panen138 link

abowin 608Jutaan kata 671637Orang-orang telah membaca serialisasi

《panen138 link》

Aneh Logika Kalau Penyeludupan Jadi Alasan Buka Ekspor Benur Lagi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.

Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya  ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.

Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.

"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.

Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.

Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.

Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.

"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.

"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.

Lihat Juga : Blak-blakan Menteri KKP soal Wacana Ekspor Benih Lobster Mau Dibuka

Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.

"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).

"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.

Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).

"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.

Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.

Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.

[Gambas:Video CNN]

Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.

Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.

Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.

"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).

Lihat Juga : PNS Ini Terima THR Rp123 Juta, Lebih Besar dari yang Didapat Jokowi

Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.

Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.

Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.

Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.

"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.

Lihat Juga : Berapa THR yang Diterima Sri Mulyani sebagai Bendahara Negara?

Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.

Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.

"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.

Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.

"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.

Lihat Juga : Bank Mandiri Rombak Direksi-Komisaris, Eks Menpora Jadi Wakomut

(agt/agt)

Pemkab Mojokerto buka layanan kesehatan korban banjir******

Dalam memberikan pelayanan kesehatan juga disiagakan dokter spesialis anak, lantaran ada beberapa anak yang mengalami gangguan kesehatan pascabencana banjir.

Mojokerto (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur membuka layanan posko kesehatan darurat bagi warga terdampak banjir di Desa Ngrame, kecamatan Pungging dan di Desa Kedunggempol, Kecamatan Mojosari.

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, turut meninjau dan memberikan pelayanan kesehatan bagi warga terdampak banjir.

Baca juga: KKP salurkan bantuan untuk korban banjir dan longsor di Sumbar

"Saya dengan ditemani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD. Dr. Soekandar beserta tim turun langsung ke sini (tempat pengungsian) karena pascabanjir ini rawan sekali penyakit yang disebabkan oleh buruknya lingkungan setelah banjir maupun penyakit yang disebabkan karena kecapaian baik secara fisik maupun psikis," kata Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, Senin.

Selain itu, dalam memberikan pelayanan kesehatan, Bupati Ikfina juga menyiagakan dokter spesialis anak, lantaran ada beberapa anak yang mengalami gangguan kesehatan pascabencana banjir.

"Ini tadi dokter spesialis anak juga datang karena tadi ada beberapa anak yang sakit infeksi saluran napas dan gatal-gatal karena terendam banjir," tuturnya.

Ia mengharapkan, agar masalah kesehatan para warga terdampak bencana banjir bisa lekas membaik, mengingat ada sebagian warga yang sudah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan tahun ini.

Baca juga: Kementerian PUPR bantu perbaikan fasilitas umum pascabanjir Sumbar

"Alhamdulillah semoga ini bisa tertangani dengan cepat, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat, karena sudah ada yang berpuasa pada hari ini, semoga bisa beribadah dengan lancar dengan kondisi yang sehat," tuturnya.

Pada pelaksanaan Posko Kesehatan Darurat yang digelar di tempat pengungsian di Desa Ngrame dan Kedunggempol itu, juga turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto dr. Ulum Rokhmat dan Direktur RSUD Prof. dr. Soekandar, dr. Djalu Naskutub.

Sebelumnya, banjir melanda Desa Ngrame, kecamatan Pungging dan di Desa Kedunggempol, kecamatan Mojosari pada pekan lalu akibat debit air sungai cukup tinggi. Akibat banjir tersebut ribuan rumah warga terendam banjir dengan ketinggian sekitar 50 centimeter.

Baca juga: BNPB tegaskan kebutuhan dasar korban bencana harus terpenuhi

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：bertengkar 2d、cara dapat uang kerja online、maxwin gates of olympus 1000

Terkait：cara dapat transferan uang gratis、bocoran slot gacor、judi slot yang gacor、aplikasi untuk mencicil hp、889nation、pengertian mix parlay dalam judi bola、slot 5000 tanpa potongan、slot gacor banget hari ini、situs slot original、rtp slot 5000 hari ini

---

---

bab terbaru：olahbet（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08