ggplay88 slot 530Jutaan kata 634148Orang-orang telah membaca serialisasi
《pinjaman mudah》
Warung Kecil Takut Omzet Turun Jika Jokowi Larang Jual Rokok Batangan******
Sejumlah pedagang warung kecil was-was pendapatan mereka turun jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melarang penjualan rokok batangan.
Kartina (47), pemilik warung kecil di bilangan Manggarai, Jakarta Selatan, salah satunya. Ia mengatakan penjualan rokok dengan cara diecer per batang lebih menguntungkan dibanding penjualan rokok per bungkus. Karena itu, jika penjualan ketengan dilarang, ia takut pendapatannya menurun.
"Ya kalau bungkusan nggak ada untungnya, cuma Rp1.500-an. Kalau ketengan kan dijualnya satu barang Rp2.000, masih lebih untung," ujarnya kepada CNNINdonesia.com, Senin (26/12).
"Orang harga rokok juga sudah naik terus tiap hari," kata Kartina dengan nada jengkel.
Hal serupa juga diungkapkan oleh seorang pedagang rokok di daerah Menteng, Jakarta Pusat, bernama Iwan (44). Ia mengungkapkan omzetnya terancam turun jika penjualan rokok ketengan dilarang. Pasalnya, kata dia, menjual rokok per batang itu lebih menguntungkan ketimbang per bungkus.
"Kalau saya mah mendingan ketengan. Orang (pembeli) juga kan belum tentu beli bungkusan terus. Harus punya duit," ucap Iwan.
Lihat Juga :![]() |
Kejengkelan Kartina soal naiknya harga rokok ternyata dirasakan juga oleh Iwan. Ia mengatakan setelah harga rokok naik, penjualannya menurun sekitar 20 persen.
Oleh karena itu, jika kelak penjualan rokok ketengan diberlakukan, pendapatannya bisa makin tergerus.
Namun, Iwan mengaku tidak bisa berbuat apa-apa terkait larangan Jokowi tersebut. Ia hanya bisa pasrah dan menggantungkan nasib pada pembeli yang hanya mau membeli rokok per bungkus.
"Nggak bisa ngomong apa-apa kita mah. Kalau sudah aturan dari sana (pemerintah) ya ngikutin," ujarnya.
Wacana pelarangan penjualan rokok secara ketengan itu tertuang dalam peraturan pemerintah yang akan disusun pada 2023. Rencana itu diketahui dari salinan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.
Dalam beleid itu, pemerintah berencana menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.
Larangan penjualan rokok batangan merupakan satu dari tujuh materi pokok yang akan disusun dalam rancangan peraturan pemerintah itu.
"Pelarangan penjualan rokok batangan," dikutip dari Keppres Nomor 25 Tahun 2022 yang diunggah di situs resmi Kementerian Sekretariat Negara.
Lihat Juga :ANALISISLarangan Jual Rokok Batangan Tak Akan Mempan Tekan Konsumsi |
Poin lainnya yang akan diatur adalah ketentuan rokok elektronik, serta pembesaran ukuran gambar dan tulisan peringatan kesehatan pada kemasan produk tembakau.
Aturan lain yang akan dicantumkan Jokowi adalah penegakan dan penindakan serta pengaturan kawasan tanpa rokok. Ada pula ketentuan pelarangan serta pengawasan iklan produk tembakau.
"Pelarangan iklan, promosi, dan sponsorshipproduk tembakau di media teknologi informasi," dikutip dari keppres itu.
Aturan-aturan baru tentang rokok dan produk tembakau itu digagas oleh Kementerian Kesehatan. Aturan itu merupakan turunan dari pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
[Gambas:Video CNN]
(mrh/pta)Kripto Bervariasi, Bitcoin Masih Loyo******
Harga sebagian besar aset kripto teratas bervariasi pada siang ini. Penguatan dipimpin oleh XRP.
