belanja tokopedia pakai kredivo

rumus angka jitu togel 456Jutaan kata 67454Orang-orang telah membaca serialisasi

《belanja tokopedia pakai kredivo》

Luhut Akhirnya Ungkap Jumlah Buruh Asing di Proyek Smelter******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengungkapkan jumlah buruh asing yang ada di proyek smelterdi Indonesia tidak banyak. Hanya sekitar 15 persen dari total karyawan di proyek tersebut.

Hal ini menanggapi pernyataan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menyebut hilirisasi ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap merusak lingkungan hingga dominasi tenaga kerja asing (TKA) pada debat jilid 4, Minggu (21/1) malam.

Menurut Luhut, hal tersebut tidak benar. Bahkan pekerja asing yang ada di proyek hilirisasi digunakan untuk bagian tertentu karena buruh Indonesia belum mumpuni.

Namun Luhut mengklaim saat ini jumlah pekerja asing tersebut  secara bertahap turun. Sebab, Sumber Daya Manusia (SDM) dalam negeri sudah digenjot agar bisa melakukan tugas yang dikerjakan buruh asing.

"Sekarang secara bertahap itu berkurang karena sudah banyak yang kita latih. Itu suatu proses yang harus dilalui," jelasnya.

Cak Imin dalam debat cawapres akhir pekan lalu menyebut eksplorasi nikel di Indonesia berjalan ugal-ugalan.

"Harap dicatat gara-gara kita eksplorasi nikel ugal-ugalan, lalu hilirisasi tanpa perhatikan ekologi, mempertimbangkan sosialnya, buruh kita terabaikan, malah banyak TKA, dan juga yang terjadi korban kecelakaan," katanya.

Luhut mengingatkan Cak Imin untuk tidak membohongi publik hanya untuk mencapai posisi yang diinginkan. Sebab, ia menilai karakter yang baik adalah hal penting dan nomor satu yang harus dimiliki untuk menjadi seorang pemimpin.

"Jangan kita munafik, membohongi publik kita dengan menyebarkan berita-berita palsu. Apalagi anda mau jadi pemimpin, karakter menurut saya itu nomor satu, bukan soal pintar," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pengusaha Emoh 'Labrak' Kemenkeu Meski Berat Pajak Hiburan Naik******

Pengusaha emoh menemui Kementerian Keuangansoal sengkarut kenaikan pajak hiburanmenjadi 40-75 persen.

Ketua Gabungan Industri Paris Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani sebenarnya sudah bersafari ke kantor Kemenko Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, hingga Kemenko Marves agar pajak hiburan batal naik.

Ia membawa para pelaku usaha di bidang jasa hiburan, mulai dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea hingga penyanyi dan pemilik tempat karaoke Inul Daratista.

"Kita belum ketemu (Kemenkeu), tapi kan menurut pandangan kami, kalau ketemu Kemenkeu percuma. Kan sudah jadi uu," kata Hariyadi usai bertemu Menko Marves Luhut di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Jumat (26/1).

Hariyadi menegaskan penyusunan UU HKPD sedari awal sudah tidak tepat. Menurutnya, justifikasi soal range pajak hiburan 40-75 persen tidak jelas.

Ia juga mempertanyakan dalih Kemenkeu soal kenaikan pajak hiburan kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. Menurutnya, keadilan mana yang dimaksud kementerian pimpinan Sri Mulyani tersebut.

"Ini kan berbeda dengan pajak barang mewah, ya kan? Barang mewah itu orang membeli sesuatu yang bersifat personal. Lah, ini kan (menyangkut) lapangan kerja, lahan yang berbeda," kritiknya.

"Jadi, kalau kitachallengeuntuk hal ini, menurut saya banyak yang bisa ditanya. Karena justifikasinya dari mana? Itu kemungkinan besar kalau kita buka debat publik tentang ini, mungkin saya rasa agak sulit untuk memenangkan, karena kami tahu persis kok angka-angka itu justifikasinya sangat lama," tutup Hariyadi.

Sementara itu, Hotman Paris mendesak pemerintah daerah kembali menetapkan pajak hiburan dengan mengacu tarif lama. Ia mengutip pasal 101 UU HKPD yang memperkenankan adanya insentif fiskal.

Selain itu, Hotman mengacu Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

[Gambas:Video CNN]

Benarkah Food Estate Jokowi******

Diskusi mengenai food estatekembali mengemuka belakangan ini. Hal itu terjadi setelah food estate menjadi salah satu isu yang dibahas dalam debat calon wakil presiden (cawapres) pada Minggu (21/1) kemarin.

Dalam debat tersebut, cawapres nomor urut satu Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan cawapres nomor urut tiga Mahfud MD kompak mengatakan program food estategagal.

Cak Imin menilai program tersebut merugikan petani hingga memicu konflik agraria sehingga perlu dihentikan. Sementara Mahfud menyebut program food estateadalah program gagal dan merusak lingkungan yang dapat merugikan negara.

Namun, tuduhan gagal itu dibantah oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Menurutnya, food estate sedang dikerjakan di beberapa daerah dengan berjalan baik dan sesuai target, bahkan ada yang sudah panen.

