qq777bet

Perjalanan Legendaris Sang Penyihir

TPN Klaim Dukungan untuk Ganjar******

JAKARTA –Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aryo Seno Bagaskoro, mengatakan dukungan terhadap pasangan capres-cawapres nomor urut 3 semakin kuat jelang pencoblosan pada 14 Februari 2024 dan optimistis keluar sebagai pemenang.

“Kami yakin bahwa Ganjar-Mahfud akan menang. Entah satu putaran, dua putaran, atau berapa putaran pun,” kata Aryo dalam keterangan tertulis yang diterima Antaranewsdi Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Promosi Dulu Terimpit Pandemi, Klaster Usaha Ini Berkembang Berkat BRI KlasterkuHidupku

Aryo mengatakan Ganjar-Mahfud dan pendukung memiliki kekuatan keyakinan politik, kampanye yang substantif dan mencerdaskan, serta didukung seluruh relawan, simpatisan, dan pendukung juga terus turun ke akar rumput untuk sosialisasi.

Dia juga meyakini kerja keras tersebut pasti membuahkan hasil. Selain itu, situasi di internal pendukung juga sangat kondusif dan kompak.

“Di mana-mana kami semua terus saling menguatkan. Tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Apabila ada intimidasi, tekanan, atau paksaan, seluruh blok demokrasi akan berduyun-duyun membentengi,” ujar Aryo.

Dia mengungkit apa yang Ganjar sampaikan saat dideklarasikan pertama kali di Istana Batutulis, bertepatan dengan Hari Kartini, Habis Gelap, Terbitlah Terang, jadi semboyan yang tepat.

“Kami yakin di sisa waktu menjelang pencoblosan ini, terang itu semakin kuat menghabisi gelap, menerobos ke ujung,” kata Aryo.

Jelang Debat

Di sisi lain, Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Kaesang Pangarep, menilai Mahfud MD bakal menjadi lawan berat untuk Gibran Rakabuming Raka pada Debat Keempat Cawapres Pemilu 2024, Minggu malam.

“Cak Imin [Muhaimin] pasti menguasai, tetapi kan pandangan pribadi saya, Prof. Mahfud Md akan sangat menguasai materi, dan saya rasa beliau adalah lawan yang cukup berat pada debat kali ini,” kata Kaesang setelah menghadiri silaturahim dengan G8C dan bertemu para pekerja migran Indonesia (PMI) di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu seperti dilansir Antaranews.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu mengatakan Mahfud mengetahui secara mendalam segala permasalahan mengenai tema debat keempat, yakni energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu juga menilai Mahfud telah bekerja sangat baik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) selama di Kabinet Indonesia Maju.

“Beliau [Mahfud] bekerja sangat baik di menkopolhukam, jadi saya rasa beliau tahu permasalahan yang ada di Indonesia,” kata Kaesang.

Saat menghadiri silaturahim dengan G8C dan bertemu para PMI, Kaesang juga menyebut Mahfud bakal menjadi pesaing hebat untuk kakaknya, Gibran. Sementara itu, tentang Muhaimin Iskandar, Kaesang mengatakan tak tahu menahu.
???????
“Saya kira lawan beliau (yang) sangatlah berat, Prof. Mahfud, ya; kalau Cak Imin kurang tahu saya; tetapi nggak masalah, Mas Gibran harus selalu menghormati dan menghargai semua lawannya,” kata Kaesang.
???????
Kaesang mengatakan Gibran saat berada di Jakarta untuk bersiap-siap mengikuti debat di JCC Senayan, mulai pukul 19.00 WIB. Dia juga berharap kader dan relawan PSI, serta para PMI dapat turut menyaksikan debat keempat melalui siaran daring.

“Kami berharap semoga debat malam nanti lancar,” ujar Kaesang.
???????
KPU RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

KPU RI telah menetapkan masa kampanye pemilu mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.

