judi online terpercaya

Salam terakhir pada peringatan 10 tahun

Gibran Sindir Mahfud Md Ngambek Diberi Pertanyaan Sulit di Debat Cawapres 2024******

SOLO —Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menyindir cawapres nomor urut 3, Mahfud Md, yang dinilai merajuk atau ngambek karena diberikan pertanyaan sulit pada Debat Cawapres 2024.

Pernyataan itu disampaikan ketika Gibran merespons pertanyaan Mahfud Md. Mulanya Mahfud bertanya kepada Gibran terkait permasalahan impor bahan pangan yang pernah ditanyakan Prabowo Subianto kepada Joko Widodo saat Debat Capres 2019.

Promosi Naik Kelas Bersama Rumah BUMN, BRI Sukses Berdayakan Lebih dari 400.000 UMKM

“Mas Gibran, saya menghormati Anda sebagai calon wakil presiden sehingga saya tidak akan bicara secara menjebak dan receh-receh,” kata Mahfud sebelum masuk ke inti pertanyaan.

Mahfud melanjutkan, “Nanti dicek ya, bahwa itu pertanyaan Pak Prabowo kepada Pak Jokowi saat itu. Pak Jokowi bilang enggak akan mengimpor, tetapi sampai sekarang kita masih mengimpor banyak, malah makin banyak mafianya impor mengimpor bahan pangan itu. Nah, itulah sebabnya, apa usulan Anda untuk menyelesaikan masalah lima tahun lalu ini?”

Pada Debat Cawapres 2024 yang kedua, Minggu (21/1/2024), Gibran menyebut telah dua kali memberikan pertanyaan sulit kepada sosok Menko Polhukam itu.

“Sepertinya Prof Mahfud agak ngambek, ya. Soalnya saya sudah dua kali memberikan pertanyaan yang sulit. Carbon capture, green inflation, selalu dikomenin pernyataan receh,” kata Gibran pada segmen kelima Debat Pilpres 2024 putaran keempat di Jakarta Convention Center (JCC).

Menjawab pertanyaan Mahfud, Gibran menduga bahwa pasangan dari Ganjar Pranowo itu merajuk karena selalu diberi pertanyaan sulit.

“Ya, kalau receh dijawab, Pak. Gitu loh, segampang itu,” kata cawapres pendamping Prabowo Subianto itu.

Setelah itu, Gibran mengutarakan substansi jawabannya atas pertanyaan Mahfud. “Oke, masalah impor. Pada tahun 2019 sampai 2022 sebenarnya Indonesia sudah swasembada beras. Pada tahun 2023 ada impor karena El Nino Pak, dan ini terjadi di sebagian besar di belahan dunia. Kuncinya sekarang bagaimana kita bisa bekerja sama melakukan ekstensifikasi intensifikasi lahan di tingkat desa sampai tingkat nasional secara efektif,” ujar Gibran.

Dewa paling kuat dalam sejarah Infinity

KPU Tegaskan UU Pemilu Perbolehkan Presiden Ikut Kampanye******

SOLO —Anggota KPU RI, Idham Holik, mengatakan bahwa Undang-Undang Pemilu memperbolehkan presiden dan menteri untuk ikut berkampanye.

“UU Pemilu khususnya pasal 281 ayat 1 memperbolehkan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota ikut dalam kegiatan kampanye,” ujar Idham di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Promosi Solo Technopark & Penajam Paser Utara Kerja Sama Siapkan Tenaga Kerja Kompeten

Adapun Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) berbunyi, “Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kendati demikian, aturan tersebut melarang presiden dan menteri menggunakan fasilitas negara. Selain itu, dia menuturkan presiden dan menteri juga wajib untuk cuti jika akan berkampanye.

“Norma tersebut mengatur dengan persyaratan kondisional. Sebagaimana diatur, di persyaratan tersebut tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya,” katanya sebagaimana dilansir Antara.

Sementara fasilitas pengamanan, sambung Idham, boleh digunakan oleh presiden dan menteri. Pasalnya, UU Pemilu memberikan pengecualian pada fasilitas pengamanan.

“Kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan menjalani cuti,” tambah Idham.

Dia enggan berkomentar lebih jauh terkait adanya kekhawatiran konflik kepentingan bila presiden ikut berkampanye. Idham menegaskan posisi KPU hanya sebagai lembaga penyelenggara Pemilu.

“Kapasitas kami sebagai penyelenggara pemilu itu hanya sebatas pada level penyampaian berkaitan dengan norma yang ada di dalam UU Pemilu,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta (24/1/2024).

Namun begitu, Jokowi belum memutuskan akan mengambil kesempatan untuk berkampanye mendukung salah satu pasangan calon di Pilpres 2024. “Ya nanti dilihat,” ujar Jokowi.

makhluk abadi

10 Berita Terpopuler: Harga Motor Listrik hingga Jumlah Wisatawan Internasional******

SOLO –Ulasan tentang motor listrik Honda EM1 e: dan Honda EM1 e: Plus siap mengaspal di Jawa Tengah menjadi salah satu berita terpopuler Minggu (21/1/2024).

