jarum777

rekomendasi slot gampang menang 913Jutaan kata 295831Orang-orang telah membaca serialisasi

《jarum777》

FGBI ajak elemen masyarakat ciptakan Pemilu damai******

Jakarta (ANTARA) - Forum Guru Besar Indonesia (FGBI) mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan Pemilu 2024 yang damai dan jauh dari ujaran kebencian.

"Kita harus mengedepankan sikap bijaksana dan sabar dalam berinteraksi dengan sesama, demi menciptakan suasana yang menyejukkan di tengah masyarakat," kata Ketua Presidium FGBI Profesor Singgih Tri Sulistiyono dalam keterangan video di Jakarta, Minggu.

Dia juga mengajak semua elemen masyarakat untuk memprioritaskan kepentingan nasional dan menjaga keamanan, serta kesejahteraan bangsa di atas segala kepentingan pribadi dan golongan.

"Masa tenang Pemilu, pentingnya menjunjung tinggi kesabaran sosial guna menciptakan suasana yang kondusif," ujarnya.

Singgih mengingatkan agar semua pihak menghindari penyebaran berita palsu (hoaks) dan fitnah yang berpotensi memicu konflik.

"Kita perlu bersama-sama membangun kesadaran akan bahaya penyebaran informasi yang tidak benar dan berpotensi memecah belah persatuan bangsa," pesannya.

Baca juga: Bawaslu Agam catat 149 TPS tanpa jaringan internet-listrik

Menurut dia, Pemilu adalah pesta demokrasi dan semua pihak harus menjadikannya sebagai momentum memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Singgih menyampaikan harapannya kepada Tuhan Yang Maha Esa agar memberikan aman, keselamatan, kelancaran, keberhasilan, dan berkah bagi seluruh bangsa Indonesia.

Kata dia, dengan komitmen yang kuat untuk menjaga kedamaian dan kemajuan bangsa, Forum Guru Besar Indonesia bersama seluruh elemen masyarakat siap bersinergi demi Indonesia yang lebih baik.

“Semoga langkah-langkah positif ini dapat menginspirasi semua lapisan masyarakat, untuk bersama-sama menciptakan masa depan yang cerah dan sejahtera bagi tanah air tercinta,” harapnya.

Baca juga: Bawaslu Penajam: Perlu keterlibatan masyarakat awasi Pemilu di IKN
Baca juga: KPU Bintuni distribusikan logistik Pemilu ke empat distrik terjauh

Pewarta: Fauzi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Moeldoko ingatkan pihak terkait siap layani kesehatan petugas pemilu******

Lebih dari 240.000 orang atau 9,59 persen petugas memiliki risiko penyakit.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengingatkan kepada semua pihak terkait agar memiliki kesiapan dalam menangani kesehatan petugas pemilu ataupun masyarakat selama masa pemungutan dan penghitungan suara.

"Jangan semua unsur yang menangani persoalan ini tidak aware. Jangan karena keteledoran, nantinya memunculkan korban yang besar," tegas Moeldoko saat memimpin Rapat Tim Koordinasi Monitoring Surat Edaran Bersama (SEB) Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Optimalisasi Kepesertaan Aktif Program JKN bagi Petugas Penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024 di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin.

Untuk diketahui, pemerintah telah membentuk tim pemantau dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan layanan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif program JKN bagi petugas penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024.

Tim yang terdiri atas 12 kementerian/lembaga dan beranggotakan lebih dari 85 orang ini dibentuk sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Bersama (SEB) Kementerian Dalam Negeri, BPJS Kesehatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada tanggal 20 November 2023.

Moeldoko menyebut saat ini sudah ada lebih dari 2,5 juta petugas pemilu yang melakukan skrining kesehatan secara daring.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 240.000 orang atau 9,59 persen petugas memiliki risiko penyakit, dan lebih dari 2,1 juta orang atau 84,68 persen merupakan peserta aktif JKN.

"Dari data ini, kita bisa mendapatkan pemetaan risiko kesehatan yang cukup baik. Ini tidak terlepas adanya kerja keras KPU, Bawaslu, dan BPJS Kesehatan," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah telah mengaktifkan kesiapsiagaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di 15.000 klinik, 10.000 puskesmas, 3.000 rumah sakit, dan 13.000 tenaga kesehatan cadangan yang bersiaga untuk memberikan layanan kesehatan bagi petugas dan masyarakat.

"Ini fondasi yang sangat baik untuk menunjukkan bahwa negara secara serius dan sungguh-sungguh memperhatikan risiko kesehatan bagi petugas pemilu," katanya.

Pada kesempatan itu, Panglima TNI 2013—2015 ini juga mendorong semua unsur untuk memaksimalkan sistem Lapor Cepat Temu Tepat yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. Sistem ini diwujudkan dalam bentuk aplikasi atau call center119.

