denda pembayaran kredivo

Bintang penari kupu-kupu

Amran Imbau Tanam Cabai di Pekarangan saat Harga Naik, Petani Sangsi******

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman membeberkan strategi untuk meredam harga cabaiyang melonjak hingga Rp100 ribu per kg.

Ia mengusulkan penanaman di kawasan rumah pangan lestari (KRPL) atau menanam cabai di pekarangan perumahan.

"Kita galakkan KRPL itu solusi terbaik. Cabai tanam di pekarangan, sayur dan sebagainya," kata Amran soal solusi meredam harga cabai, dikutip dari detikcom pada Senin (30/10).

Namun, menurut petani dan asosiasi, ini adalah lagu lama yang sama sekali tak berbuah hasil.

"Lagu lama itu (tanam cabai di pekarangan). Sekarang begini, misal saya ada 100 tanaman di polybagsuruh tanam ke 100 orang di kota, berapa keberhasilannya? Saya sudah berapa kali ikut gerakan tanam cabai, habis uang saja pemerintah," kata Ketua Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI) Abdul Hamid kepada CNNIndonesia.com.

"Ini sudah berulang kok yang begini-begini, sudah dari tahun berapa. Enggak ada pengaruhnya terhadap harga. Itulah kita ini kadang merespons terlalu cepat. Nampak enak, nampak bisa, kita lihat hasilnya gak ada," kritik Abdul terhadap usul Amran.

Abdul mendesak pemerintah lebih baik melatih para petani bagaimana mengantisipasi perubahan iklim. Ia menegaskan tugas pemerintah bukan cuma membantu penyediaan pupuk, tetapi harus bisa membuat petani paham bagaimana menghadapi El Nino.

Ia menilai pemerintah kerap suka-suka dalam mencari solusi. Padahal, apa yang disampaikan tidak masuk ke dalam mitigasi masalah.

"Semua orang ya memang ada plus minus, cuma kalau merespons seperti itu (Mentan Amran) ya repot juga. Kalau mau dilaksanakan seperti yang sudah-sudah, ya hasilnya juga seperti yang sudah-sudah," tandasnya.

Di lain sisi, Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia (APPI) Jawa Timur Jumantoro menilai pemerintah terlalu banyak proyek. Pada akhirnya, segudang proyek pertanian tersebut malah membuat petani buntung.

Jumantoro mengatakan petani tidak berniat mencari untung besar, tetapi jangan juga sampai merugi. Sayang, ia mengklaim pemerintah selalu hadir terlambat membantu petani.

"Pada saat harga cabai tinggi baru mereka turun tangan, tapi pada saat harga cabai murah mereka (pemerintah) diam saja. Petani sebenarnya sudah berusaha memberikan yang terbaik, tapi kami trauma pada saat tanam harus hancur lebur tidak ada campur tangan (bantuan) pemerintah," ucapnya kecewa.

"Kami merasa petani ini cuma dibutuhkan pada saat genting, tapi pada saat petani butuh pemerintah, mereka tidak hadir... Dengan harga seperti ini (tinggi) petani tertarik menanam cabai, tetapi pemerintah ikut-ikut bikin proyek. Akhirnya stabilitas harga semakin tidak terjaga," tandas Jumantoro.

Berdasarkan pantauan AACI di Pasar Agung Depok, Jawa Barat pada Minggu (29/10), harga cabai rawit sudah tembus Rp100 ribu per kg. Asosiasi menyebut lonjakan harga ini disebabkan penyakit dan kurang air imbas hujan yang belum datang.

Bahkan, AACI meramal lonjakan harga cabai rawit bakal bertahan cukup lama hingga akhir 2023.

[Gambas:Video CNN]

Lin Han Lin Yao

Kubu Pontjo: Menteri ATR Tak Berhak Tolak Pembaruan HGB Hotel Sultan******

KubuPontjo Sutowo mengklaim Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto tak berhak menolak pembaruan hak guna bangunan (HGB) Hotel Sultan.

Kuasa Hukum PT Indobuildco Yosef Benediktus Badeoda menyebut perusahaan Pontjo Sutowo sudah mengajukan pembaruan HGB kepada Kantor Wilayah ATR/BPN DKI Jakarta sejak 2 tahun lalu. Namun, ia mengungkap belum ada respons.

"PT Indobuildco mengajukan pembaruan hak 30 tahun, bukan perpanjangan hak, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menteri ATR/Kepala BPN (Hadi Tjahjanto) tidak berhak menolak pembaruan hak yang diminta oleh pemegang hak sesuai uu, kecuali persyaratan pemohonnya tidak terpenuhi," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (31/10).

Yosef bahkan menaruh curiga bahwa pengajuan pembaruan dari kliennya sengaja tidak diproses oleh pemerintah. Di lain sisi, ia menganggap pemerintah tak punya alasan menolak pengajuan tersebut.

