adapundi resmi atau tidak

Orang-orang menghormati

Gibran Akui Proyek Food Estate Ada yang Gagal, Tetapi Ada yang Panen******

SOLO —Cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka menjawab tudingan dari cawapres nomor urut 01 dan 03 yang menyebut food estatemerupakan proyek yang gagal dalama cara Debat Cawapres 2024 yang digelar di JCC Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Gibran mengakui memang food estateada yang gagal, tetapi tidak semua. Dia mencontohkan proyek food estatedi Kalimantan Tengah yang berhasil.

Promosi Majukan UMKM Indonesia, Ini Ragam Pemberdayaan dan Pendampingan dari BRI

“Program-program yang sudah berjalan ekarang nomor 1 dan 3 kompak menyebut food estategagal. Memang ada yang gagal, tapi ada yang berhasil penan. Di Gunung Mas, Kalteng, jagung singkong panen,” sebut Gibran yang disiarkan langsung di kanal Youtube KPU RI, Minggu.

Dia juga menyebut food estatemerupakan program jangka panjang sehingga tidak bisa dinilai di panen pertama, kedua, dan selanjutnya.

“Cek saja datanya. Intinya adalah warga jangan diberikan narasi-narasi yang menakutkan, harus optimis. Jangan memberikan narasi yang menakutkan pada warga dan masyarakat,” tambah Gibran.

Diberitakan sebelumnya, cawapres nomor urut 03 Mahfud MD mengatakan food estatemerupakan program yang merugikan. Bahkan, dia juga menyebut proyek yang gagal.

“Tetapi saya tidak melihat pemerintah melakukan itu semua untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Jangan misalnya seperti food estateyang gagal dan merusak linkgungan. Yang benar saja, rugi dong kita,” jelas Mahfud MD.

Kemudian, cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) juga menyebut hal serupa di Debat Cawapres 2024. “Upaya pengadaan pangan nasional melalui food estate. Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat dan menghasilkan konflik agararia. Bahkan, merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan,” jelas Cak Imin.

Warisan langit berbintang di kota

Survei EPI Center: PSI Berpeluang ke Senayan, Gerindra Salip PDIP******

JAKARTA –Survei Economics & Political Insight (EPI) Center menunjukkan Gerindra menjadi partai politik dengan elektabilitas tertinggi dengan dukungan 18,9 persen disusul oleh PDI Perjuangan (PDIP) dengan dukungan 16,4 persen.

EPI Center memprediksi peta kontestasi partai politik akan berlangsung dinamis dan Senayan diperkirakan akan kedatangan pendatang baru yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang elektabilitasnya menembus 4,2 persen atau telah melewati ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen.

Promosi BRI Write Fest Digelar! Berhadiah Ratusan Juta hingga Peluang Beasiswa S2

“Gerindra diproyeksikan bakal memenangkan Pemilu 2024 sekaligus mengalahkan dominasi PDIP, serta munculnya pendatang baru di Senayan di mana elektabilitas PSI menembus 4,2 persen,” kata peneliti EPI Center Mursalin dalam keterangan tertulis yang diterima Antara Jakarta, Sabtu (20/1/2024).

Menurut Mursalin, potensi kemenangan Gerindra berkaitan erat dengan peta kontestasi Pilpres 2024.

“Dukungan yang diberikan Presiden Jokowi kepada Prabowo-Gibran mengungkit elektabilitas Gerindra sebagai partai pengusung utamanya,” ujar Mursalin.

Hal ini sekaligus membuktikan kuatnya faktor Jokowi dalam menaikkan elektabilitas partai yang didukungnya. Pada Pemilu 2014 dan 2019, perolehan suara PDIP terjaga pada kisaran mendekati 20 persen, naik dari Pemilu 2009 yang hanya berkisar 14 persen.

Sebaliknya dengan Gerindra, di mana Jokowi menjadi rival Prabowo pada Pemilu 2014 dan 2019, perolehan suaranya hanya berkisar 11-12 persen.

Perolehan suara PDIP terancam tergerus, di mana kantong-kantong suara PDIP menjadi lahan garapan Prabowo-Gibran.

“Terakhir, hengkangnya Maruarar Sirait yang merupakan putera tokoh pendiri PDIP memperkuat fenomena pergeseran pemilih,” lanjut Mursalin.

Besarnya faktor Jokowi juga tampak dalam lonjakan elektabilitas PSI, setelah sebelumnya partai baru pada Pemilu 2019 itu gagal menembus Senayan. Kenaikan itu terjadi setelah Kaesang Pangarep, salah satu putera Jokowi, menjadi ketua umum PSI.

