buku mimpi 3d bergambar

Monster di Dunia Elf

Badan Otorita Sebut Korsel Bakal Investasi Taksi Udara di IKN******

Wakil Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Dhony Rahajoe mengatakan Korea Selatan (Korsel) akan berinvestasi taksi udara tanpa awak di ibu kota baru.

Investasi advance urban air mobility itu akan menggunakan bahan bakar energi terbarukan. Nantinya, sambung Dhony, Korsel akan mengembangkan pusat inovasi dan penelitian advance urban air mobilityAsia Tenggara di IKN.

"Ini nanti bisa jadi wahana yang tidak merusak lingkungan karena tidak membuat infrastruktur di darat untuk menghubungkan kota-kota mitra dan penyangga dari IKN," ujar Dhony kepada di Menara BNI, Kamis (20/9).

Selain advance urban air mobility,Korsel juga akan berinvestasi pada sektor perumahan di IKN. Namun, Dhony tidak menyebutkan total nilai investasi Korea di IKN.

"Korean Land and Housing sudah menyatakan akan berpartisipasi membangun apartemen dan area komersial. Kemudian ada beberapa lagi yang sedang dalam pembicaraan,"ujarnya.

Pemerintah tengah menyiapkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang mengatur segala bentuk investasi di IKN.

Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono mengatakan aturan tersebut akan mengatur pemberian insentif bagi pelaku usaha di IKN Nusantara, berupa fiskal dan non fiskal.

Selain itu beleid yang sedang dibahas oleh Kemenkeu dan Bappenas itu juga akan akan mengatur agar investor bisa menanamkan modal dan usaha serta melakukan usaha di IKN dengan sebaik mungkin.

"Itu bakal bermanfaat untuk semua pihak, baik mereka yang bermukim di sana hingga pelaku usaha itu sendiri," imbuh Bambang.

[Gambas:Video CNN]

Bunuh yang abadi dan bunuh Tao

Dirut Krakatau Steel Silmy Karim Daftar Sebagai Calon Dirjen Imigrasi******

Direktur Utama Krakatau SteelSilmy Karim mendaftar sebagai Direktur Jenderal ImigrasiKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hal itu diketahui dari Pengumuman Nomor: SEK-KP.03.03-704 tentang Hasil Seleksi Administrasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kemenkumham Tahun 2022.

Mengutip CNBC, Silmy menjadi satu dari 30 peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Direktur Jenderal bagi kalangan non-PNS. Surat itu ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi yang juga Sekretaris Jenderal Kemenkumham Komisaris Jenderal Polisi Andap Budhi Revianto pada 18 Oktober 2022.

CNNIndonesia.comtelah menghungi Silmy Karim terkait hal tersebut, namun yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.

Silmy Karim menjadi sebagai Dirut Krakatau Steel sejak 2018. Ia awalnya dikenal sebagai profesional muda yang berkecimpung dalam bidang pertahanan dan industri pertahanan.

Ia sempat menjadi sorotan setelah diusir oleh DPR dalam rapat dengar pendapat pada Februari lalu. Sebelum pengusiran terjadi, Komisi VII membahas soal proyek Blast Furnace yang dilaksanakan Krakatau Steel.

Wakil Ketua Komisi VII Bambang Haryadi yang memimpin jalannya rapat berdebat dengan Silmy Karim soal proyek Blast Furnace.

Pabrik Blast Furnace dihentikan tapi satu sisi ingin memperkuat produksi dalam negeri, ini jangan maling teriak maling," ujar pimpinan Komisi VII.

Penggunaan istilah maling itupun menimbulkan reaksi dari Silmy. Ia mempertanyakan maksud Bambang menggunakan istilah itu.

"Maksud maling bagaimana?," katanya.

Mendapat pertanyaan tersebut, Bambang langsung menunjukkan dugaan kasus pemalsuan SNI yang diduga dilakukan oleh pengusaha Kimin Tanoto. Kasus itu katanya sempat ditangani Polda Metro Jaya.

"Kalau dengan cara-cara begini, kasus baja yang ada di Polda Metro, sampai sekarang mana. Kami minta penjelasannya. Itu salah satu anggota anda. Namanya Kimin Tanoto," sebut Bambang.

Silmy kemudian menyangkal dan mengatakan bahwa ia tidak bisa memberi penjelasan karena ia hadir sebagai Dirut Karakatau Steel.

Pertanyaan itu pun memantik reaksi dari Bambang. Ia menganggap Silmy tak menghargai DPR.

