poker qq

mimpi basah jiwa

Mengenal Nassim Road, Tempat Taipan RI Beli Rumah Rp2,3 T di Singapura******

Konglomeratasal Indonesia dikabarkan membeli tiga hunian mewah di Singapurasenilai 206,7 juta dolar Singapura atau Rp2,3 triliun (asumsi kurs Rp11.194 per dolar Singapura). Hunian itu terletak di kawasan Nassim Road.

Hunian tersebut dibeli dari Cuscaden Peak Investments, perusahaan yang berafiliasi dengan BUMN Singapura, Temasek Holding. Di mana tiga hunian mewah tersebut berasa di kawasan Nassim Road.

Secara rinci, hunian mewah ini masing-masing berlantai dua dan memiliki nomor 42, 42A dan 42B di Distrik 10. Harga rumah itu diketahui 4.500 dolar Singapura per kaki persegi.

Nassim Road adalah rumah bagi hanya 62 dari 2.800 bungalo kelas bagus di pulau itu. Mansion atau vila memiliki ukuran petak minimal 1.400 meter persegi, dengan luas rumah tidak lebih dari 35 persen dari luas lahan. Meskipun disebut bungalo, penghuni dapat memiliki sebanyak dua lantai di atas tanah.

Mengenai nama Nassim Road, itu diberikan berdasarkan rumah keluarga Yahudi kaya bernama Nassim Lodge yang dibangun pada 1850-an.

Sebelum jadi kawasan elite, Nassim Road merupakan salah satu daerah berhutan yang rimbun. Kemudian, pada masa pemerintah kolonial Inggris, kawasan itu dibangun properti mewah, bukan hanya bungalo kelas bagus, tetapi juga rumah besar hitam-putih yang terkenal dengan dinding bercat putih dan detail kayu bernoda hitam. Pembangunan dilakukan untuk memenuhi keinginan para pejabat tinggi.

Di tahun-tahun berikutnya, hunian di kawasan Nassim Road menjadi rumah bagi pedagang lokal yang kaya.

Melansir Channel News Asia, penduduk Nassim Road saat ini di antaranya keluarga kerajaan Brunei dan kesultanan di Kalimantan yang kaya akan minyak dan gas. Eduardo Saverin, salah satu pendiri Facebook, juga dilaporkan memiliki rumah di Nassim Road.

Jepang, Rusia, dan Filipina juga dikabarkan memiliki kedutaan besar di kawasan itu.

Properti dipandang sebagai kemewahan tertinggi di Singapura, negara di mana 80 persen penduduknya tinggal di flat perumahan umum. Rumah Nassim Road dianggap sebagai tingkat ultra-prima.

Menurut Wong dari Realstar Premier, terlepas dari permintaan, beberapa bungalo kelas bagus di Nassim Road kosong. Sebagian besar pemilik ingin mempertahankannya meskipun mereka tidak tinggal di sana karena langka dan bergengsi.

[Gambas:Video CNN]

Pada awalnya

Ritel Fesyen GAP PHK Lebih dari 500 Karyawan Demi Hemat Rp4,4 T******

Perusahaanritel fesyen asal Amerika Serikat (AS),GAP, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada lebih dari 500 karyawan dari total tenaga kerja globalnya.

Pemangkasan tenaga kerja dilakukan sebagian bagian dari upaya menghemat US0 juta atau setara Rp4,4 triliun (asumsi kurs Rp14.837 per dolar AS).

MengutipReuters, angka PHK ini lebih banyak dari jumlah yang diumumkan perusahaan pada September tahun lalu. Tidak diketahui angka pasti karyawan yang akan dirumahkan. Pihak GAP juga menolak berkomentar mengenai informasi PHK tersebut.

Kepada investor, Martin mengatakan pendapatan perusahaan terhambat struktur organisasi yang rumit serta birokrasi dan proses kerja yang ketinggalan zaman. Ia percaya penghematan Rp4,4 triliun bisa diperoleh pada tahun fiskal 2023 ini setelah proses PHK rampung.

Di lain sisi, saham GAP terpantau turun sekitar 6 persen pada Selasa (25/4) atau usai kabar PHK tersebar. Bahkan, saham perusahaan ritel fesyen AS tersebut anjlok lebih dari 16 persen sepanjang 2023.

Pada 28 Januari lalu, GAP mencatat penjualan sebesar US,24 miliar atau setara Rp62,9 triliun. Namun, rugi bersih perusahaan cukup besar, yakni mencapai US3 juta atau setara Rp4 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Perjuangan dalam Perjalanan ke Barat

Syarat dan Cara WNI Beli Properti di Singapura ala Crazy Rich******

Pembelian tiga huniandi Singapura senilai Sin6,7 juta atau Rp2,3 triliun (asumsi kurs Rp11.194 per dolar Singapura) oleh konglomeratIndonesia memecahkan rekor. Simak cara dan syarat pembelian properti di negeri jiran itu.

