kunci slot gacor

Penyihir itu datang dari jauh

KNTI Tuding Pemerintah Tak Peduli dengan Perlindungan Sosial Nelayan******

Kesatuan NelayanTradisional Indonesia (KNTI) menganggap pemerintah kurang peduli dengan nelayan, khususnya dalam hal skema perlindungan sosial.

Ketua DPP KNTI Dani Setiawan mengatakan nelayan kecil dan tradisional memiliki keberanian serta mental kuat melaut meski sedang dalam cuaca ekstrem. Kendati hal tersebut dipicu oleh desakan ekonomi yang kuat.

Sebab itu, Dani menuntut pemerintah untuk turut serta ambil bagian dalam menjamin kesejahteraan dan keselamatan nelayan. Ia menilai jalan keluar yang ditawarkan pemerintah saat ini belum maksimal.

Menurutnya, pemerintah harus bisa menawarkan skema baru dalam bentuk asuransi yang bisa mengganti kapal-kapal nelayan jika rusak ketika melaut. Dani menekankan hal-hal tersebut harus paralel dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam menyikapi perubahan iklim.

Jika perlindungan menggunakan subsidi premi BPJS Ketenagakerjaan, Dani menghitung seluruh nelayan di Indonesia sekitar 2,3 juta orang hanya menyedot anggaran Rp400 miliar per tahun. Menurutnya, angka tersebut tidak terlalu besar.

"Itu juga sekaligus nelayan-nelayan kita mendapatkan jaminan hari tua mereka. Mendapatkan kepastian mereka bekerja itu dengan aman, nyaman, tidak takut dengan gelombang dan ombak besar karena dilindungi negara melalui skema-skema perlindungan yang kuat," jelas Dani.

Dani menekankan hal-hal tersebut perlu terus didorong kepada pemerintah agar memiliki skema dan dukungan alokasi anggaran yang kuat untuk melindungi nelayan. Ia menegaskan nelayan adalah pekerja di sektor yang berperan penting dalam penyediaan gizi dan pangan masyarakat hingga kontributor terhadap perekonomian nasional.

[Gambas:Video CNN]

Kisah iblis Tuan Quan mengejar istrinya

Pengusaha Khawatir Usaha Kecil Tak Bisa Penuhi Wajib Sertifikasi Halal******

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman mengkhawatirkan industri kecil menengah (IKM) tidak bisa memenuhi kewajiban sertifikasi halal paling lambat pada Oktober 2024.

Adhi meyakini wajib sertifikasi halal sangat bisa dicapai oleh industri kelas menengah atas. Namun, beda halnya dengan industri kecil yang memiliki banyak tantangan.

"Untuk menengah besar harusnya tidak masalah dan 2024 saya yakin bisa (semuanya bersertifikasi halal). Nah, masalahnya di kecil ini kan yang jumlahnya jutaan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11/1).

Sedangkan, industri menengah besar itu hanya sekitar 9 ribu. Itu pun sebanyak 7,2 ribu industri besar sudah tersertifikasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

"Jadi masalahnya ada disana (jumlah nya yang banyak), makanya nanti kita koordinasi lagi dengan BPJPH bagaimana untuk percepatan (sertifikasi halal) sekarang ini," jelasnya.

Tantangan kedua adalah, konsistensi dari pelaku usaha mamin kecil atau rumah tangga sendiri. Dalam hal ini adalah warung makan dan catering.

Menurut Adhi, pemerintah memiliki program untuk memudahkan industri mendapatkan sertifikasi halal. Salah satunya adalah self declaration, yang prosesnya sangat sederhana.

Pelaku usaha bisa membuat pernyataan sendiri dengan menyertakan foto bahan baku halal yang digunakan, misalnya tepung dengan sertifikasi halal dan sebagainya.

Setelah itu, bisa menyampaikan kepada lembaga muslim sebagai pendamping halal yang bekerjasama dengan BPJPH, seperti Muhammadiyah, NU, hingga lembaga perguruan tinggi islam di Tanah Air.

Selain itu, kemudahan lain yang diberikan pemerintah adalah subsidi sertifikasi halal bagi industri kecil untuk produk dari hewan, sehingga nilai yang dibayar menjadi Rp600 ribu. Sedangkan, untuk produk mamin lainnya ada gratis, namun memang jumlahnya terbatas.

"Sudah banyak program kemudahan yang diberikan pemerintah. Tapi ini bisa terlaksana kalau industri kecilnya konsisten. Konsisten melakukan self declaration, konsisten menggunakan bahan baku yang sama. Jadi tidak hanya semangat di awal. Saya rasa ini tantangannya," pungkas Adhi.

[Gambas:Video CNN]

Wanita Pedang Cang Lei

Badai PHK Terjang Raksasa Manajemen Aset Global BlackRock******

BlackRock, perusahaan manajemen aset terbesar di dunia, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 500 karyawan setelah periode perekrutan besar-besaran dalam beberapa tahun terakhir.