"Ada teknis persidangan, Anda tidak pernah bisa menghargai komisi, Anda keluar," katanya.

Mendapat pengusiran tersebut, Silmy langsung berkata," kalau memang harus keluar ya kita keluar," katanya.

[Gambas:Video CNN]

menakjubkan! Ratu bukanlah seorang selir

Badan Otorita Sebut Korsel Bakal Investasi Taksi Udara di IKN******

Wakil Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Dhony Rahajoe mengatakan Korea Selatan (Korsel) akan berinvestasi taksi udara tanpa awak di ibu kota baru.

Investasi advance urban air mobility itu akan menggunakan bahan bakar energi terbarukan. Nantinya, sambung Dhony, Korsel akan mengembangkan pusat inovasi dan penelitian advance urban air mobilityAsia Tenggara di IKN.

"Ini nanti bisa jadi wahana yang tidak merusak lingkungan karena tidak membuat infrastruktur di darat untuk menghubungkan kota-kota mitra dan penyangga dari IKN," ujar Dhony kepada di Menara BNI, Kamis (20/9).

Selain advance urban air mobility,Korsel juga akan berinvestasi pada sektor perumahan di IKN. Namun, Dhony tidak menyebutkan total nilai investasi Korea di IKN.

"Korean Land and Housing sudah menyatakan akan berpartisipasi membangun apartemen dan area komersial. Kemudian ada beberapa lagi yang sedang dalam pembicaraan,"ujarnya.

Pemerintah tengah menyiapkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang mengatur segala bentuk investasi di IKN.

Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono mengatakan aturan tersebut akan mengatur pemberian insentif bagi pelaku usaha di IKN Nusantara, berupa fiskal dan non fiskal.

Selain itu beleid yang sedang dibahas oleh Kemenkeu dan Bappenas itu juga akan akan mengatur agar investor bisa menanamkan modal dan usaha serta melakukan usaha di IKN dengan sebaik mungkin.

"Itu bakal bermanfaat untuk semua pihak, baik mereka yang bermukim di sana hingga pelaku usaha itu sendiri," imbuh Bambang.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Gadis Emas

Perbaikan Jalan di Karo Rampung 2023, Akses Pariwisata Makin Mudah******

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menggelontorkan dana sebesar Rp114,8 miliar untuk perbaikan jalan di Kabupaten Karo tahun depan. Proyek tersebut ditargetkan bisa membuat akses ke wilayah pariwisata tersebut semakin mudah.

"Saya meminta agar tahun depan selesai. Kami telah berdiskusi bersama PUPR, Bina Marga dan Konstruksi, PT SMJ untuk inventarisasi masalah," kata Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting saat menyambangi Jalan Besar Tiga Jumpa di Desa Sukanalu, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, Jumat (21/10).

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, saat pelebaran jalan, beberapa ruas jalan akan melewati sebagian lahan warga. Tak hanya itu, proses pelebaran maupun pembangunan drainase juga akan menggeser beberapa tiang listrik milik PLN dan internet miliki perusahaan negeri dan swasta.

Dalam kesempatan itu, Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Jalan dan Jembatan (UPTJJ) Dinas Binamarga dan Binakonstruksi, Sartono Sitepu mengatakan, sampai saat ini, pihaknya tidak menemukan kendala berarti di lapangan.

"Target kita seiring dengan yang disampaikan oleh Pak Baskami Ginting proyek ini rampung pada 2023," imbuhnya.

Di lain pihak, Direktur Operasional PT SMJ, Baluh, selaku kontraktor mengungkapkan, jalan yang dibangun yakni Simpang Tongkoh-Simpang Sinaman (5 Km), jalur alternatif Medan-Berastagi (12,67 Km) dan Kuta Rakyat- Batas Kabupaten Langkat.

"Selain itu juga sedang berjalan pekerjaan drainase sepanjang 4 km di ruas Kabanjahe- Kutarakyat, kami akan selesaikan mudah-mudahan sesuai target," tambahnya.

Sementara itu, Bebas Tarigan, warga Desa Sukajulu Kecamatan Barusjahe mengatakan, para warga siap membantu pemerintah hingga pelaksanaan proyek tersebut rampung. Selain jalan, warga juga menginginkan segera diselesaikannya pembangunan drainase.

"Kalau hujan, air tergenang sampai ke tengah jalan karena saluran air kita belum berfungsi dengan baik. Kami berharap segera proyek ini selesai," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali dan bersinar di Hong Kong

Zulhas Tegaskan Aturan DMO CPO Tak Akan Dihapus******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan tidak akan menghapus aturan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/ DMO) minyak kelapa sawit mentah (CPO). Ia mengatakan kebijakan tersebut masih tetap diperlukan.

