Transformasi Naga yang Dipanggil

Kalah Praperadilan, KPK Punya 2 Alat Bukti Kuat Kasus Eks******

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan memiliki dua alat bukti untuk menetapkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej sebagai tersangka.

Hal itu disampaikan KPK seusai Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Eddy Hiariej dan menyatakan bahwa penetapannya sebagai tersangka oleh KPK tidak sah, Selasa (30/1/2024).

Promosi Tangguh Dampingi UMKM Selama Lebih dari Satu Abad, Ini Logo HUT BRI ke-128

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa pihaknya menghormati putusan hakim. Selanjutnya, lembaga antirasuah akan menunggu risalah putusan lengkap PN Jakarta Selatan untuk dipelajari guna menentukan langkah hukum berikutnya.

“Dalam penetapan seseorang menjadi Tersangka, KPK tentunya telah berdasarkan setidaknya dua alat bukti dan ini telah kami patuhi,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (30/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Di sisi lain, Ali mengatakan bahwa objek sidang praperadilan hanya menyangkut sisi syarat formil, sehingga tidak menyangkut substansi atau materi pokok perkaranya.

Adapun dalam pertimbangan hakim, penetapan tersangka terhadap Eddy sebagai pihak Pemohon praperadilan dinyatakan tidak memenuhi minimum dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan pasal Pasal 184  ayat (1)  Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Oleh sebab itu, Hakim menyatakan bahwa sampai kepada kesimpulan tindakan Termohon yakni KPK yang telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan demikian, Hakim menyatakan eksepsi yang diajukan Temohon tidak dapat diterima dan menyatakan penetapan Pemohon dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.   

“Menyatakan Penetapan Tersangka oleh Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang perubahan atas UU No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP,  terhadap Pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” demikian ujar Hakim Estiono.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Kalah Praperadilan, KPK Tegaskan Punya 2 Alat Bukti Kasus Eddy Hiariej

Evolusi tanpa batas dimulai dari sungai

Puan Pasang Target Jateng Tetap Kandang Banteng******

SOLO —Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, menargetkan Jawa Tengah tetap menjadi basis suara pemilih partai tersebut. Meskipun seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden mengeklaim memiliki banyak pendukung di provinsi itu.

“Targetnya, ya, Jawa Tengah tetap merupakan kandang banteng. Rakyat pasti punya pilihannya,” kata Puan saat melakukan kunjungan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Selasa (30/1/2024).

Promosi Kinerja Apik, Kualitas Kredit BRI Terjaga dengan Terus Turunnya Loan at Risk

Terkait efek Jokowi atau Jokowi effect dan pernyataan cawapres Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, yang mengatakan akan menggetarkan Jawa Tengah; Puan mengatakan hal itu biarkan dinilai oleh rakyat.

“Biar rakyat yang menilai. Kita lihat Jateng akan memilih pemimpinnya dan akan memilih siapa yang akan dipilih. Rakyat pasti sudah punya pilihan yang terbaik dan terbaik untuk Jawa Tengah,” kata Puan sebagaimana dilansir Antara.

Sementara itu, disinggung mengenai penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dilakukan Presiden Joko Widodo mejelang Pilpres 2024, Puan kembali menyerahkan penilaian tersebut kepada masyarakat.

“Biar rakyat yang menilai. Sesuai aturan, memang bagaimana pemerintah mengurangi kemiskinan dengan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Biar rakyat yang menilai bahwa bantuan tersebut untuk rakyat yang diberikan oleh negara,” jelasnya.

Menurut Puan, upaya tersebut memang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan.

“Dan rakyat bisa menilai apa yang dilakukan merupakan hal yang harus dilakukan oleh negara untuk rakyat,” ujar Puan.

Dalam kunjungannya ke Klaten, Puan mendatangi beberapa lokasi, di antaranya sentra kerajinan gerabah di Kecamatan Wedi dan Camilan Wisnu Aji di Kecamatan Jogonalan.

