pasti slot 138

Pemrograman Tiandao

Ada 183 Investor Malaysia Diklaim Minat Parkir Duit di IKN******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengklaim 183 investor Malaysiatertarik berinvestasi dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Hal itu diketahui Basuki usai diundang oleh Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional (MITI) di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (30/11).

"Saya kemarin ke Kuala Lumpur karena diundang oleh Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional (MITI) Malaysia, mereka mengadakan forum dan para investor dari Malaysia yang hadir banyak sekali sekitar 183 investor," ujar Basuki lewat keterangan tertulis, Kamis (1/12).

Nantinya, jika para investor tersebut bergabung dengan proyek IKN, Basuki menyebut akan ada beberapa skema investasi, baik itu investasi murni, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), hingga bergantung pada jenis kegiatannya.

"Banyak sekali minat-minat investasi di IKN dan tentunya bukan dengan APBN. Saya undang mereka nanti sesuai program Presiden RI, pada kuartal kedua atau ketiga tahun depan bapak Presiden RI akan mengantar investor ke IKN untuk pembangunan di sana," terang Basuki.

Selain Malaysia, Basuki mengaku ada negara lain yang telah menyatakan minatnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN, antara lain Jepang, Spanyol, Finlandia, Brunei Darussalam, dan Korea Selatan.

Basuki pun menyinggung investasi dengan Korea Selatan. Menurutnya, saat ini sedang dilakukan studi kelayakan untuk immersed tunnel(terowongan bawah laut). Dia pun membuka peluang pembangunan immersed tunnelnantinya dilakukan dengan skema investasi non-APBN.

Sebelumnya, Basuki juga mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mengajak para investor keliling Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 2023 untuk melihat kavling bangunan.

Menurutnya, peningkatan minat investor terjadi setelah market soundingoleh Jokowi pada 18 Oktober 2022 lalu. Basuki menjelaskan calon investor tersebut kebanyakan dari dalam negeri, tetapi ada juga investor asing.

[Gambas:Video CNN]

Meizu terbaik

UMK Kabupaten Bekasi Naik Jadi Rp5,1 juta, Lebih Tinggi dari Jakarta******

Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menetapkan Upah MinimumKabupaten (UMK) Bekasi 2023 naik sebesar 7,2 persen menjadi Rp5.137.575. Kenaikan ini diyakini sebagai salah satu yang terbesar di Tanah Air.

Besaran upah ini ditetapkan bersama oleh dewan pengupahan yang beranggotakan perwakilan pekerja, pengusaha, pemerintah daerah, dan akademisi, mengacu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022.

"Ada selisih Rp345.731 dari tahun 2022 yakni Rp4.791.843 menjadi Rp5.137.575 atau naik 7,2 persen," kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Edi Rochyadi di Cikarang, dikutip dari Antara, Selasa (29/11).

"Namun itu sebatas pendapat yang sah-sah saja, tidak ada masalah. Yang terpenting ini kan sudah masuk dalam mekanisme. Kalau sekadar berpendapat itu tidak masalah dalam mekanisme dewan pengupahan, tapi kami terus jalan dengan aturan yang ada," katanya.

Ia mengakui penetapan besaran nominal UMK tidak akan mampu memuaskan seluruh pihak namun bagaimana pun juga aturan tetap harus ditegakkan.

"Semua kelihatannya ada yang menerima, ada yang tidak menerima, itu hal biasa. Namun ini sudah sesuai aturan dan rencananya akan segera ditandatangani oleh bupati untuk dilanjutkan pada gubernur," ucapnya.

Edi menjelaskan kenaikan besaran UMK tahun ini dihitung berdasarkan angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi di setiap daerah masing-masing.

Berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Barat, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bekasi sebesar 3,65 persen sedangkan inflasi 6,12 persen sehingga kenaikan upah minimum menjadi sebesar 7,22 persen.

Dengan penetapan ini, Kabupaten Bekasi menjadi daerah dengan UMK tertinggi ketiga di Jabar. UMK terbesar pertama Karawang yang mencapai Rp5.176.179 kemudian Kota Bekasi Rp5.158.248.