"Mekanisme kecepatan pelaporan dan ketepatan penindakan ini juga penting untuk diperkuat," ujarnya.

Baca juga: Moeldoko: Pernyataan Presiden soal kampanye adalah edukasi demokrasi
Baca juga: Moeldoko sebut presiden miliki hak untuk berpolitik

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Label：daftar slot、cara dapat uang dari ovo、sultan138

Terkait：pinjaman online yang bunganya kecil、pinjol resmi bunga paling rendah、winrate utama88、nama situs slot gacor terpercaya、prediksi togel japan、beo4d、cara bayar pakai kredivo di tokopedia、uang888、slot22、cmd77

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：angka main jitu togel virginia day（2024-07-05）

Perbarui waktu：2024-07-05

Daftar bab terbaru

cara dapat duit dengan cepat dan mudah

situs web judi slot online

cara mendapatkan uang di youtube dengan menonton

mencari angka jitu pasti tembus

PercintaanBacaan TerkaitMore+

Teknik Menelan Surga Kuno Lin Han

togel korea

Bawaslu berterima kasih atas kritik dari film dokumenter "Dirty Vote"******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa pihaknya berterima kasih terhadap kritik yang disampaikan dari film dokumenter "Dirty Vote".

"Terima kasih loh. Berarti kami dikritik. Nah, kritik itu bagi Bawaslu, hal yang memang harus kami dengar, ya, supaya meningkatkan kualitas kerja Bawaslu," kata Lolly di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin.

Lolly mengaku bahwa dirinya sudah menyaksikan film dokumenter itu, terutama pada menit ke-57 saat membahas inkompetennya Bawaslu selama Pemilu 2024.

"Paling tidak kritik terhadap Bawaslu itu, menit ke-57. Menit ke-57 itu bikin saya gini 'oh iya ya berarti ada hal yang belum tersampaikan ke publik dengan baik, yang itu harusnya clear (jelas) di publik, tetapi ternyata enggak clear di publik'. Itu kan jadi autokritik buat Bawaslu," ujarnya.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa Bawaslu telah melakukan langkah taktis sebagai respons terhadap film dokumenter tersebut.

"Maka apa langkah taktis yang kami lakukan? Saya langsung komunikasi dengan teman-teman humas memastikan supaya informasinya lebih masif tersampaikan," tuturnya.

Walaupun demikian, dia mencoba menjelaskan bahwa terhadap kasus yang disebutkan dalam film dokumenter "Dirty Vote", seperti penanganan pembagian susu di hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) Jakarta, telah ditangani Bawaslu berdasarkan regulasi yang ada.

"Secara kelembagaan, Bawaslu sudah menangani perkara ini, sehingga kami tentu siap untuk mempertanggungjawabkan langkah yang sudah dilakukan Bawaslu. Akan tetapi, penilaian tentu milik publik, ya. Tidak ada Bawaslu kemudian membatasi pandangan publik, tidak ada, malah dipersilakan.

Film dokumenter "Dirty Vote" disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono. Dalam siaran tertulisnya, Dandhy menyampaikan film itu bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024.

“Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara,” kata Dandhy.

Dia menjelaskan film itu digarap dalam waktu sekitar 2 minggu, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis. Pembuatannya, dia menambahkan, melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.

Dalam waktu kurang lebih 5 jam setelah siar di YouTube, film itu saat ini telah dilihat 355.831 orang dan dan disukai oleh 51.294 pengguna YouTube. Sementara hingga Senin (12/2) pukul 23.15 WIB, film tersebut telah disaksikan sekitar 6,2 juta penonton.

Baca juga: Bawaslu RI dalami dugaan fitnah dalami film "Dirty Vote"
Baca juga: Wapres sebut film "Dirty Vote" bagian dari dinamika politik
Baca juga: Airlangga sebut film dokumenter "Dirty Vote" kampanye hitam

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024

urat suci emas

promo slot online

Dua ribu lebih personel Satpol PP DKI turunkan alat peraga kampanye******

APK sudah harus sudah bersih pada masa tenang Pemilu 2024

Jakarta (ANTARA) - Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta berjumlah lebih dari dua ribu menurunkan alat peraga kampanye (APK) secara serentak di lima wilayah kota Jakarta dalam rangka memasuki masa tenang kampanye menjelang Pemilu 2024. "Selama masa tenang tidak diperbolehkan adanya aktivitas atau kegiatan berkampanye menjelang hari pemungutan suara. Sebanyak 2.300 personel kami kerahkan pada kegiatan tersebut Penurunan APK ini dilakukan dengan menyisir jalan-jalan lingkungan dan jalan protokol di Jakarta," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu. Arifin memastikan APK sudah harus sudah bersih pada masa tenang Pemilu 2024 untuk menjaga situasi tetap kondusif pada Minggu (11/2) hingga Selasa (13/2) mendatang. Kegiatan penurunan APK ini bersinergi dengan berbagai unsur seperti pemerintah kota, camat, lurah, masyarakat, TNI/Polri, KPU, Bawaslu, serta tim perwakilan partai politik (parpol), tim calon legislatif (caleg), dan tim pasangan calon (paslon) lainnya. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (tengah) memantau proses penurunan alat peraga kampanye (APK) di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Minggu (11/2/2024) dini hari. ANTARA/Ho/Pemerintah Provinsi DKI Jakarta/aa.