Bisikan Penyihir

SMKN 7 Solo Siapkan 80 Siswa Program Pekerja Sosial Magang Kerja ke Jepang ******

SOLO—Sekolah Menengah Kejuruan Negeri atau SMKN 7 Solo menyiapkan sekitar 80 siswa Program Keahlian Pekerjaan Sosial untuk magang kerja ke Jepang.

Dalam penyaluran siswa ke Jepang, SMKN 7 Solo bekerja sama dengan PT Nagomi Kaigo Gakko yang merupakan bagian dari Minori Group. 

Promosi Majukan UMKM Indonesia, Ini Ragam Pemberdayaan dan Pendampingan dari BRI

PT Minori berfokus menyalurkan ke Jepang untuk bekerja atau magang. Lalu PT Nagomi Kaigo Gakko sendiri berfokus dalam pendidikan atau pembinaan magang Caregiver ke Jepang. 

Ketua Kompetensi Keahlian Pekerjaan Sosial SMKN 7 Solo, Ndurrotun Nafiah, mengatakan sejak awal semester para siswa diberikan penawaran untuk mengikuti program persiapan magang di Jepang. Pihaknya juga sudah memberikan pembekalan bahasa melalui mata pelajar Bahasa Jepang. 

Nafiah menjelaskan para siswa yang berangkat ke Jepang akan menjalani magang kerja selama dua sampai tiga tahun. Dia mengatakan kisaran gaji yang diterima sekitar Rp20 juta per bulan. Sedangkan ada kententuan yang berangkat magang harus berusia minimal 18 tahun.

Dia mengatakan saat ini sudah ada satu siswa yang dipastikan akan berangkat ke Jepang. Siswa tersebut merupakan lulusan 2020 dan berangkat pada Maret 2023. Lalu yang sudah mengikuti pendidikan atau pembinaan dari PT Nagomi yakni empat orang yang merupakan lulusan 2021-2022.

Saat ini, dia menjelaskan sudah ada 80 siswa dari kelas XI dan XII yang berminat magang ke Jepang. Sebanyak 80 siswa itu disiapkan untuk mengikuti tes masuk agar bisa mengikuti pendidikan atau pembinaan dari PT Nagomi sebagai penyalur ke Jepang.

Kepala SMKN 7 Solo, Wardoyo, mengatakan pihaknya sudah memberikan sosialisasi kepada orang tua terkait program magang kerja ke Jepang. Dia mengatakan program tersebut disediakan untuk mengangkat ekonomi keluarga

“Jadi memang sebenarnya kita desain agar nanti setelah lulus itu siswa [yang berminat] bisa bekerja di Jepang, untuk meningkatkan ekonomi keluarga dan mengangkat harkat dan martabat keluarganya,” kata dia ketika ditemu Solopos.com, Jumat (26/1/2024).

Dia mengatakan berdasarkan data yang dia terima, permintaan kebutuhan pekerja caregiverdi Negeri Sakura itu masih sangat kurang. Maka menurutnya, peluang untuk para siswa magang di Jepang terbuka lebar.

“Memang kebutuhan untuk caregiveritu sangat kurang, informasi yang kami terima tahun 2022 itu ada 50.000 tenaga caregiveryang dibutuhkan,” kata dia.

Terpisah, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyiapkan bantuan dana bagi siswa SMK untuk melakukan persiapan magang di luar negeri.

Ketua Tim Kerja Penjaminan Mutu Peserta Didik dan Tata Kelola Direktorat SMK, Eru Achmad Sutaman mengatakan program magang luar negeri terbuka untuk seluruh siswa SMK di Indonesia yang berjumlah 3.200 siswa dengan besaran anggaran Rp15 juta untuk satu siswa.

Dia menjelaskan peruntukan penggunaan dana tersebut untuk melakukan tahap asesmen peminatan, pembelajaran intensif bahasa asing, sertifikasi bahasa asing, sampai penguatan pembelajaran kejuruan dan kebudayaan negara yang dituju.

Bantuan tersebut akan disalurkan melalui sekolah dengan kriteria pihak sekolah harus memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

“Nantinya SMK yang sudah melakukan program magang luar negeri akan dioperasikan, dan SMK yang memiliki mata pelajaran Bahasa Asing Non-Bahasa Inggris yang relevan serta terdapat di dapodik juga akan diprioritaskan,” kata dia dalam siaran langsung di kanal YouTube Direktorat SMK-Kemdikbud, Kamis (25/1/2024).