[Gambas:Video CNN]

Orang kaya yang saleh

Inflasi Sulsel Sentuh 6 Persen pada November 2022******

Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan mencatat tingkat inflasi sebesar 6 persen (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 113,34 pada November 2022.

"Dari lima kota IHK di Sulawesi Selatan, inflasi yoy tertinggi terjadi di Parepare sebesar 7,11 persen dengan IHK sebesar 115,15 dan inflasi yoy terendah terjadi di Bulukumba sebesar 4,34 dengan IHK sebesar 112,96," kata Kepala BPS Suntono kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/12).

Suntono mengungkapkn lima kota IHK di Sulsel yakni Bulukumba, Watampone, Makassar, Parepare, dan Palopo.

Kemudian, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 3,12 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,93 persen, kelompok kesehatan sebesar 2,97 persen.

Berikutnya, kelompok transportasi sebesar 17,42 persen, kelompok rekreasi, budaya dan olahraga sebesar 2,81 persen, kelompok pendidikan sebesar 2,46 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman serta restoran sebesar 4,57 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,23 persen.

"Komoditas utama penyumbang inflasi yoy pada November 2022, antara lain bensin, angkutan udara, telur ayam ras, minyak goreng, rokok kretek filter, kontrak rumah, kue kering berminyak, sabun detergen bubuk/cair, cabai rawit, dan upah asisten rumah tangga," jelasnya.

Sementara kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan, sebut Suntono mengalami deflasi sebesar 0,15 persen.

"Komoditas yang memberikan andil deflasi yoy, antara lain daging ayam ras, tomat, cumi-cumi, jagung manis, ikan teri, pisang, biaya administrasi transfer uang, asam, kol putih/kubis, dan bawang putih," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Tuhan yang Tak Berujung

KPPU Siap Awasi Pengadaan Barang dan Jasa di IKN Demi Cegah Monopoli******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) siap melakukan pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, termasuk di sektor konstruksi, demi mencegah praktik monopoli.

"Tentu saja yang bisa dilakukan oleh KPPU adalah dalam bidang pengawasan, yaitu mengenai pengadaan barang dan jasa. Jangan sampai nanti terjadi praktik monopoli, atau persaingan tidak sehat," kata Ketua KPPU M Afif Hasbullah, Kamis (1/12), dikutip dari Antara.

Gus Afif, sapaan akrabnya, menjelaskan KPPU telah melakukan audiensi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu dan menyatakan kesiapan melakukan pengawasan di IKN.

"Kita dorong mengikuti program kepatuhan, misalnya dengan KPPU. Sehingga saat ramai-ramai mengerjakan IKN, semua pelaku usaha yang ada di sana sudah well-informed terkait dengan persaingan usaha yang sehat," tuturnya.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, pembangunan IKN dibagi ke dalam lima tahap hingga 2045.

Rinciannya, pembangunan tahap pertama pada 2022-2024, tahap kedua pada 2025 hingga 2029, tahap ketiga pada 2030-2034, tahap keempat pada 2035-2039, dan terakhir tahap kelima pada 2040 hingga 2045.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan progres pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga November 2022. Tercatat ada 18 proyek baru yang akan terkontrak.

Ada 18 kegiatan yang akan terkontrak pada November sampai Desember 2022 senilai Rp9,68 triliun. Mulai dari 1 kegiatan sumber daya air (SDA) senilai Rp500 miliar, 4 kegiatan bina marga sebesar Rp1,59 triliun, 12 cipta karya senilai Rp7,08 triliun, dan 1 kegiatan perumahan sebesar Rp510 miliar.

Basuki juga meminta dana tambahan Rp12,7 triliun untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal itu sejalan dengan minat investasi di IKN yang meningkat.

Ia menjelaskan Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian PUPR untuk melakukan percepatan pembangunan, tidak hanya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) alias wilayah 1A, melainkan di wilayah 1B dan 1C juga.

