petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

maksimal limit shopee pinjam

jpslot555 587Jutaan kata 374Orang-orang telah membaca serialisasi

《maksimal limit shopee pinjam》

Menkominfo ajak diaspora jadi bagian transformasi digital nasional******

Menkominfo ajak diaspora jadi bagian transformasi digital nasional
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi saat bertemu dengan Diaspora Indonesia yang berada di Barcelona, Spanyol, Selasa (27/2/2024). ANTARA/HO-Kemenkominfo/am.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengajak diaspora Indonesia untuk menjadi bagian dalam transformasi digital nasional.

“Saya mengajak teman-teman diaspora yang memiliki wawasan dalam lingkup transformasi digital untuk memberi masukan mengenai arah pengembangan dan pembangunan transformasi digital di Indonesia," ujarnya dalam rilis pers yang diterima, Jumat.

Hal itu disampaikannya dalam pertemuan dengan diaspora Indonesia di Hotel Sofia Barcelona, Spanyol, Selasa (27/2) malam waktu setempat.

Baca juga: Menkominfo Budi Arie memulai lawatan ke Spanyol

Baca juga: Pemerintah segera tuntaskan aturan turunan Perpres Publisher Rights

Budi mengatakan pihaknya selalu konsisten bahwa digitalisasi adalah keniscayaan dalam perkembangan peradaban manusia, dan penggerak ekonomi sosial di masyarakat.

Dia mendorong diaspora Indonesia di Spanyol memberikan sumbangsih bagi Indonesia. Menurutnya, pemikiran dan masukan diaspora memiliki arti penting agar Indonesia bisa terus bergerak maju dan memberi warna bagi kemajuan dunia dalam 10 sampai 20 tahun ke depan.

“Sumbangsih para diaspora sangat dibutuhkan bagi Indonesia untuk makin maju,” kata dia.

Menkominfo juga berharap agar Diaspora Indonesia dapat berkontribusi dalam kepentingan nasional secara aktif. Bahkan, Budi Arie mengusulkan aksi Nation Call untuk mengoordinasikan seluruh diaspora demi kepentingan nasional.

Dia menilai banyak negara memperebutkan sumber daya manusia Indonesia yang berprestasi.

“Tinggal kepentingan nasional kita yang perlu dirumuskan, supaya kita jangan terlalu tertinggal dari banyak negara,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Budi Arie turut menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya untuk mengikis kesenjangan antar wilayah, bahkan menargetkan penurunan jumlah wilayah tertinggal di Indonesia.

Salah satu langkah yang dilakukan Kementerian Kominfo dengan menyediakan akses internet di wilayah tertinggal.

“Tahun lalu kita meresmikan di Talaud sama Bapak Presiden Joko Widodo. Jaringan BTS di seluruh Indonesia terutama di daerah-daerah kita punya istilah terluar, terdepan, tertinggal,” tuturnya.

Menurut Menteri Budi Arie dari total 74 ribu desa di Indonesia, saat ini jumlah desa yang tertinggal sebanyak sembilan ribu desa.

“Saya tiga tahun lebih jadi Wakil Menteri Desa PDTT jadi saya agak paham tentang desa ini. Jumlah desa di Indonesia itu 74.961 desa, dan saat ini jumlah desa yang tertinggal mencapai 9 ribu desa. Saya yakin dengan kemauan. Desa Tertinggal, mudah-mudahan bisa kita hilangkan,” ungkapnya.

Dalam pertemuan itu, setiap Diaspora Indonesia yang hadir menerima Buku Biografi “Jokowi Mewujudkan Mimpi Indonesia” yang diterjemahkan ke dalam bahasa Spanyol dengan judul “Jokowi Hace Realidad El Sueno de Indonesia: Comprender el desarrollo basado en el carácter y los valores humanos.”

Buku besutan Darmawan Prasodjo itu mengisahkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam memetakan mimpi Indonesia serta capaian dalam membangun Indonesia di berbagai sektor.

Selain diterjemahkan dalam Bahasa Spanyol, buku itu juga sudah ada dalam Bahasa Korea dan Arab. Saat ini tengah dalam proses terjemahan dalam Bahasa Jepang, China, dan Swahili.