Jokowi yang ingin memastikan keberlanjutan program-programnya usai menjabat dua periode merasa perlu tetap mempengaruhi aktor-aktor pemilu. Selain Gibran yang didapuk sebagai cawapres Prabowo, pengaruh Jokowi pada partai juga masuk melalui Kaesang.

PSI sendiri sejak awal memposisikan diri sebagai pendukung kuat kepemimpinan Presiden Jokowi.

“PSI bahkan mengembangkan ideologi Jokowisme yang diartikan sebagai kemajuan Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi,” terang Mursalin.

Masuknya PSI sebagai pendatang baru di Senayan berbanding terbalik dengan nasib PPP yang berdasarkan survei EPI Center elektabilitasnya hanya sebesar 2,7 persen.

Survei Economics & Political Insight (EPI) Center dilakukan pada 9-15 Januari 2024, secara tatap muka kepada 1200 responden mewakili 38 provinsi. Metode survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error sekitar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Berikut hasil lengkap elektabilitas partai-partai politik versi EPI Center: Gerindra 18,9 persen, PDIP 16,4 persen, Golkar 10,5 persen, PKB 7,3 persen, Demokrat 5,6 persen dan PKS 5,2 persen.

Selanjutnya Nasdem 4,8 persen, PAN 4,6 persen, PSI 4,2 persen, PPP 2,7 persen, Perindo 1,5 persen, Hanura 0,6 persen, Gelora 0,4 persen, Ummat 0,3 persen, PBB 0,3 persen, Garuda 0,2 persen, PKN 0,1 persen, dan Buruh 0,0 persen, sedangkan responden yang menyatakan Tidak tahu/tidak jawab sebesar 16,5 persen.

Slank Dukung Ganjar

Sementara itu, Grup musik Slank memberikan dukungan kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md, untuk meraih kemenangan pada Pemilu 2024.

“Dukungan untuk pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md pada Pilpres 2024, terus mengalir. Kali ini, giliran deklarasi dari grup band legendaris Slank,” kata Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Patria Gintings dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Patria mengatakan band yang dibentuk pada tahun 1983 tersebut akan menggelar deklarasi dukungan kepada Ganjar-Mahfud di Potlot Studio, Kalibata, Jakarta Selatan, pada Sabtu siang.

Grup beranggotakan lima orang orang, yang terdiri atas vokalis Akhadi Wira Satriaji (Kaka), drumer Bimo Setiawan Almachzumi (Bimbim), basis Ivan Kurniawan Arifin alias Ivan dan gitarisnya Muhammad Ridwan Hafiedz (Ridho), menyatakan dukungannya hanya 25 hari menjelang pemungutan suara Pemilu 2024.

“Mas Ganjar dan Prof Mahfud telah mengkonfirmasikan menghadiri acara ini. Sejauh ini, Mas Ganjar dan Prof Mahfud hadir,” kata Patria Gintings.

Rangkaian acara akan dimeriahkan pameran UMKM yang tergabung dalam Slankerpeneur. Selain itu Ganjar-Mahfud juga dijadwalkan bertemu Bunda Iffet (Ibunda Bimbim sekaligus manager Slank) dan keluarga.

Slank juga akan tampil menandai dimulainya kampanye terbuka Ganjar-Mahfud yang bertajuk Hajatan Rakyat di Bandung bersama Andre Hehanusa, Deadsquad, Kotak, Once, dan yang lainnya pada Minggu (21/1/2024).

KPU telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Pasangan Anies-Muhaimin diusung oleh Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat.

Pasangan Prabowo-Gibran diusung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), serta Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024.

Pasangan Ganjar-Mahfud diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

KPU RI telah menetapkan masa kampanye pemilu mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.

Tuan Pertarungan

TKN Sebut Gibran Sangat Sopan saat Debat Cawapres 2024******

SOLO —Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Saleh Partaonan Daulay, menyebut calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, merupakan sosok yang sangat sopan saat debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center, Minggu (21/1/2024) malam.

“Kalau ada yang menyatakan etika ke Gibran, tentu tidak pas sebab pada kenyataannya Gibran sangat sopan,” kata Saleh dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, sebagaimana dilansir Antara, Senin (22/1/2024).

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

Menurut ia, Gibran telah bertanya sesuai dengan topik selama mengikuti Debat Cawapres 2024. Ia menilai calon wakil presiden lain yang menyinggung etika Gibran hanya karena yang bersangkutan tidak mampu menjawab pertanyaan.

“(Gibran) bertanya sesuai topik dan tidak asal-asalan. Kalau ada yang tidak bisa jawab, itu bukan berarti yang bertanya tidak beretika. Itu hanya kelemahan lawan debat yang tidak siap,” ucap Saleh.

