pinjaman online tanpa npwp dan slip gaji langsung cair

Saya melakukan hiburan di dunia lain

Tiang Sensor Bayar Tol Tanpa Setop Mulai Dipasang di Jagorawi******

PTJasa Marga(Persero) Tbk melalui Jasamarga Metropolitan Tollroad akan memasang tiang sensor pembayaran toltanpa berhenti atau Multi Lane Free Flow (MLLF) di Ruas Tol Jagorawi.

"Pemasangan tiang dengan berat sekitar 4,5 ton dan panjang bentang 24 meter ini, akan dilaksanakan pada KM 18+370 arah Ciawi Ruas Tol Jagorawi akan berlangsung pada tanggal 19 Oktober 2022 pukul 22.00 WIB sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022 pukul 04.00 WIB," ujar Pgs General Manager Representative Office 1 Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division Ginanjar Bekti Rakhmanto seperti dikutip dari Antara, Rabu (19/10).

Ia mengatakan dalam pemasangan ini, pihaknya bersama PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) sebagai pemilik pekerjaan, berkoordinasi dan atas diskresi Kepolisian akan melakukan pengaturan lalu lintas berupa buka tutup lajur secara situasional.

Jasa Marga pun memohon maaf atas ketidaknyamanan yang timbul akibat pekerjaan pemasangan tiang sensor ini.

Ginanjar mengimbau kepada pengguna jalan agar dapat memperhatikan jadwal pekerjaan tersebut, mengecek kondisi lalu lintas sebelum melakukan perjalanan, dan mengatur waktu perjalanannya.

Kepala Sub Bidang Operasi dan Pemeliharaan I BPJT Kementerian PUPR Galuh Permana Waluyo mengatakan pihaknya akan melakukan sejumlah uji coba, sebelum akhirnya akan meluncurkan teknologi tersebut kepada masyarakat untuk digunakan transaksinya.

Teknologi MLFF merupakan teknologi yang memungkinkan pengguna jalan tol melakukan proses pembayaran tol tanpa berhenti.

[Gambas:Video CNN]

MLFF menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) dan memungkinkan pengguna tol melakukan transaksi melalui aplikasi khusus di smartphone.

Manfaat penerapan teknologi MLFF, antara lain dapat menghilangkan kemacetan di gerbang tol karena tidak terjadi antrean kendaraan, mengurangi polusi dan emisi karbon.

Teknologi ini juga mendukung digitalisasi pembayaran dengan membuka opsi seluruh instrumen pembayaran, serta efisiensi biaya operasional pengumpulan tol oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dengan jaminan BUJT tetap menerima 100 persen pendapatan tol.

Super Kamudo

Mentan Respons Isu Reshuffle: Saya Kerja Saja******

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo enggan berkomentar banyak soal wacana isu reshufflekabinet terhadap menteri dari Partai NasDem.

"Saya tak mau tanggapi itu. Jabatan ini bagi kita dia datang dan pergi. Yang penting kita performancekerja yang baik. Aku tidak pusing, aku kerja baik," kata SYL di Makassar, Senin (24/10).

Menurut Syahrul, saat ini dirinya tengah fokus bekerja untuk menghadapi krisis pangan. Masalah reshuffle, kata dia, menjadi hak prerogatif dari presiden.

Keputusan itu sudah bulat, terlepas dari kursi menteri dari NasDem hilang atau tidak akibat reshuffle kabinet.

Hermawi mengungkapkan Partai NasDem sejak awal menyatakan sikap mendukung Jokowi tanpa syarat. Ia pun memastikan partainya bakal menghormati keputusan presiden jika melakukan reshuffle.

"Dukungan kami kepada Jokowi itu tanpa syarat. Reshuffle sepenuhnya hak prerogatif Presiden, kami hormati," kata Hermawi dalam diskusi KedaiKOPI di Jakarta Pusat, Minggu (23/10).

"Apa pun yang terjadi dari sekarang sampai 2024, dukungan NasDem terhadap pemerintahan Jokowi tidak akan terganggu sedikit pun," lanjutnya.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Ajaib Penyihir

Pedagang Pasar Pramuka Bisa Rugi Buntut Larangan Jual Obat Sirop******

Pedagang obat di Pasar Pramuka, Jakarta Timur mengaku bisa rugi ratusan juta akibat larangan menjual obat siropoleh Kementerian Kesehatan(Kemenkes).

Ketua Paguyuban Pedagang Obat Pasar Pramuka Yoyon menjelaskan anggotanya masih ada yang menjual obat sirop meski dilarang oleh Kemenkes.

"Masih ada konsumen yang beli (obat sirop), masih kita jual juga. Namun agak berkurang penjualan," kata Yoyon, Kamis (20/10).

"Ada batas waktunya obat ini atau expired. Kawan-kawan (pedagang obat) ini bukan rugi Rp10 atau Rp20 juta, bisa ratusan juta ruginya. Walau kecil tapi jumlahnya banyak," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan pemerintah menginstruksikan penghentian sementara penjualan obat penurun panas sirop di seluruh apotek selama pelaksanaan investigasi risiko infeksi menyusul munculnya kasus gangguan ginjal akut pada anak.

"Obat-obatan tersebut sudah dilakukan pemeriksaan di laboratorium pusat forensik dan sedang kita identifikasi lagi obat mana saja yang bisa menyebabkan kelainan ginjal," katanya, Rabu (19/10).