Ia menegaskan berkas yang diajukan lengkap. Oleh karena itu, Yosef mempertanyakan apa alasan pemerintah jika memang menolak pembaruan HGB Hotel Sultan.

"Bisa saja (sengaja tidak diproses). (Mereka) mau nolak alasannya apa?" tutupnya.

Terpisah, kuasa hukum kubu Pontjo Sutowo lainnya, yakni Hamdan Zoelva mengatakan belum ada surat resmi penolakan pembaruan HGB hotel tersebut.

Bahkan, Hamdan mengklaim kubu Pontjo Sutowo tak segan untuk kembali menggugat Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto jika benar pemerintah menolaknya.

"Kalau suratnya ada, klien kami (Pontjo Sutowo) pasti akan mengajukan gugatan. Iya betul (gugat lagi Hadi Tjahjanto). BPN sedang digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Segalanya kita serahkan ke pengadilan yang memutuskan," jelasnya saat dikonfirmasi.

Sementara itu, Menteri Hadi tegas menyebut menolak perpanjangan HGB PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo di Hotel Sultan. Artinya, kepemilikan hotel tersebut resmi kembali ke negara.

"Oh begitu (digugat Rp28 triliun)? Yang jelas ATR/BPN tidak memperpanjang HGB (PT Indobuildco di Hotel Sultan). Sudah selesai. Itu sudah ranahnya aparat penegak hukum," tegas Hadi hari ini usai menghadiri Rakernas Reforma Agraria di Sheraton Hotel, Jakarta Selatan.

[Gambas:Video CNN]

Penganut Tao Hongyun yang malang, orang paling kejam di dunia

Keunggulan******

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati resmi beroperasi penuh mulai Minggu (29/10).

Dengan begitu, seluruh penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung pun dialihkan ke BIJB Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) Muhammad Awaluddin mengatakan bahwa sebenarnya Bandara Kertajati sudah beroperasi sejak 2018. Namun, ia mengakui Bandara Kertajati belum optimal, salah satunya ialah masalah akses menuju bandara itu.

Ia mengatakan tujuan penataan tersebut dilakukan untuk dapat mengembangkan potensi penerbangan di Jabar, khususnya untuk rute internasional. Sebab, kata Awaluddin, Bandara Husein Sastranegara terkendala terkait dengan landasan pacu.

Lantas seperti apa keunggulan Bandara kertajati?

Data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan Bandara Kertajati memiliki luas lahan sebesar 1.800 hektare. Dari total lahan tersebut, terdapat luas terminal penumpang seluas 121 ribu meter persegi dan terminal kargo 90 ribu meter persegi, serta panjang runway 3.000 meter x 60 meter.

Dengan luas tersebut, bandara ini diproyeksikan dapat melayani sebanyak 5,6 sampai dengan 12 juta penumpang per tahun hingga 2024. Tak hanya itu, Bandara Kertajati diproyeksikan dapat melayani 29,3 juta penumpang per tahun pada 2032.

Setelah pengalihan penerbangan dari Bandara Husein ke Bandara Kertajati, setiap harinya ada 16 penerbangan dengan kapasitas tempat duduk sebesar 32.760 pax per minggu atau 4.680 pax per hari (datang dan berangkat).

Aksesibilitas dari dan ke Bandara Kertajati pun kini semakin mudah dan cepat dengan adanya Tol Cisumdawu.

Selain itu, terdapat beragam pilihan moda transportasi massal antara lain Bus Damri, travel, taksi, dan mikro bus dari sejumlah titik di kawasan Bandung Raya dan daerah lainnya.

Ada pun daerah lain itu seperti Sumedang, Cirebon, Kuningan, Karawang, Majalengka, Tasikmalaya, Indramayu, Cimahi, Purwakarta, Subang, Ciamis, Banjar, serta Pangandaran.

Terdapat sebanyak tujuh rute yang dialihkan dari Bandara Husein ke Bandara Kertajati yaitu tujuan Balikpapan (BPN), Banjarmasin (BDJ), Batam (BTH), Denpasar (DPS), Makassar (UPG), Medan (KNO), serta Palembang (PLM). Ketujuh rute tersebut dilayani pesawat jet maskapai Citilink, AirAsia, serta Super Air Jet.

Sementara itu, rute penerbangan berjadwal luar negeri tujuan Kuala Lumpur, Malaysia telah beroperasi sejak pertengahan Mei 2023. Bandara Kertajati juga melayani penerbangan umroh dan haji.

[Gambas:Video CNN]

Pemanggil Loli-ku

Ombudsman Minta KLHK Perpanjang Batas Persyaratan Izin Pengusaha Sawit******

Ombudsman RI menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk memperpanjang batas penyerahan kelengkapan syarat perizinan bagi pengusaha sawit terindikasi menggunakan lahan ilegal di kawasan hutan, yang sedianya berakhir pada 2 November 2023.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai kebijakan tersebut berpotensi maladministrasi. Pasalnya, masih banyak permasalahan terkait status kawasan hutan.