Sedangkan syarat untuk peserta didik yang bisa mengikuti program magang adalah siswa aktif yang memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Dia menjelaskan siswa XII dan XIII menjadi prioritas.

Eru menjelaskan program magang luar negeri merupakan bagian dari sistem pelatihan kerja. Dia menjelaskan program magang diselenggarakan di dalam dan luar negeri oleh Lembaga Pelatihan Kerja, Perusahaan atau Instansi Pemerintah, dan Lembaga Pendidikan.

Kekuatan Yongle

Calon Mahasiswa Diterima SNBP atau SNBT 2024 Tidak Bisa Daftar Jalur Mandiri******

SOLO—Terdapat ketentuan tambahan dalam melaksanakan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). 

Sekretaris Eksekutif SNPMB, Bekti Cahyo Hidayanto mengatakan salah satu tambahan yang perlu diperhatikan calon mahasiswa terkait jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Pasalnya bagi siswa yang dinyatakan lolos melalui jalur SBBP sudah tidak bisa mendaftar jalur mandiri.

Promosi Hadiri WEF 2024 di Swiss, Dirut BRI Sunarso Ungkap Peran Holding Ultra Mikro

“Siswa yang dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP 2024 tidak dapat mendaftarkan seleksi jalur Mandiri di PTN manapun,” kata dia dalam Sosialisasi Penerimaaan Mahasiswa Baru 2024 jalur SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri Universitas Sebelas Maret (UNS) di auditorium kampus setempat, Selasa (30/1/2024).

Maka dia mengatakan calon mahasiswa perlu memperhatikan pilihannya agar sesuai minat. Selain itu, siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP 2024, SNBP 2023, dan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2022 juga tidak dapat mendaftar Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2024.

Ketentuan tersebut didasarkan pada terbitnya Permendikbudristek No 62/2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Sarjana pada PTN, 

Pada Pasal 10 Ayat 3 menunjukan bahwa calon mahasiswa yang diterima pada SNBP tidak dapat mendaftar pada SNBT dan seleksi secara mandiri di PTN.

Lalu dilanjutkan Pasal 11 Ayat 4 berbunyi calon mahasiswa yang telah diterima pada SNBT dan telah mendaftar ulang, tidak dapat diterima pada seleksi secara mandiri di PTN.

Sementara itu terdapat tiga jalur masuk penerimaan mahasiswa baru 2024 program diploma dan program sarjana pada PTN. Tiga jalur tersebut yaitu jalur SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri.

Mengutip situs Kemdikbud.go.id, lini masa SNPMB pada jalur SNBP dimulai dengan pengumumam kuota sekolah pada 28 Desember 2023 dan masa sanggah kuota sekolah pada 28 Desember 2023 hingga 17 Januari 2024.

Kemudian registrasi akun SNPMB Sekolah pada 8 Januari hingga 8 Februari 2024 dan registrasi akun SNPMB siswa pada 8 Januari hingga 15 Februari 2024. Adapun pengisian PDSS dilakukan pada 9 Januari sampai 9 Februari 2024 serta pendaftaran SNBP pada 14 sampai 28 Februari 2024. 

Sementara itu, tahap jalur SNBT diawali dengan registrasi akun SNPMB siswa pada 8 Januari sampai 15 Februari 2024 dan pendaftaran UTBK dan SNBT dilaksanakan pada 21 Maret sampai 5 April 2024.

Untuk pelaksanaan UTBK dilaksanakan dalam dua gelombang, yaitu gelombang satu pada 30 April 2024 dan 2 sampai 07 Mei 2024, sedangkan gelombang dua pada 14 sampai 20 Mei 2024. Adapun pengumuman hasil seleksi jalur SNBT pada 13 Juni 2024, kemudian masa unduh sertifikat UTBK pada 17 Juni hingga 31 Juli 2024.