Mengutip coinmarketcap.com, Selasa (27/12), XRP naik 3,25 persen menjadi USKementan Jamin Stok Bahan Pangan Pokok Aman Jelang Tahun Baru******
Kementerian Pertanian (Kementan) menjadi ketersediaan 12 bahan pangan pokok, khususnya komoditas peternakan dalam kondisi aman dan mencukupi jelang pergantian tahun.
"Alhamdulillah 12 bahan pangan pokok, khususnya untuk komoditas peternakan itu cukup dari sisi produksi dan itu bisa kami yakinkan, sehingga rakyat tidak perlu khawatir karena komoditas peternakan surplus pada 2022," ucapnya seperti dikutip dari keterangan resmi, Kamis (29/12).
Selain itu, Kementan juga bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyediakan bahan pangan berkualitas dengan harga terjangkau melalui kegiatan 'Serbu Pangan Murah'.
Selain komoditas peternakan, kegiatan itu juga menyediakan komoditas pangan lainnya, seperti beras, cabai, bawang merah, bawang putih, gula pasir, dan minyak goreng.
"Kami mengapresiasi Komandan Rindam Jayakarta beserta seluruh jajaran untuk berkolaborasi untuk pelaksanaan kegiatan ini" ungkap Nasrullah.
Ia menyebut pihaknya berupaya menggencarkan peningkatan konsumsi protein hewani dengan penyediaan bahan pangan dengan akses yang mudah dan terjangkau, salah satunya melalui kegiatan Serbu Pangan Murah tersebut.
Menurutnya, kegiatan itu juga merupakan tindak-lanjut arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk mendekatkan produsen dengan konsumen agar bisa menyediakan pangan dengan harga terjangkau dalam masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan tahun baru 2023.
"Alhamdulillah dari segi produksi 12 bahan pangan pokok dalam kondisi tercukupi sehingga harapan saya masyarakat dapat memanfaatkan keberadaan Serbu Murah ini dengan baik, beli secukupnya, tidak perlu khawatir karena pemerintah akan selalu mengawal ketersediaan dan pasokan bahan pangan agar semua masyarakat dapat menikmatinya," imbuh Nasrullah.
Ia menambahkan kegiatan serupa juga telah dilaksanakan bersama stakeholderterkait di beberapa titik sejak 18 Desember 2022 hingga nanti tanggal 31 Desember 2022.
Lihat Juga :Sederet Bisnis Dewi Kam, Wanita Terkaya di Indonesia 2022 |
Sementara itu, Kepala Bagian Umum Rindam Jaya Letkol INF Audy Komontoy mengungkapkan kerjasama TNI dan Kementan terus dilakukan dan saling bersinergi dalam menjaga ketahanan pangan bagi masyarakat Indonesia.
"Kerja sama TNI dengan Kementan sudah lama dilakukan, mulai dari hulu hingga hilir dalam menjaga ketahanan pangan, saat ini pada kegiatan Serbu pangan Murah, kami memfasilitasi tempat untuk masyarakat dalam mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan," ucap Audy.
[Gambas:Video CNN]
Selain itu, cardano (ADA) menanjak 1,19 persen ke USIHSG Longsor ke 6.850 pada Sore Ini******
Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.850 pada Rabu (28/12). Indeks saham kembali melemah 72,5 poin atau minus 1,05 persen dari perdagangan sebelumnya.
Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp19.968 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 8.936 miliar saham.
Pada penutupan kali ini, 162 saham menguat, 364 terkoreksi, dan 181 lainnya stagnan.
Nilai tukar rupiah pada pukul 15.10 WIB ikut menguat 0,11 persen di level Rp15.635 per dolar AS.
Beralih ke bursa asing, bursa saham Amerika mayoritas menguat. Indeks S&P; 500 minus 0,41 persen dan indeks NASDAQ Composite melemah 0,24 persen. Hanya indeks NYSE Composite yang menguat 0,20 persen.
