agenslot138

Sanatorium Sanjie

Erick Thohir Pastikan Kesiapan BUMN Dukung dan Sukseskan G20******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan kesiapan BUMN dalam menyukseskan perhelatan KTT G20. Hal ini juga telah dilaporkan Erick kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal kesiapan BUMN saat kunjungan di Bali.

"Kita bersama-sama Bapak Presiden sudah mengecek sejumlah venue yang akan menjadi lokasi KTT G20, insyaallah semua sudah siap dalam menjamu tamu-tamu dari negara lain," ujar Erick di Nusa Dua, Bali, Rabu (9/11).

Erick juga telah meminta sejumlah BUMN yang terlibat untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam menyukseskan KTT G20. BUMN, ucap Erick, mendapat tiga peran penting selama KTT G20 yang meliputi logistik dan infrastruktur, komunikasi dan media, serta asistensi dan kemitraan.

"Saya juga tadi berpesan kepada PLN, Angkasa Pura I, Telkom, dan InJourney untuk memastikan pelayanan terbaik, mulai dari bandara, konektivitas jaringan internet, hotel, dan keandalan pasokan listrik," ucap Erick.

Pria kelahiran Jakarta itu menilai KTT G20 menjadi momentum bagi Indonesia dan dunia dalam membangun dunia yang lebih baik. Erick mengatakan BUMN juga telah melakukan sejumlah inisiatif melalui pertemuan tokoh agama atau R20 dan Music20 atau M20 sebagai rangkaian dari KTT G20.

Kedua ajang ini, menurut Erick, menjadikan KTT G20 tak sekadar event yang bersifat elitis, namun juga membumi dan dirasakan masyarakat luas.

"Tentu BUMN tidak sendirian, kami selalu bersinergi dan berkolaborasi dengan kementerian lain, pemerintah daerah, dan pihak lain agar KTT G20 dapat benar-benar berjalan secara optimal dan meninggalkan kesan yang baik bagi para peserta," kata Erick menambahkan.

Tempat Perburuan Gen Super

Aturan No Work No Pay, Akal Bulus Pengusaha Tak Bayar Upah Pekerja?******

Ketidakpastian ekonomi globalmembuat pengusaha mendesak Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).

Belum lama ini, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengaku pengusaha mendesak pemerintah demi meminimalisir risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut Anton, jika ada aturan tersebut, maka saat industri sedang lesu, pekerja tidak lantas kehilangan pekerjaan.

Ia mengatakan saat ini iklim dunia usaha sedang menurun imbas pelemahan ekonomi di berbagai negara. Akibatnya produksi industri lesu sehingga PHK dapat menjadi pilihan untuk menyelamatkan perusahaan.

"Memang kami dengan order menurun 50 persen atau katakanlah 30 persen, kami tidak bisa menahan. Satu dua bulan masih oke, tapi kalau sudah beberapa bulan atau setahun, pilihannya ya memang harus PHK massal," imbuhnya.

Pernyataan Anton soal lesunya industri dibenarkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja yang mengklaim sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

Jemmy mengatakan kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

Kendati, omongan Jemmy dan Anton bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dalam kesempatan belum lama ini, Sri Mulyani mengatakan sampai saat ini kinerja dari industri padat karya sangat baik.

Sebagai contoh, ekspor produk tekstil seperti pakaian dan aksesoris rajutan sampai September menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, yakni 19,4 persen. Begitu juga dengan ekspor produk non rajutan yang tumbuh 37,5 persen, dan ekspor alas kaki tumbuh 41,1 persen.

Jika merujuk pada data tersebut, tentu bertentangan dengan klaim pengusaha bahwa ekspor turun, padahal data yang terkumpul cukup kuat dan positif.

Menanggapi permintaan pengusaha tersebut, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menyebut asas no work no pay itu hanya berlaku saat pekerja dengan sengaja tidak mau bekerja.

Ia menilai permintaan tersebut akan menyalahi aturan yang ada. Jika dikaitkan dengan kondisi industri yang menurun, Timboel menilai hal tersebut bukanlah kemauan pekerja. Justru, perusahaan lah yang harus bertanggung jawab atas hal itu.

Timboel menuturkan selama ini no work no pay sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 93 beleid itu disebutkan bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.

Namun pasal tersebut tidak berlaku dan pengusaha wajib membayar upah, jika buruh tidak bekerja padahal ia bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pelaku usaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.

"Jadi kalau diminta Permenaker soal no work no pay, gak bisa. Karena ia akan bertentangan dengan hal-hal lain," ungkap Timboel kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/11).