Baca juga: Menkominfo minta pers tetap berinovasi setelah "Publisher Rights" sah
 

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

BPIP tengah kaji keselarasan aturan hukum dengan nilai Pancasila******

BPIP tengah kaji keselarasan aturan hukum dengan nilai Pancasila
Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Darmansjah Djumala saat menghadiri acara bedah buku di Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia (SKSG-UI), Jakarta, Kamis (21/2/2024). (ANTARA/HO-SKSG UI)
Jakarta (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Darmansjah Djumala mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkaji keselarasan aturan hukum dan perundang-undangan dengan nilai-nilai Pancasila.

"Saat ini BPIP bekerja sama dengan berbagai universitas dan para ahli sedang mengidentifikasi aturan hukum dan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah," kata Djumala dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Baca juga: PP Perti sambut baik Ba'asyir tegaskan keselarasan agama-Pancasila

Menurut Djumala, hal tersebut sesuai dengan salah satu tugas BPIP, yakni mengkaji keselarasan kebijakan dengan nilai-nilai Pancasila, termasuk aturan hukum dan perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Sementara itu, Djumala menyebutkan saat ini ada beberapa peraturan daerah (perda) yang tidak selaras dengan nilai Pancasila. Misalnya, lanjut dia, perda yang bersifat diskriminatif berbasis SARA.

Baca juga: Kemendagri sebut inovasi harus sesuai dengan nilai Pancasila

Djumala mengatakan bahwa perda yang diskriminatif tersebut bila tidak disikapi secara bijak, maka dapat mengganggu harmoni sosial di masyarakat.

"Pendekatan dari bawah dengan melibatkan pengampu kepentingan diharapkan dapat menghindari perda yang bias SARA, ekonomi, politik dan gender," tuturnya.

Baca juga: BPIP-Pemkab OKI menguatkan nilai-nilai Pancasila pada narapidana

Djumala mencontohkan bahwa saat ini masih terdapat kebijakan publik yang bias gender. Misalnya, kata dia, terkait ukuran toilet wanita dan pria yang dibuat sama besar.

Padahal, lanjut dia, wanita membutuhkan waktu lebih lama di toilet, sehingga memaksa mereka harus antre lebih lama dari pria.

Baca juga: BPIP ajak generasi muda implementasikan nilai-nilai Pancasila

“Membiarkan wanita berlama-lama antre di toilet merupakan tindakan yang tidak selaras dengan Pancasila, tidak manusiawi, tidak sesuai dengan sila ke-2 'kemanusiaan yang adil dan beradab.' Perlu dipikirkan, ada perda yang mengharuskan pengusaha mal untuk menyediakan toilet wanita lebih banyak dan lebih besar dari toilet pria," kata Djumala.

Oleh sebab itu, dia menggarisbawahi perlunya kajian akademik dan diskusi publik yang mengkaji keselarasan perda, regulasi, hukum dan perundang-undangan dengan Pancasila.

Baca juga: Mahasiswa Unja kenalkan nilai Pancasila pada Suku Anak Dalam di Jambi
Baca juga: Jambore Ibu Pertiwi dorong siswa terapkan nilai Pancasila 

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:sensa777

Perbarui waktu:2024-07-08

Daftar bab terbaru
warung168
simplebet8
mulia77
pin kredivo
forum situs slot hari ini
zeus maxwin
ayo judi 88
trik olympus gacor
erek erek kaki seribu
Daftar isi semua bab
Bab 1 12 di erek erek
Bab 2 neng4d
Bab 3 situs tergacor gampang maxwin
Bab 4 superkaya88
Bab 5 6d hongkong paito
Bab 6 wargaqq
Bab 7 olympus slot dana
Bab 8 joker88slot
Bab 9 dana777
Bab 10 gacor 2023
Bab 11 game slot terbaru dan terpercaya
Bab 12 daftar slot terpercaya dan gacor
Bab 13 doremiplay77
Bab 14 mpo777 login
Bab 15 dana harapan pinjaman online
Bab 16 keraton toto slot
Bab 17 situs slot terbaru dan tergacor
Bab 18 bagi jpslot
Bab 19 link slot maxwin
Bab 20 daftar slot via dana
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5813bab
PercintaanBacaan TerkaitMore+