Serupa, bursa saham Asia yang mayoritas melemah. Nikkei 225 di Jepang yang tercatat minus 0,41 persen disusul indeks Kospi di Korea Selatan pun ambruk 2,24 persen. Hanya indeks Hang Seng Composite di Hong Kong yang menguat 1,48 persen.
Kemudian, bursa saham Eropa juga terpantau menguat. Tampak indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,94 persen disusul indeks DAX di Jerman menguat sebesar 0,15 persen. Hanya indeks CAC 40 di Prancis menurun dengan persentase 0,20 persen.
[Gambas:Video CNN]
Berikutnya, Ethereum naik 0,2 persen jadi US.223 per koin dalam 24 jam terakhir dan 2,76 persen dalam sepekan.
Sementara itu, harga Bitcoin turun 0,07 persen menjadi US.875,91. Dalam sepekan, koin kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar ini menguat 0,96 persen.
Lihat Juga :ANALISISLarangan Jual Rokok Batangan Tak Akan Mempan Tekan Konsumsi |
Pelemahan juga terjadi pada dogecoin dan BNB masing-masing sebesar 1,37 persen dan 0,36 persen.
Sementara itu, tether, USD coin dan Binance USD stabil di US per keping.
Secara keseluruhan, kapitalisasi pasar kripto naik 0,09 persen ke US2,85 miliar dalam sehari.
Saat ini, kripto masih dilarang sebagai alat bayar di Indonesia. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga tak masalah selama digunakan sebagai investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.
Uang kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
Selain itu, aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.
[Gambas:Video CNN]
Label:win slot 889、tafsir mimpi 2d abjad、probet88
Terkait:link slot paling ramai、cara hack situs slot menggunakan termux、cair138、seribu mimpi togel bergambar、ninjajago、sky77 akun demo、erek salak、slot resmi paling gacor、erek erek daun sirih、erek erek duda
bab terbaru:angka jitu air(2024-06-26)
Perbarui waktu:2024-06-26
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal menerapkan kuota penangkapan ikan mulai Januari 2023.
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan langkah ini adalah salah satu implementasi program ekonomi biru. Ia menyebutkan ada lima program demi menjaga laut yang sehat.
Pertama, perluasan wilayah konservasi perairan. Kedua, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan.
Keempat, pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil pesisir, dan laut dari kegiatan ekonomi yang merusak. Kelima, pengurangan sampah plastik di laut melalui gerakan nasional Bulan Cinta Laut.
"Penangkapannya harus diatur, di seluruh dunia sudah melakukan itu dan kami termasuk yang terlambat. Salah satunya adalah kami berikan izin penangkapan (ikan), basisnya adalah kuota. Berapa kira-kira populasi yang ada dan berapa yang boleh ditangkap? Itu salah satunya," katanya dalam Bincang Bahari Edisi Spesial, Senin (26/12), dikutip dari YouTube Kementerian KKP.
Lebih lanjut, Trenggono menekankan program penangkapan ikan terukur tersebut dilakukan agar populasi perikanan di laut Indonesia bisa terjaga dengan baik. Menurutnya, jumlah kapal yang beredar di laut Indonesia saat ini ada 23 ribu kapal, tetapi hanya 6 ribu yang berizin.
Lihat Juga :Jasa Marga Catat 80.311 Kendaraan Tinggalkan Jakarta Saat Natal |
Ada dua izin yang seharusnya dikantongi kapal penangkap ikan di laut Indonesia, yakni izin pusat dari Kementerian KKP serta dari pemerintah daerah (pemda). Trenggono menegaskan pihaknya hanya memberi izin kepada 6 ribu kapal, sedangkan sisanya berstatus tidak bisa terpantau.
Kendati, saat ini sudah bisa dipantau melalui satelit dan dimonitor oleh Kementerian KKP. Oleh karena itu, Trenggono menekankan indikator kesuksesan program penangkapan terukur, antara lain pengawasan intens serta patroli dari kapal dan tim air surveillance Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSKP) Kementerian KKP.
