game slot mudah jackpot

terbaru slot 466Jutaan kata 542783Orang-orang telah membaca serialisasi

《game slot mudah jackpot》

Amran Akan Lanjutkan Proyek Alsintan yang Tersangkut Korupsi Era SYL******

Menteri PertanianAmran Sulaiman bakal melanjutkan proyek di Direktorat Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang pernah terseret dugaan kasus korupsi eks Mentan Syahrul Yasin Limpo.

Semula, proyek tersebut sempat dibatalkan oleh Plt Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi. Saat itu, Arief meminta Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan Ali Jamil untuk merinci semua pemanfaatan Alsintan dengan tepat.

Menanggapi hal tersebut, AMran mengatakan akan membuka kembali proyek tersebut. Menurutnya, proyek itu harus lanjut karena petani membutuhkan.

Berdasarkan data yang Amran kantongi, alsintan di tingkat petani itu kurang. Ia menilai jika alsintan kurang, produksi pun bisa menurun.

Meski demikian, ia belum bisa merinci berapa jumlah alsintan yang akan diberikan. Namun, ia menyebut secara keseluruhan kemungkinan petani membutuhkan 50 ribuan unit traktor.

"Kita harus hitung berapa luas lahan kita, karena pertanian modern itu tidak bisa dihindari. Nggak bisa lagi mengandalkan bahwa dikelola dengan tradisional seperti kelola pakai sapi dan sebagainya, itu tertinggal," ucap Amran.

Sebelumnya, Arief meminta jajaran Kementan untuk mereview ulang proyek alsintan. Hal tersebut dilakukan guna 'membersihkan' proyek dari bumbu korupsi.

"Ada waktu untuk mereview itu semua. Mulai dari kualitas, harganya, cara bertransaksi. Kalau boleh semua masuk e-katalog, jadi Bapak (Ali Jamil) tidak usah nego-nego lagi. Tidak ada," kata Arief beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]

Kemenkop UKM******

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) bersama Staf Khusus Presiden Putri Tanjung kembali menggelar program Pahlawan Digital UMKM 2023, pada Rabu (25/10).

Pahlawan Digital UMKM bertujuan untuk mencari inovator digital yang berkomitmen membantu para pelaku UMKM naik kelas dan lebih berdaya dengan berbagai inovasi dan solusi digital serta menjadi bagian ekosistem Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

Lihat Juga : Hilirisasi 9 Komoditas Akan Libatkan Pengusaha Cilik

Lebih lanjut Putri Tanjung menceritakan bahwa program Pahlawan Digital UMKM ini bisa banyak membantu UMKM terdampak jadi kembali hidup lagi.

"Senang banget dari tahun ke tahun semakin besar. Kalau banyak inovator yang membantu, UMKM bisa lebih cepat bertumbuh. Hasilnya terlihat jelas sejak tiga tahun yang lalu Pahlawan Digital UMKM dimulai, banyak UMKM bertumbuh dan semakin inklusif," ujar Putri.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki juga mengutarakan rasa bangganya atas kemajuan program Pahlawan Digital UMKM.

"Pemerintah saat ini menerapkan sistem agregator sebagai pendekatan baru dalam membina dan mengakselerasi UMKM agar naik kelas."

"Dengan konsep ini, pembinaan UMKM tidak lagi satu per satu melainkan dengan menciptakan ekosistem bisnis yang mampu mengatasi berbagai persoalan UMKM, seperti biaya logistik dan kesulitan ekspor," ujar Teten.

Lihat Juga : Pemerintah Akan Larang E-Commerce Jual Barang di Bawah HPP

Pitching dayPahlawan Digital UMKM 2023

Kegiatan Pitching Day Pahlawan Digital UMKM 2023 berlangsung pada hari ini. Sesi ini bertujuan untuk mencari para inovator muda yang siap berkomitmen dan membantu pelaku UMKM agar lebih berdaya saing di bidang digital.

Selama kegiatan Pitching Day Pahlawan Digital UMKM, para peserta inovator digital diberi kesempatan untuk presentasi di hadapan dewan juri berpengalaman dalam industri digital.

Para kurator yaitu Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Staf Khusus Presiden sekaligus Inisiator Pahlawan Digital UMKM Putri Tanjung, Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Ekonomi Kreatif Fiki Satari, Deputi Bidang Kewirausahaan Siti Azizah, Direktur Utama LLP-KUKM Leonard Theosabrata, dan Partner Intudo Venture Patrick Yip.

Tercatat ada 10 inovator digital dari berbagai lini bisnis yang mengikuti Pitching Day Pahlawan Digital UMKM 2023 hari ini yang digelar di Auditorium Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta.

Yaitu Petani Canggih, Elevarm, Member Toko, Difable Marketer, Myjek delivering happiness, Nikahyuk, Henbuk, On Journey, ReAct, Chickin.

Terdapat tiga aspek penilaian utama dalam sesi pitching, yaitu bisnis impact, unique impact, dan aspek pencapaian kuantitatif.

Sebelum memasuki sesi pitching, para calon inovator digital lebih dulu mendaftarkan dirinya secara daring melalui laman resmi Pahlawan Digital UMKM dengan mengirimkan proposal bisnis.

Kriteria inovator yang bisa mengikuti program Pahlawan Digital UMKM yaitu terbuka untuk Startup SaaS B2B & B2C, Startup dan SaaS bertujuan untuk membuat inovasi produk yang dapat membantu digitalisasi UMKM di berbagai bidang, dan bisnisnya telah berjalan minimal 6 bulan dari terbentuknya organisasi.

Pitching Day Pahlawan Digital UMKM 2023 tidak hanya digelar di Jakarta, melainkan di beberapa daerah lain seperti Solo pada 27 Oktober, dan Cimahi pada 2 November dan babak finalnya akan digelar Desember mendatang di Jakarta.

Nantinya, sejumlah inovator terpilih dari berbagai region akan kembali diseleksi sampai ke babak final. Inovator yang berhasil lolos ke tahap akhir akan mendapatkan penghargaan, hadiah, dan menjadi mitra strategis Kementerian Koperasi dan UKM untuk melakukan digitalisasi UMKM.

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Label：pinjol tenor 24 bulan、slot online tergacor、hoye555

Terkait：jam gacor malam ini、situs aman tanpa blokir、daftar link slot terbaru、bonanza 138 slot login link alternatif、onestepwin、bbnt4d、dewagacor89、cara cicil di tokopedia tanpa kartu kredit、new slot88、joker188

bab terbaru：mpokikc（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07