slot deposit pulsa 5000 tanpa potongan

Menelan Langit

Pembangunan LRT di Bali Fokus di Tiga Titik, Panjang Rute 9,4 Km******

Gubernur BaliI Wayan Koster mengatakan pihaknya memprioritaskan pembangunan moda lintas raya terpadu (LRT) di tiga titik dengan panjang rute 9,4 kilometer.

Ia menyampaikan nantinya transportasi LRT akan dibangun di Bandara Ngurah Rai ke sentral parkir Kuta dan Seminyak.

Menurutnya, lokasi itu merupakan daerah yang padat wisatawan, sehingga biasa menimbulkan kemacetan.

"Ini memang daerah-daerah wisata yang sangat padat yang sudah tidak bisa diatasi dengan transportasi yang konvensional, yang tiga titik itu 9,4 kilometer," ucapnya menambahkan.

Dalam kesempatan itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pihaknya bakal berbagi pengalaman dan masukan kepada Pemprov Bali.

"Melalui MRT LRT kan kita punya pengalaman-pengalaman, memberikan masukan-masukan konsep secara teknis maupun secara perizinan dan lain-lain," katanya.

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono menjabarkan lingkup kerja sama yang antara dua pemprov.

Lingkup kerja sama di antaranya pengembangan dan promosi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, penyelenggaraan ketahanan pangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan badan usaha milik daerah, serta pengembangan transportasi publik.

"Melalui kesepakatan bersama ini diharapkan kemitraan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Bali dapat memberikan harapan positif dan mendorong kinerja perangkat daerah dalam menjalankan tugasnya guna mencapai tujuan bersama, yakni kesejahteraan pembangunan, serta layanan publik yang merata dan berkualitas," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Jiuyou Abadi Racun

Jokowi Bakal Terbitkan Aturan Larangan Jual Pakaian Bekas******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melarang penjualan barang bekas impor termasuk pakaian.

Pelaksana Tugas (PLT) Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatupang mengatakan larangan itu akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

Moga menuturkan selain pakaian, barang bekas impor yang bakal dilarang untuk dijual juga meliputi barang berbahaya hingga mesin fotokopi berwarna.

"Ya waktu itu kan sudah harmonisasi tapi ada perbaikan dari KLHK sama Kemenhan, saya belum update lagi," ucap Moga di Kantor Kemendag, Senin (10/7).

Meski demikian, ia tak menjelaskan secara rinci kapan Perpres yang dimaksud akan diluncurkan.

Belakangan, pemerintah tengah getol mengampanyekan untuk tidak membeli pakaian bekas impor demi mendongkrak penjualan produk dalam negeri.

Lihat Juga : Jokowi: Mas Bahlil, Lawan Pengganggu Kedaulatan RI Termasuk IMF

Pemerintah bahkan mengancam importir pakaian bekas akan dikenakan sanksi berlapis jika nekat tetap jualan, mulai dari penjara hingga 10 tahun sampai denda maksimal Rp7 miliar.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menyampaikan impor pakaian bekas sudah dilarang oleh pemerintah sejak 2015. Selain merugikan Industri Kecil Menengah (IKM) dalam negeri, juga tidak terjamin kesehatannya.

"Intinya dalam rapat ini kita sepakat untuk berupaya menangani penjualan pakaian bekas ilegal ini," ujar Teten usai rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan e-commerce, Kamis (6/4) lalu.

Adapun sanksi bagi importir pakaian bekas yang nekat ini tertuang dalam beberapa aturan. Pertama, di Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dalam Pasal 112 UU 7/2014 ini ditetapkan sanksi bagi importir yang nekat melakukan perdagangan yang dilarang pemerintah akan dikenakan pidana penjara maksimum lima tahun dan denda Rp5 miliar.

Lihat Juga : Jemaah Haji Asal Makassar Borong Oleh-oleh Emas 1 Kg dari Jeddah

Kemudian, ada juga UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 62 ayat 1 beleid ini, disebutkan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan perdagangan standar yang dipersyaratkan perundangan, maka akan dikenakan sanksi pidana lima tahun dan denda maksimum Rp2 miliar.

Artinya, jika importir pakaian bekas tetap nekat melakukan penjualan setelah ada pelarangan ini dan diketahui, maka pemerintah bisa kena sanksi pidana sampai 10 tahun dan denda hingga Rp7 miliar tersebut.