Selain itu, Saleh juga menyayangkan kecenderungan pengguna media sosial yang turut mempertanyakan etika Gibran dan menegaskan bahwa Gibran menunjukkan etika sopan santun ketika debat.

“Kalau di medsos, pagi ini yang dikejar malah soal etika. Padahal, Gibran itu sangat sopan: menyalami semua kandidat yang lebih senior, menundukkan badan sebagai bagian dari rasa hormat dan selama debat sering sekali meminta maaf jika ada kalimat yang salah,” katanya.

Menurut dia, sentimen terkait etika ini wajar muncul karena Gibran menunjukkan performa bagus saat debat. Gibran menguasai materi debat dengan baik.

“Kalau mau jujur, Gibran kan dikeroyok juga kiri kanan, tetapi dia mampu menjawab dan memberikan solusi atas persoalan yang disodorkan. Dia memang betul-betul siap,” imbuhnya.

Saleh justru balik mempertanyakan etika dari calon presiden nomor urut 1 nies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang ketika debat sebelumnya dinilai menyerang calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto.

“Anies dan Ganjar kan memberi nilai sangat rendah. Tujuannya apa itu? Ya pasti untuk menjatuhkan. Untungnya Prabowo tenang, tidak terpancing, dihadapi dengan sabar,” tambahnya.

Panduan perjalanan dengan tuhanmu sendiri

Mahfud Md Sebut Pertanyaan Gibran di Debat Cawapres 2024 Receh dan Gimik******

SOLO —Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud Md, menilai pertanyaan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, tentang inflasi hijau atau greenflation merupakan hal receh atau tidak berkualitas dan bagian dari gimik.

“Soal pertanyaan receh itu, bagian dari gimik saja,” ujar Mahfud kepada awak media usai debat Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (21/1/2024) malam.

Promosi Jaga Kelestarian Danau Toba, BRI Peduli Grow & Green Tanam 2.500 Pohon

Ia menilai Gibran melontarkan pertanyaan gimik yang kemudian dianggap tidak layak dijawab. Padahal, menurut Mahfud, dirinya sudah mengemukakan bahwa jawabannya sangat receh.

“Saya bilang, saya kembali kan sudah waktu serahkan ke moderator. Tidak ada gunanya, debat kayak begini. Itu bagian gimik saja dari debat,” jelasnya sebagaimana dikabarkan Antara.

Kemudian, saat ditanyakan awak media mengenai komitmen Mahfud terkait greenflation.Dia mengaku bukan tak mau menjawab pertanyaan itu dengan benar.

Namun, Mahfud beranggapan Gibran tak mengerti konsep greenflation.Sebab, Wali Kota Solo itu mempertanyakan jawaban Mahfud yang dinilai tak sesuai ekspektasinya.

Oleh karena itu, dia mengembalikan sesi tersebut kepada moderator agar tak dilanjutkan. “Karena masalahnya sudah dijawab, lalu dibilang belum dijawab kan itu hanya gimik saja,” kata Mahfud.

Sebelumnya, Mahfud mengungkapkan greenflationmemiliki arti ekonomi hijau dan alurnya. “Untuk mengatasi inflasi hijau, apa sih inflasi hijau? kan ekonomi hijau, Ekonomi hijau itu adalah ekonomi sirkuler. Di mana sebuah proses pemanfaatan produk ekonomi, pangan misalnya, atau apa, produksi apapun diproduksi, kemudian dimanfaatkan, di-recycle, bukan dibuat,” kata Mahfud dalam debat keempat Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta, Minggu malam.

Meski demikian Gibran menyebut jawaban Mahfud tidak menjawab soal inflasi hijau. “Saya lagi nyarijawabannya Prof Mahfud, saya nyaridi mana ini jawabannya? Kok enggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau, kok malah menjelaskan ekonomi hijau, Prof Mahfud yang namanya greenflationitu, inflasi hijau,” kata Gibran.

Ia kemudian mencontohkan soal demo rompi kuning di Prancis yang sudah memakan korban dan mengatakan kejadian yang sama tak boleh terjadi di Indonesia.

“Intinya, transisi menuju energi hijau itu musti super hati-hati. Jangan sampai membebankan RnD (penelitian dan pengembangan) yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil, itu maksud saya inflasi hijau,” ujar dia.

Penyataan itu kemudian ditanggapi Mahfud dengan mengatakan pernyataan Gibran juga tidak menjelaskan soal inflasi hijau.

Untuk diketahui, greenflationatau inflasi hijau merupakan singkatan dari dua kata yakni green (hijau) dan inflation (inflasi) yang artinya kenaikan harga bahan baku dan energi sebagai bagian dari transisi menuju penggunaan energi ramah lingkungan.