"Bagaimana program penangkapan ini bisa dijalankan, ada tiga kuota yang harus dipahami. Yang pertama adalah kuota jumlah yang akan diberikan kepada pelaku penangkap ikan. Kedua, adalah kuota yang diberikan kepada masyarakat lokal atau pesisir di situ. Ketiga, adalah kuota untuk hobi," rincinya.
Dengan begitu, Trenggono menegaskan pemerintah akan menghapuskan sistem rezim lama penangkapan ikan berbasis izin kapal. Ia menjelaskan dulu kapal 30 gross tonnage (GT) ke bawah mendapat izin penangkapan ikan dari daerah, sedangkan kapal di atas 30 GT mendapat izin pusat. Namun, ke depan penangkapan ikan tidak bakal memakai sistem tersebut, melainkan berbasis kuota.
Lihat Juga :Nestle Respons BPOM Tarik Kopi Saset Starbucks Impor dari Turki |
"Jadi, kalau basisnya adalah kuota, itu maka laut kita ini akan bisa dihitung. Karena kami punya Komisi Nasional Kebijakan Penangkapan Ikan yang bisa menghitung kira-kira populasi perikanan kita itu ada berapa, nah ini yang harus dijaga," jelasnya.
Trenggono menyampaikan jika populasi ikan di laut Indonesia ada 12 juta, maka secara teori maksimal 80 persen yang boleh diambil. Bahkan, ia mempertimbangkan untuk membatasi hanya 60 persen saja yang boleh ditangkap supaya populasi ikan di Indonesia bisa terus dijaga.
"Kapan mau diterapkannya, kami berharap awal Januari (2023) sudah bisa diterapkan. Tapi tentu payung hukumnya semua harus bisa selesai, sampai hari ini belum. Sedang menunggu persetujuan Presiden. Kalau dalam minggu-minggu ini Presiden tanda tangan, saya kira sudah bisa ditindaklanjuti," pungkas Trenggono.
Kemudian, Trenggono mengharapkan di seluruh kapal penangkap ikan bisa dipasang suatu teknologi penunjang monitoring. Dua poin utama yang bakal diawasi adalah berapa jumlah ikan yang diambil serta posisi kapal tersebut. Poin terakhir bermanfaat agar Kementerian KKP bisa tanggap memberikan pertolongan jika kapal mengalami kerusakan atau kendala di tengah laut.
[Gambas:Video CNN]
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan besaran subsidi Public Service Obligation (PSO) perlu disesuaikan untuk memastikan tarif KRL tetap terjangkau oleh masyarakat dan layanan tetap dapat berjalan dengan baik.
Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan tarif KRL masih disubsidi negara lewat PSO.
Menurutnya, dengan kenaikan biaya operasional dan belum ada rencana kenaikan tarif, maka perlu dilakukan berbagai upaya agar besaran PSO tetap dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan.
Lihat Juga :Gerai Mixue Menjamur, Kenapa Harga Es Krimnya Bisa Murah? |
Ia mengimbau masyarakat untuk menunggu informasi lebih lanjut sampai kajian selesai dilakukan.
"Masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan kami," tandasnya.
Lihat Juga :Lewat Omnibus Permen BUMN, Erick Thohir Mau Pangkas 45 Aturan Jadi 3 |
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan tarif KRL, setidaknya sampai 2023.
"Kalau (tarif) KRL gak naik, InsyaAllah sampai 2023 gak naik. Hore hore hore," kata Budi dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023 di Kantor Kemenhub.
Kendati, Budi mengatakan pihaknya akan mengubah sistem tarif KRL, di mana ada skema subsidi tepat guna yang dilakukan. Masyarakat dengan ekonomi mampu, imbuhnya, akan membayar tarif KRL tanpa subsidi.
Nantinya ada kartu baru yang diterbitkan untuk membedakan profil penumpang KRL.
