zona paito hk angkanet
shio belut hk 248Jutaan kata 24576Orang-orang telah membaca serialisasi
《zona paito hk angkanet》
Hari ini PN Jaksel gelar sidang perdana praperadilan Harun Masiku******
Humas PN Jaksel Djuyamto di Jakarta, Senin, mengatakan sidang dijadwalkan pukul 10.00 WIB, dipimpin oleh Hakim Tunggal Abu Hanifah.
“Perkara teregistrasi dengan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN JKT.SE, sidang pertama Senin tanggal 29 Januari 2024,” kata Djuyamto.
Pemohon yang turut menggugat KPK selain MAKI, yakni Lembaga Pengawasan Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia, serta Lembaga Kerukunan masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI).
Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyampaikan pihaknya telah hadir di PN Jaksel untuk menghadiri sidang pertama gugatan Praperadilan yang dilayangkannya.
“Berdasarkan surat panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hari ini akan dilangsungkan sidang perdana gugatan Praperadilan yang diajukan MAKI lawan KPK,” kata Boyamin.
MAKI, kata Boyamin, menggugat KPK karena belum tertangkapnya Haru Masiku yang sudah buron selama empat tahun.
“KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku dikarenakan tidak adanya kemauan. Tidak mampu karena tidak mau,” ujarnya.
Boyamin menyindir KPK tidak punya kemampuan karena dugaan berbagai terkanan politik padahal semestinya mudah melakukan penangkapan Harun masiku atau menemukan keberadaannya baik masih hidup ataupun sudah meninggal.
“Atas ketidakmampuannya maka KPK harus digugat untuk mendapatkan perintah dari Hakim melakukan pencarian maksimal,” kata Boyamin.
Dengan gugatan ini, kota Boyamin, KPK tidak akan berdalih lagi jika telah mendapatkan perintah hakim yang memutuskan praperadilan tersebut.
Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di KPU RI.
Meski demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
Tim Labfor cari pemicu ledakan di RS Semen Padang******
"Ledakan itu ada pemicunya, maka penyelidikan saat ini kita fokus untuk mencari dan menganalisa apa yang penyebab atau pemicu ledakan tersebut," kata Kepala Bidang Labfor Polda Riau AKBP Erik Rezakola di Padang, Rabu.
Ia mengatakan tim yang merupakan gabungan dari Labfor Polda Riau, Mabes Polri, Polda Sumbar, serta Inafis Polresta Padang telah bekerja keras sejak Rabu pagi hingga sekitar pukul 18.00 WIB.
Menurutnya sepanjang pemrosesan itu tim telah mengumpulkan data-data teknis tentang cara kerja dan koneksi AC sentral yang menjadi titik ledakan.
"Data-data itu sudah kita kumpulkan, malam nanti akan kami konsolidasi bersama tim. Besok (Kamis) pagi penyelidikan akan dilanjutkan kembali, objeknya adalah lantai satu dan tujuh rumah sakit," jelasnya.
Selain itu, lanjut Erik, pihaknya telah memintai keterangan kepada empat orang dari pihak rumah sakit yang berkaitan dengan perawatan dan pengoperasian AC sentral.
"Kami terus mengumpulkan bukti-bukti serta petunjuk yang diperlukan, hasilnya nanti akan diserahkan kepada penyidik yang menangani perkara," jelasnya.
Sementara Kepala Kepolisian Resor Kota Padang Kombes Pol Ferry Harahap meminta publik bersabar dan memberikan waktu kepada tim untuk bekerja.
"Sampai sekarang tim terus bekerja keras, perlu diketahui bahwa kegiatan mereka itu adalah crime science investigation(CSI) yang perlu kehati-hatian, ketelitian, dan bersifat teknis," jelasnya.
Pada bagian lain, pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian tersebut adalah dalam rangka penyelidikan terhadap ledakan yang terjadi di Rumah Sakit Semen Padang pada Selasa (30/1) sore.
Ledakan tersebut menimbulkan kerusakan berat pada lantai satu dan lantai tujuh, sehingga operasional rumah sakit lumpuh total hingga Rabu (31/1) malam.
Tidak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut, namun seluruh pasien rawat inap terpaksa dipindahkan ke sejumlah rumah sakit yang ada di Padang.
Baca juga: Aktivitas RS Semen Padang masih lumpuh, lantai satu rusak parah
Baca juga: Gubernur pastikan semua pasien RS Semen Padang ditangani pascaledakan
Pewarta: Rahmatul Laila
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
Kepala Bappenas: Situasi kabinet baik******
tidak ada (ketegangan)Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan situasi Kabinet Indonesia Maju dalam kondisi baik-baik saja.
"Situasi kabinet baik-baik, tidak ada (ketegangan)," kata Suharss setelah Rapat Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa.
