petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

mujur123

playland88 33Jutaan kata 465908Orang-orang telah membaca serialisasi

《mujur123》

Cerita Megawati perjuangkan NU dan Muhammadiyah memenangi Zayed Award******

Cerita Megawati perjuangkan NU dan Muhammadiyah memenangi Zayed Award
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri saat memberikan sambutan dalam acara "Perayaan Isra Mikraj 1445 Hijriah serta Tasyakuran Penganugerahan Penghargaan ZAHF Tahun 2024 kepada Muhammadiyah dan NU” di kawasan Jagakarsa, Jakarta, Minggu (11/2/2024). ANTARA/Rio Feisal.
Jakarta (ANTARA) - Mantan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menceritakan perjuangannya saat menjadi dewan juri agar organisasi Islam, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memenangkan penghargaan Zayed Award for Human Fraternity (ZAHF) 2024.

Mulanya, kata dia, dengan mendapatkan tawaran sebagai dewan juri dari Sekretaris Jenderal ZAHF Prof. Mohamed Abdusalam yang merupakan permintaan dari Imam Besar Al Azhar Prof Ahmad el Thayyeb. Namun demikian, dirinya sempat mempertanyakan tawaran tersebut.

"Lalu saya tanya kembali, lho kok beliau kenal saya? Rupanya beliau mengikuti terus sepak terjang perjuangan saya. Yang dikatakan oleh Bapak Sekjen bahwa Ibu (Megawati) ini salah seorang Ibu, perempuan, yang selalu memperjuangkan nasib banyak manusia, tetapi selain itu juga selalu memperjuangkan hak-hak kaum perempuan di seluruh dunia ini," cerita Megawati di kawasan Jagakarsa, Jakarta, Minggu.

Megawati kemudian bersedia menjadi dewan juri dan meminta Ketua DPP Bidang Luar Negeri PDI Perjuangan Ahmad Basarah dan Duta Besar RI untuk Tunisia Zuhairi Misrawi untuk mendampingi dirinya.

"Karena kami boleh mengambil asisten begitu untuk bisa menjadi penghubung, seperti tadi yang telah dikatakan itu karena melalui Zoom dan lain sebagainya, dan saya belum punya pengalaman sama sekali sebagai juri," ujarnya.

Megawati lalu mengajukan Muhammadiyah dan NU untuk masuk nominasi penerima penghargaan dan bersaing dengan 120 nominasi lainnya.

Ia kemudian harus menghadapi adanya kocokan untuk mendapat tiga nominasi dan tiga nominasi cadangan. Nominasi itulah yang kemudian diserahkan kepada Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar untuk dipilih siapa pemenangnya.

Selanjutnya, Megawati mengatakan bahwa terdapat enam juri, termasuk dirinya. Namun demikian, hanya Megawati seorang berasal dari Asia.

Megawati dalam pikirannya menyampaikan dirinya akan kalah berdebat untuk memperjuangkan NU dan Muhammadiyah. Sebab, pikirnya, ia merupakan perempuan, Asia, wanita, dan seorang Muslim, sedangkan juri lainnya datang dari Barat.

Fase berikutnya, lanjut dia, adalah pengocokan awal, yang mengeluarkan 15 nominasi. Megawati bersyukur NU dan Muhammadiyah masuk dalam 15 nominasi itu.

Sementara itu, Megawati juga mengusulkan aktivis perempuan dan profesor agama Musdah Mulia mendapat nominasi dari aspek perorangan.

"Lalu saya berpikir bagaimana saya bicara untuk supaya mulai meyakinkan mereka (dewan juri lainnya)," kata Megawati.

Megawati kemudian saat dipersilakan bicara sengaja menggunakan latar belakangnya untuk memengaruhi juri lainnya. Megawati mengenalkan diri pernah menjadi anggota parlemen tiga periode, Wakil Presiden, dan Presiden RI.

"Ketika saya bicara satu-satu, memperkenalkan diri saya adalah Ibu Megawati Soekarnoputri. Saya seorang perempuan. Saya sengaja men-trigger (memicu) supaya perempuan yang lainnya itu merasa bahwa 'wow', gitu kan," tuturnya.

Megawati menceritakan bahwa setelah dirinya memperkenalkan diri seperti itu, maka dua juri lainnya tampak berbeda kepada dirinya.

