situs slot 4d terbaru

Makanan Tiandao

Kemenhub Buka Opsi Jalur KA Argo Parahyangan Jadi Angkutan Barang******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka opsi untuk menjadikan jalur KA Argo Parahyangan untuk angkutan barang saat Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) beroperasi.

Plt Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal menilai angkutan barang bisa jadi opsi ketimbang mematikan KA Argo Parahyangan.

"KA Argo Parahyangan untuk penumpang, bukan untuk barang. Artinya memang kalau nanti pun KCJB sudah jalan, maka tidak menutup kemungkinan jalur lama itu kita dedicateduntuk angkutan barang. KA Argo Parahyangan tetap ada, tapi angkutan barang ditingkatkan," katanya kepada awak media di Kompleks DPR RI, Kamis (8/12).

"Jadi kita bisa lebih memfokuskan juga angkutan barang di jalur yang saat ini Jakarta-Bandung," sambung Risal.

Menurutnya, jangan jadikan KA Argo Parahyangan saingan kereta cepat. Risal menekankan kalimat yang lebih tepat adalah saling melengkapi.

Selain karena pangsa pasar yang berbeda, jalur dua kereta yang bisa mengantarkan penumpang dari Jakarta-Bandung ataupun sebaliknya itu juga berbeda.

Di lain sisi, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengaku optimistis meski KA Argo Parahyangan tetap beroperasi saat kereta cepat rampung.

"Jangan tanya saya. Jalurnya beda. KA Argo Parahyangan 1.067 mm jalurnya, kami (kereta cepat) 1.435 mm, kan beda. Memang beda jalur. Kalau sesuai perhitungan demand forecast Polar UI ya kita optimis dong," tegasnya di Kompleks DPR RI, Kamis (8/12).

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir sempat menyinggung soal potensi membuka jalur KA Argo Parahyangan menjadi kereta barang.

Hal itu disampaikan Erick usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (5/12). Ia menjelaskan kalau kebijakan terkait perkeretaapian ada di tangan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Meski begitu, Erick memastikan memiliki kesamaan dengan Budi mendorong ekosistem logistik secara menyeluruh di Jawa Barat.

"Nah, untuk kereta, kan bisa juga jadi kereta barang. Karena Indonesia tidak punya kereta barang. Lalu, untuk penumpangnya, bisa pakai kereta cepat. Sinkronisasi ini yang memang harus dijalankan seperti pertanyaan bahan pokok tadi," jelas Erick, dikutip dari CNBC Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Bunga dan Selir Iblis

Harga Tahu Naik 25 Persen per Potong di Jakarta******

Harga tahudi PD Pasar Jaya Pasar Minggu, JakartaSelatan, naik 25 persen dari Rp400 menjadi Rp500 per potong pada Kamis (8/12).

Kenaikan harga tahu ini terjadi karena harga kedelai yang tinggi. Bahkan, perajin pun sempat demo berhenti produksi. Pedagang pun baru menjual kembali tahu per hari ini.

"Dari produsen harga naik. Sekarang jadi Rp500, naik Rp100 per biji," ujar Burhanudin (36), salah satu penjual tahu di pasar tersebut kepada CNNIndonesia.com.

Penjual tahu lainnya bernama Yunus juga mengatakan hal serupa. Ia mengaku baru menjual kembali olahan kedelai itu hari ini setelah ikut 'puasa' jualan.

"Iya baru sekarang jualan lagi," katanya.

Sementara itu, di Pasar Warung Buncit, Jakarta Selatan, harga tahu tetap dijual seharga Rp500 per biji. Namun, ukurannya dibuat lebih mungil.

Di PD Pasar Jaya Pasar Minggu, pedagang juga baru kembali menjual tahu per hari ini.

"Kemarin satu hari enggak jualan. Ini (tahu) Rp5.000 per 10 biji. Harga normal, cuma ukuran dikecilin," ujar Agus (34), seorang pedagang di Pasar Warung Buncit.