Meskipun berasal dari partai politik, Suharso mengaku dirinya berlatar belakang profesional. Oleh karena itu, Suharso menegaskan tugas yang telah diberikan kepadanya sebagai menteri akan dikerjakan semaksimal mungkin.
"Saya tidak mau lari dari tanggung jawab. Sampai maksimal apa yang bisa kami berikan, juga kami lakukan," ucapnya.
Baca juga: Suharso: Global South harus bahu-membahu kelola rantai pasok global
Terkait isu Menteri Keuangan Sri Mulyani yang akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju, Suharso mengaku tidak mengetahui apabila Sri Mulyani memiliki keinginan untuk memutuskan hal tersebut.
"Saya tidak tahu kalau Bu Menkeu punya pandangan lain. Seingat saya, Bu Menkeu lebih profesional di pekerjaannya dan pengabdiannya luar biasa terhadap keprofesionalannya. Saya respek di situ. Kalau di isu-isu politik, saya kira seliweran publik aja untuk membawa-bawa beliau ke mana-mana," ungkap Suharso.
Suharso juga menceritakan bahwa kondisi antara dirinya dan Sri Mulyani merupakan sahabat dan sparing partner yang paling pas.
"Dulu waktu saya di DPR, sparingpartneryang paling pas banget. Jadi, saya kalau dengan Bu Menkeu dan kami sekarang di Bappenas dengan Bu Menkeu, selama ini sinkron, cara berpikir kami sama. Jadi, enak, tektok-nya enak," ujar Suharso.
Baca juga: Suharso membahas krisis air, ekonomi biru, dan persiapan GPEDC di WEF
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024
Label：mpojudi、play 4d slot、khusus303
Terkait：victory8et、kamislot、kingasia77、semua slot online、piala juara slot、baca dapat saldo dana、situs airbet88、aman judi login、situs judi slot online indonesia、ketentuan pinjaman tunai kredivo
bab terbaru：koko4d（2024-07-05）
Perbarui waktu：2024-07-05
- Bab 1 78 slot
- Bab 2 rtp honda4d
- Bab 3 erek erek orang jatuh
- Bab 4 gas789 slot
- Bab 5 mafia slot88
- Bab 6 pinjaman online bayar bulanan
- Bab 7 paten188
- Bab 8 gacor max slot
- Bab 9 situs yang lagi gacor malam ini
- Bab 10 cici4d
- Bab 11 berkah303
- Bab 12 cara mendaftar shopee pinjam
- Bab 13 trik jitu menang main slot
- Bab 14 tempat pinjaman online
- Bab 15 trik maxwin hari ini
- Bab 16 cara mendapatkan voucher lazada
- Bab 17 judi slot yang gampang menang
- Bab 18 link gacor siang hari ini
- Bab 19 06 di erek erek
- Bab 20 rtp dolar138
- Klik untuk melihattersembunyi di tengah3275bab
Orang yang paling berkuasa sepanjang masa
mencari angka jitu pasti tembus
Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024
Mahkota Bersalah dikendalikan oleh saudari tertentu
888 slot gacor
Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cutiJakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut kebijakan cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diterbitkan untuk "memagari" atribusi hingga kebijakan publik dari pejabat negara.
"Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti," kata Ari Dwipayana yang dijumpai di Gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Senin.
Ia mengatakan pelayanan publik di Indonesia harus terus berjalan hingga semua masyarakat dapat dilayani dan tidak boleh ada perbedaan dari latar belakang politik.
Menurut Ari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilu 2024 bertujuan untuk memastikan bahwa dalam pengambilan keputusan dalam proses pelayanan publik tidak boleh berpihak.
Baca juga: Wapres sebut izin cuti kampanye menteri dievaluasi untuk ukur kinerja
Baca juga: KPU: Jika presiden kampanye dia ajukan cuti ke dirinya sendiri
Pada saat memperoleh hak cuti, kata Ari, maka seluruh atribut sebagai pejabat negara tidak bisa dipergunakan, termasuk dalam penggunaan fasilitas negara.
"Pada saat cuti itu tidak diberikan, termasuk dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan juga tidak boleh berpihak karena kaitannya dengan satu koridor dalam pemerintahan kita yang asas-asasnya kita harus pegang," ucapnya.
Ia menambahkan ketentuan itu juga sejalan dengan Pasal 283 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Konteks dari pasal itu yang harus kita lihat, dalam menjalankan kebijakan, membuat keputusan bahkan terkait dengan pelayanan publik itu tidak boleh berpihak," tuturnya.
Menurut Ari pasal pasal tersebut berkaitan dengan pengambilan keputusan. "Karena dalam konstruksi yang lebih luas, lebih umum bahwa pejabat negara berasal dari parpol atau pejabat negara yang kemudian terlibat dalam proses kampanye karena tergabung dalam tim kampanye," ujarnya.