Superstar Hiburan yang Tak Terkalahkan

tante4d
Polisi tangkap pasutri di Aceh paksa anak mengemis untuk beli narkoba
Konferensi pers terkait kasus eksploitasi anak secara ekonomi di Mapolresta Banda Aceh, Kamis (29/2/2024) (ANTARA/Rahmat Fajri)
"Bahwa kedua orang tua ini mempekerjakan anaknya mencari uang untuk kehidupan mereka,"
Banda Aceh (ANTARA) - Polresta Banda Aceh menangkap pasangan suami istri (pasutri) asal Aceh Besar karena diduga telah mengeksploitasi secara ekonomi anak sendiri dengan cara mengemis yang uangnya digunakan untuk membeli narkoba.

"Bahwa kedua orang tua ini mempekerjakan anaknya mencari uang untuk kehidupan mereka," kata Wakapolresta Banda Aceh, AKBP Satya Yudha Prakasa, di Banda Aceh, Kamis.

Adapun kedua tersangka tersebut yakni suami berinisial MN (38) dan istri A (42) tahun, berasal dari salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Besar.

Satya menyampaikan, kedua tersangka tersebut mengeksploitasi anak mereka dengan cara memaksa mengemis di warung kopi (warkop) hingga persimpangan lampu merah di wilayah Kota Banda Aceh.

"Kedua anak yang menjadi korban eksploitasi tersebut satu berusia empat tahun dan satu lagi dua tahun. Kedua korban selama ini dipaksa mengemis," ujarnya.

Mirisnya, kata Satya, hasil mengemis anaknya tersebut digunakan kedua orang tua yang menikah secara siri itu untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu.

"Hasil mengemis itu dipakai untuk menggunakan narkoba, dan kami juga masih menelusuri dari mana mereka mendapatkan barang tersebut," katanya.

Dalam kasus ini, Polresta Banda Aceh mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp32 ribu, alat hisap sabu dan kotak yang bertuliskan mohon bantuan seikhlasnya untuk fakir miskin.

Dirinya menegaskan bahwa kegiatan tersangka tidak dibenarkan dan melanggar UU Perlindungan anak. Semestinya orang tua membiayai kehidupan anak.

"Kegiatan oleh orang tua ini tidak benar dari UU maupun agama. Mereka seharusnya memberikan kehidupan untuk anaknya, bukan sebaliknya," kata Satya Yudha Prakasa.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Bela Diri Syura

kumpulan slot bonus new member
Jokowi bayangkan konser-konser besar kelak bisa diadakan di IKN
Presiden Joko Widodo dalam peresmian peletakan batu pertama pembangunan gedung Kantor BNI di IKN, Kalimantan Timur, Kamis (29/2/2024). ANTARA/Muhammad Solih Januar/aa.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membayangkan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak hanya menjadi kota pemerintahan melainkan juga tempat diselenggarakannya konser-konser besar kelak.

Demikian disampaikan Presiden dalam sambutannya saat meresmikan peletakan batu pertama pembangunan gedung Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kamis.

“Jadi betul-betul nanti kita harapkan dengan adanya fasilitas jalan tol, fasilitas bandara, IKN ini menjadi semakin ramai dan kita harapkan Ibu Kota Nusantara ini akan menjadi sebuah kota yang hidup, tidak hanya urusan pemerintahan, tapi di bayangan saya kalau fasilitas-fasilitas sudah komplet, konser-konser besar nanti akan bisa diadakan di IKN,” kata Jokowi.

Presiden juga berharap IKN nantinya bisa menjadi menjadi pusat ecotourism atau wisata lingkungan seiring penataan kawasan hutan di sana.

“Kita tahu sekarang ini hutan yang ada di sini hutan tanaman industri, monokultur hanya satu macam jenis tanaman yang ada di IKN yaitu eucalyptus yang dipakai untuk bubur kertas,” jelasnya.

“Ini akan kita balik menjadi tropical rain forest land sehingga kita siapkan persemaian yang sekarang ini sudah berproduksi dan siap kurang lebih 15 juta setiap tahunnya di persemaian Mentawir kurang lebih 30 menit dari sini,” tambahnya.