Juru bicara BlackRock mengatakan jumlah karyawan yang terkena PHK tidak sampai 3 persen dari total tenaga kerja perusahaan. PHK disebut terjadi saat perusahaan menghadapi "lingkungan pasar yang belum pernah terjadi sebelumnya".

Melansir CNN Business, Kamis (12/1), BlackRock belum melakukan PHK besar-besaran sejak 2019 dan telah meningkatkan jumlah karyawannya sekitar 22 persen selama tiga tahun terakhir.

Awal pekan ini, Goldman Sachs disebut memangkas hingga 5.200 pekerja di tengah ketidakpastian ekonomi. Kemudian, Amazon minggu lalu telah merumahkan sekitar 18 ribu karyawan dan Salesforce memangkas 10 persen dari sekitar 73 ribu karyawannya.

Tahun lalu menandai pertumbuhan pekerjaan terbaik kedua dalam sejarah Amerika Serikat. Namun, semakin banyak perusahaan justru mengungkapkan rencana untuk memberhentikan pekerja.

Kondisi beberapa perusahaan teknologi yang berada di Silicon Valley bahkan diprediksi makin memburuk pada tahun ini, ditandai dengan tidak adanya perekrutan hingga PHK besar-besaran.

Kondisi tersebut dipicu oleh permintaan yang menurun seiring longgarnya aturan Covid-19, dan orang-orang kembali ke kehidupan normal.

Selain itu, kondisi itu diperburuk pada ancaman resesi di 2023, dan ketidakpastian ekonomi masih membebani pikiran konsumen dan pembuat kebijakan. Kenaikan suku bunga pun diperkirakan akan terus berlanjut.

Namun terlepas dari peningkatan PHK, banyak perusahaan lain tampaknya enggan untuk memangkas pekerjaan di tengah kekurangan pekerja yang sedang berlangsung.

Pekan lalu, Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan klaim pengangguran awal tiba-tiba turun ke level terendah tiga bulan.

[Gambas:Video CNN]

Melbourne, andalkan cinta

Tiket KA Makassar******

Tiket Kereta Api Makassar-Parepare diperkirakan akan dijual sekitar Rp5.000 hingga Rp10 ribu. Harga tiket disebut tidak akan jauh berbeda dengan light rail transit (LRT) Palembang.

"Tiketnya masih tentatif tapi kemarin itu pimpinan bilang sekitar Rp5.000 untuk antar stasiun, yang paling terjauh sekitar Rp10 ribu. Masih seperti LRT Palembang," ujar Kepala Tata Usaha Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan Hasbudi Samad saat uji coba KA Makassar-Parepare, Selasa (10/1).

Hasbudi mengatakan KA Makassar-Parepare mulai beroperasi pada Juni 2023 untuk lintas dari Stasiun Mandai hingga Stasiun Palanro. Namun, terkendala oleh PT INKA selaku produsen kereta api.

Sementara itu, Direktur Bisnis PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Andre Permana mengatakan pembiayaan proyek KA Makassar-Parepare salah satunya berasal dari kerjasama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Dalam proyek KPBU ini difasilitasi Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment/AP), yaitu pembayaran dilakukan berdasarkan atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU. Pembayaran dilakukan setelah proyek infrastruktur mulai beroperasi.

Melalui skema AP, pemerintah akan membayar badan usaha atas investasi, biaya operasional serta keuntungan yang layak berdasarkan perhitungan yang matang sesuai hasil studi kelayakan dan penawaran badan usaha. Badan usaha akan diberi konsesi untuk melaksanakan pelayanan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu kerja sama selesai, seluruh aset akan menjadi milik pemerintah.

Sementara itu, proyek KPBU KA Makassar - Parepare yang pembangunannya dilaksanakan oleh PT Celebes Railway Indonesia (CRI) mengadopsi skema Build Operate Transfer (BOT) atau Bangun Guna Serah dengan nilai investasi belanja modal Rp988,5 miliar dan biaya operasi Rp971,5 miliar serta masa
konsesi selama 16 tahun sejak Tanggal Operasi Komersial Tahap 1.

Proyek dengan skema Availability Payment (AP) ini akan melayani area meliputi lima kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Barru, Kota Makassar dan Kota Parepare.

Andre menambahkan proyek KPBU dilakukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan kreatif, demi menjaga kestabilan APBN.

"Dalam proyek ini, PT PII memberikan penjaminan untuk beberapa jenis risiko yang dapat timbul dari pemerintah, yaitu risiko keterlambatan pembayaran AP dan risiko terminasi. Dengan melihat keberhasilan dari KA Makassar-Parepare ini, diharapkan proyek ini menjadi proyek percontohan skema KPBU untuk dapat diterapkan pada sektor transportasi lainnya," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Penebusan Xu Xian

Tedampak Krisis Iklim, Nelayan Nganggur dan Anaknya Putus Sekolah******

Ketua Umum Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) Roesinah membeberkan curhatan para perempuan nelayanyang terdampak krisis iklim. Akibatnya, suami mereka menganggur bahkan anak-anaknya putus sekolah.