"Enggak (dihapus). DMO perlu, terus masih ada," ujarnya singkat di Menara BNI, Kamis (20/10).

Meski tidak akan menghapus DMO, Zulkifli mengatakan aturan tersebut akan diatur kembali.

Sebelumnya, Ombudsman RI meminta Kementerian Perdagangan menghapus kebijakan DMO. Pasalnya, kebijakan itu menghambat penerbitan izin ekspor.

"Apabila dalam waktu 60 hari Ombudsman RI tidak memperoleh laporan perkembangan pelaksanaan tindakan korektif, maka Ombudsman RI akan menerbitkan rekomendasi yang wajib dilaksanakan," jelas anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra di gedung Ombudsman, Selasa (13/9).

Zulkifli sendiri pernah mengatakan akan mempertimbangkan penghapusan kebijakan DMO dan DPO demi mengerek harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.

"Saya pertimbangkan DMO-DPO tidak perlu lagi, kami pertimbangkan agar ekspor bisa cepat," ungkap Zulkifli ketika meninjau Pasar Cibinong, Jumat (22/7).

Saat itu, Zulkifli mengatakan akan bertemu terlebih dahulu dengan pengusaha sawit untuk membahas hal tersebut. Politikus dari PAN itu akan meminta komitmen dari pengusaha kelapa sawit untuk tetap mengutamakan kebutuhan di dalam negeri meski DMO-DPO nantinya dihapus.

"Saya lagi pertimbangkan, saya lagi bertemu dengan teman-teman pengusaha untuk meminta komitmen mereka," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem penguatan yang tak terkalahkan

Kemenkop UKM Sanksi 4 PNS Pelaku Pelecehan Seksual******

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menjatuhkan sanksi terhadap empat PNSpelaku pelecehan seksual.

Sekretaris Kemenkop UKM Arif Rahman Hakim menyebutkan keempat pelaku itu adalah WH yang merupakan PNS golongan 2C, ZP yang berstatus CPNS, serta MF dan NN yang merupakan tenaga honorer.

"Kami menjatuhkan sanksi berupa status non job, pemberhentian pekerjaan, pada 14 Februari 2020 untuk pelaku MF dan 24 Febuari 2020 untuk pelaku NN atas pelanggaran dugaan tindak asusila," ujar Arif dalam konferensi pers, Senin (24/10).

Arif menjelaskan kejadian pelecehan seksual terjadi pada saat Kemenkop UKM mengadakan rapat di luar kantor (RDK) di Bogor, Jawa Barat, pada 5-6 Desember 2019.

Setelah pelaksanaan kegiatan RDK hari pertama selesai, korban (ND) dan tujuh pegawai lainnya, termasuk keempat pelaku, keluar hotel sekitar pukul 23.30 WIB untuk makan di restoran.

Usai makan, mereka mencari hiburan malam di sekitar Cibubur dan kembali ke hotel pada 6 Desember sekitar pukul 04.00 WIB.

"Setelah kembali ke hotel terjadi dugaan tindak asusila yang dilakukan oleh empat orang peserta," ujar Arif.

Pada 20 Desember 2019, Kepala Biro Umum Kemenkop UKM menerima aduan dari orang tua ND terkait pelecehan seksual yang dialami sang anak. ND didampingi Biro Kepegawaian kemudian membuat laporan ke Polres Bogor.

Pada 13 Februari 2020, polisi melakukan penahanan kepada keempat pelaku. Sehari kemudian, Kemenkop UKM menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

Namun, polisi menangguhkan penahanan keempat pelaku pada 5 Maret dan dilakukan upaya perdamaian antara keluarga korban dan pelaku. Pada 13 Maret 2020, dilangsungkan pernikahan antara ZP dan ND (korban).

"Setelah tercapai kesepakatan antara keluarga korban dan terduga pelaku untuk diselesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya Pihak Kepolisian menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan Nomor: S.PPP/813.b/III/RES.1.24/2020 tertanggal 18 Maret 2020," terang Arif.

Pada tanggal 31 Maret 2020, orang tua ND mengirimkan surat kepada Sekretaris Kemenkop UKM, yang menyatakan telah dilakukan mediasi dan menemukan kesepakatan untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan.

Pihak ND kemudian disebut mencabut laporan kepolisian dan kasus ini dianggap selesai.

[Gambas:Video CNN]