bolaking138

Siapa saya

Bos Garuda Buka Suara soal Laporan Serikat Pekerja ke Bareskrim******

Direktur UtamaGarudaIndonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan siap memenuhi panggilan aparat penegak hukum atas laporan penghentian pemotongan gaji karyawan untuk iuran keanggotaan Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga).

"Sebagai anggota masyarakat yang taat azas, Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan memastikan pihaknya berkomitmen untuk memenuhi proses klarifikasi kepada penegak hukum terkait laporan yang disampaikan oleh Sekarga sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar Irfan melalui keterangan tertulis, Rabu (20/12).

Kendati begitu, ia sangat menyayangkan informasi terkait permasalahan internal perusahaan malah disebarluaskan ke publik. Padahal, tujuan pemotongan iuran keanggotaan itu merupakan upaya perusahaan mendorong independensi serikat karyawan agar lebih mandiri dalam mengelola iuran.

Ia menyebut dengan kebijakan ini diharapkan anggota dapat melakukan pembayaran iuran secara langsung dengan sukarela, tanpa pemotongan gaji dari perusahaan.

"Dapat saya pastikan bahwa perusahaan menaruh perhatian serius terhadap upaya menjaga hubungan industrial yang kuat bersama serikat pekerja. Komitmen ini yang juga terus kami jaga selama proses restrukturisasi beberapa waktu lalu guna memastikan kepentingan karyawan dapat terus dikedepankan," pungkas Irfan.

Ketua DPP Serikat Karyawan Garuda Indonesia Tomy Tampatty membenarkan adanya laporan tersebut yang disampaikan hari ini. Namun, karena ada beberapa berkas yang kurang, maka akan dilengkapi dulu.

"Bareskrim masih membutuhkan beberapa data kelengkapan sebelum kita membuat laporan, maka dari itu kami kuasa hukum sepakat akan menyiapkan beberapa data, melengkapi beberapa data setelah itu kami akan mendatangi Bareskrim untuk menindaklanjuti laporan dimaksud," jelas Tomy.

Sekarga melaporkan Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra ke Bareskrim Mabes Polri hari ini (20/12). Laporan ini soal penghentian sepihak iuran keanggotaan Sekarga, yang biasanya diambil rutin dari gaji karyawan setiap bulan.

Penghentian ini dilakukan manajemen sejak 27 November 2023. Akibatnya, kegiatan organisasi Sekarga terhambat.

[Gambas:Video CNN]

Nian Jingui

Apindo Temukan Ada 5 Provinsi Tak Patuhi Rumus UMP Jokowi******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menemukan ada lima daerah yang tidak patuhi aturan upah minimum provinsi (UMP). Hal ini sejalan dengan tahun politik sehingga banyak dimanfaatkan kepala daerah.

Adapun ketentuan UMP saat ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Kelima wilayah tersebut adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Provinsi Lampung dan Maluku Utara. Apindo menyebut penetapan UMP 2024 di atas hasil rumus hitung yang ditetapkan pemerintah.

Kendati demikian, ia menyebutkan tidak semua kabupaten dan kota di provinsi tersebut melanggar aturan. Masih ada beberapa yang mengikuti, meskipun kebanyakan tak sesuai.

"Jadi ada beberapa kabupaten/kota saja yang tidak sesuai dan ini sudah dilakukan evaluasi di dalam dewan pengupahan nasional. Sehingga menaker (Ida Fauziah) sudah bersurat untuk gubernur itu untuk mengingatkan," jelasnya.

Menurutnya, rumus hitung UMP dalam PP Pengupahan Jokowi sudah sesuai dengan perhitungan pengeluaran pokok masyarakat.

"Dengan PP 51 itu, itu di situ diatur bahwa daerah yang upah minimumnya sudah di atas rata-rata konsumsi rumah tangga, kenaikannya hanya pertumbuhan ekonomi dikalikan faktor alpa yang 0,10-30. Artinya, yang sudah terlalu tinggi, ya direm," pungkas Darwoto.

[Gambas:Video CNN]

Jiuxiaojue

Ingin Harga Jual Diatur, Teten Desak Revisi Permendag 31 dalam 3 Bulan******

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mendesak Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik harus direvisi dalam tiga bulan ke depan.

Ia meminta dalam aturan yang diundangkan September lalu itu, mengatur larangan platform perdagangan digital, seperti e-commerce, menjual produk di bawah harga pokok penjualan (HPP).

"Saya mengusulkan tiga bulan ke depan harus ada revisi Permendag untuk lebih menyempurnakan karena belum ada aturan HPP," katanya dalam konferensi pers di Gedung SMESCO, Jakarta, Selasa (21/12).

Teten juga mengatakan selama ini pengawasan terhadap perdagangan online dan perdagangan offline tidak sebanding. Menurutnya, perdagangan online tidak begitu ketat.

"Banyak sekali barang yang dijual di online tidak dilengkapi dokumentasi impornya. Bahkan para merchant yang menjual di marketplace tidak memiliki dokumen itu," katanya.

"Jadi selama ini ada pengaturan yang jomplang di offline dan online. Jadi sekarang di online bisa menjual barang yang tidak memenuhi standar," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Mulai penjara bawah tanah

Produsen Lokal Ini Ekspor Sarung Tangan untuk Militer Uni Eropa******

PT Sport Glove Indonesia (SGI) mengeksporsarung tangan militer untuk ke Uni Eropa.

