depo 89 slot

Bepergian ke dunia lain dalam ruang portabel

Bila Tes di Bali Sukses, Bayar Tol Nirsentuh Diterapkan di Seluruh RI******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Jalan Tol Bali Mandara akan menjadi pilot project sistem bayar tol tanpa henti atau tol nirsentuh yang dicanangkan pemerintah untuk mempercepat transaksi di gerbang tol.

Sistem bayar tol tanpa henti sudah digunakan di sejumlah negara memanfaatkan teknologi global navigation satellite System (GNSS). Ini merupakan sistem satelit navigasi yang menyediakan posisi geospasial dalam lingkup global.

Ia bilang bila sukses di Bali maka sistem bayar tol tanpa henti akan diterapkan di seluruh tol di Indonesia.

"Rencananya semua kalau berhasil di sini, terutama di daerah metropolitan," imbuhnya.

Sementara soal sumber pembiayaan sistem bayar tol tanpa henti tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena proyek ini merupakan investasi asing dari Negara Hungaria.

"Itu tidak ada di APBN. Itu investasi dari Hungaria," ujarnya.

Ia juga menyebutkan teknologi sistem bayar tol tanpa henti pihaknya mengaku belum mengetahui secara detail.

"Kalau teknologinya IT pakai satelit. Saya tidak tahu detailnya tapi yang penting dengan satelit, nirsentuh biasa," jelasnya.

Ia juga menyampaikan keuntungan masyarakat dengan adanya sistem bayar tol tanpa henti yakni tidak akan terjadi antrean saat memasuki tol dan lebih efesien bagi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

"(Keuntungannya) lebih cepat, jadi tidak ada antrian. Bagi BUJT-nya lebih efisien, jadi tidak ada kenaikan tarif lagi. Tarifnya tetap tapi lebih efisien," ujarnya.

Saya kembali dari ruang dewa utama

Ruben Onsu Lolos Gugatan Merek I am Geprek Bensu Rp100 M******

Artis Ruben Samuel Onsu alias Ruben Onsu lolos dari gugatan PT Ayam Geprek Benny Sujono atau Ayam Geprek Bensu senilai Rp100 miliar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus).

Majelis hakim mengacu pada penetapan PN Jakarta Selatan (Jaksel) pada 30 Mei 2018 yang menyatakan BENSU adalah singkatan dari Ruben Onsu sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat penetapan BENSU sebagai singkatan Ruben Onsu.

"Dalam pokok perkara. Menyatakan gugatan penggugat konvensi tidak dapat diterima," demikian bunyi putusan PN Jakpus seperti dikutip dari detik, Selasa (20/6).

PT Ayam Geprek Benny Sujono mendaftarkan gugatan terkait merek I Am Geprek Bensu pada Maret 2022 lalu dengan nomor perkara32/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst.

Dalam petitumnya, PT Ayam Geprek Benny Sujono meminta pengadilan memutuskan mereka sebagai pemilik dan pemakai pertama merek "I Am Geprek Bensu Sedep Beneeerrr" atau yang biasa disebut "I Am Geprek Bensu" yang sah dan telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor IDM000643531pada 24 Mei 2019 atas nama PT Ayam Geprek Benny Sujono.

Selain itu, penggugat juga meminta pengadilan menyatakan merek I Am Geprek Bensu+ logo dan Geprek Bensu yang terdaftar pada 6 September 2019, 24 Mei 2019,mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan dengan merek "I Am Geprek Bensu Sedep Beneeerrr milik mereka dan karena itu harus batal demi hukum.

"Menghukum tergugat I (Ruben Onsu) untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp 100miliar yang pembayarannya dilaksanakan dengan seketika dan sekaligus," kata penggugat seperti dikutip dari websitePN Niaga Jakarta Pusat, Senin (11/4).

Kemudian, penggugat juga meminta pengadilan menghukum Ruben Onsu menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek "Geprek Bensu By Ruben Onsu atau yang disebut juga I Am Geprek Bensu By Ruben Onsu miliknya, termasuk namun tidak terbatas kepada perbuatan memproduksi, mengedarkan dan/atau memperdagangkan usaha bisnis makanan merek tersebut.

Selain Ruben Onsu, penggugat juga menggugat Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Kemenkum HAM.