Ia menyarankan agar Siti mengeluarkan diskresi untuk menunda batas akhir tersebut, dengan sejumlah pertimbangan.

"Diskresi dapat dilakukan dengan alasan-alasan objektif, yaitu alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak dan rasional serta berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik," imbuh Yeka.

Ia menyebut permasalahan lainnya juga dirasakan oleh para petani sawit swadaya.

Menurutnya, petani sawit swadaya yang hanya memiliki lahan seluas kurang dari 10 hektare, merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif pengurusan legalitas usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.

Lihat Juga : Jokowi Minta Penggantinya Tiru Sukses Guyana dan Jangan Mulai dari Nol

"Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah," tegas Yeka.

Ia mengatakan proses penentuan tenggat waktu 2 November 2023 adalah batas yang diambil dari tanggal diundangkannya UU Cipta Kerja pada 2020.

Kemudian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penundaan dan diubah dengan UU Cipta Kerja (2) yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023. Maka menurut Yeka, selayaknya tanggal batas akhir juga dimulai dari pemberlakuan UU Cipta Kerja Nomor 6/2023.

Ia menekankan pelaksanaan penatagunaan kawasan hutan harus menghormati hak masyarakat dan kepentingan nasional. Karena itu, Kementerian LHK perlu memperhatikan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tetap menghormati hak masyarakat.

Dalam hal ini, kata Yeka, penatagunaan kawasan hutan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan produk administratif yang berkaitan dengan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.

Yeka juga menilai usaha sawit perlu mendapat dukungan, baik dari ranah domestik maupun internasional.

"Beberapa tahun terakhir, usaha sawit mengalami tekanan akibat dampak Pandemi covid-19, kebijakan subsidi, dan kebijakan ekspor. Hak atas tanah yang menjadi fondasi usaha perkebunan sawit, perlu ditata untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan usaha," tegasnya.

Dalam hal terjadi pengenaan sanksi denda, ia menyarankan hukuman itu dilaksanakan dengan mekanisme yang meringankan untuk melindungi pelaku usaha sawit dari kebangkrutan. Apalagi, usaha sawit merupakan lapangan kerja yang cukup besar dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan.

Selanjutnya, kata Yeka, Ombudsman RI akan membuat Policy Reportyang mendorong kepastian hak atas tanah sebagai fondasi dalam usaha perkebunan sawit yang dapat mempengaruhi tata niaga sawit di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Kendalikan dunia

IHSG Menanjak ke Posisi 6.751 Sore Ini******

Indeks hargasahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.751 pada Kamis (2/11) sore. Indeks saham menguat 108,96 poin atau 1,64 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11,39 triliun, dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 26,18 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 370 saham menguat, 167 terkoreksi, dan 215 lainnya stagnan. Terpantau, sembilan dari 11 indeks sektoral menguat dipimpin sektor teknologi, yakni plus 3,49 persen.

Kemudian indeks Straits Times di Singapura menguat 0,19 persen. Di sisi lain, indeks Shanghai Composite di China melemah 0,45 persen.

Sementara itu, bursa saham Eropa bergerak menguat. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 1,26 persen dan indeks DAX di Jerman menguat 1,35 persen.

Begitu juga bursa Amerika kompak menguat. Indeks S&P 500 menguat 1,05 persen, indeks Dow Jones menguat 0,67 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 1,64 persen.

[Gambas:Video CNN]

Paparazzi tingkat dewa dari dunia lain

Daftar 4 Barang Impor di Bawah Rp1,5 Juta yang Boleh Dijual Online******

Pemerintah telah menetapkan empat kategori barang imporberharga di bawah Rp1,5 juta yang boleh dijual online lewat cross border.

Keempat barang yang diperbolehkan termasuk buku, film, musik, dan software.

"Setelah mendengar masukan dari berbagai pihak, hari ini pemerintah telah menetapkan positive list produk yang boleh diperdagangkan lintas negara melalui crossborder online meski dengan harga di bawah US0 dollar AS. Ada empat kategori yaitu buku, film, musik, dan software," kata Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki dalam akun Instagram resminya, Rabu (1/11).

"Di luar positive list, tetap berlaku larangan impor barang dengan harga di bawah US0 dolar per unit melalui cross border e-commerce," katanya.

Dalam kesempatan terpisah, Airlangga mengatakan pemerintah juga akan memperkuat arus masuk barang impor dengan merevisi Permendag Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor di mana tata niaga impor diubah dari post border menjadi border untuk delapan komoditas.

Delapan komoditas itu yakni tas, elektronik, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik, barang tekstil sudah jadi lainnya, mainan anak, alas kaki, dan pakaian jadi.

"Perubahan post-bordermenjadi border dimasukkan dalam perubahan Tata Niaga Impor di Permendag 25 Tahun 2022," ungkap Airlangga dalam keterangan resmi, Rabu (1/11).

[Gambas:Video CNN]