kredit hp bunga kecil

slot yang gacor pagi hari 57Jutaan kata 400591Orang-orang telah membaca serialisasi

《kredit hp bunga kecil》

Komentari kunjungan kerja presiden, Ganjar: Kami sayang Pak Jokowi******

Lampung (ANTARA) - Dalam kampanye terbuka hari kedua "Hajatan Rakyat" di Lapangan Expo Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Senin, calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyikapi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Jawa Tengah sebagai hal biasa dan bukan merupakan upaya untuk menggerus elektabilitas dirinya.

"Ya Pak Jokowi kanweekendsering ketemu cucu sekaligus kunjungan kerja. Ya boleh, beliau presiden kok, mau kunjungan kerja ke mana pun boleh," kata mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

Ganjar kemudian menegaskan bahwa dirinya dan pihak partai pendukung tetap menghormati Jokowi dalam konteks kompetisi yang sehat pada Pemilu kali ini.

Baca juga: Ganjar optimistis kekuatan partai makin solid

Baca juga: Kampanye terbuka, Ganjar kagum lihat antusiasme warga Lampung

"Saya lihat videonya (kunjungan kerja Presiden Jokowi) disambut, kok. Kami dari PDI Perjuangan dan pendukung Ganjar-Mahfud, sayang kepada Pak Jokowi. Pada saat dia lewat, kami dadah-dadah'Pak Jokowi, kami dari Ganjar-Mahfud'. Menurut saya itu sapaan yang bagus, akrab, dan Pak Jokowi melambaikan tangan di situ," tandas dia.

Pagi ini, Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iriana Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah, bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta dengan menggunakan pesawat kepresidenan. Rombongan kepresidenan tiba di Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo Kabupaten Boyolali sekitar pukul 07:00 WIB.

Ganjar lantas menambahkan bahwa iklim kompetisi pada saat perhelatan pesta demokrasi merupakan hal yang lumrah selama dilakoni dengan cara sehat.

"Nggakapa-apa. Kompetisi-kompetisi itu kami terbiasa, kok. Yang tidak boleh adalah yang tidak adil," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar juga menegaskan bahwa dirinya belum mendapatkan informasi terkait kabar mengenai permintaan Presiden Jokowi untuk bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Dia menilai bahwa kedua tokoh politik nasional itu memiliki waktu dan cara untuk berkomunikasi.

"Oh nggak, nggak. Belum tahu saya. Saya tahunya baca di media saja, media sosial. Ya nggakmasalah, tinggal beliau berdua saja. Kanbeliau berdua dulu sering temu-temuan, kok. Mungkin kalau sekarang nggakpernah bertemu, kita malah bertanya-tanya, 'Kok nggak pernah ketemu, ya?' Cuma pasti di antara beliau-beliau bisa berkomunikasi. Sama-sama sibuk, kan," tutur Ganjar.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari. Kemudian, jadwal pemungutan suara.

Pewarta: Ahmad Faishal Adnan
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Komentari kunjungan kerja presiden, Ganjar: Kami sayang Pak Jokowi******

Pewarta: Ahmad Faishal Adnan
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Label：mpo189 slot、akundemoslot、warung slot gacor

Terkait：cara dapat uang tambahan、bonus new member to rendah、poker slot online、lazawin slot、slot gacor bonus new member 100 to kecil、bet slot 88 login、link situs slot、cara dapat duit 10 juta、rtp dangdut4d、slot maxwin 2022

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：cara daftar kredivo untuk mahasiswa（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03

Daftar bab terbaru

depo 100 bonus 100 to kecil

erek erek 85 2d

demoslots com

pinjol yang legal terdaftar di ojk

demo slot gmwin

rekomendasi slot gacor 2022

asia slot 168 login

jona4d

mentos 4d

game onlineBacaan TerkaitMore+

Dari ksatria menjadi raja

slotwin303

Respons KSAD soal Mahfud sebut aparat "backing" tambang ilegal******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak merespons pernyataan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD yang menyebut bahwa ada aparat dan pejabat yang menyokong (backing) pertambangan ilegal.

“Aparat bisa juga aparatur sipil, ya, belum lengkap itu,” kata Maruli saat konferensi pers di Mabesad, Jakarta Pusat, Senin.

Maruli menyebut pernyataan Mahfud soal aparat belum lengkap. Pasalnya, menurut dia, istilah “aparat” bisa merujuk ke banyak hal, sehingga ia mempertanyakan aparat mana yang dimaksud Mahfud.