Untuk pendaftar SNPMB Tahun 2024 dari keluarga yang secara eknomi kurang mampu, dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan skema Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Informasi detail KIP Kuliah di Kemendikbudristek di https://puslapdik.kemdikbud.go.iddan informasi detail KIP Kuliah di Kemenag di https://kip-kuliah.kemenag.go.id.

Adapun Informasi resmi tentang SNPMB 2024 dapat dilihat pada laman http://www.snpmb.bppp.kemdikbud.go.id.Layanan Call Center pada nomor 0804 1 450 450 dan Help Desk melalui https://halo-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Akun media sosial SNPMB dapat dilihat pada IG: @_snpmbbppp, Twiter/X: @snpmb_bppp, Tiktok: @snpmb_bppp, atau Facebook dan Youtube: SNPMB BPPP.

Ujung pedang

Kado Manis UNS Solo di Akhir 2022, Punya 4 Guru Besar Baru******

SOLO —Universitas Sebelas Maret atau UNS Solo mengukuhkan empat guru besar baru. Pengukuhan yang berlangsung dalam Sidang Senat Akademik Terbuka UNS, Selasa (6/12/2022) ini menjadi kado manis bagi UNS Solo di pengujung tahun.

Keempat guru besar tersebut adalah Prof. Dr. Soehartono, S.H., M.Hum.; Prof. Dr. Eko Surojo, S.T., M.T.; Prof. Dr. Lego Karjoko, S.H., M.H.; Prof. Dr. Triana Kusumaningsih, S.Si. M.Si. Acara tersebut dilakukan secara luring dan daring di Gedung Auditorium GPH Haryo Mataram UNS.

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

Rektor UNS Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. menyampaikan peristiwa pengukuhan empat guru besar sekaligus menjadi kado manis bagi UNS di pengujung 2022. Para guru besar menjadi amunisi baru UNS Solo dalam mengejar mimpinya memenuhi target 10% jumlah profesor.

Era sinergi dan kolaborasi seperti sekarang, menurut Jamal, di mana program integrasi ilmu dan teknologi menjadi pola pengembangan ilmu pengetahuan. Para dosen juga dituntut melakukan kolaborasi dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah.

“Oleh karena itu, saya mohon kesediaan keempat profesor yang baru saja dikukuhkan untuk memelopori tumbuhnya semangat sinergitas dan kolaboratif sebagai sebuah paradigma baru dalam mewujudkan peningkatan reputasi akademik UNS di masa depan,” ujar Jamal.

Baca Juga: Resmi! UNS Terima Hibah Kampus Caruban dari Kabupaten Madiun

Jamal Wiwoho turut berpesan agar para guru besar yang dikukuhkan juga mengajak dan membimbing para dosen lain yang sudah masanya naik ke jenjang guru besar.
Hal ini supaya mereka segera memiliki bekal yang cukup untuk memenuhi persyaratan sebagai guru besar serta sekaligus berkontribusi dalam peningkatan publikasi internasional UNS.

“Universitas sangat mengharapkan dengan dikukuhkannya Prof. Dr. Soehartono, S.H., M.Hum.; Prof. Dr. Eko Surojo, S.T., M.T.; Prof. Dr. Lego Karjoko, S.H., M.H.; Prof. Dr. Triana Kusumaningsih, S.Si. M.Si. sebagai guru besar pada hari ini nantinya yang bersangkutan dapat terus mengembangkan bidang ilmunya melalui kegiatan tridarma perguruan tinggi,” tutur Jamal.

Keempat guru besar baru UNS dikukuhkan atas kontribusi di bidang ilmu yang beragam. Prof. Dr. Soehartono, S.H., M.Hum. merupakan guru besar ke-8 Fakultas Hukum (FH) dan ke-251 UNS. Beliau diangkat menjadi Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Acara dengan pidato pengukuhan berjudul Penegakkan Hukum Berbasis Paradigma Hukum Profetik untuk Mewujudkan Keadilan Substansial.

Prof. Dr. Eko Surojo, S.T., M.T. merupakan guru besar ke-21 Fakultas Teknik (FT) dan ke-252 UNS. Beliau diangkat menjadi Guru Besar dalam Bidang Ilmu Teknik Mesin dengan pidato pengukuhan berjudul Prospek Rekayasa Bahan Rem Ramah Lingkungan Berpenguat Serat Cantula.

