petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

slot gaming 88 link alternatif

ns2121 958Jutaan kata 799502Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot gaming 88 link alternatif》

Kasat Reskrim Polres Malra terluka kena panah saat amankan bentrok******

Kasat Reskrim Polres Malra terluka kena panah saat amankan bentrok
Kapolres Maluku Tenggara AKBP Frans Duma. ANTARA/HO-Polres Malra/aa.
Jangan karena masalah sepele, keamanan dan kedamaian yang selama ini sudah tercipta ternoda gegara ulah satu dua orang.
Ambon (ANTARA) - Kasat Reskrim Polres Maluku Tenggara (Malra) AKP Wido Dwi Arifiya Zaen terluka saat mengamankan bentrok antarwarga di depan Toko Terra, Perumahan Pemda, Kabupaten Malra, Selasa  (20/2) malam, kini sedang menjalani perawatan di RSUD Karel Sadsuitubun.

"AKP Wido terluka terkena panah di kepala saat mencoba menghalangi dua kelompok pemuda yang saling serang dari kubu Ohoijang Lampu Merah dengan kubu Pemda," kata Kapolres Malra AKBP Frans Duma, Ambon, Rabu.

Sempat mendapatkan penanganan medis di RSUD Karel Sadsuitubun, Kasat Reskrim akan dirujuk ke Rumah Sakit Siloam untuk mengangkat anak panah yang tertancap di kepala.

Terkait dengan peristiwa tersebut, Kapolres Malra mengimbau kepada semua pihak agar dapat menahan diri serta menyerahkan sepenuhnya persoalan itu kepada polisi selaku aparat penegak hukum.

Kepada seluruh elemen masyarakat, dia meminta untuk terus merawat kebinekaan, menjaga persaudaraan, serta persatuan dan kesatuan sebagai anak-anak Maluku.

Kapolres mengatakan bahwa situasi kamtibmas sejak tahapan Pemilu 2024 hingga saat ini aman dan kondusif. Kondusivitas dapat tercipta atas kesadaran semua anak negeri dalam merawat kebinekaan dan menjaga persatuan di daerah Para Raja-raja ini.

"Jangan karena masalah sepele, keamanan dan kedamaian yang selama ini sudah tercipta ternoda gegara ulah satu dua orang. Kalau ada masalah, segera lapor kepada aparat kepolisian. Jangan main hakim sendiri yang malah akan merugikan banyak orang," pintanya.

Baca juga: Penganiaya wartawan di Maluku Tenggara ditetapkan sebagai tersangka
Baca juga: Polres Malra sosialisasi Kamtibmas di tiga desa antisipasi tawuran

Kepada Pejabat Bupati dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, maupun tokoh pemuda, Kapolres mengajak agar dapat bersama-sama terlibat dalam mendamaikan bentrokan tersebut.

"Saya meminta kepada Bapak Pejabat Bupati bersama tokoh-tokoh masyarakat agar dapat bersama-sama turun langsung untuk mengondusifkan wilayah tersebut," ajaknya.

Maluku Tenggara, kata Kapolres, merupakan daerah yang memiliki potensi besar baik sumber daya alam maupun pariwisatanya.

Oleh karena itu, semua pihak wajib menjaga keamanan dan ketenteraman agar para wisatawan bisa berkunjung sehingga dapat membawa kemajuan dan kemakmuran bagi rakyat.

"Bila ada persoalan, mari sama-sama kita menghormati dan menghargai serta menyelesaikan setiap persoalan dengan hati dan kepala yang dingin, serta menyerahkan prosesnya pada hukum yang berlaku," katanya.

Kapolres juga mengajak seluruh lapisan masyarakat agar jangan terprovokasi dengan orang-orang atau kelompok yang sengaja menginginkan daerah ini terus dianggap sebagai wilayah yang tidak aman dan kondusif untuk pelaku-pelaku usaha.

Pewarta: Winda Herman
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

PBB: Ribuan orang di Gaza menderita kelaparan dan malnutrisi parah******

PBB: Ribuan orang di Gaza menderita kelaparan dan malnutrisi parah
Arsip foto - Anak-anak terlihat di tempat penampungan sementara di kota Rafah, Jalur Gaza selatan (8/11/2023). ANTARA/Xinhua/Rizek Abdeljawad/aa.
Washington (ANTARA) - Presiden Majelis Umum PBB Dennis Francis menyatakan keprihatinan setelah Badan Pangan PBB menghentikan pengiriman bantuan pangan dan obat-obatan ke Jalur Gaza bagian utara.