Imbas harga kedelai yang mahal itu, ia mengaku harga tempe juga naik dari Rp5.000 menjadi Rp6.000 per papan.

Ia pun membenarkan para perajin sempat mogok produksi karena harga kedelai yang mahal itu. "Katanya kemarin pabriknya pada demo," ucap Agus.

Secara terpisah, Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Kasan mengatakan pemerintah terus memantau ketersediaan pasokan dan kestabilan harga kedelai sejak awal tahun ini.

Pemerintah lewat Kementerian Perdagangan telah melaksanakan program Bantuan Penggantian Selisih Harga Pembelian Kedelai di tingkat perajin tahu dan tempe sebesar Rp1.000 per kilogram (kg) melalui penugasan kepada Bulog.

"Bulog ditugaskan untuk melakukan pengadaan dan penyaluran kedelai melalui Gakoptindo (Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia) sejak April-Juli 2022 dan diperpanjang hingga akhir Desember 2022," ujar Kasan.

Kemendag juga telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga teknis lainnya serta pemerintah daerah (pemda) dalam memperluas dan meratakan cakupan perpanjangan program tersebut dengan memfasilitasi perajin tahu dan tempe di setiap wilayah untuk menghubungi koperasi produsen tempe tahu Indonesia (KOPTI).

Selain itu, KOPTI yang berada di luar Gakoptindo juga dapat bergabung dan turut menikmati manfaat program pemberian bantuan kedelai.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan kelanjutan pemberian subsidi Rp1.000 per kg kedelai untuk perajin tahu dan tempe tahun depan.

Bahkan, ia menyebut subsidi kedelai itu bisa saja ditambah. Terlebih, saat ini harga kedelai masih mahal.

"Kalau angkanya memang perlu ditambah, ya ditambah. Kalau (perlu) dihilangkan, ya hilangkan," ujar Arief di Superindo Intercon.

Ia menyebut saat ini pemerintah menyediakan alokasi subsidi sebesar 200 ribu ton kedelai per bulan. Namun, realisasinya hanya 20 ribu hingga 25 ribu ton saja.

Menurut Arief, hal itu terjadi karena proses seleksi penerima subsidi tidak dilakukan sembarangan.

"Ini subsidi loh ya. Subsidi kan perlu dipertanggungjawabkan, by name, by address, siapa itu divalidasi," kata dia.

Lebih lanjut, ia juga menyinggung harga kedelai yang tinggi terjadi karena di negara asal ekspor saat ini tengah menunggu panen. Selain itu, harga kedelai tinggi juga karena nilai tukar rupiah masih lemah dibanding dolar AS.

Oleh karena itu, ia yakin setelah musim panen harga kedelai bisa kembali terjangkau. Pemerintah pun berjanji kan melakukan intervensi agar harganya terkendali.

"Kalau ada kesempatan, nanti ada intervensi harganya bisa lebih baik. Itu kan lebih baik untuk perajin tahu tempe," ujar Arief.

[Gambas:Video CNN]

Protagonis laki-laki dalam perjalanan waktu fantasi tidak mudah untuk dipusingkan

Kemenhub Belum Mau Korbankan KA Argo Parahyangan Demi Kereta Cepat******

Kementerian Perhubungan(Kemenhub) menegaskan KA Argo Parahyangan masih akan tetap beroperasi meski ada Kereta Cepat Jakarta-Bandung(KCJB).

Hal itu mereka sampaikan untuk membantah isu bahwa kereta yang menjadi tunggangan masyarakat yang bepergian antara Bandung-Jakarta itu akan dihentikan operasinya saat proyek KCJB rampung.

Plt Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal menjelaskan belum ada rencana untuk menumbalkan KA Argo Parahyangan oleh Kemenhub.

"Jadi Kemenhub belum membuat program memberhentikan KA Argo Parahyangan dalam waktu dekat maupun jangka menengah," tegas Risal.

Sebelumnya, VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait hal tersebut. Ia mengatakan KAI saat ini masih mengoperasikan KA Argo Parahyangan seperti biasa.