Rekor terbaru itu diungkap oleh perusahaan real estate Singapura, Mingtiadi, meski identitasnya masih dirahasiakan.

Bagaimana caranya orang Indonesia membeli properti di sana?

Berbeda dengan negara lain, Negeri Singa memang memperbolehkan warga negara asing (WNA) membeli hunian di negaranya.

Faktor lainnya yang membuat Singapura menjadi tujuan investasi yang menguntungkan adalah karena harga properti di negara tersebut naik pesat setiap tahunnya.

Selain itu, negara tetangga Indonesia ini meniadakan pajak penjualan seperti pajak pertambahan nilai (PPN), maupun Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) seperti di negara lain.

Dirangkum dari situs properti Singapura, PropertyGuru dan ohmyhome, Selasa (25/4), WNA boleh membeli properti di Negeri Singa dengan syarat dan tata cara tertentu.

Syarat

Untuk syarat sama dengan negara lainnya:

Pertama, harus warga negara yang sudah berusia 21 tahun dan memiliki kartu identitas asal negaranya.

Kedua, memiliki paspor aktif. Sebab, paspor adalah identitas resmi yang dijadikan dokumen pelengkap membeli properti di Singapura.

Tata cara

Untuk caranya, membeli properti di Singapura bisa dilakukan dengan runutan berikut:

1. Tentukan properti yang diinginkan dan patokan harganya

Untuk tahap awal, pembeli harus menentukan jenis properti yang ingin dimiliki, misalnya rumah atau apartemen. Selain itu, perlu juga menentukan harga yang diinginkan agar lebih mudah untuk mencarinya.

2. Tentukan cara pembelian

Untuk membeli properti biasanya ada dua pilihan, bayar tunai (cash) atau dicicil (KPR). Sama dengan negara lain, Singapura juga memberikan pilihan KPR bagi WNA yang ingin membeli properti.

Namun, bunga KPR di Singapura tentu lebih mahal daripada di Indonesia. Sebab, bunga tinggi jadi salah satu cara pemerintah agar memastikan pembelian properti di negaranya tidak sembarangan dan kota tetap tertata.

3. Tentukan bank

Pemerintah Singapura juga memberikan kemudahan bagi WNA dengan dukungan perbankannya.

WNA yang ingin membeli hunian di Singapura dengan cara KPR bisa mengajukan ke perbankan dengan membuat buku rekening baru dengan paspor aktif.

Perbankan Singapura bisa memberikan pembiayaan sampai 75 persen dari harga properti yang diinginkan.

Namun, perlu dicatat juga bahwa perbankan SIngapura sangat ketat. Jika nasabah gagal bayar cicilan satu bulan saja, maka perbankan tidak segan untuk langsung menyita aset tersebut.

4. Cari tahu biaya tambahan

Pemerintah Singapura biasanya menetapkan biaya untuk Bea Meterai Pembeli (BSD). Ini merupakan pajak yang dibayarkan atas dokumen yang ditandatangani saat membeli atau memperoleh properti terlepas dari kewarganegaraannya. Artinya ini berlaku bagi warga lokal maupun WNA.

Sementara, untuk WNA biasanya dikenakan Bea Meterai Pembeli tambahan (ABSD) sebesar 30 persen saat membeli properti. Namun, beda dengan BSD, ABSD hanya berlaku untuk pembelian properti hunian.

5. Kontak pengacara lokal

Jika ingin membeli properti secara cash dengan mudah, maka WNA bisa menyewa pengacara properti lokal. Pengacara akan sangat membantu pembeli untuk menandatangani kontrak hingga printilankecil yang mungkin saja bisa merepotkan.

Dengan menyewa pengacara properti, ini juga memastikan bahwa aset yang dibeli tidak sedang dalam sengketa atau permasalahan lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali Naruto

Baru 358 dari 2.353 Aduan Pembayaran THR yang Ditindaklanjuti Kemnaker******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 2.353 aduan pelanggaran pembayaran tunjangan hari raya(THR) per Kamis (27/4) ini.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi aduan paling banyak adalah THR yang tidak dibayar. Namun dari jumlah itu, mereka baru berhasil menangani 358 aduan.

"Hingga hari ini jumlah laporan yang masuk 2.353 untuk 1.515 perusahaan. Sudah ditindaklanjuti 358 aduan," kata Anwar kepada CNNIndonesia.com, Kamis (27/4).