Selanjutnya, Megawati menyampaikan bahwa dirinya sangat dekat dengan Muhammadiyah dan NU. Megawati menceritakan bahwa kakeknya merupakan pendiri Muhammadiyah dan pernah menjadi pengurus di Bengkulu.

Megawati lalu menjelaskan kepada dewan juri lainnya bahwa NU dan Muhammadiyah ikut bertempur untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Muhammadiyah sejak 1912, sedangkan NU 1926.

"Jadi saya bilang kalau foundation (lembaga) ini adalah untuk perdamaian dunia dan perikemanusiaan, maka saya minta bahwa organisasi ini (NU dan Muhammadiyah) harus bisa dinominasikan," kata Megawati.

Selain Megawati, juri lain ZAHF 2024 adalah Kardinal Leonardo Sandri (Prefect Emeritus of the Holy See Dicastery for Oriental Churches), Rebeca Grynspan Mayufis (Secretary General of the United Nation Conference on Trade and Development/UNTAC), Mantan Director General of UNESCO Irina Bokova.

Selain itu, Rabbi Abraham Cooper (Chair of the US Commission on International Religious Freedom) dan Mohamed Abdelsalam (Secretary General of Zayed Award for Human Fraternity and Secretary General of the Muslim Council of Elders).

Selain NU dan Muhammadiyah, ZAHF juga memberikan penghargaan kepada ahli bedah jantung dari Mesir yang terkenal di seluruh dunia, Sir Magdi Yacoub. Selain itu, juga untuk pemimpin rakyat kecil dari Chile, Suster Nelly Leon Correa.

Zayed Award didirikan pada tanggal 4 Februari 2019 sebagai kelanjutan dari pertemuan Imam Besar Al-Azhar Ahmed Al-Thayyeb dengan Paus Fransiskus di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, yang menghasilkan Deklarasi Abu Dhabi yang kemudian disebut dengan Dokumen Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Berdampingan. Zayed Award digelar untuk mengapresiasi individu dan entitas yang punya kontribusi besar terhadap kemajuan peradaban.

Baca juga: NU dan Muhammadiyah ucapkan terima kasih ke Megawati untuk ZAHF 2024
Baca juga: MPR: Megawati berperan dalam kemenangan NU dan Muhammadiyah di ZAHF

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Satu kompi Brimob Polri bantu pengamanan Pemilu di Kabupaten Jayapura******

Satu kompi Brimob Polri bantu pengamanan Pemilu di Kabupaten Jayapura
Arsip foto - Personel Brimob Polda Papua berjaga saat penyidik KPK menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua di Jayapura, Papua, Selasa (7/2/2023). ANTARA FOTO/Gusti Tanati/nym.
Sentani (ANTARA) - Sebanyak satu kompi Brimob BKO Mabes Polri membantu pengamanan pemilihan umum (Pemilu) 14 Februari 2024 di Kabupaten Jayapura, Papua.

Selain Brimob, Polres Jayapura juga mendapat dukungan 30 personel Polda Papua untuk membantu pengamanan dan menyukseskan Pemilu di Kabupaten Jayapura.

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Jayapura AKBP Fredrickus WA Maclarimboen di Sentani, Minggu mengatakan masa tenang, pencoblosan hingga rekapitulasi suara,  anggotanya terlibat sebanyak 577 personel.

“Satu pleton atau 100 personel anggota Polres Jayapura yang berjaga di Polsek maupun Polres menjaga kemungkinan terjadi gangguan pada Pemilu,” katanya.

Menurut Kapolres, pihaknya juga mendapatkan dukungan 30 personel dari Polda Papua selama masa tenang (11/2) hingga rekapitulasi suara (15/2) 2024.

“Satu setingkat kompi Brimob BKO dari Mabes Polri yang membackup (cadangan) Polres Jayapura dalam rangka pengamanan pada saat pencoblosan mulai dari hari ini (Minggu),” ujarnya.

Dia menjelaskan BKO Brimob dari Mabes Polri sudah ada di Polres Jayapura sejak Desember 2023 untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024 yang baik dan lancar.

“Saya mau sampaikan bahwa mulai hari ini (Minggu) personel Polres Jayapura sebagian sudah melekat pada logistik Pemilu terutama empat distrik yang lebih dulu mendapat distribusi logistik,” katanya.

Dia menambahkan Senin dan Selasa anggota Polres Jayapura langsung terlibat dalam pendistribusian logistik Pemilu di 15 distrik lainnya.