Melalui Regional Public Launching yang diadakan di The Park Mall Solo Baru, Sukoharjo, Sabtu ini (20/1/24), Region Head Astra Motor Jawa Tengah Ronaldo Widjaja mengumumkan harga motor listrik Honda yang punya dua varian yaitu Honda EM1 e: dan Honda EM1 e: Plus ini.

Promosi Indeks Bisnis UMKM BRI Q3-2023 Ungkap Pelaku UMKM Masih Kuat dan Prospektif

Menurutnya, di wilayah Jawa Tengah, harga OTR (on the road) Honda EM1 e: ini Rp46.121.000. Sedangkan Honda EM1 e: Plus senilai Rp46.621.000.

“Untuk yang Honda EM1 e: ini harga Jawa Tengah on the road-nya Rp46.121.000. Sedangkan Honda EM1 e: Plus Rp46.621.000,” ujarnya kepada wartawan di sela-sela acara peluncuran, Sabtu.

Selain berita tentang harga motor listrik, ada sejumlah berita lain yang menarik pembaca Solopos.com.

Berikut 10 berita terpopuler di Solopos.com24 jam terakhir hingga Minggu (21/1/2024):

• Segini Harga Motor Listrik Honda EM1 e: untuk Wong Jawa Tengah
• Gol Telat Striker Bahrain Singkirkan Malaysia dari Piala Asia Qatar 2023
• Berencana Jalan-jalan ke Jogja? Simak Prakiraan Cuaca Minggu Ini
• Ini Keunggulan Motor Listrik Honda EM1 e:
• Lokal Tak Gentar, Aerostreet Dekatkan Diri dengan Pembeli lewat Roadshow
• Rans Simba Bogor Menang Pertama, Hentikan Tren Kemenangan Bali United
• Cuaca Klaten Dominan Mendung Hari Ini, Simak Prakiraan BMKG Minggu 21 Januari
• Mumpung Masih Libur, Cek Jadwal KRL Solo-Jogja Hari Ini
• Hujan tapi Hanya Sebentar di Boyolali, Simak Prakiraan Cuaca Minggu 21 Januari
• Wisawatan Internasional Disebut akan Capai Level Prapandemi pada 2024

Pangeran yang rendah hati memanjakan selirnya

Soal Kepala Daerah******

SOLO —Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, merespons penyataan Presiden Joko Widodo bahwa seorang presiden tidak dilarang untuk memihak dan kampanye di masa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal ini boleh dilakukan dengan catatan berpedoman pada aturan kampanye dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara, karena jabatannya memang dipilih.

“Bupati, DPR, saya menteri. Presiden itu jabatan publik, jabatan politik. Jadi, saya boleh nyalon presiden, boleh nyalon gubernur, boleh nyalon bupati, DPR. Kalau nyalon aja boleh, apalagi dukung. Saya dukung capres ini boleh, capres itu boleh, bahkan presiden pertama kalau dia mau kedua, dia maju sendiri boleh,” kata Zulhas di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (24/1/2024).

Promosi Indeks Bisnis UMKM BRI Q3-2023 Ungkap Pelaku UMKM Masih Kuat dan Prospektif

Setelah mengikuti kampanye terbatas di GOR Anugrah, Kecamatan Bontoala, Makassar, Zulhas menyatakan pejabat yang menduduki jabatan publik dan jabatan politik boleh menyatakan dukungan pada peserta pemilu.

“Ini jabatan publik, jabatan politik ya. Ada yang bilang, kalau gituenggak usah memihak, yah kalau lawan ya begitu. Tapi itu hak. Seperti bupati gubernur punya hak, DPR punya hak, presiden punya hak, DPR itu dipilih itu. Jabatannya dipilih, yang tidak boleh itu misalnya Sekda, itu tidak bisa,” tuturnya kepada wartawan, sebagaimana dikabarkan Antara.

Zulhas menyatakan jabatan publik yang dimaksud dipilih dan bekerja selama lima tahun. Mengenai siapa yang didukung itu adalah haknya memilih, bahkan bisa maju. Dalam aturannya, tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

“Itu haknya, dia mau dukung siapa, untuk memilih siapa bahkan maju sendiri boleh. Yang tidak boleh memakai uang, fasilitas negara, itu yang tidak boleh. Contohnya, menteri wajib, wapres boleh, ada menteri mendukung capres ini boleh. Ada menteri mendukung capres satu lagi itu boleh, itu haknya,” ujar dia yang kini menjabat Menteri Perdagangan.