Tahta Dewa Darah Asli

Pakar Nilai Cak Imin Ranking 1, Gibran Nomor Buncit di Debat Cawapres 2024******

SOLO —Pengamat Politik Kebijakan dari Universitas Indonesia (UI), Vishnu Juwono, menilai calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menunjukkan peningkatan yang signifikan pada Debat Cawapres 2024, Minggu (21/1/2024) dibandingkan debat sebelumnya.

“Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan dibandingkan debat sebelumnya. Saya mencatat bahwa Cak Imin tampil lebih santai, lepas, dan mengeluarkan guyonan khas NU-nya dengan baik,” kata Vishnu Juwono di Depok, Senin (22/1/2024).

Promosi HUT BRI ke-128, BRI Solo Slamet Riyadi Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Menurut Vishnu, Cak Imin berhasil menangkis serangan dari Gibran dengan cermat. Terutama terkait catatan MK dan memberikan kritik yang fasih terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo, khususnya terkait food estate dan hilirisasi.

Sedangkan Prof Mahfud Md, cawapres nomor urut 3 tetap mempertahankan kritiknya terhadap kebijakan utama Presiden Joko Widodo, terutama terkait hilirisasi, tambang ilegal, dan food estate.

Vishnu menyebutkan bahwa Mahfud Md mencoba mengaitkan pengalamannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan Menko Polhukam dengan isu kepemilikan tanah adat. Dia menyoroti sulitnya mengembalikan tanah kepada masyarakat setempat.

Namun, Vishnu menyoroti titik lemah Mahfud Md saat tidak dapat menjawab substansi pertanyaan dari Gibran terkait greenflation.

“Ini menjadi titik kritis karena keahlian dan pengetahuan seorang profesor harus mampu menjawab pertanyaan secara substansial,” kata Vishnu sebagaimana dilansir Antara.

Strategi Lama Gibran

Sementara cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, dinilai kembali mengulang strategi serangan agresif seperti pada Debat Cawapres 2024 sebelumnya.

Vishnu menyebut Gibran menyoroti catatan Cak Imin yang dibantu oleh penasihatnya, Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, dan menyindir Mahfud terkait pengetahuannya sebagai seorang Professor.

Akan tetapi, Vishnu mengkritisi aksi teatrikal Gibran yang terlalu berlebihan, mencari-cari sesuatu karena ketidakpuasan terhadap jawaban Mahfud yang bisa memberikan efek negatif kepadanya.

“Penjelasan Gibran terkesan normatif dan mengulang argumen yang sama seperti debat sebelumnya, terutama terkait kebijakan hilirisasi dan penciptaan 5 juta green jobs. Ini membuatnya terlihat kurang inovatif dalam menyampaikan visinya,” ungkap Vishnu.

Vishnu melakukan analisis Debat Pilpres 22024 putaran keempat menggunakan tiga parameter utama: penampilan di panggung, penguasaan substansi materi saat debat, dan kemampuan menjawab dan pengendalian emosi.

“Untuk parameter penampilan di atas panggung, nilai untuk Cak Imin adalah 85; Gibran 80, dan Mahfud 80. Sedangkan untuk parameter penguasaan substansi materi saat debat, nilai yang diperoleh untuk Cak Imin adalah 85; Gibran 75, dan Mahfud 80. Sementara untuk parameter kemampuan menjawab pertanyaan dan pengendalian emosi, nilai yang diberikan Vishnu adalah: Cak Imin 85; Gibran 70, dan Mahfud 80,” terang Vishnu.

“Dengan penilaian bobot yang sama dari masing-masing parameter dan nilai rata-rata keseluruhan kinerja, Calon Wakil Presiden unggul pada Debat Capres keempat dengan masing-masing nilai: Cak Imin 85; Mahfud 80, dan Gibran 75,” tutup Vishnu.

Gambar Dewa Takdir

Cak Imin Ajak Capres******

SOLO —Calon Wakil Presiden (cawapres) RI, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengajak seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk melakukan tobat ekologis. Gagasan itu dia sampaikan sebagai closing statement pada Debat Cawapres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024) malam.

