bet123 486Jutaan kata 229034Orang-orang telah membaca serialisasi
《intan77》
Titi: Pembentuk UU harus rumuskan ambang batas secara partisipatoris******
Pemerintah dan DPR RI selaku pembentuk undang-undang, menurut Titi Anggraini yang juga anggota Dewan Pembina Perludem ini, harus memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai.
"Selain itu, juga dengan menggunakan metode yang terukur dan jelas sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga," kata dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini kepada ANTARA di Semarang, Jumat pagi, ketika merespons Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2), menyatakan, "Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian."
Dalam putusan itu, lanjut Titi Anggraini, Mahkamah berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 perlu segera dilakukan perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal.
Disebutkan pula oleh Titi beberapa hal yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang, antara lain, ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan.
Perubahan norma parliamentary threshold, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR RI.
Beberapa hal lainnya yang patut mendapat perhatian Pemerintah dan DPR RI, yakni: perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; dan perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029.
Selain itu, lanjut Titi, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR RI.
Baca juga: MK kabulkan sebagian gugatan soal ambang batas parlemen
Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024
Wapres dorong kerja sama pengakuan produk halal RI******
"Upaya pencapaian visi tersebut memerlukan kerja sama yang erat tidak hanya di antara pemangku kepentingan di Indonesia, namun juga dengan negara mitra termasuk dengan Selandia Baru," kata dia saat berpidato dalam pertemuan dengan 30 pengusaha halal di Auckland, Selandia Baru, Jumat.
Ia berharap, kerja sama tersebut dapat menopang rantai pasokan industri halal melalui ketersediaan bahan baku yang juga terjamin kehalalan.
"Misalnya, produk susu atau daging beserta produk olahannya dari Selandia Baru yang diperlukan bagi industri makanan dan minuman di Indonesia," katanya.
Baca juga: BSI: Ada masalah "supply-demand" bank syariah dan industri halal
Dia mengharapkan kerja sama jaminan produk halal juga membuka peluang kerja sama bilateral dan kesempatan bagi para pelaku industri halal di Indonesia untuk mendukung sistem halal negara mitra, seperti Selandia Baru.
Pada kunjungan kali pertamanya sebagai Wapres ke Selandia Baru itu, Ma'ruf berharap, dapat ditindaklanjuti melalui kerja sama lebih konkret antara pelaku usaha industri halal Selandia Baru dan mitra di Indonesia
"Saya harap kunjungan ini dapat membuahkan hasil yang baik untuk meningkatkan kerja sama industri halal Indonesia dan Selandia Baru," katanya.
Turut hadir dalam agenda tersebut, Menteri Biosecurity dan Keamanan Pangan yang juga Menteri Asosiasi untuk Pertanian dan Lingkungan Selandia Baru Andrew Hoggard, Duta Besar RI untuk Selandia Baru Fientje Maritje Suebu, serta sekitar 30 pelaku bisnis industri halal di Selandia Baru.
Baca juga: Ipemi: Perwakilan pengurus di Korsel bangun ekosistem bisnis halal
Baca juga: BPJPH rangkul industri untuk sosialisasikan wajib sertifikasi halal
Baca juga: Menperin sebut pentingnya mengambil potensi besar industri halal
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024
Label:angka belut 4d、kupon goride、sejatibet
Terkait:indoslot388、slot tergacor di indonesia、bet138、situs slot daftar、pinjam uang di traveloka、kupon domino's pizza、slot resmi online、bola gacor、pengalaman pinjam kredivo、situs baru slot
bab terbaru:indogacor88(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Pamela Sakina
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024
《intan77》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,99slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《intan77》bab terbaru。