Arifin menjelaskan armada operasional dari berbagai perangkat daerah seperti mobil cranejuga digunakan untuk menjangkau APK yang berada di ketinggian.

Adapun kegiatan dilakukan di jalan protokol yakni Jalan Medan Merdeka, Patung Tani, Jalan Thamrin-Sudirman, kawasan Semanggi, Jalan S. Parman, Jalan Rasuna Said, dan Jalan M. T. Haryono. Selain itu, penurunan APK juga dilakukan di jalan lingkungan, jembatan layang (flyover), jembatan penyeberangan orang (JPO), serta fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) lainnya di Jakarta. "Kita perlu memperhatikan faktor keselamatan. Oleh karena itu, kami juga menyiapkan mobil crane apabila ada APK yang dipasang di tempat ketinggian. Mari bersama kita ciptakan suasana yang tertib dan kondusif memasuki masa tenang dan menghadapi hari pemungutan suara Pemilu 2024," ucap Arifin. Pada kesempatan itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ikut memantau langsung proses penurunan APK di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Heru juga menginstruksikan kepada jajaran Satpol PP DKI Jakarta agar proses penurunan APK dilakukan dengan efektif dan efisien.

Baca juga: Satpol PP DKI minta peserta pemilu turunkan sendiri APK di masa tenang
Baca juga: Satpol PP Kemayoran sosialisasi akibat dari penyalahgunaan narkoba
Baca juga: DKI siagakan Satpol PP untuk jaga keamanan pasar di Jakarta

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Tuan Kelahiran Naga Apokaliptik

sumo77

Moeldoko ingatkan pihak terkait siap layani kesehatan petugas pemilu******

Lebih dari 240.000 orang atau 9,59 persen petugas memiliki risiko penyakit.

Hunyuan Wuzong

buku mimpi 3 d

KBRI Warsawa: Sejumlah WNI tempuh perjalanan jauh untuk mencoblos******

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di berbagai kota di Polandia rela menempuh perjalanan jauh selama berjam-jam agar bisa memberikan suaranya dalam Pemilu 2024, kata Kedutaan Besar RI di Warsawa.

“Banyak sekali WNI dari berbagai kota di Polandia yang mendatangi KBRI di Kota Warsawa. Banyak juga yang memerlukan waktu berjam-jam untuk menempuh perjalanan. Pemilu dimulai dari pagi, namun diprioritaskan untuk Pemilih Tetap Luar Negeri (PTLN),” kata KBRI Warsawa dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Pemilu di Polandia dilaksanakan pada Sabtu (10/2) di gedung KBRI, di mana pemilih WNI memberikan suaranya di tempat pemungutan suara (TPS).

WNI yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) mencoblos pada pagi hari, sedangkan mereka yang masuk dalam Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri (DPSLN) dianjurkan untuk datang pada sore hari.

WNI yang menghadapi kesulitan untuk datang langsung ke TPS difasilitasi dengan metode pos.

Salah satu pemilih yang memberikan suaranya di KBRI adalah Nugraha Akbar Nurrochmat, mahasiswa S3 di Warsaw University of Life Sciences.

Menurut dia, pemilu di Polandia berjalan tertib dan lancar serta diikuti oleh banyak WNI yang mencoblos dengan antusias.

“Walaupun sedang di luar negeri, namun semangat nasionalisme tetap harus dijaga, salah satunya dengan ikut mencoblos,” katanya.

Baca juga: Ketua KPU tegaskan video viral hitung suara di luar negeri tidak benar
Baca juga: PPLN Kuwait City gelar pencoblosan awal dengan kotak suara keliling

Sahabat di sebelah

juara pro slot

Eks Dirut Pertamina didakwa rugikan negara Rp1,77 triliun******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) periode 2009-2014 Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan didakwa merugikan negara sebesar 113,84 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp1,77 triliun akibat dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) di Pertamina pada 2011-2014.

Dakwaan tersebut dilontarkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengadaan LNG perusahaan AS, Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL) pada Pertamina dan instansi terkait lainnya Nomor: 74/LHP/XXI/12/2023 tanggal 29 Desember 2023.