Saat ditanyakan dalam kabinet kerja Jokowi diisukan ada beberapa yang akan mengundurkan diri sebagai menteri, kata dia, itu hak mereka apakah mau mundur atau tetap bersama-sama mendampingi Presiden Jokowi sampai masa jabatannya selesai.

“Haknya orang, karena menteri itu hak prerogatif presiden. Saya misalnya mau mundur, saya mengajukan surat. Tapi, mengangkat atau memberhentikan hak prerogatif presiden karena yang mendapat daulat mandat itu presiden yang terpilih,” ucapnya menjelaskan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Istri militer yang terlahir kembali adalah peri

Jokowi Kirim Buket Bunga Anggrek Ucapan Selamat Ultah ke Ketum PDIP Megawati******

JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengirim buket bunga anggrek pada hari ulang tahun ke-77 Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Selasa (23/1/2024).

Buket anggrek berwarna uang itu tiba di kediaman Megawati, Jl. Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa siang. Turut pesan singkat di atas karangan bunga.

Promosi Menilik Indahnya Alam & Pertanian Modern Desa Bansari, Jawara Desa BRILian 2023

“Selamat ulang tahun Ibu Megawati Soekarnoputri. Dari: Presiden Joko Widodo,” tulis pesan di karangan bunga itu.

Sebagai informasi, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan Megawati peringati hari kelahirannya ini secara sederhana. Menurutnya, presiden ke-5 itu hanya menerima kunjungan dari orang-orang terdekatnya saja.

“Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, ulang tahun Ibu Megawati diadakan secara sederhana, dan dihadiri oleh keluarga dan sahabat dekat beliau,” ujar Hasto dalam keterangannya, Selasa (23/1/2024).

Di samping itu, lanjutnya, seluruh kader PDIP di berbagai daerah juga merayakan ulang tahun Megawati dengan kegiatan kebudayaan. 

Hasto mengatakan para koleganya akan membagikan tumpeng untuk masyarakat hingga melakukan penanaman pohon.

Lebih lanjut, Hasto pun mengingatkan peran Megawati dalam menjaga demokrasi Indonesia. Dia menyinggung soal isu perpanjangan masa jabatan 3 periode yang sempat digaungkan oleh orang-orang dekat Jokowi 

Hasto mengklaim, Megawati berani menolak permintaan perpanjangan masa jabatan itu meski membawa konsekuensi dalam ajang Pemilu 2024. Dia ingin ketokohan Megawati dalam menjaga amanat konstitusi harus dijadikan contoh.

“Dengan meneladani perjuangan beliau, maka berbagai intimidasi yang terjadi saat ini, justru menjadi pupuk semangat untuk semakin kokoh di dalam mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai hukum tertinggi di dalam menentukan pemimpin,” tutupnya.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Jokowi Kirim Bunga Ucapan Ultah ke-77 Megawati Soekarnoputri”

Perang Total Roma: Kekaisaran Dunia Lainnya

Anies Minta Presiden Jokowi Tegas ke Menteri Tak Netral******

BOGOR–Capres nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan, berharap Presiden Joko Widodo memberikan sanksi terhadap menteri-menteri yang tidak berlaku netral dalam Pemilu 2024.

“Presiden (Jokowi) bilang harus netral bukan? Ada yang berani menentang perintah itu? Kalau ada yang berani, apakah presiden diam saja? Kalau presiden sudah mengatakan harus netral, janganlah melawan presiden; dan kalau ada yang tidak menaati presiden, maka beri sanksi pada yang tidak taat,” kata Anies saat kampanye akbar di GOR Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (22/1/2024).

Promosi BRI Catatkan Kinerja Positif: Memasuki Kuartal III, Raih Laba Bersih Rp44,21 T

Menurut Anies, masyarakat menunggu ketegasan pemerintah dalam memberikan sanksi terhadap pejabat yang tidak berlaku netral selama Pemilu 2024.

Kemudian, lanjut Anies, perlu dijelaskan pula secara lugas mengenai batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan menteri selama penyelenggaraan pemilu.

“Rakyat ini menunggu. Hai, kita udahtahu nih, ini forbidden,tidak boleh masuk kalau ada tanda forbidden.Terus kalau ada yang masuk (melanggar) diapain?Kita sanksi. Sanksinya apa? Tilang. Betul kan,” tegas Anies seperti dilansir Antara.

Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu pun mengaku khawatir penyelenggaraan Pemilu 2024 akan menjadi hancur ketika banyak diwarnai pelanggaran tanpa ada penindakan.

“Kalau tidak diberi sanksi, artinya apa boleh? Habis itu kacau jalannya. Kenapa kacau? Ya, semua orang melanggar, forbidden,” tuturnya.

Anies mengatakan jika banyak dugaan pelanggaran yang diabaikan, maka perbuatan serupa lainnya akan lebih banyak terjadi.

“Begitu ada satu pelanggaran dibiarkan, maka pelanggaran lain akan menyusul lebih banyak lagi,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.