[Gambas:Video CNN]

Setelah kiamat, semua manusia menjadi titik pengalaman

KCIC Bocorkan Kemenhub Minta Harga Kereta Cepat di Bawah Rp250 Ribu******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) membocorkan harga tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung(KCJB) tidak akan melebihi Rp250 ribu sekali jalan.

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan opsi tersebut adalah permintaan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Dari Kemenhub minta kalau bisa di bawah Rp250 ribu," katanya di Stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur, seperti dikutip dari Detik Finance, Kamis (22/6).

Adapun KCJB akan memiliki tiga kelas, yakni kelas VIP dengan total 18 penumpang, kelas 1 dengan total 28 penumpang, dan kelas 2 dengan total 555 penumpang. Ia menuturkan Kemenhub masih menggodok besaran pasti tarif KCJB. Karenanya, pihaknya pun belum bisa mengumumkan secara resmi.

Menurutnya,  pemerintah ingin memudahkan sistem pertiketan. Apalagi, KCJB akan terintegrasi dengan moda transportasi lain seperti LRT Jabodebek. Dwiyana juga belum dapat memastikan apakah feeder KCJB akan berbayar atau tidak.

"Itu yang kita bahas dengan KAI makanya kenapa tarif belum bisa kita sampaikan. Karena itu kita ingin ada integrasi ticketing juga dengan feeder, dengan LRT seperti itu. Makanya nanti saat COD (Commercial Operation Date) benar-benar penumpang itu seamless ya benar-benar kita buat mudah untuk mendapatkan tiket semuanya," bebernya.

Lihat Juga : Luhut Sebut Pemerintah Siap Suntik Rp9,3 T untuk INKA Produksi KRL

KCJB akan diluncurkan pada 18 Agustus 2023 mendatang. Setelah peluncuran kereta itu akan memasuki masa pengenalan atau soft operation hingga Oktober. Rencananya, tiket KCJB akan digratiskan namun hanya penumpang terpilih yang bisa merasakannya.

KCJB ditargetkan dibuka untuk umum dan berbayar pada pekan pertama Oktober.

"Targetnya (berbayar) Minggu pertama Oktober," ungkap Dwiyana.

Ia pun berharap bisa segera mengumumkan kepastian harga tiket KCJB. Dwiyana juga menyebut adanya opsi bundling tiket yang terintegrasi dengan tiket KAI, KA Feeder, hingga LRT Jabodebek.

[Gambas:Video CNN]

Darah kerajaan

Izin Terbit, Basuki Segera Bangun Tol Yogya******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan Jalan TolYogyakarta-Bawen yang berlokasi di atas tanah kas desa (TKD) maupun tanah Kasultanan alias sultan ground(SG) sudah bisa dieksekusi.

Terlaksananya pembangunan, menurut Basuki, seiring dengan terbitnya serat palilah atau surat keputusan tentang pemberian izin pemanfaatan tanah Kasultanan atau Kadipaten untuk sementara waktu.

"Palilah untuk izin sementara sudah bisa, sudah ada yang keluar dan bisa dikerjakan. Itu untuk (Tol) Jogja-Bawen," kata Basuki di Balai Teknik Sabo, Depok, Sleman, DIY, Rabu (21/6).

"Menurut yang saya baca kan tidak bisa diganti rugi. Beliau (Sri Sultan HB X) tidak mengizinkan diganti rugi, ya dipakai saja," katanya.

Adapun untuk Tol Yogyakarta-Solo, kata Basuki, ditargetkan akan sampai ke Purwomartani Sleman tahun depan.

"Jogja-Solo kan sudah mulai. Nanti 2024 itu sudah sampai di Purwomartani," pungkasnya.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sekaligus Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X sebelumnya bersikukuh tak melepas Tanah Kasultanan atausultan ground(SG) untuk proyek tol.

"Ya kalau dilepas kan hilang, keraton punya tanah itu kan juga bagian dari (UU) Keistimewaan. Ha nek tanahe keraton entek kepiye(kalau tanahnya keraton habis bagaimana)," kata Sultan ditemui di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Kamis (3/2).

Dia pun rela apabila tanah itu dipakai atau dilewati proyek tol menggunakan sistem sewa dengan harga rendah atau tak dibayar sekalipun. Asalkan, keraton selaku pemilik SG tak kehilangan asetnya.