Ia menduga aturan yang diminta itu hanya akal-akalan untuk melegitimasi kelakuan pengusaha yang kerap merumahkan pekerja saat kondisi perusahaan memburuk. Dengan begitu, pengusaha bisa melanggengkan upaya tersebut dengan payung hukum yang jelas.

"Kalaupun dibilang risikonya apakah akan ada PHK dan sebagainya, kebiasaan yang dilakukan perusahaan adalah merumahkan, tapi merumahkannya salah, sehingga mereka (pengusaha) menuntut no work no pay dengan dalil yang lain," jelas Timboel.

Nasib Buruh Berpotensi Terkatung-Katung

Berani, 2017

Erick Thohir Bangga Telkom Masuk Forbes, Puji Transformasi SDM******

Menteri BUMN Erick Thohir bangga dan memuji transformasi SDM PT TelkomIndonesia (Persero) Tbk yang menjadi satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk Forbes2022 World's Best Employer.

Berdasarkan daftar Forbes 2022 World's Best Employer, Telkom Indonesia menempati ranking 153 dari 800 perusahaan terpilih yang berasal dari seluruh dunia. Sebelumnya, BUMN tersebut berada di ranking 299 pada 2021.

Erick mengapresiasi Telkom Indonesia karena telah mewujudkan employee value proposition (EVP) atau proposisi nilai karyawan dan employer branding BUMN untuk meningkatkan daya saing BUMN menjadi pemain global dan pabrik talenta dengan baik.

Dengan prestasi itu, Erick meminta Telkom Indonesia terus menjadi tempat kerja kondusif untuk pengembangan talenta karyawan dan dapat ditiru oleh perusahaan BUMN lainnya.

Pada kategori industri telecommunication and services, Telkom Indonesia menempati urutan ketiga di dunia, mengungguli Orange France, KT Korea, Telstra Australia, Etisalat UEA, dan Singtel Singapore.

Untuk penentuan daftar tersebut, Forbes bekerja sama dengan lembaga market research dunia Statista yang mensurvei 150 ribu karyawan full-time serta part-time, di perusahaan atau instansi multinasional di 57 negara.

Para responden mengevaluasi perusahaan berdasarkan pengaruh dan citra dari brand perusahaan, pengembangan talenta, kesetaraan gender, dan tanggung jawab sosial.

Responden juga harus memberikan rating seberapa besar mereka merekomendasikan perusahaan tempat mereka bekerja kepada kerabat maupun kolega.

"Terima kasih kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang mampu mengimplementasikan dan menginternalisasikan EVP di Telkom Indonesia. Saya berharap terus dipertahankan. Bahkan, ditingkatkan sehingga hubungan sesama karyawan semakin solid," pungkas Erick.

[Gambas:Video CNN]

Tuanku sangat galak

Menaker Pastikan UMP 2023 Naik, Sesuai Tuntutan Buruh?******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)Ida Fauziyah memastikan Upah MinimumProvinsi (UMP) 2023 bakal lebih tinggi dari tahun ini. Ia tengah mempertimbangkan tuntutan kenaikan 13 persen yang disampaikan buruh.

"Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Ida menjelaskan sudah melakukan koordinasi dengan dewan pengupahan daerah sejak 1 November. Ia juga mengaku sudah mendengarkan pandangan Apindo dan Kadin selaku perwakilan pengusaha serta pandangan dari pekerja dan serikat buruh.

Menaker mengaku juga sudah mengantongi data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut bakal diolah sebelum diserahkan kepada gubernur sebagai dasar penetapan kenaikan upah minimum.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022. Kendati, buruh dan pengusaha masih berselisih paham soal penetapan upah minimum.

Unsur pengusaha tetap menginginkan penentuan upah minimum menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 karena dianggap lebih realistis.

Sementara, buruh memberi masukan yang bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh kelompok pengusaha. Buruh tetap berpegang teguh bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 tidak bisa jadi dasar penetapan upah minimum dan mendesak penggunaan PP Nomor 78 Tahun 2015.

Sebelumnya, Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (4/11).

Presiden Partai Buruh Saiq Iqbal mengatakan ada tiga tuntutan yang dibawa oleh massa buruh dalam aksi demo tersebut. Pertama, menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen.

"Kami menolak PP 36 yang merupakan aturan turunan dari omnibus law yang sudah dinyatakan MK cacat formil. Oleh karena itu harus menggunakan PP 78," kata Said dalam keterangannya.

Tuntutan kedua adalah menolak PHK dengan dalih resesi, dan tuntutan terakhir yakni menolak omnibus law.

"Kami menolak omnibus law untuk dibahas. Sebab sudah nyata-nyata UU Cipta Kerja merugikan kaum buruh. Mudah-mudahan presiden bisa mengeluarkan perpu untuk membatalkan omnibus law," tutur Said.