Lebih jauh Presiden mengatakan IKN saat ini memang masih terasa panas karena jumlah dan jenis pohon masih kurang banyak. Namun ketika jumlah dan jenis pohon sudah bertambah, ia meyakini IKN akan menjadi kota hijau.

“Dan akan banyak nanti bank-bank yang nanti di sini dengan digital banking-nya, ini akan betul-betul sesuai dengan konsep smart city yang akan kita bangun. Betul-betul bisa kejadian, tapi memang butuh waktu,” ujarnya.

Dia pun menyatakan mendapatkan informasi pembangunan IKN akan selesai selama 10 tahun. Namun dengan banyaknya investasi yang masuk dia meyakini proses pembangunan IKN akan lebih cepat.

Baca juga: Presiden meletakkan batu pertama pembangunan Kantor Bank BNI di IKN

Baca juga: Bank Tanah menyiapkan lahan relokasi warga komitmen dukung Bandara IKN

Baca juga: Jokowi tiba di IKN untuk "groundbreaking" proyek infrastruktur

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Selir iblis yang tiada taranya

sbclive4d
Hukum kemarin, Zulhas langgar pemilu hingga eks polisi dihukum mati
Ketua Majelis Sidang Bawaslu Puadi (kanan) memimpin sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran administratif Pemilu 2024 dengan pihak terlapor Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (29/2/2024). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nym/aa.
Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin, Kamis (29/2), menjadi sorotan di antaranya Bawaslu memutuskan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan melakukan pelanggaran pemilu hingga tujuh orang PPLN Kuala Lumpur ditetapkan oleh Polri menjadi tersangka. Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca: 
Majelis Bawaslu putuskan Zulkifli Hasan melanggar administrasi pemilu
Majelis Sidang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memutuskan Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan terbukti secara sah melakukan pelanggaran administrasi pemilu terkait cuti kampanye. "Memutuskan, satu, menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu," kata Ketua Majelis Sidang Bawaslu Puadi dalam sidang putusan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis. Dalam sidang perkara Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL/00.00/II/2024, Majelis Sidang Bawaslu juga memberikan teguran kepada Zulhas untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari Baca selengkapnya di sini. Kapolri sebut situasi usai Pilpres terkendali dan terukur Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyebut situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) usia pemungutan suara pemilihan presiden (Pilres) 2024 dalam keadaan terkendali, meskipun di media sosial ramai terkait unjuk rasa terjadi. "Alhamdulillah sampai dengan hari ini dengan berbagai dinamika yang ada, kami terus bisa mengelola memang ramai di media sosial dan juga mungkin ada yang turun di lapangan terkait dengan hasil. Namun demikian, semuanya dalam kondisi yang terkendali terukur," kata Sigit di sela-sela kegiatan Rapat Pimpinan (Rapim) di Jakarta, Kamis. Sigit mengajak masyarakat juga semua pihak untuk bisa menerima hasil pilpres, meski berbeda pilihan namun mengutamakan persatuan dan kesatuan agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat bisa terjaga. Baca selengkapnya di sini. Polisi jemput Gus Samsudin lantaran dikhawatirkan melarikan diri Penyidik Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur menjemput Gus Samsudin di rumahnya, di Blitar lantaran dikhawatirkan dapat melarikan diri usai pembuatan konten "tukar pasangan" suami istri yang videonya viral beberapa waktu lalu. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol. Dirmanto di Surabaya, Kamis menyatakan alasan melakukan penjemputan paksa karena adanya kekhawatiran bahwa yang bersangkutan nantinya melarikan diri atau menghambat penyidikan. "Jadi begini, saudara Samsudin dikhawatirkan melarikan diri dan menghambat penyidikan. Dan dilakukan upaya penjemputan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim," kata Dirmanto. Baca selengkapnya di sini. Polri tetapkan 7 anggota PPLN Kuala Lumpur sebagai tersangka Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menetapkan tujuh anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, sebagai tersangka dugaan tindak pidana Pemilu terkait penambahan jumlah pemilih. "Ada tujuh tersangka," kata Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, di Jakarta, Kamis. Jenderal polisi bintang satu itu menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah pihaknya melakukan gelar perkara pada Rabu (28/2) di Ruang Rapat Subdit IV DIttipidum. Baca selengkapnya di sini. Mantan Kasat Narkoba Polres Lamsel dihukum mati Ketua Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandarlampung, Lingga Setiawan menjatuhkan hukuman mati terhadap terdakwa Andres Gustami dalam perkara peredaran narkotika jaringan Fredy Pratama. Andres Gustami yang merupakan seorang mantan Kepala Satuan Narkoba (Kasat Narkoba) Polres Lampung Selatan itu mendengarkan putusan majelis hakim didampingi oleh penasihat hukumnya. "Menjatuhkan hukuman mati terhadap terdakwa Andre Gustami," kata Lingga dalam amar putusan yang dibacanya dalam persidangan, Kamis (29/2). Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