Chief Finance Officer PT SGI Eka Noor Asmara mengatakan sarung tangan produksi SGI, salah satunya dipesan oleh perusahaan Republik Ceko yakni Holik, yang memasok perlengkapan militer untuk Uni Eropa.

"Efek perang, yang lainnya ngomong krisis kalau kami malah bagus, karena order Holik meningkat pesat. Holik menjual sarung tangan ke beberapa negara Uni Eropa " kata Eka di pabrik PT SGI Desa Krandon, Sleman, Yogyakarta, Rabu (20/12).

Beberapa customer atau pelanggan PT SGI di antaranya KGD (Carhartt), NIKE, Youngstown, Wilson, Hexarmor, MCR Safety, PIP, Holik, United Sport Brand, Fox Racing, Pyramex, Klein Tools, Rostaing, dan Majectic.

PT Sport Glove Indonesia mendapat dukungan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) melalui program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) Trade Finance.

Program ini bertujuan memudahkan para pelaku usaha dalam melakukan transaksi perdagangan internasional serta memberikan perlindungan terhadap risiko perdagangan yang mungkin terjadi.

PKE Trade Finance adalah penugasan yang diberikan pemerintah lewat Kementerian Keuangan RI kepada LPEI, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 494/KMK.08/2022 tentang Penugasan Khusus Trade Finance (PKE TFC) kepada LPEI.

Sejauh ini, ada 14 produk yang diberikan modal oleh PKE Trade Finance mulai dari karet, kopi, furniture, alas kaki, makanan olahan, tekstil, perhiasan, rempah-rempah, produk kayu, kerajinan, elektronik, otomotif dan suku cadang, produk kimia, hingga turunan dari sawit.

Selain Trade Finance, LPEI sendiri memiliki program finansial lain berupa PKE Usaha Kecil Menengah (UKM) dan PKE Kawasan. Kawasan ini mencakup Amerika Selatan, Afrika, Eropa timur, Asia Selatan, dan Timur Tengah.

Sedangkan untuk program yang bersifat non-finansial, LPEI melaksanakan dua program yaitu rumah ekspor (services center) berupa penyediaan pusat informasi, pusat edukasi, dan pusat pembiayaan, serta desa devisa (community development) dengan kegiatan berupa pemberian pendampingan dan akses pembiayaan untuk menunjang pelaksanaan ekspor komunitas.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Jiwa Setan

Bandara Israel Rumahkan 600 Pekerja Tanpa Gaji Imbas Agresi ke Gaza******

PengelolaBandaraInternasional Ben Gurion Israelmerumahkan 600 karyawannya tanpa gaji.

Langkah itu imbas melemahnya industri  pariwisata Israel buntut agresi yang mereka lakukan ke Gaza lebih dari sebulan belakangan ini. 

Selain itu, demi mengurangi biaya operasional dan tekanan, mereka juga memangkas jam kerja 1.000 karyawan lainnya sampai dengan 25 persen.

"Otoritas Bandara mengadakan pembicaraan dengan para pekerja di beberapa departemen di bandara, di mana mereka mengumumkan keputusannya untuk menempatkan beberapa staf pada cuti yang tidak dibayar dan mengurangi beban kerja yang lain," kata Kan, dikutip dari Middle East Monitor, Selasa (19/12).

Itu imbas langkah mayoritas maskapai penerbangan internasional yang telah menghentikan penerbangan ke dan dari bandara tersebut sejak dimulainya perang Israel di Gaza pada 7 Oktober.

[Gambas:Video CNN]

Kepala Penyihir

Pengusaha Ungkap 61 Persen UMKM Kesulitan Dapat Pinjaman Modal******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan lebih dari 60 persenUMKM masih kesulitan mendapatkan pinjaman modal alias pendanaan. Padahal, sektor ini berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan UMKM berkontribusi 61,9 persen terhadap perekonomian dan menciptakan lapangan kerja paling besar hingga 97 persen dari sektor lainnya.

Meski kontribusinya besar, sektor UMKM masih kurang diperhatikan sehingga menjadi kendala dalam mendorong ekonomi lebih tinggi lagi.

Selain itu, penyebab lainnya kinerja UMKM belum maksimal adalah karena 47,5 persen kelompok bisnis ini tidak berencana melakukan ekspansi dalam 5 tahun ke depan karena kekurangan modal. Artinya, masih banyak yang hanya terpaku pada satu jenis usaha saja.

Lalu, ada 55 persen UMKM yang mengaku kesulitan menghadapi persaingan di tengah gempuran barang impor ke dalam negeri. Kemudian, 22,9 persen UMKM mengungkapkan peluang yang ada di depan mata terbatas.

"Jadi ini adalah tantangan yang dihadapkan kepada UMKM," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan jajaran agar memudahkan syarat mendapatkan pinjaman bagi pelaku UMKM. Salah satunya menghilangkan syarat agunan atau jaminan apabila prospek usahanya bagus.

"Saya kira Pak menteri BUMN nanti dengan BI dan OJK, ini regulasinya yang harus diperbaiki karena tidak semua UMKM kita memiliki aset agunan, memiliki collateral," ujarnya di JCC Senayan, Kamis (7/12).

[Gambas:Video CNN]