Sementara, untuk penjual pakaian bekas di platform belanja online atau e-commerce bisa juga dikenakan sanksi administratif berupa pemblokiran.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Kemudian ada juga sanksi administratif yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

[Gambas:Video CNN]

Teknik Penciptaan Bintang

Bocoran Tarif LRT Jabodebek, Mulai dari Rp5 Ribu per Km******

Tarif LRT Jabodebek akan dihitung mulai dari Rp5.000 per kilometer, kemudian dikenakan Rp700 untuk per kilometer selanjutnya.

Dari perhitungan itu, diperkirakan tarif LRT Jabodebek untuk perjalanan terjauh akan dipatok di kisaran Rp20 ribu hingga Rp25 ribu.

Meski demikian, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi pihaknya masih akan menghitung lagi besaran tarif LRT.

LRT Jabodebek dijadwalkan beroperasi secara komersial pada 18 Agustus 2023 mendatang. Moda transportasi massal ini menggunakan teknologi yang lebih tinggi dari MRT Jakarta ataupun LRT Sumsel, yaitu generasi ketiga atau grade of automation (GoA) Level 3.

Lihat Juga : Indonesia Bakal Impor Sapi dan Kedelai dari Afrika Selatan

Dengan teknologi itu, memungkinkan kereta dioperasikan tanpa masinis alias driverless. Namun, di dalam kereta ada petugas yang akan berjaga untuk situasi darurat.

Kereta juga secara otomatis mampu mengatur jarak antar kereta menjadi lebih dekat dengan tetap konstan menjaga jarak aman. Semua sistem operasi pada LRT Jabodebek sudah diatur pada operation control center (OCC).

[Gambas:Video CNN]

Sistem pelatihan super

KAI Masih Tunggu Kepastian Tarif LRT Jabodebek dari Kemenhub******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias KAImasih menunggu kepastian dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait tarif LRT Jabodebek.

Manajer Humas LRT Jabodebek Kuswardoyo mengatakan tarif LRT Jabodebek akan mendapat subsidi public service obligation(PSO).

"Terkait harga tiket pasti akan ada PSO atau subsidi dari pemerintah. Cuma kalau terkait besarannya kembali kami adalah operartor tentu kami masih menunggu kebijakan dari pemerintah berapa sih akan memberikan tarif kepada LRT," kata Kuswardoyo dalam uji coba LRT, Kamis (6/7).

Jika subsidi yang diberikan cukup besar, maka tarif bisa di bawah Rp25 ribu.

"Ketika PSO-nya sedikit akan lebih besar dari itu," kata Kuswardoyo.

Sementara itu, terkait izin operasional LRT Jabodebek bakal diterbitkan sebelumsoft launchingpada 12 Juli mendatang.

Kuswardoyo mengatakan bahwa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sudah memastikan bahwa soft launchingakan dilakukan pada 12 Juli.

"Berarti beliau sudah memastikan izin operasi akan diberikan sebelum itu (soft launching). Kalau sebelum itu, kita bisa jalan. Kalau setelah itu, berarti kita harus menunda soft launching," kata Kuswardoyo saat uji coba LRT Jabodebek, Kamis (6/7).

Setelah soft launchingpada 12 Juli hingga 15 Agustus, LRT Jabodebek bakal beroperasi secara resmi pada 18 Agustus. Moda transportasi ini akan beroperasi mulai pukul 05.00 hingga 23.37 WIB. Dalam satu hari, akan ada 27 trainsetyang berjalan dengan 434 perjalanan.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal sebelumnya membenarkan untuk perjalanan terjauh dikenakan tarif sebesar Rp25 ribu. Sementara untuk tarif jarak terpendek sebesar Rp5.000.

"Tarif awal Rp5.000 di rencana awal. Total maksimum, dari ujung ke ujung Rp20 ribu-Rp25 ribu. Karena jaraknya dari Cibubur ke Dukuh Atas sama dari Bekasi beda nih. Jadi, ada yang Rp20 ribu-Rp25 ribu, sampai ke Dukuh Atas ya," ungkap Risal, dikutip dari detikcom, Rabu (5/7).

Meski begitu, Risal meminta masyarakat sabar menanti izin operasional LRT Jabodebek. Pasalnya, masih ada serangkaian uji sarana dan prasarana yang kudu digarap Kemenhub.

[Gambas:Video CNN]

Melawan Kaisar Jiwa Xuan

Pengusaha Mal Buka Suara DKI Uji Coba 2 Sesi Jam Masuk Kantor******

Pengusaha mal buka suara soal rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menguji coba pengaturan dua sesi jam masuk kantor, yakni pukul 08.00 WIB dan pukul 10.00 WIB.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menyebut pembagian jam masuk kantor ini membuat dunia usaha semakin tidak efisien.

