batu goncang

Teratai Putih Mo Dharma

BP2MI Sebut Pemerintah Kecolongan Lepas TKI ke Inggris******

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengakui bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 'kecolongan' melepas Pekerja Migran Indonesia (PMI) alias TKIke Inggris.

Menurutnya, Inggris memang menjadi salah satu tujuan negara penempatan TKI. Namun, sampai saat ini belum ditetapkan struktur biaya (cost structure) yang harus dibayarkan oleh TKI sebelum diberangkatkan.

Cost structureadalah dana yang dikeluarkan oleh TKI yang meliputi biaya pembuatan paspor, visa, pelatihan, asuransi, pemeriksaan kesehatan, tes psikologi, hingga tiket pesawat.

"(Ini kebobolan) iyalah. Ini lagi masalah serius, lagi disorot NGO di Inggris," ujarnya saat ditemui usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (7/12).

Benny mengungkapkan tidak seharusnya Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker melepas TKI ke Inggris sebelum ditetapkan acuan biaya penempatan oleh BP2MI.

Dengan demikian, maka tidak akan terjadi kejahatan yang dilakukan oleh salah satu agen penyalur TKI, di mana agen penyalur tersebut menetapkan biaya kepada TKI mulai dari Rp60 juta -Rp80 juta untuk bisa bekerja di luar negeri.

Padahal, kata Benny, kebutuhan biaya penempatan biasanya tidak pernah semahal itu. Misalnya, biaya penempatan ke negara lain rata-rata Rp19 juta saja.

"Ke Inggris itu belum ada cost structurekarena perdana, makanya ke Inggris ini unik, pelepasannya dilakukan, tapi cost structure-nya belum ada," imbuhnya.

Karenanya, ia mengatakan saat ini telah mengajukan rekomendasi pencabutan izin usaha agen penyalur TKI tersebut kepada kemenaker dan juga melaporkan ke pihak kepolisian.

Sebab, dia menilai pemungutan tanpa aturan ini merupakan tindakan kejahatan.

"Kita sudah rekomendasikan ke menaker untuk cabut izin usaha dan kita juga sudah proses hukum, lapor pidana. Sekarang kasus sudah kita dorong ke Bareskrim Polri. Biarlah Bareskrim Polri bekerja karena kita bukan lembaga penegak hukum," jelasnya.

Selain itu, Benny mengatakan BP2MI ingin menambah negara tujuan untuk pengiriman TKI. Saat ini, BP2MI hanya bisa mengirim TKI ke tiga negara saja yakni Jepang, Korea Selatan dan Jerman.

"Kita ingin ditambah 18 berarti nanti jadi 21 negara. Jadi, ini yang masih dalam pembahasan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dokter sekolah khusus kepala sekolah

Buwas Duga Ada Penggiling Sengaja Naikkan Harga Beras******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso atau Buwas menduga ada penggiling yang sengaja menaikkan harga berassaat akan diserap Bulog.

Penggiling menaikkan harga dari yang ada di kontrak sebesar Rp10.200 menjadi Rp11 ribu per kilogram (kg). Penggiling disebut menaikkan harga berdasarkan perintah pihak lain.

"Penggilingan ditanya 'kamu kan kontrak sama kita kemarin harganya Rp10.200, kenapa harganya sekarang Rp11 ribu'. Perintah pak, disuruh katanya menaikkan harga," ujarnya dalam rapat dengan Komisi IV DPR, Rabu (7/12).

Namun, dia menyerahkan kasus itu ke Satgas Pangan. "Itu ada keterlibatan pemerintah dengan swasta. Itu (penindakan) terserah Satgas Pangan, kalau ini sudah merupakan pidana umum, itu bisa segera ditindaklanjuti," ujar Buwas kepada wartawan usai rapat.

Buwas juga menyebut data surplus produksi beras milik Kementerian Pertanian (Kementan) tidak sesuai dengan fakta. Menurut dia, data tersebut tak sesuai dengan temuannya di lapangan serta kontrak dengan pihak penggilingan beras.

Buwas, sapaan akrabnya, mengatakan stok beras di penggilingan menipis, sehingga Bulog tidak dapat menyerap dengan maksimal. Hal itu ia sampaikan saat ditanya oleh anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Ansy Lema.

"Berdasarkan lapangan, karena saya bukan harus mengecek data (Kementan) ini benar atau tidak, tapi berdasarkan di lapangan dengan data yang kita dapat juga, kita punya juga hasil di lapangan dengan kontrak orang penggilingan, memang barangnya (beras) enggak ada," ungkap Buwas.

Mendengar penjelasan Buwas tersebut, Ansy kemudian memastikan apakah data surplus beras tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

"Saya simpulkan artinya data dan fakta itu tidak sejalan dari penjelasan itu?," tanya Ansy.

"Iya," jawab Buwas singkat.

[Gambas:Video CNN]

Kecanduan cinta yang mendominasi: Tuan ketiga lebih memilih istri kecilnya

Pengusaha Hotel Bali Khawatir Larangan Zina di UU KUHP******

Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno segera mengklarifikasi penerapan pasal larangan berhubungan seks di luar nikah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru saja disahkan.