Lihat Juga :Anker Protes Tarif KRL Si Kaya Bakal Naik: Mending Saya Ngisi Bensin |
"Tapi, tapi nanti pakai kartu. Saya yakin rekan-rekan wartawan punya kartu semua nanti. Jadi yang sudah berdasi, kemampuan finansialnya tinggi, mesti bayar lain. Kalau yang (tarif) average sampai 2023 kami rencanakan tidak naik," sambungnya.
Budi memaparkan bahwa subsidi, termasuk dalam bentuk tarif KRL, harus dirasakan oleh masyarakat. Ia menyoroti bahwa sebenarnya cost dari perjalanan KRL bisa menyentuh Rp10 ribu hingga Rp15 ribu.
Namun, dengan subsidi yang diberikan pemerintah maka biaya bepergian menggunakan KRL hanya mengeluarkan ongkos sekitar Rp4.000.
Jika langkah tersebut berhasil, Budi mengatakan subsidi bisa diberikan untuk menunjang sektor lain yang lebih membutuhkan. Kendati, ia tidak merinci secara spesifik sistem kartu yang dimaksud.
[Gambas:Video CNN]
Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional mencatat sebanyak 80.311 kendaraan yang meninggalkan Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Hari Natal 2022. Jumlah ini meningkat 7,02 persen dibandingkan volume lalu lintastransaksi normal, yaitu 75.044 kendaraan.
Marketing and Communication Department HeadJasamarga Metropolitan Tollroad Irra Susiyanti mengatakan lalu lintas tersebut terdistribusi melalui dua gerbang tol (GT). Pertama, melalui GT Cengkareng, Jalan Tol Profesor Doktor Insinyur Sedyatmo.
"Peningkatan volume lalu lintas transaksi di GT Cengkareng sebanyak 7,03 persen atau terealisasi 65.028 kendaraan dibanding dari lalu lintas normal sebanyak 60.759 kendaraan," kata Irra dalam keterangan tertulis, Selasa (27/12).
Sementara itu, lalu lintas di Jawa Barat tercatat ada peningkatan pergerakan di GT Cileunyi Jalan Tol Padaleunyi. Pada GT ini, ada 25.830 kendaraan keluar dari Bandung menuju wilayah Rancaekek, Garut dan sekitarnya. Volume lalu lintas transaksi di GT tersebut meningkat 8,16 persen dari lalu lintas normal, yaitu sebanyak 23.880 kendaraan.
Lalu, volume lalu lintas transaksi dari arah sebaliknya atau yang menuju arah Bandung melalui GT Cileunyi tercatat 33.464 kendaraan atau meningkat 14,05 persen dibanding lalu lintas normal sebanyak 29.340 kendaraan.
[Gambas:Video CNN]
Adapun kendaraan yang melalui GT Pasteur Jalan Tol Padaleunyi terpantau sebanyak 32.827 kendaraan atau turun 2,49 persen dari lalu lintas normal menuju arah Bandung. Sedangkan, kendaraan yang meninggalkan kota Bandung melalui GT ini tercatat 33.357 kendaraan atau meningkat 0,01 persen dibanding lalu lintas normal sebanyak 33.266 kendaraan.
"Jasa Marga mengimbau kepada masyarakat agar mempersiapkan diri sebelum melakukan perjalanan dengan memastikan kondisi kendaraan siap jalan, kondisi pengemudi yang prima, memperhatikan kecukupan BBM dan saldo e-tolluntuk kenyamanan perjalanan," pungkas Irra.
[Gambas:Video CNN]
(lyd/pta)Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal menerapkan kuota penangkapan ikan mulai Januari 2023.
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan langkah ini adalah salah satu implementasi program ekonomi biru. Ia menyebutkan ada lima program demi menjaga laut yang sehat.
Pertama, perluasan wilayah konservasi perairan. Kedua, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan.
Keempat, pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil pesisir, dan laut dari kegiatan ekonomi yang merusak. Kelima, pengurangan sampah plastik di laut melalui gerakan nasional Bulan Cinta Laut.