"Ribuan orang di Gaza menderita kelaparan dan kekurangan gizi parah, dan pengiriman bantuan dikurangi ketika jumlahnya perlu ditingkatkan," kata Francis.

"Saya menegaskan kembali tuntutan saya dan Majelis Umum PBB yang berulang kali menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera. Ini adalah masalah hidup dan mati, termasuk anak-anak yang tidak bersalah," tulis Francis di X.

Dia menyampaikan pernyataan tersebut setelah Program Pangan Dunia PBB (WFP) pada Selasa mengumumkan bahwa mereka menghentikan pengiriman bantuan pangan yang sangat dibutuhkan ke Gaza utara "sampai kondisi memungkinkan distribusi secara aman."

"WFP sangat berkomitmen untuk segera menjangkau orang-orang yang putus asa di seluruh Gaza, tetapi keselamatan dan keamanan untuk menyalurkan bantuan pangan itu penting - dan bagi orang-orang yang menerimanya - harus dipastikan," kata mereka dalam sebuah pernyataan.

Israel telah menggempur Jalur Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober. Serangan Israel tersebut telah menewaskan dari 29.410 warga Palestina dan menyebabkan kehancuran massal serta kelangkaan kebutuhan bahan pokok.

Sementara itu, kurang dari 1.200 warga Israel diyakini telah tewas dalam serangan Hamas.

Perang Israel di Gaza telah memaksa 85 persen penduduk wilayah itu menjadi pengungsi di tengah kelangkaan akut bahan pangan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur daerah kantong itu telah rusak atau hancur.

Sumber: Anadolu
Baca juga: Dunia harus sadar ajakan Israel akan perparah kelaparan di Gaza
Baca juga: Arab Saudi sebut Israel terapkan kebijakan untuk melaparkan warga Gaza
Baca juga: AS akui tingginya kerawanan pangan di Gaza, minta tingkatkan bantuan

Penerjemah: Katriana
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

PBB: Ribuan orang di Gaza menderita kelaparan dan malnutrisi parah******

PBB: Ribuan orang di Gaza menderita kelaparan dan malnutrisi parah
Arsip foto - Anak-anak terlihat di tempat penampungan sementara di kota Rafah, Jalur Gaza selatan (8/11/2023). ANTARA/Xinhua/Rizek Abdeljawad/aa.
Washington (ANTARA) - Presiden Majelis Umum PBB Dennis Francis menyatakan keprihatinan setelah Badan Pangan PBB menghentikan pengiriman bantuan pangan dan obat-obatan ke Jalur Gaza bagian utara.

"Ribuan orang di Gaza menderita kelaparan dan kekurangan gizi parah, dan pengiriman bantuan dikurangi ketika jumlahnya perlu ditingkatkan," kata Francis.

"Saya menegaskan kembali tuntutan saya dan Majelis Umum PBB yang berulang kali menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera. Ini adalah masalah hidup dan mati, termasuk anak-anak yang tidak bersalah," tulis Francis di X.

Dia menyampaikan pernyataan tersebut setelah Program Pangan Dunia PBB (WFP) pada Selasa mengumumkan bahwa mereka menghentikan pengiriman bantuan pangan yang sangat dibutuhkan ke Gaza utara "sampai kondisi memungkinkan distribusi secara aman."

"WFP sangat berkomitmen untuk segera menjangkau orang-orang yang putus asa di seluruh Gaza, tetapi keselamatan dan keamanan untuk menyalurkan bantuan pangan itu penting - dan bagi orang-orang yang menerimanya - harus dipastikan," kata mereka dalam sebuah pernyataan.

Israel telah menggempur Jalur Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober. Serangan Israel tersebut telah menewaskan dari 29.410 warga Palestina dan menyebabkan kehancuran massal serta kelangkaan kebutuhan bahan pokok.

Sementara itu, kurang dari 1.200 warga Israel diyakini telah tewas dalam serangan Hamas.

Perang Israel di Gaza telah memaksa 85 persen penduduk wilayah itu menjadi pengungsi di tengah kelangkaan akut bahan pangan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur daerah kantong itu telah rusak atau hancur.