Ayat pertama pada Pasal 283 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
Pada ayat kedua pasal itu disebutkan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
Ada pintu ke ruang bawah tanah
57 togel
Orang-orang kayak kita kan tidak bisa jadi pemain di pengadaan listrikJakarta (ANTARA) - Sekretaris Eksekutif Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Heru Dewanto menyebutkan bahwa transisi energi dapat dimanfaatkan sebagai mesin ekonomi baru guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Dikatakan bahwa transisi energi hanya sebagai tujuan untuk mencapai dekarbonisasi, kalau buat mas Ganjar dan pak Mahfud, buat kami, ini adalah mesin ekonomi baru," kata Heru saat ditemui di Jakarta Pusat, Selasa.
Menurut Heru, transisi energi bukan hanya sebatas transisi penggunaan energi dari semula berbasis fosil menjadi energi baru dan terbarukan (EBT) khusus di sektor tenaga listrik. Sektor lain seperti transportasi, industri, dan rumah tangga juga perlu dielektrifikasi guna menciptakan permintaan dan penawaran.
"Saat electrify everything(elektrifikasi segala sektor) maka demand (permintaan) terhadap listrik meningkat, demand terhadap EBT juga meningkat. Nah di sinilah kemudian terjadi proses transisi dari electrify everythingini adalah peluang bisnis baru, peluang ekonomi baru," kata Heru.
Selain itu, Heru menilai peningkatan pemanfaatan EBT juga sebagai transisi ekonomi di mana pengadaan pembangkit energi yang mulanya terbatas dikuasai oleh pelaku usaha dengan modal besar (high capital) menjadi lebih terdistribusi.
"Transisi ekonomi yang tadinya dikuasai oleh high capitalkarena pembangkit listrik kan ada yang 100 Megawatt ada yang 1000 Megawatt nah itu kan membutuhkan kapital yang sangat besar. Orang-orang kayak kita kan tidak bisa jadi pemain di pengadaan listrik," tutur Heru.
Dengan adanya transisi itu, kata Heru, yang disebut sebagai distributed power generationmaka pengadaan pembangkit energi bisa didistribusikan serta tidak dikuasai oleh pihak pemilik modal besar.
"Tapi kita-kita semua ini bisa juga menjadi power producermakanya ada istilah prosumer, produsen dan konsumer, jadi kita semua kan bisa pasang pembangkit listrik sendiri di rumah," ucap Heru.
Baca juga: TKN nilai transisi energi tidak mengurangi lapangan pekerjaan
Baca juga: Ekonom: Elektrifikasi pertanian wujud transisi energi berkeadilan
Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024
Saya dipermainkan oleh dunia
forum angka jitu hk kamisPejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cutiJakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut kebijakan cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diterbitkan untuk "memagari" atribusi hingga kebijakan publik dari pejabat negara.
"Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti," kata Ari Dwipayana yang dijumpai di Gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Senin.
Ia mengatakan pelayanan publik di Indonesia harus terus berjalan hingga semua masyarakat dapat dilayani dan tidak boleh ada perbedaan dari latar belakang politik.
Menurut Ari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilu 2024 bertujuan untuk memastikan bahwa dalam pengambilan keputusan dalam proses pelayanan publik tidak boleh berpihak.
Baca juga: Wapres sebut izin cuti kampanye menteri dievaluasi untuk ukur kinerja
Baca juga: KPU: Jika presiden kampanye dia ajukan cuti ke dirinya sendiri
Pada saat memperoleh hak cuti, kata Ari, maka seluruh atribut sebagai pejabat negara tidak bisa dipergunakan, termasuk dalam penggunaan fasilitas negara.
"Pada saat cuti itu tidak diberikan, termasuk dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan juga tidak boleh berpihak karena kaitannya dengan satu koridor dalam pemerintahan kita yang asas-asasnya kita harus pegang," ucapnya.
Ia menambahkan ketentuan itu juga sejalan dengan Pasal 283 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Konteks dari pasal itu yang harus kita lihat, dalam menjalankan kebijakan, membuat keputusan bahkan terkait dengan pelayanan publik itu tidak boleh berpihak," tuturnya.
Menurut Ari pasal pasal tersebut berkaitan dengan pengambilan keputusan. "Karena dalam konstruksi yang lebih luas, lebih umum bahwa pejabat negara berasal dari parpol atau pejabat negara yang kemudian terlibat dalam proses kampanye karena tergabung dalam tim kampanye," ujarnya.
Ayat pertama pada Pasal 283 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
Pada ayat kedua pasal itu disebutkan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
Rencana Promosi Pakan Meriam
kode alam mimpi hamil
Mahkamah Internasional perintahkan Israel mencegah genosida di Gaza
Penerjemah: Katriana
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024
Menipu dan merampas sistem amplop merah
kakek zeus apk
Penerjemah: Vinny Shoffa Salma
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024
《zona paito hk angkanet》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，maxbet88Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《zona paito hk angkanet》bab terbaru。