“Jadi, ya saya bilang begitu, aparat itu yang mana?” ujarnya.

Menurut Maruli, TNI AD telah menerapkan asas hukum kepada setiap prajurit. Ia meyakini pihaknya tidak berani melakukan sesuatu yang melanggar hukum, termasuk menyokongi pertambangan ilegal.

“Jadi, kita sulit juga lah di zaman sekarang ini, terus terang saja, kalau misalnya kita begitu-begitu, masuk video kita takut sekarang ini. Jadi, enggak seberani itu lagi kita. kita sudah mulai. Memang kadang-kadang hukum itu akan taat setelah ada pemaksaan,” ujarnya.

“Kalau kita bermain-main dengan tambang begitu menjaga-menjaga, difoto, saya yakin responsnya cepat ini,” sambung KSAD.

Selain itu, Maruli mengaku pihaknya tidak tahu menahu soal kewenangan legalitas pertambangan. Namun, ia mempersilakan semua pihak untuk melapor jika memang ditemukan adanya indikasi prajurit yang berbuat demikian.

“Karena yang mempunyai kewenangan itu sebetulnya kan dari kementerian yang memberikan secara hukum, secara legalitas. Kami enggak tahu sebetulnya. Tapi kalau itu ada arah indikasi ke sana, ya, silakan dilaporkan,” tutur Maruli.

Lebih lanjut Maruli mengatakan, prajurit yang terbukti menyokongi tambang ilegal akan disanksi, sebagaimana kasus-kasus terdahulu.

“Saya kira laporan seperti ini ada masa sekitar berapa tahun yang lalu tentara ikut dalam penambangan-penambangan ini. Itu banyak yang dicabut jabatannya, anggota-anggota juga banyak, sehingga menurut apa yang kita dapatkan informasi sekarang ini, sangat drastis menurun untuk yang mengurus-mengurus hal tersebut,” katanya.

Sebelumnya, Mahfud MD, saat debat keempat yang diselenggarakan KPU RI di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (21/1) malam, mengatakan bahwa mencabut izin usaha pertambangan (IUP) tidak mudah dilakukan karena banyak mafianya.

“‘Cabut saja IUP-nya’, nah itu masalahnya. Mencabut IUP itu banyak mafianya, banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak, sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu. Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu di-backingoleh aparat-aparat dan pejabat. Itu masalahnya,” kata Mahfud.

Baca juga: KSAD kembali tegaskan netralitas prajurit di pemilu
Baca juga: Heru dan KSAD ajak masyarakat jaga kebersihan saluran air dan pasar

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Pengumuman terakhir China Entertainment

idxplay

Kemenkeu bakal lelang lagi aset Tommy Soeharto pada tahun ini******

Aset Tommy Soeharto masih belum laku, mungkin akan dilelang ulang di 2024

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), bakal melelang kembali aset sitaan milik Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

“Aset Tommy Soeharto masih belum laku, mungkin akan dilelang ulang di 2024,” kata Direktur Lelang DJKN Joko Prihanto dalam media briefing di Jakarta, Kamis.

Aset Tommy Soeharto telah dilelang sebanyak tiga kali sejak 2022 dan masih belum mendapatkan penawaran masuk hingga saat ini. Joko menduga terdapat dua alasan yang membuat aset PT Timor Putra Nasional (TPN) tersebut sulit mendapatkan pembeli, yaitu masalah harga dan asumsi bahwa aset tersebut merupakan barang bermasalah.

“Tapi itu biasa, namanya lelang kan ada sitaan kejaksaan juga laku. Mungkin belum dapat pembeli yang pas saja,” ujar Joko.

Menurut Joko, belum ada tanggal pasti terkait tanggal lelang aset-aset milik Tommy Soeharto. Hal itu disebabkan pihaknya masih menunggu permohonan lelang dari Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara (PKKN) DJKN.

Joko mengatakan akan memberikan informasi lebih lanjut bila permintaan dari PKKN sudah diajukan.

Aset PT TPN telah disita sejak 2021 dan mulai dilelang pada 2022.

Aset yang di sita terdiri dari empat bidang tanah seluas 530.125,526 m2 terletak di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang, sebagaimana SHGB Nomor 4/Kamojing atas nama PT KIA Timor Motors, dan tanah seluas 98.896,700 m2 terletak di Desa Kalihurip, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB Nomor 22/Kalihurip atas nama PT KIA Timor Motors.