Meski jumlah aduan terus meningkat dari 2.303 ke 2.353, ia mengatakan daftar perusahaan yang diadukan mengalami penurunan. Per 23 April aduan THR melibatkan 1.537 perusahaan, tetapi kini turun ke 1.515.

Kementerian Ketenagakerjaan sebenarnya sudah mewajibkan pengusaha memberikan THR bagi pekerja atau buruh paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri secara penuh alias tak boleh dicicil.

Menaker Ida Fauziyah mengatakan larangan cicil diberlakukan karena ekonomi Indonesia sudah mulai pulih.

Jika ada pengusaha bandel yang tak membayar THR ataupun diberikan secara cicil bakal disanksi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Ada sanksi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

[Gambas:Video CNN]

Petugas deportasi dari semua bidang

Bahlil Akui Tingginya Investasi Masuk RI Tak Serap Tenaga Kerja******

Menteri Investasi/Kepala BKPMBahlil Lahadalia mengakui investasiyang masuk ke Indonesia tidak sebanding dengan penciptaan dan penyerapanlapangan kerja.

Menurut Bahli, idealnya realisasi investasi di industri padat karya seharusnya berbanding lurus dengan penciptaan lapangan kerja. Namun, investasi yang masuk di Indonesia saat ini hampir semuanya high technology, bukan lagi padat karya yang membutuhkan banyak pekerja.

"Aku harus akui itu, antara target nilai investasi dengan tenaga kerja nggak berbanding lurus karena investasi sekarang ini bukan lagi padat karya yang banyak. Kalau kita mau bangun hilirisasi bauksit, nikel, tembaga, mana ada pakai manusia-manusia. Palingan bangun konstruksinya saja, setelah itu dioperasikan semua oleh mesin," tuturnya di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Jumat (28/4).

"Pemerintah tidak bisa hanya fokus pada sektor ini, harus ada padat karyanya di UMKM. Jadi kita blending. Ini pun kita sudah maksimal. Ada bagian pekerjaan yang saya bilang kalau bisa dikerjakan tenaga orang, kita kasih, jangan semuafullteknologi," jelasnya.

Di lain sisi, realisasi investasi per kuartal I 2023 ini menyerap tenaga kerja Indonesia sekitar 384.892 orang. Sedangkan jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang dipekerjakan ada 5.334 orang.

Bahlil menegaskan TKI yang terserap adalah tenaga kerja langsung, belum termasuk tenaga kerja tidak langsung. Menurutnya, ada juga tenaga kerja yang terlibat dalam suplai makanan, transportasi, logistik, dan lain-lain.

"Dari total penciptaan lapangan kerja, dibandingkan TKA dan TKI, TKA-nya cuma 2 persen dari 384 ribu itu," tegas Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Gila vs. Yun Fei

Tak Bayar THR Sesuai Aturan, 1.537 Perusahaan Diadukan ke Kemnaker******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 2.303 aduan soal pembayaran Tunjangan Hari Raya(THR) per 23 April 2023. Aduan tersebut melibatkan 1.537 perusahaan di seluruh Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menyebut perusahaan di DKI Jakarta menjadi yang paling banyak dilaporkan yakni sebanyak 425 perusahaan. Kemudian disusul Jawa Barat sebanyak 305 perusahaan.

"Sedangkan yang sudah ditindaklanjuti adalah 278 aduan. Lainnya sedang proses validasi dan verifikasi," kata Anwar dalam keterangan resmi, Minggu (23/4).

Anwar mengatakan usai Cuti Bersama, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi guna menindaklanjuti aduan-aduan tersebut.

"Kita akan laksanakan koordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan provinsi untuk mengakselerasi penyelesaian aduan, sembari menunggu H+7 untuk melihat jumlah terakhir aduan," ujarnya.

Pemerintah mewajibkan pengusaha memberikan THR bagi pekerja/buruh paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri secara penuh alias tak boleh dicicil. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan larangan mencicil pembayaran THR karena ekonomi Indonesia sudah mulai pulih.

[Gambas:Video CNN]

Ida menekankan THR diberikan kepada pekerja atau buruh baik statusnya tetap maupun kontrak, yakni PKWTT dan PKWT. Selain itu, THR juga wajib diberikan kepada pekerja atau buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan.

Untuk besarannya, pengusaha wajib memberikan kepada pekerja atau buruh sesuai aturan perundangan. Misalnya, untuk pekerja yang sudah bekerja selama 12 bulan atau lebih, maka diberikan THR sebesar satu bulan gaji.

Sedangkan, bagi pekerja yang masa kerjanya di bawah 12 bulan, tetap diberikan THR sesuai dengan hitungan proporsional.

Bila pengusaha yang berani tak membayar THR ataupun diberikan secara cicil akan dikenakan sanksi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, yakni sanksi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.