“Saya hanya mengajak Pak Prabowo, Pak Gibran, Pak Mahfud, Pak Ganjar, saya, Mas Anies, dan siapa pun untuk sama-sama tobat ekologis, memperbaiki ke depan menjadi lebih baik lagi,” kata Cak Imin.

Promosi Rancang Masa Depanmu Sejak Dini! DPLK BRI Ajak UMKM Persiapkan Dana Pensiun

Muhaimin mengingatkan bencana ekologis dan krisis lingkungan terjadi di mana-mana tanpa harus menyalahkan siapa pun. Namun, hal itu adalah suatu fakta yang perlu diantisipasi bersama secara baik.

“Kita saksikan kerusakan iklim dalam beberapa tahun terakhir, kerusakan lingkungan hidup yang mengkhawatirkan, bencana ekologis, banjir, longsor. Kalau mau jujur, kiamat makin dekat,” katanya menegaskan.

Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan bahwa Indonesia sudah terlalu berlebihan dalam mengeksplorasi nikel. Dia bahkan dengan tegas menyebut program hilirisasi itu dilakukan secara ugal-ugalan tanpa tanpa pertimbangan ekologi serta sosial.

Cawapres nomor urut 1 itu menambahkan, eksplorasi nikel yang berlebihan mengorbankan kondisi lingkungan dan menimbulkan konflik sosial.

“Masa depan kita tidak jelas. Di sisi lain kita mengorbankan lingkungan dan sosial kita, sekaligus keuntungan yang sangat berbatas bagi negara. Oleh karena itu, bukan soal gegabah, ini soal keberanian dan keberpihakan,” ujar dia.

Pendeta Tao kecil yang tergila-gila

TPN Ganjar******

SOLO —Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Chico Hakim, mengaku tidak mempermasalahkan pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang memperbolehkan mereka ikut berkampanye dalam masa pemilihan umum (pemilu)

“Terkait pernyataan presiden mengenai bolehnya seorang presiden berkampanye dan memihak terhadap salah satu pasangan calon, saya rasa memang secara undang-undang itu diperbolehkan,” kata Chico dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Promosi Cetak Rekor, Penumpang Kereta Cepat Whoosh Capai 21.000 Orang Sehari

Ia mengatakan presiden boleh ikut berkampanye sesuai Pasal 299 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kendati demikian, dia tidak memungkiri akan ada anggapan dari masyarakat mengenai nepotisme yang semakin kental bila presiden ikut mengkampanyekan salah satu pasangan capres/cawapres.

“Tentunya ada semacam etika dan anggapan masyarakat tentang nepotisme dan lain-lain yang tentunya akan semakin kental apabila presiden mengkampanyekan salah satu paslon yang kebetulan di situ ada putra kandungnya,” jelasnya sebagaimana dilansir Antara.

Adapun pada Pasal 281 UU Pemilu menyebutkan, selama melaksanakan kampanye, presiden dan wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota wajib menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Selain itu, berdasarkan Pasal 304 ayat (1) UU Pemilu, dalam melaksanakan kampanye, presiden dan wakil presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Jokowi menjelaskan bahwa presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Oleh karena itu, menurut dia, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap warga negara, termasuk presiden dan para menteri.

Jokowi menilai bahwa hak demokrasi tersebut memiliki aturan. Menurut dia, yang terpenting adalah presiden dan menteri tidak menggunakan fasilitas negara saat mengkampanyekan pasangan calon peserta Pilpres 2024.

Saat ditanya apakah dia akan mengambil kesempatan untuk berkampanye sesuai aturan tersebut, Jokowi hanya menjawab secara normatif.

“Ya, nanti dilihat,” ujar Jokowi.

Klan Badai

Sekjen PSI Sepakat dengan Jokowi, Presiden dan Menteri Boleh Kampanye******

JAKARTA — Sekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni sependapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa kepala negara maupun menteri boleh berkampanye selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres maupun partai politik sehingga keberpihakan presiden bukan sebuah dosa.