[Gambas:Video CNN]

"KAI juga masih fokus mempersiapkan hadirnya layanan kereta api cepat Jakarta Bandung beserta KA Feeder dari Stasiun Padalarang ke Stasiun Bandung bagi pelanggan kereta cepat yang ingin melanjutkan perjalanannya ke berbagai wilayah lainnya," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/12).

Joni menambahkan KAI sebagai BUMN akan terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Ekstra: Bos terlahir kembali dan kehilangan rompinya

Hey Indonesia, Jangan Mau Dikadalin Konsesi Kereta Cepat Jadi 80 Tahun******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) meminta masa konsesi atau hak operasi Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) diperpanjang dari 50 tahun menjadi 80 tahun.

Pengajuan itu ditetapkan lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022. Di dalam surat tersebut, PT KCIC meminta kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar dilakukan penyesuaian terhadap masa konsesi KCJB.

"Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan berubahnya kelayakan bisnis proyek, sehingga diperlukan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun," ungkap Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal dalam rapat dengan Komisi V DPR, Kamis (8/12).

Di dalam Perjanjian tersebut, nilai investasi yang akan dibiayai oleh KCIC sebesar US,9 miliar dengan masa konsesi 50 tahun sejak tanggal operasi prasarana/sarana. Nah, serah terima akan diberikan di akhir masa konsesi.

Ia menjabarkan tiga urgensi yang mengharuskan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun. Pertama, meningkatkan indikator kelayakan proyek KCJB dalam rangka memenuhi pendanaan pembengkakan biaya atau cost overrun, sehingga proyek dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Berdasarkan hasil kajian terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB per 15 September 2022, pembengkakan biaya (cost overrun) naik menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun.

Padahal, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022 pembengkakan biaya hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.

Kedua, menjaga kesinambungan proyek, sehingga dapat memaksimalkan dampak positif penyelenggaraan kereta cepat di berbagai aspek yang dapat menguntungkan pemangku kepentingan dan masyarakat.

"Ketiga, untuk mewujudkan keberhasilan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, sehingga dapat mempererat hubungan bilateral antar kedua negara," imbuh Risal.

Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan perpanjangan konsesi menjadi salah satu opsi yang harus diambil, mengingat situasi dan kondisi di lapangan sudah berubah. Ia menilai indikator-indikator investasi di proyek mengalami banyak perubahan, yang paling kritis ialah terkait demand forecast atau proyeksi permintaan.

"Salah satunya, ya ternyata memang, berdasarkan diskusi kami dengan beberapa konsultan, kami harus meminta perpanjangan konsesi," jelasnya.

Selain itu, Dwiyana juga menyinggung soal revenue yang diharapkan dari proyek kereta cepat. Sebelumnya, penyumbang revenue berpaku pada Kawasan Berorientasi Transit (TOD). Namun, rencana itu ditunda dan anggaran yang ada difokuskan untuk penyelesaian konstruksi.

Merespons tantangan tersebut dan fakta pembengkakan biaya, Dwiyana mengatakan KCIC perlu melakukan simulasi lanjutan untuk membuat visibilitas proyek kereta cepat bisa naik kembali.

Tapi, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menegaskan pemerintah tidak perlu menuruti permintaan PT KCIC. Apalagi, dalam Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) pun disebutkan maksimal 50 tahun.

Alasan pembengkakan biaya, kata Deddy, tidak bisa diterima begitu saja. Kalau memang itu alasannya, Deddy mempertanyakan mengapa sejak awal PT KCIC mau-mau saja mengambil proyek ini dengan aturan yang sudah ada tadi.

"Semisal KCIC merasa 50 tahun kurang, lah dulu kok mau, ngitungnya gimana? Sekarang sudah dimenangkan, ternyata mereka minta ini,itu. Ini juga kan harus dibentengi, jangan sampai kita diatur oleh investor, kita punya prinsip, kita punya regulasi," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Lebih lanjut ia menuturkan apabila PT KCIC tetap ngotot meminta penambahan konsesi menjadi 80 tahun, pemerintah tidak boleh kalah tegas. Kalau PT KCIC bersikeras, maka lebih baik pemerintah melelang kembali proyek kereta cepat kepada investor lain.