"Perbuatan terdakwa bersama-sama Yenni Andayani dan Hari Karyuliarto telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cqPT Pertamina sebesar 113,84 juta dolar AS," ujar Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) Wawan Yunarwanto dalam pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin.

Dengan demikian, ia menyebutkan dugaan kasus korupsi terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU 31/199 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Wawan mengungkapkan, Karen didakwa melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yakni memperkaya diri sebesar Rp1,09 miliar dan sebanyak 104.016 dolar AS atau setara dengan Rp1,62 miliar.

Tak hanya memperkaya diri, Karen turut didakwa memperkaya suatu korporasi, yaitu CCL senilai 113,84 juta dolar AS atau setara dengan Rp1,77 triliun, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Selain itu, Karen didakwa memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas pada beberapa kilang LNG potensial di AS tanpa adanya pedoman pengadaan yang jelas dan hanya memberikan izin prinsip tanpa didukung dasar justifikasi, analisis secara teknis dan ekonomis, serta analisis risiko.

Karen juga disebut tidak meminta tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris Pertamina dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebelum penandatanganan perjanjian jual beli LNG CCL Train 1dan Train 2, serta memberikan kuasa kepada Yenni Andayani selaku Senior Vice President(SVP) Gas and Power Pertamina 2013-2014 dan Hari Karyuliarto selaku Direktur Gas Pertamina 2012-2014.

Keduanya diberi kuasa untuk masing-masing menandatangani LNG SPA (Sales and Purchase Agreement) CCL Train 1 dan Train 2, meski belum seluruh Direksi Pertamina menandatangani Risalah Rapat Direksi (RRD) untuk LNG SPA CCL Train 1 dan tanpa didukung persetujuan direksi untuk LNG SPA CCL Train 2.

"Kuasa juga diberikan dengan tidak meminta tanggapan tertulis Dewan Komisaris Pertamina dan persetujuan RUPS serta tanpa adanya pembeli LNG CCL yang telah diikat dengan perjanjian," ucap JPU KPK menambahkan.

Wawan melanjutkan, Karen turut didakwa melakukan komunikasi dengan pihak Blackstone, yang merupakan salah satu pemegang saham pada Cheniere Energy, Inc., dengan tujuan untuk mendapatkan jabatan dan memperoleh jabatan sebagai Senior Advisorpada Grup Ekuitas Swasta Blackstone karena Pertamina telah mengambil proyek CCL.

Perbuatan tersebut antara lain bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara serta Pasal 92 dan Pasal 97 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Karen Agustiawan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan gas alam cair di Pertamina tahun 2011-2021 pada 19 September 2023.

Karen ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Metro Jakarta Selatan oleh Penyidik sejak 19 September 2023 hingga 16 Januari 2024 serta Penuntut Umum sejak 16 Januari 2024 hingga 5 Maret 2024.

Kurir dunia bawah

sistem cicilan akulaku

Akademisi: Kesuksesan pemilu adalah tanggung jawab seluruh masyarakat******

Jakarta (ANTARA) - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Nyayu Khodijah mengatakan bahwa kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia.

"Tuhan selalu menyiapkan momentum bagi bangsa Indonesia untuk berbenah, memperbaiki yang belum sesuai dengan amanat konstitusi. Bahkan, lewat pemilu kita bisa menaikkan derajat semangat persaudaraan, ini bisa dijadikan tonggak bagi terciptanya pemilu yang aman dan damai," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Dia mengatakan pemilu merupakan momentum penting yang menentukan masa depan bangsa Indonesia lima tahun mendatang.

Karena itu menurut dia, menyukseskan pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab segelintir orang, tetapi sudah menjadi kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia.

Dia menilai pemilu merupakan momentum yang sangat penting bagi rakyat Indonesia karena dengan adanya pemilu masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin negara secara sah.

"Keterlibatan masyarakat dalam pemilu merupakan faktor penting dalam keberlangsungan demokrasi. Karena itu, menggunakan hak pilih dengan baik dan benar menjadi langkah awal menuju Indonesia yang lebih baik," ujarnya.

Nyayu menjelaskan bahwa perbedaan pilihan adalah hal wajar dalam dinamika demokrasi dan perbedaan bukan sebagai alasan untuk melahirkan perpecahan. Karena itu menurut dia, sikap damai dan toleran harus terbangun dalam diri setiap warga negara.

Dia mengatakan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan harus menjadi tonggak utama dalam pelaksanaan pemilu untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

"Salah satu nilai kemanusiaan dan persaudaraan adalah tidak mengintimidasi dan memberi rasa nyaman kepada orang lain," katanya.

Baca juga: DKI sudah turunkan 192 ribu alat peraga kampanye hingga Minggu siang
Baca juga: Bawaslu Bulungan patroli untuk cegah politik uang

《jarum777》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，slot selalu gacorHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《jarum777》bab terbaru。