Polres Jayapura menggelar apel gelar pasukan dalam rangka serpas pengamanan pemungutan suara Pemilu Serentak 2024 berlangsung di lapangan apel Mapolres Jayapura. Minggu (11/2) pagi.

Apel tersebut dipimpin langsung Kapolres Jayapura AKBP Fredrickus WA Maclarimboen diikuti para pejabat utama, anggota dan ASN Polres Jayapura serta BKO Polda Papua.
Baca juga: Polres Jayapura bangun komunikasi dengan masyarakat sukseskan Pemilu
Baca juga: Pemkab-Polres Jayapura dialog bersama warga pastikan Pemilu sukses

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:cara pinjam uang di jenius

Perbarui waktu:2024-06-30

Daftar bab terbaru
bintang77 slot
sdy dukun angka jitu
ingatbola88
cicak 4d
slot surga
situs gacor
pinjol bunga rendah limit tinggi
ondel4d
pusaka88
Daftar isi semua bab
Bab 1 mpo99id
Bab 2 kompasqq
Bab 3 janjiqq
Bab 4 pinjaman online easy cash
Bab 5 slot gacor qu
Bab 6 slot 2023 gacor
Bab 7 persyaratan pinjam uang di kredivo
Bab 8 cara cepat dapat uang
Bab 9 slot asli gacor
Bab 10 cara mudah pinjam uang online
Bab 11 daftar nama situs slot gacor
Bab 12 rrsslot88
Bab 13 lucury333
Bab 14 mpocasino
Bab 15 dewavegas
Bab 16 sayabet
Bab 17 direkturtoto
Bab 18 simulasi kredit akulaku
Bab 19 dewabingo
Bab 20 prediksi morocco quatro 18.00 togel
Klik untuk melihattersembunyi di tengah8543bab
kampusBacaan TerkaitMore+

Mahkota Keheningan

judi slot maxwin
Bawaslu RI siapkan patroli pengawasan antisipasi "serangan fajar"
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat memberikan keterangan media di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin (12/2/2024). ANTARA/Rio Feisal/pri.
Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa pihaknya menyiapkan patroli pengawasan untuk mengantisipasi "serangan fajar" atau politik uang.

"Kami pakai patroli pengawasan. Sejak kemarin masa tenang, patroli pengawasan sudah di-on-kan(diaktifkan), sehingga mereka bekerja 1x24 jam secara bergantian," kata Lolly di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin.

Oleh sebab itu, ia meminta masyarakat untuk dapat melaporkan kepada Bawaslu apabila mendapatkan "serangan fajar", terutama di hari pemungutan suara, 14 Februari 2024.

"Lapor ke Bawaslu. Boleh ke akun media sosialnya Bawaslu, ada yang namanya humasbawaslu atau bawaslu.go.id. Kami juga membuka hotlinepengaduan Bawaslu," ujarnya.

Lolly menjelaskan bahwa masyarakat dapat melapor melalui media sosial dengan menandai unggahan-nya kepada Bawaslu, sehingga akan dicek oleh Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu.

"Biasanya dalam proses kami, kami akan menghubungi yang memberikan informasi. Kami cek dulu nih siapa pengirimnya, maka itu yang biasanya coba untuk dihubungi oleh tim humas-nya Bawaslu," tuturnya.

Lolly menjelaskan pengecekan kembali dengan cara menghubungi pelapor diperlukan untuk memastikan informasi yang didapatkan oleh Bawaslu adalah benar.

"Karena informasi, misalnya, soal suara-suara yang viral, kan Bawaslu tidak punya kemampuan untuk mengecek apakah betul suaranya ini suara yang bersangkutan? Maka kami harus memastikan informasi ini didapat dari mana. Itulah gunanya penelusuran," ujarnya.

Lolly mengatakan bahwa penelusuran oleh Bawaslu juga dilakukan dengan tujuan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya agar dapat dikaji jenis pelanggaran-nya.

Baca juga: Bawaslu: Jangan kampanye di medsos selama masa tenang

Baca juga: Bawaslu RI kaji pelanggaran masa tenang oleh Kaesang Pangarep

"Sehingga begitu terang perkaranya, ada dugaan-dugaannya, informasi-nya cukup, kami lakukan kajian. Di kajian itulah kami nanti akan mencari apakah betul ada pasal yang dilanggar dan lain sebagainya," ujarnya.