Baca Juga: Alumni Arsitektur UNS akan terus Berkontribusi untuk Almamater Lewat Kartuns

Prof. Dr. Lego Karjoko, S.H., M.H. merupakan guru besar ke-9 Fakultas Hukum (FH) dan ke-253 UNS. Beliau diangkat menjadi Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Agraria dengan pidato pengukuhan berjudul Perkembangan Tafsir Hak Menguasai Negara dari Reforma Agraria menuju Corporate Social Responsibility serta Implikasinya terhadap Konflik Perkebunan.

Sedangkan Prof. Dr. Triana Kusumaningsih, S.Si. M.Si. merupakan guru besar ke-24 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) dan ke-254 UNS. Beliau diangkat menjadi Guru Besar dalam Bidang Ilmu Kimia Organik dengan pidato pengukuhan berjudul Derivatisasi Floroglusinol dari Genus Calophyllum dan Investigasinya Sebagai Antikanker.

Melihat Peluang Caleg Pendatang Baru Raih Kursi DPRD Wonogiri di Pemilu 2024

WONOGIRI— Sebagai calon anggota legislatif atau caleg pendatang baru, Azalea Putri Utami, 26, menyadari betul butuh perjuangan keras agar bisa meraih kursi di DPRD Wonogiri pada Pemilu 2024. Caleg dari dari PDIP itu pun sudah menyiapkan strategi.

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

Ia menyampaikan sejak awal kampanye yang dia lakukan bukan mengajak warga untuk memilihnya, melainkan memilih parpol yang mengusungnya. Hal itu merupakan strategi dari parpol yang menerapkan prinsip gotong royong atau kolektif.

Masing-masing caleg dari PDIP di Wonogiri sudah memiliki wilayah ‘tempur’ dan sudah ada kesepakatan antaracaleg. Dia dan caleg lain dari partai yang sama harus turun ke bawah bersama masyarakat di wilayah masing-masing.

Dengan strategi itu, menurutnya, biaya kampanye yang dikeluarkan tidak terlalu banyak meski tidak juga berarti nihil biaya. Menurut dia, biaya kampanye yang dikeluarkan bukan untuk politik uang.

Bahkan parpolnya melarang melakukan hal itu dan mereka justru mengampanyekan antipolitik uang. “Biaya yang kami keluarkan paling untuk sumbangan ketika ada kegiatan warga untuk kebutuhan publik,” ungkap caleg pendatang baru DPRD Wonogiri itu.

Lea, sapaan akrabnya, tahu betul untuk bisa duduk di kursi DPRD Wonogiri butuh banyak suara mengingat dia berangkat dari parpol yang sudah memiliki enam calon petahana di daerah pemilihan atau dapilnya. Walau demikian, perempuan itu cukup optimistis bisa mendapatkan kursi di lembaga legislatif Wonogiri.

Caleg pendatang baru dari PDIP Wonogiri, Azalea Putri Utami, 26, siap bertarung memperebutkan kursi DPRD Wonogiri pada Pemilu 2024. (Istimewa)

Optimisme yang sama disampaikan Ketua Komite Eksekutif Partai Buruh Wonogiri, Lasmini, meski juga sedikit pesimistis mengingat Partai Buruh masih tergolong partai baru. Lasmini mengatakan partainya hanya mencalonkan satu caleg di masing-masing dapil di Wonogiri.

Dia sadar betul dengan jumlah caleg yang sedikit bukan perkara mudah bagi caleg Partai Buruh sebagai pendatang baru untuk mendapatkan kursi di DPRD Wonogiri. Karenanya dia tidak pesimistis meski juga tidak terlalu optimistis untuk bisa meraih kursi. Partai Buruh sebagai partai baru berusaha mengikuti kontestasi Pemilu 2024 secara optimal.