Kemudian, tanah seluas 100.985,15 m2 terletak di Desa Cikampek Pusaka, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB Nomor 5/Cikampek Pusaka atas nama PT KIA Timor Motors, serta tanah seluas 518.870 m2 terletak di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB Nomor 3/Kamojing atas nama PT Timor Industri Komponen.

Nilai lelang aset PT TPN dimulai dengan harga Rp2,42 triliun. Lalu, nilainya turun menjadi Rp2,15 triliun pada lelang berikutnya dan kemudian turun kembali menjadi Rp2,064 triliun pada lelang ketiga.

Di samping itu, limit jaminan yang ditetapkan juga turun dari Rp1 triliun, menjadi Rp430 miliar, dan turun lagi menjadi Rp420 miliar pada lelang terakhir.

Baca juga: DJKN targetkan nilai transaksi lelang pada 2024 capai Rp35 triliun

Baca juga: DJKN bukukan transaksi lelang Rp44,34 triliun pada 2023

Baca juga: Majelis hakim memerintahkan perampasan aset tiga terdakwa tanah Munjul

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Perpustakaan Sains dan Teknologi Super

man 777 slot

Jokowi sebut Mahfud Md berhak mundur dari kabinet******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud Md yang berniat mundur dari jajaran menteri kabinet.

“Ya itu hak (Pak Mahfud) dan saya sangat menghargai,” kata Presiden Jokowi ketika ditemui usai Penyerahan Pesawat A-1344, Helikopter Fennec, dan Helikopter Panther Tahun 2024 di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu.

Rencana Mahfud untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Jokowi itu dia ungkapkan dalam diskusi Tabrak Profdi Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1) malam.

"Saya merencanakan mengundurkan diri sebenarnya sudah lama ketika akan mulai debat pertama," kata Mahfud.

Dengan mundur dari jabatan menteri, Mahfud merasa bisa lebih leluasa untuk membuka dan mengungkapkan data ke publik, terkait kepentingannya sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo.

Namun, kata dia, ada beberapa hal yang kemudian dipertimbangkannya, yakni etika kepada Presiden Jokowi yang telah mengangkatnya sebagai menko polhukam.

"Saya dahulu diangkat oleh beliau dengan sangat terhormat, dengan penuh kepercayaan kepada beliau sebagai presiden rakyat," katanya.

Mahfud pun mengatakan masih menunggu waktu (timing) yang tepat untuk mundur dari jabatan menko polhukam.

"Menunggu timing (mundur sebagai menko polhukam). Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa," tutur dia.

Baca juga: Presiden saksikan penyerahan pesawat Hercules untuk TNI AU
Baca juga: Presiden Jokowi resmikan SPAM Semarang Barat untuk suplai air bersih

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Peralatan dari dunia lain

situs paling gacor

KPU sebut tak ada ketentuan mengatur ibu negara berkampanye******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari menyebut tidak ada ketentuan yang mengatur ibu negara jika dia memilih ikut berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).

Hasyim menjelaskan ibu negara bukan jabatan negara dan orang yang menyandang titel sebagai ibu negara bukanlah pejabat publik.

“Gakada (aturannya). Ibu negara bukan jabatan (publik),” kata Hasyim menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui selepas melantik anggota kpps se-Indonesia di Jakarta, Kamis.

Sejauh ini, Ibu Negara Iriana Joko Widodo belum mengumumkan secara terbuka bakal terlibat kampanye di Pemilu 2024, meskipun putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka saat ini maju sebagai calon wakil presiden bersama Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden 2024.

Hasyim menjelaskan ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur presiden dan menteri-menteri. Hak politik mereka untuk berkampanye dilindungi dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Artinya, jika Presiden RI Joko Widodo memutuskan untuk ikut kampanye selama pemilihan umum (Pemilu) 2024 maka dia bakal mengajukan cuti kepada dirinya sendiri.

“Dia mengajukan cuti (kepada dirinya sendiri), iya kanpresiden cuma satu,” kata Hasyim menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Jakarta, Kamis.

Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur tata cara presiden ikut kampanye, di antaranya wajib ambil cuti karena selama kegiatannya berkampanye, presiden dilarang menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan dari pasukan pengamanan presiden (paspampres).

Dalam aturan itu, presiden juga cuti di luar tanggungan negara, yang artinya presiden tidak mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan jika dia ikut kampanye.

Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye. “Menteri yang akan berkampanye mengajukan surat izin kepada presiden, dan kemudian presiden memberikan surat izin. Dan, setiap surat yang dibuat para menteri yang akan kampanye, surat izin yang diterbitkan presiden itu, KPU selalu mendapatkan tembusan,” kata Hasyim.

Presiden RI Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1), menyampaikan presiden sebagai warga negara juga mempunyai hak politik, salah satunya hak berkampanye.

Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silahkan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing," kata Jokowi.

Walaupun demikian, Jokowi belum memutuskan akan mengambil hak politiknya itu atau tidak, selama tahapan pemilu 2024. “Ya nanti dilihat,” kata Jokowi.

Baca juga: KPU RI pastikan proses pengemasan logistik pemilu selesai 1 Februari

Baca juga: KPU pastikan ada jaminan sosial dan cek kesehatan buat anggota kpps

Kaisar Jahat Surga yang Melahap

rtp newplay88

Kemhan soal laporan ke Bawaslu: Kami apresiasi dan evaluasi pegawai******

Seluruh pegawai Kemhan RI menjunjung tinggi netralitas.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertahanan RI mengapresiasi laporan masyarakat ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mencurigai adanya pelanggaran netralitas akibat cuitan di akun resmi Kemhan RI di media sosial X.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kemhan RI Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha menjelaskan bahwa aduan masyarakat terkait pemilu sesuai dengan aturan dan diwadahi oleh Bawaslu. Akan tetapi, terkait dengan cuitan yang dipersoalkan, itu murni kesalahan yang tidak disengaja oleh pengelola akun (administrator).

"Kami mengapresiasi laporan tersebut. Itu memang diwadahi dalam mekanisme penyelenggaraan Pemilu 2024. Perlu kami jelaskan dan tegaskan kembali bahwa hal tersebut terjadi karena ketidaksengajaan admin (pengelola akun, red.) dalam memencet tagar pilihan di X (suggested tags) dan kesalahan segera diperbaiki oleh admin," kata Edwin saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Edwin pun meluruskan berbagai informasi menyesatkan yang menyebut seolah-olah cuitan itu diunggah secara sengaja, dan disiarkan selama berjam-jam sejak pertama kali tayang pada hari Minggu (21/1).

Kemhan, menurut Edwin, langsung menghapus cuitan itu dan mengevaluasi kinerja pengelola akun. Hasil evaluasinya, Edwin mengatakan bahwa pegawai Kemhan yang mengelola akun pun kena sanksi administratif berupa teguran keras karena tidak berhati-hati menjalankan tugasnya.

"Kami telah mengevaluasi dan menekankan ulang kepada seluruh administrator platform medsos (media sosial) Kemhan untuk lebih berhati-hati dalam proses publikasi," kata Edwin.

Ia menegaskan bahwa Kementerian Pertahanan RI tetap netral dan berkomitmen menjaga netralitas selama Pemilu 2024.

"Seluruh pegawai Kemhan RI menjunjung tinggi netralitas," kata Karo Humas Kemhan RI.

Cuitan akun media sosial resmi Kemhan RI di akhir pekan lalu menjadi sorotan karena mencantumkan tagar #PrabowoGibran2024. Namun, cuitan itu tidak lama dihapus.

Kemhan RI menjelaskan bahwa tagar itu tidak sengaja terunggah akibat pengelola akun tidak berhati-hati memeriksa kembali cuitannya.

Oleh karena itu, sanksi administratif pun dijatuhkan kepada pegawai Kemhan yang mengelola akun resmi Kemhan di media sosial X itu.

Walaupun demikian, cuitan itu dipermasalahkan oleh sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Bersih. Koalisi itu meminta Bawaslu memeriksa dugaan pelanggaran netralitas dalam cuitan tersebut.

Baca juga: Ari ingatkan netralitas usai #PrabowoGibran2024 muncul di X Kemhan
Baca juga: Anies ingin Presiden Jokowi beri sanksi menteri tak netral

Sebelumnya, KPU RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Pengawal pribadi dari dunia lain

slotopulsa

Kemhan soal laporan ke Bawaslu: Kami apresiasi dan evaluasi pegawai******

Seluruh pegawai Kemhan RI menjunjung tinggi netralitas.

《kredit hp bunga kecil》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，deluna4d slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《kredit hp bunga kecil》bab terbaru。