Sementara itu, ia mengatakan bahwa dugaan politik uang yang dikaji oleh Bawaslu selanjutnya akan diproses oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

"Jadi begitu hasil kajian Bawaslu menyatakan, dugaannya pidana pemilu karena politik uang, misalnya, Pasal 523 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum), misalnya, yang dilanggar ya di masa tenang ini, maka kami akan berproses bersama teman-teman kepolisian dan kejaksaan melalui Sentra Gakkumdu, begitu ya," jelas Lolly

Walaupun demikian, ia tetap optimistis bahwa peserta Pemilu 2024 dapat menahan diri untuk tidak melakukan politik uang.

"Sebenarnya, ya, dalam situasi hari ini kalau kita mau punya tujuan yang sama soal Indonesia yang lebih baik, saya sih meyakini semua orang bisa menahan diri untuk tidak melakukan potensi politik uang karena kalau sudah berlangsung, maka Bawaslu tentu harus memprosesnya, begitu ya," tuturnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Setelah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari. Selang sehari, 14 Februari 2024, pemungutan suara pileg, termasuk Pemilu Anggota DPD RI, bersamaan dengan Pilpres 2024.

Baca juga: Bawaslu telusuri dugaan surat suara tercoblos di Arab Saudi

Baca juga: Bawaslu sebut surat suara tercoblos di Malaysia masih diselidiki

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Lukisan Raja Roh

rtp asia77
KPK periksa Budi Sylvana soal pos anggaran APD Kemenkes
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/aa.
Jakarta (ANTARA) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Budi Sylvana soal pos anggaran dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kemenkes tahun 2020.

"Saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain kaitan hitungan pos dan besaran anggaran dalam pengadaan APD di Kemenkes, termasuk dugaan aliran uang yang dinikmati berbagai pihak dari pengadaan tersebut," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan saksi Budi Sylvana diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Krisis Kesehatan di Kementerian Kesehatan tahun 2020.

Baca juga: KPK periksa eks sekjen Kemenkes terkait korupsi pengadaan APD

Hal yang sama juga dikonfirmasi penyidik KPK kepada Kepala Seksi Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan Fasilitas Pertambangan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Pius Rahardjo

Dalam perkara tersebut, Pius diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai X KPPBC Tipe Madya Pabean B Bogor tahun 2020.

Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja temuan tim penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut.

Baca juga: KPK periksa Budy Silvana soal aliran uang terkait korupsi APD

Sebelumnya, pada 9 November 2023, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan APD di Kementerian Kesehatan.

Informasi soal penyidikan itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Pengadaan APD apakah sudah ada tersangka? Ya, sudah ada. Sprindik (surat perintah penyidikan) juga sudah kami tanda tangani," kata Alex saat itu.

Baca juga: KPK sebut kerugian negara dalam korupsi APD Kemenkes Rp625 miliar

Perkara korupsi tersebut diduga terjadi pada proyek pengadaan APD di Pusat Krisis Kemenkes Tahun 2020.

Saat mengumumkan dimulainya penyidikan itu, Alex belum mengumumkan siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Nilai proyek pengadaan APD di Kemenkes tersebut mencapai Rp3,03 triliun untuk 5 juta set APD.

KPK menyayangkan gelontoran dana besar dari Pemerintah untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan masyarakat saat menghadapi pandemi COVID-19 justru disalahgunakan melalui praktik-praktik korupsi.

Baca juga: KPK periksa PPK Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Budy Silvana
Baca juga: KPK cegah lima orang ke luar negeri terkait penyidikan di Kemenkes

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Percaya pada Kerajaan Allah

cuanqq
Bawaslu pimpin penertiban APK saat masa tenang di Kota Bandung
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung saat melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) di Jalan Pasteur, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (11/2/2024) dini hari. ANTARA/Rubby Jovan/aa.
Berarti seluruh aktivitas kampanye tidak ada. Jadi seluruh alat peraga kampanye baik yang fisik maupun digital tidak ada
Kota Bandung (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia memimpin penertiban alat peraga kampanye (APK) secara serentak saat masa tenang di Kota Bandung demi menjaga situasi kondusif pelaksanaan Pemilu 2024.