Ia mengatakan kebijakan tersebut akan berdampak pada kunjungan wisatawan di Bali jika tidak segera disosialisasikan atau diklarifikasi. Menurutnya, pasal tersebut rentan terjadi multitafsir bagi para turis.

"Iya kalau misalnya dibiarkan (jadi) bola liar seperti ini, akan berdampak," kata dia saat dihubungi, Kamis (8/12).

"Sampai saat ini kunjungan masih bagus tapi berikutnya secara fisiologi akan berdampak. Maka itu perlu secepatnya ada official statement dari pemerintah. Khususnya kita mengharapkan Menteri Pariwisata mengklarifikasi ini, sehingga tidak bias," imbuhnya.

Ia mengatakan sesungguhnya KUHP sudah ada dari dulu soal pasal perizinahan dan sekarang dipertegas dengan disahkannya. Namun, yang berhak melaporkan kalau ada perzinahan adalah suami atau istri kalau memang sudah menikah tapi kalau belum menikah adalah si orang tuanya.

Ia juga menyatakan, bahwa pihak hotel di Bali juga tidak akan pernah menanyakan kepada wisatawan asing apakah dia sudah menikah ketika mereka mau sewa kamar atau menanyakan surat nikah.

"Jadi tidak ada hubungannya dengan wisatawan dari manapun dia datang ke Bali. Silahkan enjoy dan holiday dan pihak hotel kami sendiri tidak akan pernah (menanyakan) are you married atau dia sewa satu kamar atau disuruh menunjukkan surat, tidak ada itu, jadi biasa-biasa saja," ujarnya.

Ia juga kembali meminta agar pemerintah mensosialisasikan soal KUHP tersebut secara baik dan benar dan pada fungsinya.

"Inikan baru disahkan dan akan (diterapkan) tiga tahun. Dan sekarang sudah ribut kita, apa hubungannya. Untuk isu KUHP tentu pemerintah harus mengadakan press conference official statement,bahwa KUHP tidak perlu dikhawatirkan dan kemudian industri pun harus membackup situasi dan kondisi," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Jiang Qiao Zhanyi

Sejarah Resort Mewah MNC******

Resort mewah milik PT MNC Land yang mengusung nama mantan Presiden AS Donald Trumpdi Pulau Dewata, Trump International Resorts Bali, terbengkalai dan mangkrak selama bertahun-tahun.

Trump Organization dan pengembang MNC Group Indonesia menutup resort bintang enam itu pada 2017 dan memberhentikan ratusan pekerja.

Semula, hotel bintang enam itu dibangun untuk menggantikan Resort Golf Nirwana. Kedua badan usaha itu bermitra dengan cita-cita mengubah citra Resort Golf Nirwana menjadi resort dengan pemandangan Samudra Hindia yang indah.

Pembangunan resort ini bahkan sempat dijuluki sebagai 'proyek impian' oleh sang putra, Donald Trump Jr, pada kunjungannya ke Jakarta 2019 lalu.

Kesepakatan Trump untuk melisensikan namanya ke resort baru dan membantu mengoperasikannya pada 2015 lalu itu sempat menjadi impian bagi pekerja Indonesia.

Namun, Kepala MNC Group Hary Tanoesoedibjo menyebut pandemi covid-19 menghambat rencana pembukaan kembali resort tersebut.

Ditta Dwi, mantan caddy di Trump International Resorts Bali ikut terdampak dari mangkraknya pembangunan resort tersebut. Ia kini terpaksa mengambil pekerjaan lain sebagai pramusaji.

"Tidak ada kejelasan tentang masa depan kami. Kami mendengar akan direkrut kembali, tetapi itu tidak pernah terjadi," katanya kepada France24, Jumat (9/12).

Dwi mengatakan banyak pekerja Bali yang kehilangan pekerjaan akibat proyek mangkrak itu. Ia menyebut pekerja hotel memang diberi kompensasi setelah kehilangan pekerjaan. Namun, sekitar 150 caddy dengan status kontrak tidak menerima apapun.

Saat masih bekerja di resort milik Trump, Dwi menerima gaji Rp1,3 juta per bulan. Meski begitu, tip dari pegolf kaya membuat ia bisa meraup Rp15 juta per bulan.

Hal itu jauh berbeda dengan penghasilannya di tempat kerja sekarang. Dwi hanya menerima pemasukan bersih Rp1,3 juta, tanpa embel-embel tip.

Sementara itu, Direktur Divisi Properti MNC Edwin Darmasetiawan menolak untuk memaparkan berapa jumlah pekerja yang dipecat. Ia hanya menyebut masalah keuangan yang menjadi dalang terlantarnya resort tersebut.

Edwin pun tetap optimis proyek itu akan dilanjutkan dalam beberapa waktu mendatang. "Saya tidak melihat proyek ini sebagai kegagalan, tetapi ditunda," katanya.