gelombang bintang

alfabet88
Kasal: Perairan dekat IKN rawan perlu sensor awasi perlintasan
Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan salam saat pembukaan Rapat Pimpinan TNI AL 2024 di Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta, Kamis (29/2/2024). Rapim yang diikuti sekitar 138 perwira TNI AL tersebut bertemakan Membangun Pertahanan Laut Yang Tangguh Untuk Indonesia Maju. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/YU/pri.
Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan bahwa perairan dekat Ibu Kota Nusantara (IKN) rawan, sehingga perlu segera ada sensor yang dipasang untuk mengawasi perlintasan di perairan tersebut.

Ibu Kota Nusantara sebagai pengganti ibu kota negara berada di dua kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, yang wilayahnya dekat dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, yaitu perairan terbuka yang merupakan jalur pelayaran dan niaga domestik serta luar negeri.

“Di situ memang lintasan dari ALKI II, sangat rawan juga maka harus disiapkan sensor-sensor yang bisa mengawasi perlintasan dari ALKI. Nanti, kapal-kapal yang akan disiapkan juga bisa langsung sandar di Lantamal Balikpapan,” kata Ali saat jumpa pers sesaat sebelum Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AL di Markas Besar TNI AL (Mabesal), Cilangkap, Jakarta, Kamis.

Baca juga: Rapim TNI AL 2024 bahas pembangunan lantamal dan markas di IKN

Sejauh ini, kata Ali, Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) Balikpapan belum terbentuk karena komando utama (kotama) TNI AL itu nantinya dibentuk dari Pangkalan Utama TNI AL (Lanal) Balikpapan yang statusnya naik menjadi Lantamal.

Baca juga: Prabowo bertekad perkuat TNI AL untuk jaga kekayaan bahari RI

Rencana untuk meningkatkan status Lanal Balikpapan itu diumumkan Ali sejak 2023 dan kembali disampaikan saat jumpa pers hari ini. Namun, Ali belum dapat menjelaskan detail kapan validasi organisasi Lanal Balikpapan menjadi Lantamal mulai berlaku.

“Sementara yang kami siapkan dari daerah Melawai, di situ mungkin untuk Lantamal-nya,” kata Ali.

Baca juga: Menhan harap industri pertahanan RI mampu buat kapal perang destroyer

Melawai yang disebut Ali merupakan daerah pesisir yang jaraknya kurang lebih satu kilometer dari Lanal Balikpapan.

Pemetaan potensi ancaman di perairan dan peningkatan kekuatan pertahanan laut di IKN merupakan isu-isu yang dibahas dalam Rapim TNI AL Tahun 2024. Di luar isu itu, Ali bersama jajaran pimpinan TNI AL juga membahas rencana kerja TNI AL sepanjang 2024, prioritas gelar operasi dan latihan tahun ini, rencana pengamanan selepas pemilihan umum, rencana pemeliharaan dan perbaikan alutsista TNI AL, target pengembangan dan pemberdayaan wilayah pertahanan di Kampung Bahari Nusantara, serta rencana penerapan keamanan siber di lingkungan TNI AL.

Rapat itu diikuti oleh 138 perwira menengah dan perwira tinggi TNI AL, yang juga dihadiri oleh Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya TNI Irvansyah.