Pemerintah juga bisa menawarkan benefit berbeda kepada calon investor lain. Contoh, memberi kemudahan untuk mengembangkan proyek serupa di wilayah lain. Sepanjang sang investor mau membeli proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Deddy menduga motif PT KCIC untuk menambah masa konsesi supaya mereka bisa mendapat keuntungan lebih. Menurut Deddy, PT KCIC kemungkinan menghitung mendapatkan keuntungan setelah 80 tahun menjalankan proyek.

Namun, tetap saja, perpanjangan masa konsesi tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengkaji lagi dan memastikan kebenaran hitung-hitungannya.

Untuk melakukan hitung-hitungan secara cermat, pemerintah sebaiknya membentuk tim independen khusus. Sehingga, bisa melihat permasalahan secara objektif.

"Jangan sampai kita 'dikadalin' dengan alasan pembengkakan biaya atau apa, capek lah kita," imbuh Deddy.

Ancaman Tiket Mahal

otoritas maksimal

Harga Sewa Apartemen di Manhattan Meroket, Rp81 Juta per Bulan******

Harga sewa rata-rata apartemendi Manhattan, Amerika Serikat (AS) meroket 19 persen hingga US.249 atau setara Rp81,8 juta per bulan (kurs Rp15.585 per dolar AS). Harga sewa tersebut menjadi pemecah rekor menjadi yang tertinggi sejauh ini.

Data tersebut tercatat untuk November 2022 dalam laporan bulanan perusahaan pialang Douglas Elliman dan Miller Samuel. Laporan itu menunjukkan harga sewa rata-rata apartemen di Manhattan meroket dari rekor tertinggi November tahun lalu sebesar US.095.

Harga sewa apartemen di Manhattan yang mencapai Rp81,8 juta per bulan tercatat meningkat 18,7 persen dibandingkan tahun lalu dan meningkat 2,1 persen dari data Oktober 2022.

"Sewa tidak naik seperti awal tahun ini, tetapi tetap bertahan di level yang tinggi. Sejak harga sewa memuncak pada akhir musim panas, sekarang harga sewa sedikit lebih rendah," tutur Presiden dan CEO Miller Samuel Jonathan Miller kepada CNN Business, Kamis (8/12).

November menjadi bulan yang mencatat penurunan sewa tahunan paling signifikan dalam penandatangan sewa baru sejak awal pandemi covid-19. Dalam laporan yang sama, tingkat kekosongan hunian tercatat naik selama 7 bulan berturut-turut.

Sejatinya konsesi atau promo yang ditawarkan, seperti sewa gratis selama satu bulan, meningkat 16 persen untuk penyewa baru pada November. Ini meningkat dari bulan sebelumnya yang hanya 13 persen.

"Ekonomi atau pekerjaan tetap terlalu kuat untuk memungkinkan harga sewa turun secara signifikan. Satu-satunya cara kita akan melihat peningkatan keterjangkauan yang signifikan adalah dengan mengalami resesi, dan siapa yang menginginkannya?," pungkas Miller.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Api Es

Hey Indonesia, Jangan Mau Dikadalin Konsesi Kereta Cepat Jadi 80 Tahun******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) meminta masa konsesi atau hak operasi Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) diperpanjang dari 50 tahun menjadi 80 tahun.

Pengajuan itu ditetapkan lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022. Di dalam surat tersebut, PT KCIC meminta kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar dilakukan penyesuaian terhadap masa konsesi KCJB.

"Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan berubahnya kelayakan bisnis proyek, sehingga diperlukan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun," ungkap Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal dalam rapat dengan Komisi V DPR, Kamis (8/12).