Ia menambahkan saat ini pihaknya sedang fokus dengan proyek MNC Group dan Trump lainnya yaitu Trump International Hotel Lido di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Di sisi lain, proyek di perbatasan Bogor-Sukabumi yang akan mencakup lapangan golf dan resort Trump itu menuai kontroversi. Pasalnya, pembangunan resort diduga menggali kuburan leluhur Islam tanpa izin penduduk setempat.

[Gambas:Video CNN]

Tentara Pembebasan Alien

9 Tuntutan Buruh Peringati Hari HAM Sedunia******

Partai Buruh Indonesia bersama organisasi serikat buruh dan petani akan berunjuk rasa dalam memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM), Sabtu (10/12).

Dalam aksi yang akan diselenggarakan di Istana Negara tersebut, buruh akan menyampaikan 9 tuntutan.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan 9 tuntutan itu adalah penolakan terhadap UU KUHP, penolakan omnibus lawa UU Cipta Kerja, reforma agraria dan kedaulatan pandan.

Tuntutan selanjutnya perjuangkan jaminan sosial, meliputi jaminan makanan, pendidikan, perumahan, air bersih, dan pengangguran. Kemudian, berantas korupsi dan usut tuntas semua kasus pelanggaran HAM yang sudah direkomendasikan oleh Komnas HAM.

Said menambahkan aksi unjuk rasa akan dihadiri ribuan buruh yang berasal dari konfederasi buruh di antaranya KSPI, ORI KSPSI, KPBI, (K)SBSI, SPI.

Kemudian Organisasi Perempuan PERCAYA, organisasi pekerja rumah tangga, miskin kota, organisasi pemuda atau mahasiswa, dan berbagai elemen yang lain.

Selain di Jakarta, aksi juga akan dilakukan di berbagai kabupaten dan kota lain di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Pemain untuk Semua

Pembebasan Lahan PTPN II di Sumut Terganjal Keluarga Pensiunan******

Pembebasan lahan milik PTPN2 di Kebun Sampali, Jalan Wijaya Kesuma, Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara masih terganjal. Pasalnya sejumlah keluarga pensiunan memilih bertahan dan menolak tali asih yang diberikan perusahaan.

Penasehat Hukum PTPN 2 Sastra mengatakan seluruh areal Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 152 seluas 35 hektar di Kebun Sampali sudah selesai dibebaskan. Akan tetapi, keluarga pensiunan yang menghuni 11 rumah dinas karyawan masih bertahan.

"Sebenarnya mereka paham bahwa areal tersebut memang HGU PTPN 2, namun mereka tetap bertahan karena ingin menuntut tali asih yang lebih tinggi dari yang ditawarkan perusahaan PTPN 2," kata Sastra, Rabu (7/12).

"Karena permintaan mereka sangat tidak wajar dan tidak mungkin bisa dipenuhi. Pihak PTPN 2 sendiri punya batasan, tidak bisa begitu saja menggelontorkan dana tali asih. Harus wajar dan bisa diterima secara perhitungan," jelas Sastra.

Menurut Sastra PTPN 2 melalui anak perusahaan PT Nusa Dua Propertindo (NDP) juga telah memberikan tali asih ke ratusan warga lainnya yang selama ini menggarap dan mendirikan rumah di areal HGU No.152 Kebun Sampali itu.

"Semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Karena memang tuntutan mereka wajar dan sangat rasional secara perhitungan manajemen perusahaan PTPN 2. Rata-rata mereka meninggalkan rumah mereka dengan senyum. Itu jugalah yang ingin kita lakukan dengan saudara-saudara kita yang merupakan keluarga pensiunan yang masih bertahan di sana," tambah Sastra.

Progres pembebasan lahan HGU tahap pertama di kebun Sampali seluas 35 hektar dinilai cukup efektif. Hingga awal Desember 2022, sudah seluruh areal bisa dikosongkan. Hanya sebagian kecil dari penggarap yang masih membongkar sendiri bangunan miliknya untuk dibawa ke lokasi yang baru.

[Gambas:Video CNN]

Karena itu pihak PT NDP bisa langsung membangun pagar beton yang mengelilingi areal tersebut.

"Kami berharap dalam beberapa hari ke depan sudah bisa kita capai kesepakatan dengan para keluarga pensiunan di Jalan Wijaya Kesuma, sehingga seluruh areal seluas 35 hektar di kebun Sampali tahap pertama ini tuntas kita bebaskan," harap Sastra.

Sementara itu, Direktur PT NDP Iman Subekti yang menjadi penanggung jawab pembebasan areal HGU Nomor 152 Kebun Sampali mengatakan pihaknya tetap akan melakukan tindakan persuasif.

"Mereka adalah saudara-saudara kita sendiri sesama warga PTPN 2. Tetap mengedepankan tindakan persuasif. Kami berharap para keluarga pensiunan tidak mudah terprovokasi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Kita sangat terbuka. Ayo kita musyawarahkan. Tapi jangan menuntut dengan besaran yang tidak masuk akal. Itu tidak mungkin bisa dipenuhi," ungkapnya.