akartoto

slot hari 536Jutaan kata 316788Orang-orang telah membaca serialisasi

《akartoto》

Ketua Bawaslu persilakan DPR gulirkan hak angket******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mempersilakan apabila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia akan menggulirkan hak angket terkait pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Adapun usulan hak angket disampaikan oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo untuk mengungkap indikasi kecurangan pada Pemilu 2024.

“Ya, silahkan saja. Dalam mekanisme sistem politik, kami tidak bisa menilai hal tersebut. Kami tidak dalam kerangka itu. Partai politik pasti punya perspektifnya sendiri,” kata Bagja dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Sebagai salah satu penyelenggara Pemilu, dia menyebutkan fungsi Bawaslu hanya menindak-lanjuti pelanggaran sesuai Undang Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahkan, berdasarkan UU itu, Bawaslu tidak berhak mengomentari inisiatif pengajuan hak angket.

“Menindaklanjuti pelanggaran iya, tapi jika kemudian ini dibawa ke dalam mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat, ya itu kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat, bukan ada di Bawaslu,” jelasnya.

Menurut Bagja, saat ini Bawaslu fokus untuk menyiapkan dan mengawasi proses rekapitulasi penghitungan suara.

“Dan, juga sedang menyiapkan jika nanti ada masalah masuk ke Mahkamah Konstitusi. Sekarang kami sedang menghimpun hasil pengawasan teman-teman di tingkat kabupaten dan kota,” ujarnya.

Bawaslu telah menerima 962 laporan dan 465 temuan selama pelaksanaan Pemilihan Umum 2024. Saat ini, lanjutnya, Bawaslu telah mendaftarkan 387 laporan dan 396 temuan.

“Saat ini, 100 kasus masih dalam proses penanganan pelanggaran. Kemudian, 408 kasus telah ditetapkan sebagai pelanggaran dan 278 kasus dinyatakan bukan sebagai pelanggaran,” ucap Bagja.

Kemudian, ada 26 pelanggaran administrasi, 14 dugaan tindak pidana Pemilu, 232 pelanggaran kode etik, dan 95 pelanggaran hukum lainnya.

Sementara itu, terkait pelanggaran pada tahapan kampanye, Bagja mengaku telah menerima 297 laporan dan 165 temuan. Sedangkan untuk penanganan pelanggaran tahapan kampanye, sebanyak 84 kasus masih dalam proses penanganan, 75 kasus telah dinyatakan sebagai pelanggaran, dan 86 kasus dinyatakan bukan sebagai pelanggaran.

Pelanggaran pada tahapan kampanye, terdiri atas 1 pelanggaran administrasi, 17 dugaan tindak pidana Pemilu, 20 pelanggaran kode etik, dan 38 pelanggaran hukum lainnya.

Baca juga: Sekjen NasDem: PDIP tak bisa ajukan hak angket tanpa Koalisi Perubahan

Baca juga: KPU soal Ganjar dorong hak angket: Sudah diatur dalam UU Pemilu

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Pemerintah Jerman apresiasi rencana aksi ekonomi sirkular Indonesia******

sektor ini dapat menghasilkan tambahan PDB lebih dari Rp500 triliun

Jakarta (ANTARA) - Kepala Divisi untuk Asia Timur dan Asia Tenggara Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Jerman Andreas Foerster mengapresiasi dokumen rencana aksi ekonomi sirkular Indonesia yang menggali peluang dan manfaat dari pengembangan sektor tersebut.

“Jika dicermati dalam dokumen (rencana aksi) Indonesia, terlihat ada manfaat ekonomi yang signifikan dari ekonomi sirkular dan saya takjub bahwa sektor ini dapat menghasilkan tambahan PDB lebih dari Rp500 triliun,” ujar Andreas Foerster dalam Forum Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia di Jakarta, Kamis.

Ia juga menyatakan bahwa pengembangan ekonomi sirkular dapat mendorong pertumbuhan hijau di Indonesia dan menciptakan hingga 5 juta lapangan kerja baru.

Menurutnya, penerapan ekonomi sirkular merupakan hal penting untuk memitigasi perubahan iklim.

“Polusi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim, semuanya saling terkait. Indonesia merupakan negara yang sangat terdampak permasalahan ini. Jadi, business as usualtidak dapat lagi menjadi pilihan untuk diterapkan para pelaku usaha,” kata Foerster.

Ia pun menuturkan bahwa pemerintah Jerman dan Indonesia telah menjalankan berbagai kerja sama pengembangan ekonomi sirkular di Indonesia dengan membangun enabling framework, perubahan perilaku, serta infrastruktur.

Dia menyatakan bahwa penyusunan enabling frameworkamat penting untuk meningkatkan efektivitas regulasi dan memperkuat kelembagaan, sedangkan perubahan perilaku diperlukan agar semua pihak menyadari bahwa permasalahan dalam pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular harus menjadi perhatian bersama.

Sementara di bidang infrastruktur, pemerintah Jerman memberikan pendanaan untuk membangun tempat pembuangan sampah dengan sistem sanitasi modern yang dilengkapi dengan mesin pendaur ulang dan penyortiran di berbagai provinsi di Indonesia.

Selain itu, Foerster menuturkan bahwa kedua negara juga melakukan kerja sama teknis untuk mewujudkan reformasi pengelolaan sampah.

“Saya tekankan bahwa yang sedang kita diskusikan ini benar-benar merupakan fenomena global. Hal ini bukan hanya masalah bagi Indonesia dan juga bukan hanya bagi Jerman sehingga perlu upaya penanggulangan bersama,” ujarnya.


Baca juga: Kemenperin sebut ekonomi sirkular kunci pengembangan industri hijau
Baca juga: Ekonomi sirkular akan berkontribusi 35 persen pengurangan karbon
Baca juga: PLN NTT optimalkan pemanfaatan FABA untuk ekonomi sirkular masyarakat

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：asia505、angka 89 slot login、prediksi togel terbaik

Terkait：palace303、mie 77 slot login、maxbet88、gacor 2022、cairkan limit kredivo、jagoan303、situs jp maxwin、slot 2022 tergacor、77neko rtp、pinjam bank bri tanpa jaminan

---

---

bab terbaru：agb99（2024-07-05）

Perbarui waktu：2024-07-05