"Bagaimana proses penertiban di Kota Bandung sendiri tentu akan menjadi pemicu untuk seluruh kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat akan melakukan hal yang sama dengan secara baik dan maksimal," kata Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty usai melakukan penertiban APK di Bandung, Minggu dini hari.

Bawaslu RI bersama Satpol PP Kota Bandung melakukan penertiban APK pada hari ini meliputi sepanjang Jalan Pasteur, Jembatan Layang Prof Mochtar Kusumaatmadja hingga kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat.

“Satpol PP Kota Bandung menurunkan berbagai pasukannya, yang diturunkan saat ini 60 personel, tapi nanti akan terus berganti besok pagi dan akan ada yang melanjutkan lagi," ujar dia.

Dirinya memastikan Bawaslu telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan patroli pengawasan di masa tenang agar tidak ada kegiatan yang mengandung unsur kampanye.

"Berarti seluruh aktivitas kampanye tidak ada. Jadi seluruh alat peraga kampanye baik yang fisik maupun digital tidak ada," tuturnya.

Ia menambahkan pihaknya pun melarang bagi seluruh media massa untuk melakukan kampanye digital selama masa tenang Pemilu 2024.

Lolly menjelaskan langkah ini bertujuan untuk menjaga netralitas dan menghindari pengaruh yang tidak seimbang dalam pengarahan opini publik menjelang hari pencoblosan.

"Kami punya patroli pengawasan siber untuk memastikan bahwa di masa tenang itu berjalan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Lolly.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Bandung Rasdian Setiadi menyebut pihaknya akan menerjunkan 2.700 petugas untuk menertibkan APK di masa tenang yang berlangsung pada tanggal 11-13 Februari 2024.

"Karena memang kita melibatkan sampai tingkat kelurahan dan kecamatan termasuk juga pada kegiatan malam ini," ucap Rasdian.

Dia berharap dalam kegiatan tersebut berjalan lancar dan para peserta pemilu mengikuti serta menjalankan proses yang sudah ditetapkan.

"Kita harapkan memang semua APK yang ada di Kota Bandung sudah bersih. Tidak ada lagi kegiatan penertiban setelah penertiban, kita harapkan seperti itu," katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Membombardir dunia misterius

rtp warung168
Gus Ipul: Isu kecurangan selalu muncul dalam setiap pemilihan pemimpin
Arsip foto - Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (kiri) saat bersama Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti memberi keterangan pers di Jakarta, Jumat (9/2/2024). ANTARA/Sigit Pinardi/pri.
Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf mengatakan isu kecurangan selalu muncul dalam setiap pemilihan pemimpin, tak terkecuali pemilihan presiden.

“Saya ikut pemilihan langsung sudah berulang kali. Pilgub tiga kali, pemilihan wali kota juga. Isu kecurangan selalu ada, selalu mewarnai proses itu,” kata Gus Ipul, sapaan akrabnya, di Jakarta, Minggu.

Yang jelas, lanjut mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu, aturan sudah cukup jelas mengatur bilamana terjadi kecurangan apa tindakannya, prosesnya, dan bagaimana membuktikannya.

Selain itu, lanjut dia, selama proses pemilihan juga ada pengawasan, baik yang dilakukan oleh Bawaslu maupun pengawas independen.

“Di TPS (tempat pemungutan suara) ada banyak saksi, baik saksi resmi maupun yang di luar itu,” ujarnya.

Ia mengaku masih percaya bahwa semua pihak yang terlibat di dalam proses pemilihan akan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kewenangan masing-masing.

Meski demikian, Gus Ipul mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal dan memastikan pemilu berjalan sesuai yang diharapkan.

“Mari kita kawal bersama agar pemilu benar-benar jujur, adil, transparan, dan terbuka,” ujarnya.

Setelah semua proses berjalan, kata Gus Ipul, tentu apa pun hasil pemilu, siapa pun yang menang, harus diterima.

Baca juga: Jaksa Agung ingatkan jajaran berperan aktif sukseskan Pemilu 2024
Baca juga: Gusdurian ajak masyarakat laporkan pelanggaran pemilu di Gardu.net

Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Apa yang harus dilakukan jika Anda terlalu populer

kredivo transaksi ditolak
Akademisi: Kesuksesan pemilu adalah tanggung jawab seluruh masyarakat
Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Nyayu Khodijah. ANTARA/Dokumentasi Pribadi.
Jakarta (ANTARA) - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Nyayu Khodijah mengatakan bahwa kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia.