"Food estate ini bukan proyek instan, butuh proses. Kenyataannya kita memiliki 10 juta hektare yang sebelumnya tidak dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Kami sekarang menggarap itu, butuh proses, butuh teknologi agar menjadi lahan produktif," katanya dalam keterangan resmi, Senin (22/1)

Amran mencontohkan food estate di Temanggung dan Wonosobo, Jawa Tengah, seluas 907 hektare yang telah panen komoditas hortikultura. Kemudian food estate di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah panen jagung seluas 500 hektare.

Lalu benarkah tuduhan itu? 

Segendang sepenarian dengan Cak Imin dan Mahfud, Guru Besar IPB University Dwi Andreas Santosa yang merupakan ahli pertanian menyatakanfood estate memang gagal semua. Hal ini dikarenakan program tersebut dilaksanakan tidak memenuhi pilar pengembangan lahan.

Ia menjelaskan ada empat pilar pengembangan lahan pangan yang seharusnya dipenuhi terlebih dahulu, meliputi kelayakan tanah dan agroklimat, kelayakan teknologi, kelayakan infrastruktur, juga kelayakan sosial dan ekonomi.

"Jadi kan keberhasilan itu tidak ditentukan oleh itu (asal tanam), apakah nanti itu bisa berlanjut, apakah feasibilitydari sisi ekonomi sudah feasible, kan di sana kalau kita bicara keberhasilan kan," jelasnya.

Ia mencontohkan, salah satunya lokasi food estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang diklaim Gibran Rakabuming Raka, anak Jokowi yang sekaligus cawapres nomor urut dua berhasil adalah tidak benar.

Menurutnya, lahan di Gunung Mas tersebut memang tidak cocok untuk menanam karena bukan tanah yang mengandung pasir melainkan pasir total. Sehingga, apapun yang ditanam pasti gagal.

"Tapi supaya seakan-akan berhasil ditanam jagung pake polibag, ya saya juga bisa tanam padi di jalan tol," imbuhnya.

Andreas menjelaskan kegagalan itu tercermin dari hasil panen yang hanya 0,8 juta per hektare. Padahal seharusnya paling sedikit hasil panen mencapai 4 juta ton per hektare agar petani untung.

Kendati, ia menekankan menghentikan program tersebut bukan solusi yang tepat. Sebab, sudah banyak lahan yang digunduli dan anggaran yang dikeluarkan selama ini.

Karenanya, ia memiliki tiga solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut diklaim sudah disampaikan kepada pemerintah.

"Kalau menurut saya lebih fokus ke satu lokasi saja, karena pengalaman 25 tahun itu kan setiap ganti pemerintah ganti lahan untuk food estate. Usulan saya fokus gambut 1 juta hektare saja, karena tingkat kerusakan di sana itu sudah luar biasa," usulnya.

Dari 1 juta hektare lahan gambut itu, pemerintah tinggal mengidentifikasi lokasi-lokasi yang memenuhi pilar pengembangan lahan. Dengan demikian, ia menilai kemungkinan besar akan berhasil.

"Jangan sampai dilanggar empat pilar yang saya sebutkan tadi," kata Andreas.

INFOGRAFIS: Daftar Proyek Food Estate Jokowi yang Disebut Cak Imin-Mahfud MD Gagal (Agder Maulana/ CNNIndonesia).

Kedua,ia mengusulkan agar pemerintah membuat payung hukum pengelolaan lahan food estate. Hal ini bertujuan agar siapapun presidennya, lokasi lahan tidak berubah seperti saat ini.

"Difokuskan dan harus dibuat kesepakatan bersama, siapapun presidennya ya tetap di satu lahan itu saja. Tetap di gambut 1 juta hektare itu karena sudah rusak berat tadi itu," jelasnya.

Ketiga, menjalin kerja sama dengan perusahaan untuk mengelolanya, bisa BUMN ataupun swasta. Sehingga nantinya, Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan menjadi pengawas dan perusahaan yang fokus menjalankan di lapangan.

Peneliti Center of Food, Energy, and Sustainable Development Indef Rusli Abdullah mengatakan food estatesangat penting untuk Indonesia, terutama untuk mengembangkan komoditas pangan yang selama ini masih bergantung pada impor.

"Menurut saya Indonesia butuh food estatedan memang harus dibangun dengan perencanaan yang matang dalam artian bertahap, lokasi jelas dan bisa menjangkau seluruh pelosok negeri dan komoditasnya apa. Seharusnya yang selama ini kita impor atau di masa depan dibutuhkan jadi komoditas yang dipilih," kata Rusli.

Untuk keberhasilan dan tidaknya programfood estate, ia menilai itu bisa dilihat dari perencanaan dan hasil yang didapatkan. Jika sesuai maka berhasil, jika tidak artinya gagal.

Selain itu, bisa dilihat dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Gagal dan tidaknya ada BPK dan BPKP nanti yang akan mengeluarkan laporan. Kalau gagal sudah pasti menjadi catatan karena ada pemborosan anggaran di sana. Nanti tinggal di cek apakah gagal karena sengaja, force majeure, apa karena ada kesalahan perencanaan, BPK dan BPKP yang akan menilai," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Label：slot kingdom、aplikasi kredit hp selain akulaku、kenzo123

Terkait：lolipop138、qq1221 login、pracmatic、3 angka jitu hk malam ini pasti tembus、betslot88、luxsury333、cara pasang togel di key4d、rtp dragon303、situs judi capsa online terpercaya、pinjol online bunga rendah

bab terbaru：cara pinjaman online dana（2024-06-28）

Perbarui waktu：2024-06-28