Sumber: Anadolu
Baca juga: Dunia harus sadar ajakan Israel akan perparah kelaparan di Gaza
Baca juga: Arab Saudi sebut Israel terapkan kebijakan untuk melaparkan warga Gaza
Baca juga: AS akui tingginya kerawanan pangan di Gaza, minta tingkatkan bantuan

Penerjemah: Katriana
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:cara pinjol

Perbarui waktu:2024-07-04

Daftar bab terbaru
seribu mimpi 85
kupon tiket com
slot virtual
indojoker88
123 situs
wahana judi slot
aplikasi kredivo adalah
gemoy88
cair188 slot
Daftar isi semua bab
Bab 1 slot join
Bab 2 situs belanja china terpercaya
Bab 3 situs slot gacor terbaru
Bab 4 dewaslot369
Bab 5 pasti menang slot 88
Bab 6 cara gampang dapat uang lewat hp
Bab 7 be legend slot
Bab 8 link slot
Bab 9 situs paling gampang menang
Bab 10 link slot joker
Bab 11 buku mimpi kodok
Bab 12 slot asli indonesia
Bab 13 playstar77
Bab 14 agen situs slot online terpercaya
Bab 15 voucher potongan harga shopee
Bab 16 slot396
Bab 17 buku erek erek 2d
Bab 18 warungcash189
Bab 19 macaupools
Bab 20 indoslots
Klik untuk melihattersembunyi di tengah9305bab
game onlineBacaan TerkaitMore+

Satu-satunya Dewa Dharma

situs judi slot tergacor
Kejagung kembali tetapkan dua tersangka baru kasus korupsi timah
Pemeriksaan tersangka dugaan korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (21/2/2024). ANTARA/Laily Rahmawaty/aa.
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung yang secara intensif menyidik perkara dugaan korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022, kembali menetapkan dua tersangka baru.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi mengatakan dua tersangka baru itu dari pihak swasta, yakni SP (Suparta) selaku Direktur Utama PT RBT dan RA (Reza Andriansyah) selaku Direktur Pengembangan PT RBT.
"Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dua orang saksi ini dikaitkan dengan keterangan saksi lain dan alat bukti lain, maka tim penyidik berkesimpulan keduanya telah memenuhi alat bukti yang cukup dan selanjutnya ditingkatkan statusnya jadi tersangka," kata Kuntadi di Gedung Kejaksaam Agung, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Ahli sebut kerugian kerusakan lingkungan kasus timah Rp271,06 triliun

Peran kedua tersangka dalam perkara ini, yakni keduanya pada tahun 2018 diduga telah menginisiasi pertemuan dengan pihak PT Timah Tbk, yang dalam hal ini dihadiri oleh tersangka MRPT dan EE (mantan Direktur Keuangan PT Timah), dalam rangka mengakomodasi atau menampung timah hasil penambang liar di wilayah IUP PT Timah.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut maka selanjutnya dibuat perjanjian kerja sama antara PT Timah dengan PT RBT yang seolah-olah ada kegiatan sewa-menyewa peralatan untuk proses peleburan timah.

"Dan untuk memasok kebutuhan biji timah, selanjutnya ditunjuk dan dibentuk beberapa perusahaan boneka, yaitu tujuh perusahaan boneka CV BJA, CV RTP, CV BLA, CV BST, CV SJP, CV BBR dan CV SMS," ujar Kuntadi.

Baca juga: Kejagung tetapkan satu tersangka baru korupsi tambang timah

Kemudian, untuk mengelabuhi kegiatan yang dilakukan para tersangka, dibuat seolah-olah ada surat perjanjian kerja sama atau SPK kegiatan pemborongan pengangkutan sisa hasil pengolahan mineral timah.

Atas perbuatannya, kedua tersangka diduga melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 junctoPasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat 1 ke-4 KUHP.

Dengan ditetapkannya kedua tersangka ini, secara keseluruhan ada 12 orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah ini dan satu tersangka perintangan penyidikan.

Pada Senin (19/2), Kejagung menetapkan satu tersangka berinisial RL selaku General Manajer (GM) PT TIN.

Sebelum itu pada Minggu (18/2), ditetapkan tersangka berinisial BY selaku mantan Komisaris CV VIP dan RI selaku Direktur Utama PT SBS.