Paparazzi tingkat dewa dari dunia lain

KPU Tegaskan UU Pemilu Perbolehkan Presiden Ikut Kampanye******

SOLO —Anggota KPU RI, Idham Holik, mengatakan bahwa Undang-Undang Pemilu memperbolehkan presiden dan menteri untuk ikut berkampanye.

“UU Pemilu khususnya pasal 281 ayat 1 memperbolehkan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota ikut dalam kegiatan kampanye,” ujar Idham di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Promosi Solo Technopark & Penajam Paser Utara Kerja Sama Siapkan Tenaga Kerja Kompeten

Adapun Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) berbunyi, “Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kendati demikian, aturan tersebut melarang presiden dan menteri menggunakan fasilitas negara. Selain itu, dia menuturkan presiden dan menteri juga wajib untuk cuti jika akan berkampanye.

“Norma tersebut mengatur dengan persyaratan kondisional. Sebagaimana diatur, di persyaratan tersebut tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya,” katanya sebagaimana dilansir Antara.

Sementara fasilitas pengamanan, sambung Idham, boleh digunakan oleh presiden dan menteri. Pasalnya, UU Pemilu memberikan pengecualian pada fasilitas pengamanan.

“Kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan menjalani cuti,” tambah Idham.

Dia enggan berkomentar lebih jauh terkait adanya kekhawatiran konflik kepentingan bila presiden ikut berkampanye. Idham menegaskan posisi KPU hanya sebagai lembaga penyelenggara Pemilu.

“Kapasitas kami sebagai penyelenggara pemilu itu hanya sebatas pada level penyampaian berkaitan dengan norma yang ada di dalam UU Pemilu,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta (24/1/2024).

Namun begitu, Jokowi belum memutuskan akan mengambil kesempatan untuk berkampanye mendukung salah satu pasangan calon di Pilpres 2024. “Ya nanti dilihat,” ujar Jokowi.

Setan mengganggu langit

Berdiri di Samping Prabowo, Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye******

JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan seorang pemimpin negara atau presiden juga memiliki hak untuk melakukan kampanye pada tahun politik pemilihan umum (pemilu) saat didampingi Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto seusai menghadiri seremoni penyerahan Pesawat A-1344, Helikopter Fennec dan Helikopter Panther Tahun 2024 di Lanud Halim Perdana Kusuma, Rabu (24/1/2024).

Awalnya, Jokowi angkat bicara mengenai sejumlah menteri nonpartai yang melakukan kampanye politik menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2024. Menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang sehingga setiap menteri baik yang terafiliasi partai politik (parpol) dan nonparpol memiliki hak yang sama.

Promosi Kupedes BRI Tumbuh 57,5 Persen, Pelaku Usaha Mikro Terus Berkembang

“Setiap menteri [haknya] sama saja, [bahkan] Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Namun, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” ujarnya kepada wartawan.

Kepala Negara mengatakan bahwa jabatan Presiden pun juga merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. “Masak [mau melakukan] begini enggak boleh, berpolitik enggak boleh. Boleh. Menteri juga boleh,” ucapnya.

Meski begitu, saat ditanyakan apakah Jokowi akan menggunakan haknya untuk melakukan kampanye dan memihak salah satu pihak. Presiden Ke-7 RI itu justru bertanya kembali apakah selama ini dia berpihak atau tidak.

“Itu yang saya mau tanya, memihak enggak,” ujarnya sambil tertawa. Di sisi lain, dia juga merespon ragam rekomendasi agar menteri-menteri dari kabinetnya yang melakukan kampanye untuk mundur.

Menurutnya, selama mematuhi aturan yang ada, maka menteri boleh untuk memihak salah satu pasangan calon (paslon).

“Semua itu pegangannya aturan. Aturan. Kalau aturannya boleh ya silakan. Kalau aturannya enggak boleh, ya tidak, sudah jelas itu. Jadi, Presiden ga boleh berkampanye? Boleh, itu boleh. Memihak juga boleh. Namun kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing,” tegasnya.

Adapun, dia mengaku masih memikirkan aksinya saat ditanyakan apakah akan mengambil kesempatan untuk berkampanye. “Ya lihat nanti,” pungkas Jokowi.

Sementara UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Jo. UU Nomor 7 Tahun 2023 Pasal 282 menyebutkan “Pejabat negara, pejabat strukural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye”.

Kemudian, dalam Pasal 283 ayat (1) menyebutkan “Pejabat negara, pejabat stuktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye”.

Lalu, di Pasal 283 ayat (2) menyebutkan “Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat”.