Baca juga: Dua unit KAL produk dalam negeri siap amankan laut RI

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Klan Badai

voucher gocar september 2022
Wakil Ketua MPR: Kewajiban Sertifikasi halal jangan beratkan UMKM
Arsip - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. (ANTARA/HO-MPR)
Kewajiban sertifikasi halal untuk produk UMKM, harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyatakan kewajiban sertifikasi halal jangan sampai memberatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Kewajiban sertifikasi halal untuk produk UMKM, harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang, agar tidak mempersulit pertumbuhan sektor ekonomi rakyat," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, sektor UMKM dengan segala keterbatasannya diakui dapat bertahan di tengah gejolak ekonomi yang terjadi. Penerapan kebijakan baru yang berpotensi membebani sektor tersebut, lanjut dia, harus dipertimbangkan secara matang.

Walaupun menurut Lestari, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan aturan turunannya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 menyatakan bahwa seluruh produk yang diedarkan dan diperdagangkan wajib memiliki sertifikasi halal.

"Kewajiban memiliki sertifikat halal diberi kelonggaran lima tahun sampai 17 Oktober 2024," ujarnya.

Dia mengungkapkan, kewajiban tersebut banyak dikeluhkan, karena menambah beban biaya bagi UMKM untuk mengurus sertifikat halal di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama.

Kementerian Koperasi dan UMKM memperkirakan pada tenggat 17 Oktober 2024 belum semua UMKM memiliki sertifikat halal. Karena, saat ini saja lembaga sertifikasi yang ada kemampuannya terbatas. Jumlah produk yang disertifikasi hanya 200 produk per tahun.

Menurut Lestari, berdasarkan kondisi tersebut dalam pelaksanaan kebijakan terkait jaminan produk halal harus benar-benar dipersiapkan berbagai kelengkapannya.

Jangan sampai, kata dia, kebijakan yang dibuat tidak diantisipasi dengan tepat sehingga bisa berdampak pada tersendatnya kelangsungan usaha sektor ekonomi masyarakat.

Dia juga mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah bersama-sama membangun ekosistem usaha yang baik bagi pertumbuhan sektor UMKM.

Baca juga: BPJPH jajaki saling pengakuan sertifikasi halal dengan Inggris
Baca juga: BPJPH kembali buka kuota 1 juta sertifikasi halal gratis bagi UMK 2024

Pewarta: Fauzi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

maniak kecepatan

cara daftar kredivo premium
Pemkab Biak Numfor dapat tambahan 389 guru PPPK
Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Papua, Jalan Mohammad Yamin Mandala Distrik Biak Kota. ANTARA/Muhsidin
Biak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Biak Numfor, Papua, mendapatkan tambahan 389 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk ditempatkan di sekolah di daerah setempat.

"Formasinya 491 guru PPPK tetapi yang terisi 389 guru. Kini tinggal menunggu keluarnya nomor induk pegawai dan SK penempatan dari Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Biak Numfor Kamaruddin di Biak,Senin.

Baca juga: Pemkab Pati optimalkan penambahan guru lewat penerimaan PPPK

Ia mengatakan, adanya tambahan guru PPPK sangat membantu Pemkab Biak Numfor untuk mengisi formasi guru ASN yang pensiun.

Dari ratusan tenaga guru PPPK yang diterima formasi 2023, menurut Kamaruddin, penempatannya akan diprioritaskan di sekolah yang ada di kampung pinggiran.

Selain itu, penempatan guru PPPK diutamakan di  sekolah yang kurang tenaga pengajarnya karena sudah pensiun, berhalangan tetap, dan meninggal dunia.

Baca juga: Bupati Bangkep minta PPPK guru laksanakan tugas dengan baik

"Kehadiran guru PPPK sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar di berbagai sekolah," kata Kamaruddin.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Disdikbud Biak Japosman Situmorang berharap para guru PPPK yang telah mengirimkan biodata pengurusan nomor induk pegawai diminta tetap melakukan tugas mengajar siswa sekolah tertentu.

"Untuk penempatan lokasi tempat sekolah mengajar akan ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap," ujar Japosman.

Baca juga: Pemkot Cirebon angkat 320 guru honorer jadi PPPK

Dari 389 guru PPPK yang diterima, menurut dia, sebagian besar masih melaksanakan tugas mengajar di berbagai satuan pendidikan.

Pewarta: Muhsidin
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024