Caleg Partai Gerindra dari Dapil 3, Suryo Suminto, juga mengaku cukup yakin bisa mendapatkan satu kursi meski tidak ada petahana dari partainya. Jumlah caleg Partai Gerinda di dapil 3 ada 10 orang, sesuai kuota maksimal di dapil tersebut, sehingga peluang untuk meraih kursi cukup besar.

40 Anggota DPRD Maju Lagi

Banyaknya calon petahana anggota DPRD Wonogiri pada Pemilu 2024 ini memang dinilai bakal menyulitkan para calon pendatang baru meraih kursi. Parpol baru dan nonparlemen diprediksi masih sukar menggeser parpol yang sudah bertengger di lembaga legislatif itu.

Parpol yang akan menduduki kursi di DPRD Wonogiri pun diprediksi tidak akan banyak berubah. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri, 40 dari 50 anggota DPRD Wonogiri kembali maju sebagai caleg pada Pemilu 2024. Sedangkan total jumlah caleg dari 14 parpol yang mengajukan calon di DPRD Wonogiri ada 423 orang.

Pengamat politik Wonogiri, Bambang Tetuko, mengatakan untuk melihat peluang caleg termasuk caleg pendatang baru mendapatkan kursi DPRD Wonogiri, terlebih dahulu harus melihat parpol pengusungnya. Sebab pada Pemilu 2024 parpol benar-benar ditempatkan sebagai peserta Pemilu seperti pada Pemilu 2019.

Suara yang diperoleh parpol akan menentukan berapa banyak kursi yang didapatkan untuk diisi caleg yang diusung. Hal itu karena perhitungan suara pada Pemilu 2024 menggunakan metode Sainte Lague.

Dengan metode ini, perolehan suara parpol di setiap dapil akan dihitung terlebih dulu untuk menentukan apakah parpol itu mendapatkan kursi atau tidak. Setiap perolehan total suara parpol akan dibagi dengan bilangan pembagi ganjil 1, 3, 5, dan 7.

BambangTetuko (Istimewa)

Sebagai contoh, parpol A mendapatkan total suara sebanyak 10.000, parpol B meraih total suara sejumlah 9.000, dan partai C mendapatkan total suara 8.000. Kemudian semua perolehan suara parpol dibagi 1, maka parpol A mendapatkan satu kursi karena memiliki hasil pembagian terbanyak yaitu 10.000.

Selanjutnya, perolehan suara parpol B dan C tetap masih dibagi 1 karena belum mendapatkan kursi. Sedangkan perolehan suara parpol A dibagi tiga karena pada pembagian bilangan 1 sudah mendapatkan suara. Dengan begitu, parpol B mendapatkan satu kursi karena hasil pembagiannya paling besar, yaitu 9.000 suara.

Sementara parpol C yang mendapatkan hasil pembagian dari bilangan 1 sebanyak 8.000 dan parpol yang mendapatkan hasil pembagian bilangan 3 sebanyak 3.333, belum mendapatkan kursi lagi. Begitu juga seterusnya sampai memenuhi kuota kursi yang tersedia di dapil itu.

Setelah parpol memastikan jumlah kursi yang didapat, caleg yang berhak mengisi kursi itu adalah caleg dengan perolehan suara terbanyak dari parpol tersebut. Bambang menerangkan konsekuensi dari metode penghitungan suara itu, parpol harus bisa bekerja cerdas untuk meraih suara sebanyak-banyaknya.

Atur Strategi sesuai Metode Sainte Lague

Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan jatah kursi. Logikanya, semakin banyak calon yang diusung maka perolehan suara parpol semakin banyak. Peluang parpol untuk mendapatkan jatah kursi pun semakin tinggi.

Menurut dia, parpol akan lebih diuntungkan jika memiliki calon petahana atau incumbent. Apalagi jika jumlah calon petahana dari parpol itu banyak. Calon petahana seharusnya sudah memiliki kantong-kantong suara yang sudah mereka rawat selama minimal lima tahun terakhir.

Akan tetapi, lanjutnya, jika parpol tidak memiliki strategi yang baik, meski memiliki banyak calon petahana, tidak menjamin mereka bisa mempertahankan kadernya di DPRD Wonogiri. Sebagai contoh Partai Demokrat.