Lihat Juga : Kemenhub Masih Uji LRT Jabodebek, Belum Terbitkan Izin Operasi

Menurutnya, bisa jadi masyarakat malah memanfaatkan perbedaan jam masuk kerja tersebut untuk kegiatan lain. Dengan begitu, kemacetan tetap tak terurai.

Alphonzus meminta Pemprov DKI Jakarta peka. Pasalnya, berbagai kegiatan atau aktivitas usaha tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait satu dengan yang lain.

Lihat Juga : Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Satgas Hilirisasi RI-Papua Nugini

Sebelumnya Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku sudah membahas usulan dua sesi jam kerja tersebut dengan sejumlah pihak, mulai dari Polda Metro Jaya, Dinas Perhubungan, hingga ahli transportasi melalui diskusi grup terfokus (focus group discussion/FGD).

"Hasilnya dari ahli-ahli transportasi diberikan kepada kami dan nanti tentunya setelah ini ada uji coba apakah ini bisa dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat, tidak mengganggu kenyamanan dalam bekerja, ya kita teruskan dan kita akan laporkan kepada Kementerian Perhubungan," ujar Heru di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (6/7).

Heru menyebut kondisi lalu lintas pada pukul 06.00 WIB bak air bah karena warga dari sejumlah daerah penyangga ibu kota, seperti Bekasi, Tangerang, hingga Depok mengarah bersamaan menuju ke Jakarta.

Grup Peri WeChat

PUPR Siapkan Pengganti Sementara Jembatan di Lumajang yang Ambruk******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempersiapkan pemasangan jembatan sebagai pengganti sementara Jembatan Kali Glidik II yang ambruk diterjang banjir disertai material Gunung Semeru, Jumat (7/7), diLumajang, Jawa Timur.

Jembatan Kali Glidik II di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo merupakan penghubung Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang.

"Jika dimungkinkan secara teknis dan cuaca mendukung, penanganan sementara dilakukan dengan instalasi jembatanbailey,sehingga diharapkan dapat dioperasionalkan akhir Agustus 2023," kata Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali Rakhman Taufik dalam keterangan tertulis Kementerian PUPR dikutip dari Antara, Minggu (9/7).

Jembatan bailey adalah jembatan rangka bajapra fabrikasi yang bersifat portabel dan umumnya digunakan sebagai jembatan darurat.

Pemasangan jembatan bailey ini dilakukan setelah hasil survei sesuai secara teknis dan cuaca di wilayah hulu dan hilir Gunung Semeru mendukung, seperti kondisi Sungai Kali Glidik yang sudah surut dan tidak hujan. Uji beban jembatan tersebut akan dilakukan sebelum dioperasikan untuk masyarakat umum.

"Nantinya perlu pembatasan beban kendaraan maksimum 25 ton, sehingga jenis kendaraan yang dapat melintas hanya khusus kendaraan kecil, bus kecil, truk dua sumbu dengan pembatasan muatan, termasuk rekayasa lalu lintas buka tutup karena lebar jembatan bailey kurang lebih empat meter," kata Rakhman.

Lihat Juga : Banjir Lahar Dingin Semeru, Empat Jembatan di Lumajang Putus

Jembatan Kali Glidik II dibangun pada 1970 atau sudah berumur 53 tahun. Jembatan ini memiliki panjang 37 meter dengan lebar 6,80 meter. Bangunan atas jembatan berupa gelagar baja permanen dan terdiri dari tiga bentang.

Selain Jembatan Kali Glidik II yang putus, hujan deras di sekitar jalur nasional Malang-Lumajang, Jumat (7/7), juga menyebabkan terjadinya longsoran tebing jalan nasional di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro Lumajang, tepatnya di KM Turen 58+700 atau tidak jauh dari Jembatan Besuk Kobo'an.

Penanganan longsor juga telah dikerjakan BBPJN Jawa Timur-Bali, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR dengan mengerahkan alat berat untuk pembersihan, dan personel tanggap darurat. Material longsor berupa tanah dan batuan menutup permukaan jalan sepanjang 25 meter, sehingga arus lalu lintas terhambat.

Sementara langkah tanggap darurat juga dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR dengan menerjunkan satgas penanggulangan bencana untuk monitoring daerah terdampak banjir lahar dingin dan infrastruktur terdampak.

Selain Jembatan Kali Glidik II, infrastruktur konektivitas terdampak lain adalah Jembatan Pronojiwo yang menghubungkan Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang, Jembatan Gantung Bondeli yang berada di Dusun Kebondeli Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro, dan CD Pelintas Jugosari berada di Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro.