contoh voucher hotel

Tuan Keselamatan

Moeldoko soal Uni Eropa Jegal Sawit RI: Bukan Karena Deforestasi******

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskansawitIndonesia tidak akan bermasalah dengan aturan deforestasi Uni Eropa(UE).

"Enggak, persoalan sawit di Eropa itu bukan di situ. Saya sudah banyak berbicara dengan ambasador dari Uni Eropa. Saya sering berbicara tentang sawit dan batu bara sama mereka, isunya bukan itu deforestasi, bukan," tuturnya usai Green Economic Forum CNBC di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (22/5).

Moeldoko menyebut UE menyoroti soal penggunaan sawit dalam bahan bakar campuran dengan solar, alias program B20. Terlebih, penggunaan sawit dalam biodiesel tersebut terus meningkat persentasenya dari 20 persen di B20 hingga target B40.

Terlepas dari jegalan UE terhadap sawit RI, Moeldoko menekankan pemerintah sudah menyiapkan langkah melawan deforestasi. Ia menyebut sudah ada jutaan bibit pohon yang disiapkan.

Ia mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas terhadap deforestasi. Upaya yang dikebut pemerintah saat ini termasuk perbaikan lahan.

"Pemerintah sekarang sudah menyiapkan 57 juta pohon untuk ditanam, telah berjalan pembibitan 57 juta pohon, dalam pembibitan. Berikutnya ada 17 juta yang siap ditanam. Itu adalah upaya kita bagaimana memperbaiki lahan-lahan yang kosong atau rusak," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Barat: Diary of the Bone Demon

KCIC Bocorkan Harga Tiket Kereta Cepat Mirip KA Argo Parahyangan******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) membocorkan harga tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang tak jauh berbeda dari tarif kereta api (KA) Argo Parahyangan. 

General Manager Property & Non Farebox KCIC Devin Pranata memastikan nantinya masyarakat tidak akan terbebani dengan harga tiket KCJB. 

"Dibandingkan dengan kereta Argo Parahyangan yang sekarang sudah ada, itu (harga tiket KCJB) kurang lebih akan mirip," ungkap Devin Pranata di Stasiun KCJB Halim, Jakarta, Rabu (14/6).

KA Argo Parahyangan adalah kereta jarak jauh yang biasa beroperasi mengangkut penumpang dari Stasiun Gambir, Jakarta ke Stasiun Bandung.

Mengutip aplikasi KAI Access, harga tiket KA Argo Parahyangan saat ini dibanderol Rp150 ribu untuk kelas ekonomi, Rp200 ribu kelas eksekutif, hingga Rp435 ribu untuk luxury.

Lihat Juga : KCIC Kejar Kereta Cepat Beroperasi Komersial Oktober 2023

Sementara itu, Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti mengungkapkan saat ini pihaknya masih mengkaji besaran harga tiket KCJB yang bakal beroperasi secara komersial Oktober mendatang.

Ia menyebut kajian tersebut dilakukan dengan menggandeng Pusat Pengujian, Pengukuran, Pelatihan, Observasi, dan Layanan Rekayasa (POLAR) Universitas Indonesia (UI).

Memang saat ini soal tarif belum kami publikasikan dan masih dalam tahap pembahasan dengan semua pihak," ucapnya.

KCIC sendiri menargetkan operasional komersil bisa dilaksanakan pada Oktober 2023 mendatang atau dua bulan setelah peluncuran di Agustus.

[Gambas:Video CNN]

Keturunan Master Bumi

Bye bye Kursi Tegak KA Kelas Ekonomi, KAI Mulai Ganti Bertahap******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAIbuka suara soal viral kursi baru kereta api (KA) kelas ekonomi yang sudah tak lagi tegak 90 derajat.

VP Public Relations KAI Joni Martinus membenarkan pihaknya sedang melakukan modifikasi interior kereta beserta kursinya di Balai Yasa Manggarai. Ini dilakukan sebagai bagian program peningkatan pelayanan KAI untuk KA kelas ekonomi.

"Pada tahap awal ini, sudah ada 4 gerbong kereta ekonomi yang telah berhasil dimodifikasi," kata Joni dalam keterangan resmi, Kamis (25/5).

Selain itu, Joni menyebut interior kereta kelas ekonomi ditambah Public Information Display System (PIDS) yang dapat menampilkan jam dan suhu. Modifikasi lainnya juga dilakukan mirip dengan kereta eksekutif, seperti bentuk bagasi dan nuansa interior yang lebih cerah.

Joni juga menyebut modifikasi dilakukan pada toilet KA kelas ekonomi. Dari toilet jongkok, kini menjadi toilet duduk dengan nuansa lebih mewah.

"Untuk rencana operasionalnya akan dirangkaikan untuk kereta api apa dan kapan waktunya, sampai dengan saat ini masih dalam kajian manajemen. Yang pasti, dalam waktu dekat pelanggan kereta ekonomi akan merasakan pengalaman yang berbeda dan pastinya lebih nyaman," jelasnya.

"Melalui modifikasi ini, KAI berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan ke depannya untuk menjadikan perjalanan kereta api aman, nyaman, dan sehat," tutup Joni.

[Gambas:Video CNN]

Pengubah kehidupan perkotaan

Bahlil Klaim Sudah Ada 228 Komitmen Investasi Masuk ke IKN******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan sudah ada 228 komitmen atau Letter of Intent (LoI) yang masuk ke Ibu Kota Nusantara(IKN).

Menurutnya, jumlah ini masih akan bertambah karena banyak investor yang tertarik masuk ke IKN.

"Tentang IKN, IKN sampai sekarang sudah di tanda tangan LoI 228 perusahaan," ujar Bahlil dalam Rapat Komisi VI DPR RI, Jumat (9/6).

Saat ini pemerintah memang sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait kemudahan investasi dan insentif untuk investor. Sehingga, ia meyakini komitmen yang sudah masuk akan terlaksana.

"Kalau ditanya seberapa serius mereka, nanti sekarang ini lagi dibangun infrastruktur dasar, yang itu di-coverAPBN. Begitu selesai, baru investasi realnya masuk," jelasnya.

Lihat Juga : Jusuf Hamka Tuding Anak Buah Sri Mulyani Halangi Bayar Utang Rp800 M

Menurut Bahlil, begitu pembangunan infrastruktur dasar IKN selesai dibangun. Komitmen investor akan difinalisasi.

"Karena bagaimana cara memobilisasi peralatan mereka kalau infrastruktur dasarnya belum selesai. Jadwalnya kapan, akan direncanakan mulai masuk Agustus-September tahun ini," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

raja papan ketik

KKP Soal PP Sedimentasi Pasir Laut: Ini Bukan Rezim Penambangan******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut bukan untuk membuka kembaliekspor pasir laut yang sempat dilarang.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi menegaskan tujuan utama aturan tersebut dirilis pemerintah bukan ekspor pasir, melainkan untuk melestarikan lingkungan laut.

"PP ini bukan rezim penambangan, tapi pembersihan sedimentasi dengan mengedepankan aspek ekologi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/5).

Dengan tujuan tersebut, Wahyu mengklaim pemerintah bakal memastikan proses pengambilan pasir yang dilakukan dari laut benar-benar memperhatikan kesehatan lingkungan laut, di mana alat yang digunakan harus ramah lingkungan.

Ia menambahkan untuk aturan teknis aturan ini sedang dibahas secara internal di KKP. Nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) KKP yang diharapkan segera dirilis.

Lihat Juga : Susi Bicara soal Bahaya Besar Usai Jokowi Izinkan Pasir Laut Diekspor

"Hal-hal yang lebih detail dan teknis akan diatur dalam Peraturan Menteri KP," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, ia memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, antara lain:

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan ekspor dan penjualan pasir laut, dalam Pasal 10 Jokowi mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan izin usaha pertambangan menteri ESDM atau gubernur.

[Gambas:Video CNN]

Angin datang dari hati

Sumut Butuh Rp5,5 T untuk Perbaiki Jalan Rusak, Jokowi Sumbang Rp800 M******

Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengatakan butuh Rp5,5 triliun untuk memperbaiki seluruhjalan rusak di wilayahnya, di mana Rp800 miliar sudah didapat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Edy merinci 340 km jalan rusak dari total 3.005 km jalan provinsi di Sumut. Selain itu, ada 13 ribu km jalan kabupaten/kota yang rusak dari keseluruhan 33 ribu km.

"Itu satu jalan dari 13 ribu km yang salah satunya didatangi Presiden Jokowi. Kalau kita hitung 13 ribu dari Rp5 miliar 1 km, berarti sudah Rp5,5 triliun. Presiden Jokowi membantu Rp800 miliar, tuntutannya kabupaten yang benar-benar rusak bukan yang hanya sekedar rusak," katanya, Senin (22/5).

Ia lantas mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal pengerjaan proyek infrastruktur di Sumut. Edy berharap bisa mendapatkan motivasi hingga doa terbaik untuk kesejahteraan wilayahnya.

"Total rusak untuk dilalui masyarakat adalah minimal Rp5,5 triliun, itu jalan kabupaten. Jalan provinsi 3005,6 km. Ada 890 km jalan yang begitu (rusak), yang perlu kita perhatikan. Uang kita provinsi hanya Rp300 miliar-Rp400 miliar per tahun. Ini sudah dikawal. Untuk itu kita butuh hanya sampai ke 69 ke 75 persen dari jalan 3.000-an km tadi itu. Untuk itu kita butuh uang. Sudah banyak yang kita lakukan, tetapi tak bisa dan rakyat Sumut butuh infrastruktur itu," jelasnya.

Sementara itu, Edy mengatakan Pemda Sumut menggelontorkan anggaran Rp2,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 450 km. Proyek yang digarap mulai 2022 tersebut ditargetkan rampung akhir tahun ini.

Eks Pangkostrad itu juga menyindir sejumlah pihak yang hanya bisa mencemooh masalah proyek infrastruktur di Sumut, termasuk soal kerusakan jalan. Namun, Edy mengaku tak ambil pusing.

"Ada orang yang ngomong ke sana ke sini terlalu banyak ngomong. Ada orang ngomong sana sini saya sudah biarkan. Saya tetap berpegang teguh rakyat saya yang banyak membutuhkan, bukan orang yang banyak ngomong yang membutuhkan. Lillahi taala itu saya pertanggungjawabkan," tegasnya.

Di lain sisi, Presiden Jokowi sempat turun langsung mengecek infrastruktur jalan di Desa Sialang Taji, Kecamatan Waluh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara pada Rabu (17/5). Ia mengatakan jalan rusak di Sumut bakal diperbaiki mulai Juli 2023 mendatang.

[Gambas:Video CNN]