Di dalam Perjanjian tersebut, nilai investasi yang akan dibiayai oleh KCIC sebesar US,9 miliar dengan masa konsesi 50 tahun sejak tanggal operasi prasarana/sarana. Nah, serah terima akan diberikan di akhir masa konsesi.

Ia menjabarkan tiga urgensi yang mengharuskan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun. Pertama, meningkatkan indikator kelayakan proyek KCJB dalam rangka memenuhi pendanaan pembengkakan biaya atau cost overrun, sehingga proyek dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Berdasarkan hasil kajian terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB per 15 September 2022, pembengkakan biaya (cost overrun) naik menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun.

Padahal, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022 pembengkakan biaya hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.

Kedua, menjaga kesinambungan proyek, sehingga dapat memaksimalkan dampak positif penyelenggaraan kereta cepat di berbagai aspek yang dapat menguntungkan pemangku kepentingan dan masyarakat.

"Ketiga, untuk mewujudkan keberhasilan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, sehingga dapat mempererat hubungan bilateral antar kedua negara," imbuh Risal.

Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan perpanjangan konsesi menjadi salah satu opsi yang harus diambil, mengingat situasi dan kondisi di lapangan sudah berubah. Ia menilai indikator-indikator investasi di proyek mengalami banyak perubahan, yang paling kritis ialah terkait demand forecast atau proyeksi permintaan.

"Salah satunya, ya ternyata memang, berdasarkan diskusi kami dengan beberapa konsultan, kami harus meminta perpanjangan konsesi," jelasnya.

Selain itu, Dwiyana juga menyinggung soal revenue yang diharapkan dari proyek kereta cepat. Sebelumnya, penyumbang revenue berpaku pada Kawasan Berorientasi Transit (TOD). Namun, rencana itu ditunda dan anggaran yang ada difokuskan untuk penyelesaian konstruksi.

Merespons tantangan tersebut dan fakta pembengkakan biaya, Dwiyana mengatakan KCIC perlu melakukan simulasi lanjutan untuk membuat visibilitas proyek kereta cepat bisa naik kembali.

Tapi, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menegaskan pemerintah tidak perlu menuruti permintaan PT KCIC. Apalagi, dalam Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) pun disebutkan maksimal 50 tahun.

Alasan pembengkakan biaya, kata Deddy, tidak bisa diterima begitu saja. Kalau memang itu alasannya, Deddy mempertanyakan mengapa sejak awal PT KCIC mau-mau saja mengambil proyek ini dengan aturan yang sudah ada tadi.

"Semisal KCIC merasa 50 tahun kurang, lah dulu kok mau, ngitungnya gimana? Sekarang sudah dimenangkan, ternyata mereka minta ini,itu. Ini juga kan harus dibentengi, jangan sampai kita diatur oleh investor, kita punya prinsip, kita punya regulasi," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Lebih lanjut ia menuturkan apabila PT KCIC tetap ngotot meminta penambahan konsesi menjadi 80 tahun, pemerintah tidak boleh kalah tegas. Kalau PT KCIC bersikeras, maka lebih baik pemerintah melelang kembali proyek kereta cepat kepada investor lain.

Pemerintah juga bisa menawarkan benefit berbeda kepada calon investor lain. Contoh, memberi kemudahan untuk mengembangkan proyek serupa di wilayah lain. Sepanjang sang investor mau membeli proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Deddy menduga motif PT KCIC untuk menambah masa konsesi supaya mereka bisa mendapat keuntungan lebih. Menurut Deddy, PT KCIC kemungkinan menghitung mendapatkan keuntungan setelah 80 tahun menjalankan proyek.

Namun, tetap saja, perpanjangan masa konsesi tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengkaji lagi dan memastikan kebenaran hitung-hitungannya.

Untuk melakukan hitung-hitungan secara cermat, pemerintah sebaiknya membentuk tim independen khusus. Sehingga, bisa melihat permasalahan secara objektif.

"Jangan sampai kita 'dikadalin' dengan alasan pembengkakan biaya atau apa, capek lah kita," imbuh Deddy.

Ancaman Tiket Mahal