Baca juga: Kejagung tetapkan lima tersangka korupsi tata niaga komoditas timah

Pada Jumat (16/2), ditetapkan lima orang tersangka, yakni SG alias AW dan MBG, keduanya selaku pengusaha tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kemudian HT alias AS selaku Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik tersangka TN alias AN). Dua tersangka lainnya, MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016 sampai dengan 2021 dan EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2017 sampai dengan 2018.

Pada Selasa (6/2), ditetapkan dua tersangka TN alias AN dan tersangka AA. Sedangkan satu orang ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan perkara korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015 sampai dengan 2022 berinisial TT.

Baca juga: Kejagung tetapkan satu tersangka perintangan penyidikan kasus Timah

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kejahatan mempunyai caranya sendiri

buah4d
Israel akan bangun 3.300 unit permukiman ilegal di Tepi Barat
Arsip foto - Tentara Israel menembakkan gas air mata ke arah pengunjuk rasa Palestina dalam bentrokan di Desa Beit Dajan, sebelah timur Nablus, Tepi Barat, 29 Juli 2022. Unjuk rasa itu dilakukan untuk menentang perluasan permukiman Yahudi di kawasan itu. ANTARA FOTO/Xinhua/Ayman Nobani/rwa.
Yerusalem (ANTARA) - Israel dalam dua minggu ke depan akan menyetujui pembangunan lebih dari 3.300 unit permukiman ilegal di wilayah Tepi Barat yang diduduki.

“Komite terkait diharapkan bertemu dalam waktu dua minggu untuk menyetujui pendirian 2.350 unit rumah di permukiman Maaleh Adumim, sekitar 300 unit di permukiman Kedar, dan 700 unit di permukiman Efrat,” kata Israel Broadcasting Corporation dalam laporannya pada Jumat.

Keputusan itu diambil sebagai tanggapan atas penembakan di dekat permukiman Maaleh Adumim pada Kamis (22/2), yang mengakibatkan kematian seorang tentara Israel dan melukai sedikitnya delapan orang lainnya.

“Satu ruas jalan menuju pos pemeriksaan Al-Za’im di bagian timur Yerusalem Timur akan ditutup bagi warga Palestina selama setidaknya dua minggu,” kata media tersebut.

Jika disetujui, proyek permukiman tersebut akan menjadi keputusan pembangunan permukiman terbesar sejak perang Israel di Gaza meletus 7 Oktober 2023.

Pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu diketahui sangat mendukung pembangunan permukiman di wilayah Palestina yang diduduki.

Perkiraan menunjukkan sekitar 700.000 pemukim Israel tinggal di sekitar 300 permukiman ilegal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki.

Padahal, semua permukiman Yahudi di wilayah pendudukan dianggap ilegal menurut hukum internasional.

Ketegangan meningkat di Tepi Barat sejak Israel melancarkan serangan militer yang mematikan ke Jalur Gaza, menyusul serangan kelompok pejuang Palestina Hamas pada 7 Oktober.

Lebih dari 400 warga Palestina telah terbunuh dan 4.400 lainnya terluka akibat serangan Israel di wilayah pendudukan, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.

Sumber: Anadolu

Baca juga: Media Korut sebut upaya AS dalam konflik Gaza "air mata buaya"
Baca juga: Israel akhirnya izinkan pengiriman tepung ke Jalur Gaza

Penerjemah: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Raja Peningkatan yang Tak Terkalahkan

situs slot yang tidak maintenance hari ini
Komnas HAM minta KPU harus berikan data pemilu akurat
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kanan) dan Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 Pramono Ubaid Tanthowi (kiri) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu (21/2/2024). Berdasarkan pantauan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di 14 provinsi, Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran HAM terkait hak pilih kelompok marginal dan rentan, netralitas aparatur negara, hak kesehatan, dan hak hidup petugas pemilu. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/tom/pri.
itu bagian dari keterbukaan informasi publik, hak atas informasi ... hak publik
Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan data perolehan suara yang akurat karena itu merupakan hak masyarakat dalam mendapatkan informasi.

"Karena itu bagian dari keterbukaan informasi publik, hak atas informasi yang memang menjadi hak publik; informasi itu harus akurat," kata Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Pramono, yang pernah menjadi anggota KPU RI periode 2017-2022 itu, mengatakan hal itu untuk merespons soal sistem Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di situs resmi KPU yang tidak mempublikasikan data jumlah suara peserta pemilu dengan tepat beberapa hari lalu.