"Pembangunan di wilayah 1B dan 1C akan difokuskan dulu pada land development dan pembangunan akses jalan saja dulu. Sedangkan perumahan ASN TNI-Polri itu Rp9,4 triliun, kami fokuskan dulu pada land development dan jalan," jelasnya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI, Senin (28/11).

[Gambas:Video CNN]

Legenda Senja

Kadin Sebut UMP Berlebihan 'Ancam' Iklim Investasi dan Picu PHK******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebutkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan yang berlebihan bisa berdampak buruk bagi iklim investasi, serta memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih besar pada tahun depan.

Wakil Ketua Umum Kadin Sarman Simanjorang mengungkapkan kenaikan UMP 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tidak mencerminkan kondisi pelaku usaha yang akan menanggung beban atas kebijakan pemerintah.

"Kalau kita bicara UMP ya kan bicara antara pengusaha dan pekerja. Jangan sampai siapa yang menetapkan, siapa yang bayar. Yang netapin pemerintah, yang bayar siapa? Pemerintah? Tidak, kita yang bayar. Jadi yang mengetahui kemampuan pengusaha itu kan kita sendiri, makanya kita sangat sayangkan," terang Sarman dalam diskusi media di Menara Kadin, Selasa (29/11).

Sebab, pelaku usaha yang belum seutuhnya pulih dipaksa mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk membayar gaji, sehingga cashflow (arus kas) bisa kembali terganggu dan investasi yang direncanakan jadi batal.

Selain itu, gelombang PHK lebih besar bisa terjadi. Tidak menutup kemungkinan, bisa lebih besar dari tahun ini.

"Yang kita takutkan kalau UMP di luar kemampuan, maka pengusaha yang rencananya tahun depan mau merekrut karyawan baru itu bisa tertunda atau bisa dihilangkan. Bisa saja pengusaha melakukan rasionalisasi yaitu pengurangan karyawan atau bahkan PHK dalam hal ini," imbuhnya.

Tak hanya itu, kenaikan UMP yang terlalu tinggi bagi pelaku usaha juga bisa membuat relokasi pabrik ke upah lebih murah makin banyak.

Apalagi dalam satu provinsi, UMK bisa berbeda jauh. Misalnya, Tangerang, Bekasi, dan Garut serta Banten upahnya jauh berbeda padahal sama-sama di Jawa Barat.

"Jadi, kita sangat berharap supaya angka dari pada kenaikan UMP ini betul-betul memang sesuai dengan kemampuan dunia usaha," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Ilahi Seluruh Dunia

Perombakan Direksi JakPro, Iwan Takwin Jadi Dirut Pilihan Heru Budi******

PT Jakarta Propertindo (JakPro) merombak jajaran direksinya pada Senin (28/11). Iwan Takwin pun ditunjuk sebagai Direktur Utama JakPro pilihan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Iwan Takwin menggantikan posisi Widi Amanasto. Penunjukan Iwan tersebut dilakukan setelah pencopotan jajaran direktur JakPro di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Para pemegang saham menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat empat direktur perusahaan lainnya.

Sebagai pengganti, pemegang saham mengangkat empat direktur JakPro lainnya, yakni I Gede Adi Adnyana T, Adrian Rusmana, Solihin, dan Adi Santosa. Selain itu, Heru juga mengangkat Dwi Wahyu Daryoto sebagai Komisaris Perseroan.

"Dengan pembaruan kepengurusan ini, diharapkan agar Direksi bersama Dewan Komisaris PT Jakarta Propertindo (Perseroda) mengupayakan percepatan pembangunan atas proyek-proyek strategis sesuai tata kelola perusahaan yang baik," kata Plt Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Provinsi DKI Jakarta Fitria Rahadiani, Senin (28/11).

"Proses pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris PT Jakarta Propertindo (Perseroda) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," sambung Fitria.

Berikut ini nama-nama Direksi dan Komisaris baru JakPro:

Direktur Utama: Iwan Takwin
Direktur: I Gede Adi Adnyana T
Direktur: Adrian Rusmana
Direktur: Solihin
Direktur: Adi Santosa

Komisaris: Dwi Wahyu Daryoto

[Gambas:Video CNN]