"Tuhan selalu menyiapkan momentum bagi bangsa Indonesia untuk berbenah, memperbaiki yang belum sesuai dengan amanat konstitusi. Bahkan, lewat pemilu kita bisa menaikkan derajat semangat persaudaraan, ini bisa dijadikan tonggak bagi terciptanya pemilu yang aman dan damai," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Dia mengatakan pemilu merupakan momentum penting yang menentukan masa depan bangsa Indonesia lima tahun mendatang.

Karena itu menurut dia, menyukseskan pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab segelintir orang, tetapi sudah menjadi kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia.

Dia menilai pemilu merupakan momentum yang sangat penting bagi rakyat Indonesia karena dengan adanya pemilu masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin negara secara sah.

"Keterlibatan masyarakat dalam pemilu merupakan faktor penting dalam keberlangsungan demokrasi. Karena itu, menggunakan hak pilih dengan baik dan benar menjadi langkah awal menuju Indonesia yang lebih baik," ujarnya.

Nyayu menjelaskan bahwa perbedaan pilihan adalah hal wajar dalam dinamika demokrasi dan perbedaan bukan sebagai alasan untuk melahirkan perpecahan. Karena itu menurut dia, sikap damai dan toleran harus terbangun dalam diri setiap warga negara.

Dia mengatakan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan harus menjadi tonggak utama dalam pelaksanaan pemilu untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

"Salah satu nilai kemanusiaan dan persaudaraan adalah tidak mengintimidasi dan memberi rasa nyaman kepada orang lain," katanya.

Baca juga: DKI sudah turunkan 192 ribu alat peraga kampanye hingga Minggu siang
Baca juga: Bawaslu Bulungan patroli untuk cegah politik uang

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Sial dan beruntung

situs tergacor bulan ini
Rupiah menguat karena sentimen "risk-off" terkait pemilu mulai mereda
Ilustrasi - Petugas menunjukan uang pecahan dolar AS di gerai penukaran mata uang asing VIP (Valuta Inti Prima) Money Changer, Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/YU/am.
Sentimen risk-off terkait pemilu sudah mulai mereda, dan pasar sudah mulai memperhitungkan potensi dampaknya
Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada awal pekan dibuka menguat karena sentimen risk-offterkait pemilihan umum (pemilu) presiden dan wakil presiden RI sudah mulai mereda. Pada awal perdagangan Senin pagi, rupiah dibuka naik 19 poin atau 0,12 persen menjadi Rp15.616 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.635 per dolar AS. "Sentimen risk-offterkait pemilu sudah mulai mereda, dan pasar sudah mulai memperhitungkan potensi dampaknya," kata Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Risk-off adalah kondisi di mana investor lebih cenderung untuk menghindari risiko.  Dikatakan, pelaku pasar menunggu dan mencermati proses pemilihan presiden dan wakil presiden dalam penyelenggaraan pemilu pada 14 Februari 2024. Per 6 Februari 2024, kepemilikan asing pada obligasi Pemerintah Indonesia berjumlah Rp842,3 triliun, dengan net inflowbulanan sebesar Rp0,4 triliun dan net inflow year-to-datesebesar Rp0,2 triliun. Jumlah itu mewakili 14,7 persen dari total outstanding. Dari sisi eksternal, penguatan rupiah didorong oleh melemahnya indeks dolar AS menuju level 104. Indeks dolar AS berbalik arah dan terus menurun secara konsisten selama tiga bulan terakhir, dipengaruhi oleh penyesuaian investor terhadap pandangan mengenai arah kebijakan moneter bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed. Beberapa pejabat The Fed kembali menegaskan bahwa suku bunga kebijakan AS atau Fed Funds Rate (FFR) telah mencapai level puncaknya, dan terdapat ruang untuk penurunan suku bunga pada tahun 2024, meski The Fed tidak akan terburu-buru menurunkan FFR. Josua memperkirakan rupiah berpotensi bergerak pada kisaran Rp15.575 per dolar AS sampai dengan Rp15.700 per dolar AS. Baca juga: Rupiah anjlok menjadi Rp15.826 per dolar AS tertekan kinerja dolar AS
Baca juga: BI: Faktor pemberitaan jadi salah satu penyebab rupiah melemah
Baca juga: Rupiah Rabu pagi naik 6 poin menjadi Rp15.724 per dolar AS

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024