Pada Pemilu 2019, partai berlambang bintang mercy itu memiliki empat calon petahana. Tetapi pada Pemilu itu mereka justru tersingkir tidak mendapatkan kursi satu pun. Hal itu karena mereka tidak cukup baik dalam mengatur strategi mengamankan kursi untuk parpol.

Ilustrasi anggota DPRD Wonogiri mengikuti rapat di ruang paripurna Gedung DPRD Wonogiri. (Dok Solopos)

Bambang menyebutkan kondisi itu bisa terjadi karena belum semua parpol pada saat itu memahami metode penghitungan Sainte Lague. Perlu diketahui metode itu baru kali diterapkan di Wonogiri pada Pemilu 2019. Masing-masing caleg pada saat itu masih individual dalam berkampanye sehingga suara partai tidak diperhatikan.

Sementara pada Pemilu 2024, parpol seharusnya sudah paham betul metode penghitungan itu, sehingga strategi yang mereka terapkan bisa sesuai.

“Dengan begitu, parpol yang punya calon incumbentpeluangnya semakin besar untuk dapat kursi. Begitu juga calon incumbentakan semakin besar peluangnya dapat jatah kursi dengan perolehan suaranya,” kata Bambang saat dihubungi Solopos.com, Senin (29/1/2024).

Menurut dia, meski memiliki banyak calon incumbent, belum tentu juga calon dari parpol itu mudah mendapatkan kursi. Sebab semakin banyak calon petahana yang terpilih, harga kursi untuk calon dari partai itu juga tinggi berdasarkan penghitungan Sainte Lague.

Sebagai contoh, menurut data KPU Wonogiri, pada Pemilu 2019, total perolehan suara dari PDIP yang mendapatkan enam kursi di Dapil I sebanyak 75.415 suara. Caleg PDIP yang mendapatkan kursi di dapil itu perolehan suaranya paling banyak 13.400 suara dan paling sedikit 6.550 suara.

Memaksimalkan Potensi DPT

Bandingkan dengan Partai Golkar yang mendapatkan dua kursi dengan total perolehan 17.415 suara. Caleg Golkar yang mendapatkan kursi di dapil itu masing-masing memperoleh 5.488 dan 1.019 suara saja. Jumlah caleg dari kedua parpol itu sesuai kuota kursi yang tersedia.

Bambang menjelaskan jika parpol yang mengusung caleg banyak saja tidak menjamin mendapatkan banyak kursi, apalagi parpol yang tidak memenuhi kuota caleg yang tersedia. Dia mengatakan parpol nonparlemen dan parpol pendatang baru di Wonogiri pada kenyataanya tidak memaksimalkan kuota caleg.

“Kalau saya lihat parpol-paprol baru di Wonogiri sejauh ini belum bisa memberikan warna baru dalam politik lokal. Mereka belum bisa mengubah peta politik Wonogiri.”

Di sisi lain, semua caleg dari partai baru dan nonparlemen itu merupakan pendatang baru. Maka peluang mereka untuk mendapatkan kursi amat kecil.

“Kalau saya lihat parpol-paprol baru di Wonogiri sejauh ini belum bisa memberikan warna baru dalam politik lokal. Mereka belum bisa mengubah peta politik Wonogiri. Sementara parpol yang sudah ada, mereka punya calon petahana. Minimal mereka akan mempertahankan kursi itu. Maka, untuk parpol baru, apa boleh buat?” ujarnya.

Bambang memprediksi hasil Pemilu 2024 tidak akan banyak berubah dibanding Pemilu 2019. Mereka yang akan duduk di kursi DPRD Wonogiri masih akan didominasi wajah-wajah lama.

Menurut dia, parpol dan caleg pendatang baru bisa mengubah politik Wonogiri jika mereka benar-benar menjalankan fungsinya untuk melakukan pendidikan politik bagi masyarakat. Parpol seyogyanya rutin memberikan pendidikan politik.

Dengan begitu, parpol bisa dikenal warga sekaligus bisa mendapatkan konstituen. Parpol dan caleg pendatang baru tidak bisa hanya mengandalkan masa kampanye untuk dikenal masyarakat Wonogiri karena waktu yang ada sangatlah pendek.