Salah satu dampak krisis iklim yang sangat merugikan nelayan adalah banjir rob.

"Perubahan hidup setelah dampak krisis iklim itu anak-anak tidak bisa sekolah karena banjir rob. Kemudian alat tangkap rusak, rumah rusak, perahu rusak. Ini tentu butuh biaya tinggi untuk memperbaikinya," kata Roesinah dalam Diskusi Publik Nelayan Menghadapi Krisis Iklim, Kamis (12/1).

Perempuan nelayan di Demak, Jawa Tengah, mengatakan banjir rob membuat intensitas panen ikan nelayan berkurang. Jika sebelumnya mereka bisa panen ikan tiga kali dalam setahun, setelah banjir rob jadi berkurang menjadi sekali dalam setahun, bahkan kerap gagal panen.

Selain itu, Roesinah menuturkan para istri nelayan itu juga terganggu secara mental dan fisik. Muncul kecemasan, badan gatal-gatal, hingga mengalami keputihan karena tidak adanya air bersih.

Ia menuturkan kondisi lingkungan di kampung pesisir pun kotor. Muncul tumpukan sampah yang bau. Hasil tangkapan juga berkurang yang berpengaruh besar kepada perekonomian nelayan.

"Suami sebagian menganggur, ada juga yang kerja serabutan. Kalau di daerah saya itu ada yang ikut jadi kuli bangunan, ada yang migrasi ke Jakarta dan ke Timur Tengah. Mereka dalam keseharian pendapatan ekonominya semakin melemah, tentu dampaknya besar sekali," tandasnya.

Roesinah juga menegaskan para perempuan nelayan mengalami berbagai kerentanan lain dengan adanya krisis iklim, termasuk terjebak pinjaman ke rentenir.

[Gambas:Video CNN]

Siaran Langsung Terbaik: Petualangan Alam Liar

Jokowi Bidik Afrika Jadi Pasar Ekspor RI Tahun Ini******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan bisa merambah pasar Afrika untuk tujuan ekspor Indonesia tahun ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat kabinet terbatas di Istana Negara Jakarta, Rabu (11/1).

Airlangga mengatakan meski pertumbuhan ekspor RI terus meningkat, namun, pemerintah tidak berpuas diri mengingat beberapa negara tengah mengalami kesulitan sehingga ada yang mengurangi impor dari Indonesia.

Ia juga mengatakan pemerintah akan mendorong Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) agar bisa segera mendukung pelaksanaan kegiatan pembiayaan ekspor nasional. Selain itu, pemerintah juga akan mendorong komoditas lain untuk ekspor.

Sebelumnya, Jokowi juga telah memerintahkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan misi dagang keliling dunia untuk menyerbu pasar potensial serta menyaingi China, Thailand, dan Vietnam.

Zulkifli menyebut ada tiga kawasan pasar potensial yang akan disasar Indonesia yaitu Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika.

Menurutnya, ini adalah langkah antisipasi di saat target pasar tradisional Indonesia di Barat melemah. Zulkifli menegaskan, Kemendag bakal mengembangkan potensi pasar non-tradisional dengan membuat 'jalan tol' agar tidak ada hambatan.

"Dengan (negara) luar kita buka pasar baru. Misi dagang sebulan tiga kali, saya nanti akan ke Mesir, Nigeria, India, dan Arab Saudi untuk membangun misi dagang. Aturannya kita bikin perjanjian agar bebas tarif sehingga pengusaha-pengusaha kita akan lebih mudah," tuturnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja ekspor impor Indonesia pada November 2022 turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah menyebutkan ekspor Indonesia pada bulan lalu mencapai US,12 miliar atau turun 2,46 persen dibandingkan ekspor Oktober.

"Perkembangan ekspor November 2022 secara bulan ke bulan nilai ekspor November 2022 mencapai US,12 miliar atau turun sebesar 2,46 persen dibanding bulan sebelumnya," ungkapnya.

Kendati, secara tahunan atau year on year (yoy), ekspor Indonesia pada November 2022 naik 5,8 persen.

Habibullah menuturkan ekspor nonmigas pada November 2022 mencapai US,99 miliar, turun 1,94 persen dibandingkan dengan Oktober 2022, namun naik 6,88 persen jika dibandingkan dengan November 2021.

Penurunan ekspor nonmigas terbesar terjadi pada komoditas lemak dan minyak hewan maupun nabati sebesar US7,6 juta atau 16,62 persen. Sedangkan peningkatan terjadi pada ekspor logam mulia dan perhiasan/ permata sebesar 87,19 persen atau senilai US2,2 juta.

Di saat yang sama, ekspor migas juga turun 11,85 persen dari US,29 miliar pada Oktober 2022 menjadi US,14 miliar pada November 2022. Sementara, secara tahunan ekspor migas turun 15,23 persen.

[Gambas:Video CNN]