Untuk memastikan informasi tentang pemilu itu akurat, Pramono mengatakan KPU harus melakukan perbaikan sistem dengan cepat.

Baca juga: KPU evaluasi SDM dan infrastruktur terkait kesalahan data Sirekap

Dengan diperbaikinya sistem penerimaan data tersebut, ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 itu yakin KPU akan berperan memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang pemilu.

Sebelumnya, anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan pihaknya akan mengevaluasi infrastruktur hingga sumber daya manusia (SDM) petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), terkait kesalahan data antara Form C hasil yang diunggah ke Sirekap dengan data di tempat pemungutan suara (TPS).

"Sistem itu akan sangat tergantung bagi manusianya, apa pun jenis sistem informasi yang digunakan akan juga sangat tergantung bagi penggunanya. Oleh karena itu, ini menjadi bagian evaluasi KPU," kata Betty di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (19/2).

Baca juga: KPU: Sirekap tingkatkan transparansi dan akuntabilitas hasil pemilu

Betty mengatakan pengunggahan data yang dilakukan petugas KPPS di setiap TPS memerlukan infrastruktur memadai, seperti telepon genggam atau ponsel hingga jaringan internet cepat.

Pasalnya, menurut Betty, data Form C hasil tersebut harus difoto menggunakan gawai setiap anggota KPPS. Kemudian, foto tersebut dimasukkan ke dalam situs Sirekap.

Sirekap diketahui menggunakan teknologi pengenalan tanda optis atauoptical mark recognition (OMR) dan pengenalan karakter optis atau optical character recognition (OCR).

Baca juga: Mahfud dorong KPU audit digital forensik lewat lembaga independen

Teknologi itu memungkinkan untuk mengenali pola tulisan manual dan dapat diterjemahkan sebagai nilai angka. Dengan demikian, angka berupa tulisan dapat di foto langsung dikonversikan menjadi data numerik di Sirekap.

Betty menjelaskan permasalahan terjadi ketika teknologi Sirekap itu tidak bisa mendeteksi foto tulisan angka dengan baik, sehingga terjadi perbedaan data numerik.

Kemudian, anggota KPU RI Idham Kholid mengatakan penghitungan suara sempat tertunda karena pihaknya telah melakukan sinkronisasi antara data TPS dengan data di Sirekap.

Walaupun demikian, dia memastikan proses rekapitulasi yang dilakukan petugas hingga saat ini sudah berlangsung di beberapa kota besar, termasuk Jakarta.

Baca juga: KPU ungkap masih ada 1.223 TPS mengalami kesalahan data pada Sirekap
 

Pewarta: Walda Marison
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Riasan merah di seluruh dunia

bullseye paito angkanet
KPU bakal tindak lanjut rekomendasi Bawaslu 780 TPS PSU
Arsip foto - Anggota KPU RI Idham Holik saat wawancara eksklusif bersama ANTARA di Wisma Antara B, Cikini, Jakarta, Senin (29/1/2024). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/am.
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengatakan bakal menindaklanjuti sekaligus melakukan evaluasi atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terhadap 780 tempat pemungutan suara (TPS) untuk melakukan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang (PSU).

"Tentunya ini menjadi perhatian KPU, baik untuk KPU tindak lanjuti saat ini, ataupun untuk KPU evaluasi di kemudian hari pasca-Pemilu 2024 dan KPU akan perbaiki dalam penyelenggaraan pemilu selanjutnya," kata Idham di Jakarta, Rabu.

Dalam data yang diungkapkan Bawaslu, pihaknya merekomendasikan melakukan PSU di 1.496 TPS dengan perincian 780 PSU, 132 pemungutan suara lanjutan (PSL), dan 584 pemungutan suara susulan (PSS).

Adapun alasan kenapa pemungutan suara harus dilakukan, kata dia, karena diakomodasinya pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau surat keterangan, dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih atau daftar pemilih tambahan (DPTb) sehingga dapat memberikan suara di TPS.

Selain itu, juga terdapat pemilih yang memiliki KTP-el yang tempat mencoblosnya tidak sesuai dengan domisili dan tidak mengurus pindah memilih.

Di samping itu, terdapat pemilih DPTb yang mendapatkan surat suara tidak sesuai haknya yang tertera dalam formulir pindah memilih serta terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali.