Sementara itu, Ketua DPC PDIP Wonogiri, Joko Sutopo, menyampaikan tidak sepakat jika peluang caleg pendatang baru untuk mendapatkan kursi dinilai lebih kecil dibandingkan calon petahana.

Menurut Jekek, sapaan akrabnya, baik caleg pendatang baru maupun petahana memiliki peluang yang sama jika melihat sistem penghitungan menggunakan metode Sainte Lague.

Hal itu dengan catatan parpol bisa memaksimalkan potensi daftar pemilih tetap (DPT) yang ada sehingga akan mudah bagi pendatang baru untuk mendapatkan kursi.

”Caleg itu bisa raih suara paling banyak, paling sekitar 10.000 suara, tidak bisa lebih dari 10% [DPT], maka dari itu strategi yang kami lakukan adalah meminta masyarakat coblos partai. Di kami, tidak ada coblos by name,” ucap Jekek.

Hiburan Korea Band Kecilku

Gugat Suhartoyo ke PTUN: Paman Gibran, Anwar Usman Tetap Ingin Jadi Ketua MK******

JAKARTA — Isi gugatan Anwar Usman terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akhirnya terungkap.

Anwar tetap ingin menjabat sebagai Ketua MK dipulihkan seperti semula. Hal tersebut termaktub dalam detail perkara No. 604/G/2023/PTUN.JKT yang dilayangkan Anwar Usman pada November 2023 lalu.

Promosi Lolos Kurasi, 15 UMKM Ini Unjuk Gigi di Kick-Off HUT ke-128 BRI

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN via Bisnis.com, Anwar Usman selaku penggugat ingin hakim mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan MK No. 17/2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028.

Di sisi lain, MK selaku tergugat diminta untuk menunda pelaksanaan keputusan pengangkatan Suhartoyo itu selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sementara itu, dalam pokok perkara, Anwar Usman ingin keputusan pengangkatan Suhartoyo dinyatakan batal atau tidak sah oleh PTUN.

MK juga diminta untuk mencabut keputusan tersebut, merehabilitasi nama baiknya, serta mengembalikan kedudukannya sebagai Ketua MK.

“Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan penggungat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2023-2028, seperti semula sebelum diberhentikan,” demikian bunyi angka terakhir pokok perkara gugatan Anwar Usman.

Adapun, perkara ini telah memasuki tahap persidangan. PTUN menggelar pembacaan gugatan dan sikap majelis atas permohonan pihak terkait secara elektronik pada hari ini, Rabu (31/1/2024) pukul 10.00 WIB.

Diberitakan sebelumnya, Anwar Usman yang juga masih berstatus sebagai hakim konstitusi telah menggugat Ketua MK Suhartoyo ke PTUN Jakarta pada November tahun lalu, tepatnya Jumat (23/11/2023).

Gugatan tersebut dilayangkan seusai Majelis Kehormatan MK (MKMK) ad hoc yang diketuai Jimly Asshiddiqie mengeluarkan putusan No. 02/MKMK/L/11/2023, yang mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK karena pelanggaran etik berat dalam putusan No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres-cawapres.

Sebagai amanat dari putusan MKMK tersebut, MK lantas menggelar rapat pleno yang kemudian menunjuk Suhartoyo untuk menggantikan Anwar Usman sebagai Ketua MK.

Suhartoyo akhirnya mengucapkan sumpah sebagai Ketua MK pada Senin (13/11/2023).

Sebelum melayangkan gugatan, paman cawapres Gibran Rakabuming Raka ini telah mengajukan keberatan atas pengangkatan Suhartoyo melalui surat keberatan administratif atas Surat Keputusan (SK) No. 17/2023 tertanggal 9 November 2023.

Sebagai respons atas keberatan itu, para hakim konstitusi menegaskan bahwa pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK periode 2023–2028 adalah karena melaksanakan putusan MKMK dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Gugat Suhartoyo ke PTUN, Anwar Usman Tetap Ingin Jadi Ketua MK!”