangan dan pembatasan (lartas) untuk produk  tekstil dan produk tekstil (TPT).

Agus mengusulkan agar impor produk alas kaki tetap dilakukan di border dan mengusulkan pemberian insentif Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) terhadap impor bahan baku dan bahan penolong bagi produk alas kaki merek lokal.

[Gambas:Video CNN]

Nian Jingui

Gaji Pekerja di IKN Bebas Pajak Sampai 2035, Kecuali PNS dan Pejabat******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan insentif bagi pegawai yang kerja di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan pembebasan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang bakal ditanggung pemerintah (DTP).

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

Namun, pembebasan PPh pasal 21 hanya berlaku bagi pekerja swasta. Sedangkan untuk PNS, hingga pejabat negara ataupun pegawai yang gajinya dari APBN dikecualikan.

Adapun pegawai tertentu sebagaimana dimaksud adalah pegawai yang:
a. menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja tertentu;
b. bertempat tinggal di wilayah Ibu Kota Nusantara; dan
c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi wilayah IKN.

Untuk bisa mendapatkan fasilitas pembebasan PPh 21, maka pekerja wajib menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

"Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tertentu selain penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan, tetap dikenakan PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh termasuk penghasilan yang berasal dari luar wilayah IKN," tulis pasal 51 ayat 22 PP tersebut.

Jokowi menekankan bahwa fasilitas ini bisa didapatkan atau berlaku bagi pekerja di IKN sampai 2035 mendatang.

Sedangkan yang dikecualikan dari fasilitas PPh pasal 21 DTP ini adalah:
a. penerima penghasilan merupakan pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. penghasilan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
c. Pajak Penghasilan Pasal 21 telah ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

[Gambas:Video CNN]