Batas waktu untuk pelaksanaan PSU adalah 24 Februari 2024 atau 10 hari setelah pemungutan suara.

Hingga Rabu, KPU telah menetapkan 542 jadwal PSU, 65 jadwal PSL, dan 175 jadwal PSS.

Baca juga: Mahfud dorong KPU audit digital forensik lewat lembaga independen
Baca juga: KPU pastikan Sirekap tidak ditutup agar publik tahu hasil pemilu 2024

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kapitalis Misterius

slot cinema
Bawaslu RI rekomendasi 780 TPS lakukan pemungutan suara ulang
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty (kiri) saat memberikan keterangan di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa (13/2/2024). (ANTARA/Rio Feisal/am)
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengeluarkan rekomendasi terhadap 780 tempat pemungutan suara (TPS) untuk melakukan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang (PSU).

Selain itu, sebanyak 132 TPS direkomendasikan melaksanakan pemungutan dan/atau penghitungan suara lanjutan (PSL) serta 584 TPS menyelenggarakan pemungutan dan/atau penghitungan suara susulan (PSS).

Sehingga, Bawaslu RI secara keseluruhan mengeluarkan rekomendasi terhadap 1.496 TPS, yang dapat dilakukan paling lambat sepuluh hari setelah hari pemungutan suara pada 14 Februari lalu.

"Rekomendasi ini dikeluarkan untuk mengawal kemurnian hak pilih pemilih dan penggunaan hak pilih di TPS, kemurnian surat suara di TPS, dan kemurnian data hasil penghitungan suara di TPS pada Pemilu 2024," kata anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Baca juga: KPU Jakarta Utara tunda pemilu lanjutan karena kekurangan logistik

Lolly menjelaskan rekomendasi itu dikeluarkan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas pemilu, sebagaimana ketentuan Pasal 80, 109, dan 110 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Menurut Lolly, permasalahan terbanyak yang menjadi penyebab dikeluarkannya rekomendasi tersebut adalah untuk mengakomodasi pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik atau surat keterangan (suket), serta tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu 2024.

"Terdapat pemilih yang memiliki KTP-el yang memilih tidak sesuai dengan domisilinya dan tidak mengurus pindah memilih, terdapat pemilih DPTb yang mendapatkan surat suara tidak sesuai haknya yang tertera dalam form pindah memilih, serta terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali," jelasnya.

Sementara itu, Lolly mengatakan alasan rekomendasi PSL adalah adanya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya, yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS tidak dapat dilaksanakan.

Baca juga: KPU Jateng: Pemilu susulan di Demak digelar 24 Februari

Sedangkan, lanjutnya, rekomendasi PSS adalah karena terjadinya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan.

Oleh karena itu, Lolly mengingatkan bahwa batas waktu pelaksanaan PSU, PSL, dan PSS adalah tanggal 24 Februari 2024.

Hingga Rabu, KPU telah menetapkan 542 jadwal PSU, 65 jadwal PSL, dan 175 jadwal PSS.

Terkait strategi pengawasan, Lolly mengatakan hal itu dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan, baik ketaatan prosedur, ketersediaan logistik, akurasi data, maupun ketentuan khusus mengenai prosedur PSU, PSL, dan PSS.

Baca juga: KPU: Warga Demak kehilangan KTP akibat banjir perlu dibuatkan KTP baru

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Yuan Zun

bacan4d
Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Lolak
Presiden Joko Widodo meresmikan pengoperasian Bendungan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, Jumat (23/2/2024). ANTARA/Karel A Polakitan/aa.
Manado (ANTARA) - Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke Sulawesi Utara tiba di Kabupaten Bolaang Mongondow untuk meresmikan Bendungan Lolak, Jumat.

Presiden Jokowi tiba di Bendungan Lolak menggunakan helikopter.

Terlihat ada tiga helikopter yang merapat ke helipad dekat bendungan.

Usai mendarat, Presiden Jokowi bersama rombongan langsung menuju lokasi peresmian yang jaraknya beberapa ratus meter dari helipad.

Baca juga: Presiden Jokowi kunjungi mal di Manado
Baca juga: Presiden Jokowi apresiasi efisiensi di Makassar New Port
Baca juga: Presiden Jokowi resmikan Inpres Jalan Daerah di Kabupaten Pangkep

Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024