Promosi BRI Ajak Nasabah Perbaharui Nomor Handphone di ATM/CRM, Dapatkan Tambahan Saldo

“Pak Jokowi benar. Presiden dan menteri sebagai tokoh publik adalah warga negara yang punya hak politik untuk mendukung capres dan parpol yang ia suka. Pagarnya adalah tidak mempergunakan fasilitas publik untuk kampanye. Keberpihakan presiden terhadap capres dan parpol bukan sebuah dosa,” katanya, Rabu (24/1/2024), dilansir Antara.

Ia mencontohkan pada Pemilu 2004, Megawati Soekarnoputri yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden RI maju sebagai calon presiden dan berkeliling Indonesia mengampanyekan dirinya sekaligus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

“Tidak ada masalah. Ibu Megawati sebagai tokoh politik ketika itu bisa membedakan dengan baik kapan berlaku sebagai presiden, calon presiden, dan ketua umum partai. Ibu Mega saat itu, tampaknya, berhasil tidak mempergunakan fasilitas dan uang negara untuk kampanye,” tutur dia.

Negara lain pun begitu, kata Raja, seraya mencontohkan mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang kala itu mendukung dan berkampanye untuk memenangkan Hillary Clinton sebagai calon presiden dari Partai Demokrat.

“Sekali lagi, ini sebuah praktik yang lazim di dunia politik yang tidak perlu dipersoalkan dan disesalkan,” kata Raja menegaskan.

Ia menambahkan idealnya Presiden Jokowi menindaklanjuti pernyataan tersebut dengan menyatakan dukungan terbuka.

“Saya kira pernyataan Pak Jokowi ini idealnya beliau follow up dengan memberikan dukungan terbuka kepada pasangan calon (presiden dan wakil presiden) nomor (urut) 2 dan parpol nomor 15, PSI, partai Jokowi. Tidak masalah, tidak berdosa memberikan dukungan politik,” katanya.

Presiden Jokowi menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

Teknik Tubuh Hegemon Bintang Sembilan

KPU Tegaskan UU Pemilu Perbolehkan Presiden Ikut Kampanye******

SOLO —Anggota KPU RI, Idham Holik, mengatakan bahwa Undang-Undang Pemilu memperbolehkan presiden dan menteri untuk ikut berkampanye.

“UU Pemilu khususnya pasal 281 ayat 1 memperbolehkan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota ikut dalam kegiatan kampanye,” ujar Idham di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Promosi Solo Technopark & Penajam Paser Utara Kerja Sama Siapkan Tenaga Kerja Kompeten

Adapun Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) berbunyi, “Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kendati demikian, aturan tersebut melarang presiden dan menteri menggunakan fasilitas negara. Selain itu, dia menuturkan presiden dan menteri juga wajib untuk cuti jika akan berkampanye.

“Norma tersebut mengatur dengan persyaratan kondisional. Sebagaimana diatur, di persyaratan tersebut tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya,” katanya sebagaimana dilansir Antara.

Sementara fasilitas pengamanan, sambung Idham, boleh digunakan oleh presiden dan menteri. Pasalnya, UU Pemilu memberikan pengecualian pada fasilitas pengamanan.

“Kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan menjalani cuti,” tambah Idham.

Dia enggan berkomentar lebih jauh terkait adanya kekhawatiran konflik kepentingan bila presiden ikut berkampanye. Idham menegaskan posisi KPU hanya sebagai lembaga penyelenggara Pemilu.

“Kapasitas kami sebagai penyelenggara pemilu itu hanya sebatas pada level penyampaian berkaitan dengan norma yang ada di dalam UU Pemilu,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta (24/1/2024).

Namun begitu, Jokowi belum memutuskan akan mengambil kesempatan untuk berkampanye mendukung salah satu pasangan calon di Pilpres 2024. “Ya nanti dilihat,” ujar Jokowi.