"Penangkapannya harus diatur, di seluruh dunia sudah melakukan itu dan kami termasuk yang terlambat. Salah satunya adalah kami berikan izin penangkapan (ikan), basisnya adalah kuota. Berapa kira-kira populasi yang ada dan berapa yang boleh ditangkap? Itu salah satunya," katanya dalam Bincang Bahari Edisi Spesial, Senin (26/12), dikutip dari YouTube Kementerian KKP.
Lebih lanjut, Trenggono menekankan program penangkapan ikan terukur tersebut dilakukan agar populasi perikanan di laut Indonesia bisa terjaga dengan baik. Menurutnya, jumlah kapal yang beredar di laut Indonesia saat ini ada 23 ribu kapal, tetapi hanya 6 ribu yang berizin.
Lihat Juga :Jasa Marga Catat 80.311 Kendaraan Tinggalkan Jakarta Saat Natal |
Ada dua izin yang seharusnya dikantongi kapal penangkap ikan di laut Indonesia, yakni izin pusat dari Kementerian KKP serta dari pemerintah daerah (pemda). Trenggono menegaskan pihaknya hanya memberi izin kepada 6 ribu kapal, sedangkan sisanya berstatus tidak bisa terpantau.
Kendati, saat ini sudah bisa dipantau melalui satelit dan dimonitor oleh Kementerian KKP. Oleh karena itu, Trenggono menekankan indikator kesuksesan program penangkapan terukur, antara lain pengawasan intens serta patroli dari kapal dan tim air surveillance Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSKP) Kementerian KKP.
"Bagaimana program penangkapan ini bisa dijalankan, ada tiga kuota yang harus dipahami. Yang pertama adalah kuota jumlah yang akan diberikan kepada pelaku penangkap ikan. Kedua, adalah kuota yang diberikan kepada masyarakat lokal atau pesisir di situ. Ketiga, adalah kuota untuk hobi," rincinya.
Dengan begitu, Trenggono menegaskan pemerintah akan menghapuskan sistem rezim lama penangkapan ikan berbasis izin kapal. Ia menjelaskan dulu kapal 30 gross tonnage (GT) ke bawah mendapat izin penangkapan ikan dari daerah, sedangkan kapal di atas 30 GT mendapat izin pusat. Namun, ke depan penangkapan ikan tidak bakal memakai sistem tersebut, melainkan berbasis kuota.
Lihat Juga :Nestle Respons BPOM Tarik Kopi Saset Starbucks Impor dari Turki |
"Jadi, kalau basisnya adalah kuota, itu maka laut kita ini akan bisa dihitung. Karena kami punya Komisi Nasional Kebijakan Penangkapan Ikan yang bisa menghitung kira-kira populasi perikanan kita itu ada berapa, nah ini yang harus dijaga," jelasnya.
Trenggono menyampaikan jika populasi ikan di laut Indonesia ada 12 juta, maka secara teori maksimal 80 persen yang boleh diambil. Bahkan, ia mempertimbangkan untuk membatasi hanya 60 persen saja yang boleh ditangkap supaya populasi ikan di Indonesia bisa terus dijaga.
"Kapan mau diterapkannya, kami berharap awal Januari (2023) sudah bisa diterapkan. Tapi tentu payung hukumnya semua harus bisa selesai, sampai hari ini belum. Sedang menunggu persetujuan Presiden. Kalau dalam minggu-minggu ini Presiden tanda tangan, saya kira sudah bisa ditindaklanjuti," pungkas Trenggono.
Kemudian, Trenggono mengharapkan di seluruh kapal penangkap ikan bisa dipasang suatu teknologi penunjang monitoring. Dua poin utama yang bakal diawasi adalah berapa jumlah ikan yang diambil serta posisi kapal tersebut. Poin terakhir bermanfaat agar Kementerian KKP bisa tanggap memberikan pertolongan jika kapal mengalami kerusakan atau kendala di tengah laut.
[Gambas:Video CNN]
《pinjaman mudah》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,ezabetHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pinjaman mudah》bab terbaru。