[Gambas:Video CNN]

Novel Tuan Raja Dewa

Menaker Pastikan UMP 2023 Naik, Sesuai Tuntutan Buruh?******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)Ida Fauziyah memastikan Upah MinimumProvinsi (UMP) 2023 bakal lebih tinggi dari tahun ini. Ia tengah mempertimbangkan tuntutan kenaikan 13 persen yang disampaikan buruh.

"Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Ida menjelaskan sudah melakukan koordinasi dengan dewan pengupahan daerah sejak 1 November. Ia juga mengaku sudah mendengarkan pandangan Apindo dan Kadin selaku perwakilan pengusaha serta pandangan dari pekerja dan serikat buruh.

Menaker mengaku juga sudah mengantongi data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut bakal diolah sebelum diserahkan kepada gubernur sebagai dasar penetapan kenaikan upah minimum.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022. Kendati, buruh dan pengusaha masih berselisih paham soal penetapan upah minimum.

Unsur pengusaha tetap menginginkan penentuan upah minimum menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 karena dianggap lebih realistis.

Sementara, buruh memberi masukan yang bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh kelompok pengusaha. Buruh tetap berpegang teguh bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 tidak bisa jadi dasar penetapan upah minimum dan mendesak penggunaan PP Nomor 78 Tahun 2015.

Sebelumnya, Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (4/11).

Presiden Partai Buruh Saiq Iqbal mengatakan ada tiga tuntutan yang dibawa oleh massa buruh dalam aksi demo tersebut. Pertama, menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen.

"Kami menolak PP 36 yang merupakan aturan turunan dari omnibus law yang sudah dinyatakan MK cacat formil. Oleh karena itu harus menggunakan PP 78," kata Said dalam keterangannya.

Tuntutan kedua adalah menolak PHK dengan dalih resesi, dan tuntutan terakhir yakni menolak omnibus law.

"Kami menolak omnibus law untuk dibahas. Sebab sudah nyata-nyata UU Cipta Kerja merugikan kaum buruh. Mudah-mudahan presiden bisa mengeluarkan perpu untuk membatalkan omnibus law," tutur Said.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Vampir di Kota Berbeda

Facebook PHK 11 Ribu Karyawan Imbas Penurunan Pasar Iklan******

Perusahaan induk Facebook, Meta Platforms Inc, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 11 ribu karyawan atau 13 persen dari total karyawannya. PHK massal ini diketahui menjadi yang terbesar dalam sejarah perusahaan besutan Mark Zuckerberg.

Keputusan PHK diambil di tengah lonjakan biaya dan pelemahan pasar iklan. Tak hanya Facebook, langkah serupa juga dilakukan sejumlah perusahaan teknologi raksasa lainnya, termasuk Twitter dan Microsoft.

"Saya ingin bertanggung jawab atas keputusan ini dan bagaimana kami sampai di sini. Saya tahu ini sulit untuk semua orang dan saya minta maaf kepada mereka yang terkena dampak," tulis CEO Meta Mark Zuckerberg, dikutip dari CNN Business, Kamis (10/11). 

Perusahaan akan membayar 16 minggu gaji pokok ditambah dua minggu tambahan untuk setiap tahun layanan, serta semua sisa waktu istirahat, sebagai bagian dari paket pesangon karyawan yang kena PHK.

Karyawan yang terkena dampak juga akan menerima saham mereka yang ditetapkan pada 15 November dan cakupan perawatan kesehatan selama enam bulan.

Sektor teknologi telah menghadapi ujian realitas yang memusingkan karena inflasi, kenaikan suku bunga, dan lebih banyak hambatan ekonomi makro.

"Banyak orang memperkirakan ini akan menjadi akselerasi permanen yang akan terus berlanjut bahkan setelah pandemi berakhir. Saya juga melakukannya, jadi saya membuat keputusan untuk meningkatkan investasi kami secara signifikan. Sayangnya, ini tidak berjalan seperti yang saya harapkan," curhat Zuckerberg.

Selain PHK massal, perusahaan juga akan memotong pengeluaran diskresioner dan memperpanjang pembekuan perekrutan hingga kuartal pertama. Namun, Meta tidak mengungkapkan penghematan biaya yang diharapkan dari kebijakan tersebut.

"Secara keseluruhan, ini akan menambah perubahan budaya yang dalam cara kami beroperasi," pungkasnya.

Sepanjang tahun ini, saham Meta yang diperdagangkan di bursa AS anjlok lebih dari dua per tiganya.

[Gambas:Video CNN]