Salah satu proyek tol di wilayah DIY yang telah memasuki tahap konstruksi adalah Tol Yogyakarta-Bawen. Infrastruktur yang masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) ini ditarget tuntas dan bisa dioperasikan 2025 mendatang.

Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Triono Junoasmono mengatakan, Jalan Tol Yogyakarta-Bawen selain sebagai PSN juga telah ditetapkan menjadi Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP).

Menurut Triono, Jalan Tol Yogyakarta-Bawen akan dibangun dengan panjang 75,82 kilometer. Rinciannya, 67,5 kilometer berada di wilayah Jawa Tengah dan sisanya 8,77 kilometer di DIY.

"Jalan Tol Yogyakarta-Bawen ini terdiri dari 6 seksi," kata Triono saat groundbreaking proyek tolYogyakarta-Bawen 30 Maret 2022 lalu.

Seksi 1 meliputi Ruas Yogyakarta-Banyurejo (8,25 km); Seksi 2 Ruas Banyurejo-Borobudur (15,26 km); Seksi 3 Ruas Borobudur-Magelang (8,08 km); Seksi 4 Ruas Magelang-Temanggung (16,26 km); Seksi 5 Ruas Temanggung-Ambarawa (22,56 km); dan Seksi 6 Ruas Ambarawa-Bawen (5,21 km).

Jalan Tol Yogyakarta-Bawen rencananya memiliki 4 buah simpang susun, 1 junction, dan akan dibangun menggunakan desain struktur at gradeatau di atas tanah dan elevatedatau melayang.

Nilai investasi proyek tersebut mencapai Rp14,62 triliun dengan masa konsesi 40 tahun yang akan dilaksanakan oleh PT Jasamarga Jogja-Bawen selaku Badan Usaha Jalan Tol.

[Gambas:Video CNN]

tahun-tahun masa mudaku

Sandiaga Heran WSBK Rugikan Sirkuit Mandalika: Kami Bayar Saat Itu******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno heran ajang balap motor World Superbike (WSBK) dan MotoGP bisa membuat Sirkuit Mandalika rugi.

Pasalnya, Sandi mengklaim saat itu Kemenparekraf juga ikut cawe-cawe dengan mengeluarkan uang terkait ajang tersebut.

"Terkait penyelenggaraan, itu business to business (b to b). Apabila penyelenggaraan itu dilakukan dengaan penuh profesionalisme dan perhitungan yang tepat... Karena di WSBK, MotoGP pada 2022 itu, kami pemerintah yang membayar. Kemenparekraf yang membayar saat itu," katanya seperti dikutip dari Antara, Selasa (20/6).

Salah satu penyebab kerugian terbesar adalah penyelenggaraan World Superbike (WSBK).

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengungkapkan gelaran balap WSBK itu menimbulkan kerugian Rp100 miliar. Pasalnya, ajak tersebut tidak menarik bagi investor untuk menjadi sponsor.

"WSBK ini menunjukkan kerugian, sehingga apa yang kami lakukan adalah kami akan bernegosiasi untuk menghilangkan WSBK ini," ujar Doni dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6) lalu.

Menurutnya, jika penyelenggaraan WSBK dihilangkan, maka bisa membantu menurunkan beban perusahaan. Pasalnya, kerugian yang ditimbulkan tidak akan membengkak tiap tahunnya dibandingkan bila event tersebut dipertahankan.

"Nanti WSBK ini akan turun, akan kita hilangkan, sehingga tidak muncul biaya di dalam penyelenggaraan WSBK yang itu sebetulnya event-nya tidak menarik secara sponsorship," jelasnya.

Sandi meminta kepada InJourney dan Kementerian BUMN untuk melakukan kajian lagi mengenai rencana penghapusan penyelenggaraan WSBK di Sirkuit Mandalika.

Menurutnya, semua permasalahan termasuk kerugian akibat penyelenggaraan ajang tersebut di Sirkuit Mandalika sebenarnya masih bisa dibenahi, dengan syarat perhitungan tepat.

"Jadi ini perlu dikaji lebih menyeluruh karena dengan event yang lebih banyak di Mandalika, kita harapkan justru Mandalika tumbuh dan berkembang," ujar Sandiaga.

[Gambas:Video CNN]

Memotong Langit dan Menangis Jalan Darah

Respons Nelayan, KKP Setop Permanen Penambangan Pasir di Pulau Rupat******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan secara permanen kegiatan penambangan pasir di Pulau Rupat, Riau.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laksda TNI Adin Nurawaluddin mengatakan penghentian tersebut merupakan respons terhadap aksi puluhan nelayan Suka Damai di Beting Aceh dan Pulau Babi, Rupat Utara yang menuntut penyelamatan Pulau Rupat dari ancaman tambang pasir laut. Sekaligus, wujud komitmen KKP dalam melindungi ekosistem pesisir Pulau Rupat.

"Pada intinya, kegiatan tambang di Pulau Rupat sudah resmi kami stop karena terbukti menimbulkan kerusakan ekosistem mangrove dan padang lamun", ungkap Adin dalam keterangannya, Rabu (21/6). 

Untuk menangani kasus ini, KKP telah membentuk tim ahli ekosistem pesisir dan laut yang telah menganalisis kerusakan yang terjadi di perairan Pulau Rupat.

"Kami sudah bentuk tim ahli ekosistem pesisir dan laut untuk kasus yang ada di Rupat. Hasil analisa terhadap kerusakan yang terjadi di perairan Pulau Rupat, memang benar bahwa 25 persen kerusakan disebabkan faktor alam sedangkan 75 persen sisanya disebabkan faktor tindakan atau kelalaian manusia" papar Adin.

Atas kerusakan yang ditimbulkan, KKP menghentikan kegiatan penambangan di wilayah tersebut secara permanen.

Lihat Juga : BPK Temukan Banyak Masalah di Proyek BUMN

KKP juga telah menyampaikan permintaan evaluasi perizinan penambangan di perairan Pulau Rupat kepada Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM).

Selain itu, PT. LMU dan perusahaan lain yang turut menyebabkan kerusakan juga dikenakan denda administratif sebagai pertanggungjawaban atas kerusakan yang ditimbulkan.

Untuk menghindari banyaknya penambangan pasir pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sendimentasi Laut. Ia menegaskan bahwa PP itu tidak akan memberikan ruang untuk menambang pasir laut dengan dalih sedimentasi.

"Justru penerbitan PP 26 Tahun 2023 ini salah satunya untuk mengantisipasi kasus-kasus seperti di pulau Rupat supaya tidak terjadi lagi," terang Adin.

Adin menekankan terbitnya PP Nomor 26 Tahun 2023, lokasi tambang sendimen hanya dapat ditentukan berdasarkan penelitian tim ahli.

Sehingga lokasi yang boleh ditambang adalah lokasi yang terdapat sendimen yang boleh diambil, bukan pasir yang menjadi bagian penting dalam keberadaan pulau atau ekosistem laut.

Lihat Juga : Luhut Klaim Produsen Mobil Listrik Terkemuka Akan Tanam Rp19 T di RI

"Sebelum ada PP 26/2023 kan kurang jelas, pasir dianggap sebagai salah satu materi pertambangan. Nah, dengan adanya PP 26/2023, penambangan di Pulau Rupat menjadi tidak diperbolehkan selamanya karena di lokasi tersebut tidak mungkin ditetapkan sebagai lokasi sendimen karena merupakan pulau-pulau kecil terluar yang dilindungi," ujar Adin.

Lebih lanjut Adin menegaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Keppres No.6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, pemanfaatan Pulau Rupat hanya diperbolehkan untuk wilayah pertahanan, konservasi dan kesejahteraan masyarakat.

"Sekali lagi saya tegaskan Pulau Rupat tidak diperbolehkan untuk kegiatan penambangan, penegasan ini kami harapkan menjawab kegelisahan nelayan sekitar Pulau Rupat", pungkas Adin.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan bahwa pengelolaaan sedimentasi usai terbitnya PP Nomor 26 Tahun 2023 adalah bertujuan melindungi ekologi untuk menjaga keberlanjutan ekosistem. Hal ini diwujudkan dengan strategi pengawasan yang ketat melalui patroli Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang terintegrasi dengan teknologi satelit supaya tidak akan ada lagi kegiatan tambang yang merusak kelestarian laut.

[Gambas:Video CNN]