Dante mengatakan bahwa pemerintah tidak melarang penggunaan paracetamol, tetapi melarang penggunaan produk obat berbentuk sirop yang bisa tercemar etilen glikol (EG).

[Gambas:Video CNN]

Pemburu monster Jepang

RI Butuh Suntikan Dana untuk Transportasi Umum Terintegrasi******

Plt. Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Lukijanto mengatakan Indonesia butuh pendanaan dari swasta untuk membiayai pengembangan transportasi umum yang terintegrasi di perkotaan.

Hal ini karena keuangan negara sangat terbatas, sedangkan kebutuhan pengembangan transportasi umum harus dilaksanakan secepat mungkin.

"Integrasi sumber pendanaan untuk pengembangan transportasi massaltentu ini dengan alokasi APBN yang terbatas untuk sektor infrastruktur dan kapasitas fiskal daerah yang terbatas, maka pendanaan yang diinisiasi oleh loan ataupun hibah juga perlu diintegrasikan dengan sumber pendanaan kreatif lainnya," ujarnya dalam Sustainable Transportation Forum 2022 di Bali International Convention Center, Kamis (20/10).

"Kita juga mengetahui bahwa sektor transportasi ini menjadi sektor penyumbang emisi gas rumah kaca ketiga terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu melakukan transformasi, yaitu sektor transportasi menuju transportasi yang berkelanjutan," jelasnya.

Untuk mendukung pengurangan emisi karbon melalui transportasi terintegrasi ini, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah melakukan kajian atau studi kelayakan di enam kota besar di Indonesia, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Semarang dan Makassar.

Kajian ini dilakukan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah disusun sejak lama.

"Nah tentu ini dilakukan dengan berbagai strategi pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan. Di mana salah satunya adalah rencana mobilitas perkotaan yang berkelanjutan dan integrasi," jelasnya.

Ia menilai pengembangan ini menjadi keharusan karena industri transportasi, selain menjadi penghasil emisi karbon terbesar, juga memakan anggaran cukup besar dari subsidi.

Hal ini tercermin dari subsidi energi tahun ini yang membengkak lebih dari tiga kali lipat dari sebelumnya sekitar Rp170 triliun menjadi Rp502 triliun karena kenaikan harga minyak dunia. Jadi, langkah ini selain mengurangi emisi karbon, juga meringankan beban subsidi APBN.

"Oleh karena itu Kemenko Marves terus mengkoordinasikan percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik, termasuk pada angkutan umum sebagai solusi agar CO2 yang dihasilkan jauh lebih rendah dan sekaligus juga sebagai solusi penghematan BBM," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Gambar Dewa Takdir

Bingung Larangan Kemenkes, Pedagang Obat Pasar Pramuka Jual Obat Sirop******

Pedagang obat di Pasar Pramuka, Jakarta Timur masih menjual obat siropmeski dilarang oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Mereka menyerahkan masalah risiko gangguan gagal ginjal akutkepada pembeli.

Ketua Paguyuban Pedagang Obat Pasar Pramuka Yoyon mengatakan penjualan dilakukan karena konsumen masih mencari obat tersebut. Selain itu, pihaknya juga masih bingung soal penarikan obat penurun panas sirop yang dilakukan Kemenkes.

Pasalnya, sampai saat ini pedagang belum menerima daftar obat yang dilarang sementera untuk diperdagangkan dan berapa lama aturan ini diberlakukan.

Meski begitu, Yoyon tidak menampik permintaan obat sirop menurun usai kasus ginjal akut meningkat dan Kemenkes melarang penjualan obat tersebut.

Kemenkes telah menginstruksikan agar apotek maupun tenaga kesehatan di Indonesia untuk sementara ini tidak menjual atau meresepkan obat bebas dalam bentuk cair atau sirop kepada masyarakat.

Upaya itu dilakukan sebagai kewaspadaan atas temuan gangguan ginjal akut progresif atipikal yang mayoritas menyerang usia anak di Indonesia.

"Untuk sementara ini Kemenkes sudah mengambil langkah untuk menyelamatkan kasus yang lebih banyak, atau kematian yang berikutnya. Kita berhentikan sementara penggunaannya sampai selesai penelitian atau penelusuran kami," ujar Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril, Rabu (19/10).

Syahril menjelaskan dari temuan 206 kasus yang berdasarkan laporan 20 provinsi di Indonesia, 99 orang di antaranya dinyatakan meninggal dunia per Selasa (18/10).

Di lain sisi, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) meminta pemerintah bijak dalam mengambil keputusan melarang sementara obat sirop anak di Indonesia.

"Kami dari IAI meminta lebih bijak dalam mengambil satu keputusan karena jangan sampai keputusan tersebut menimbulkan tantangan baru," ungkap Juru Bicara Dewan Pakar IAI Keri Lestari Dandan kepada CNNIndonesia.com, Rabu (19/10).

[Gambas:Video CNN]

Satu pukulan kawan

Zulhas Tegaskan Aturan DMO CPO Tak Akan Dihapus******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan tidak akan menghapus aturan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/ DMO) minyak kelapa sawit mentah (CPO). Ia mengatakan kebijakan tersebut masih tetap diperlukan.

"Enggak (dihapus). DMO perlu, terus masih ada," ujarnya singkat di Menara BNI, Kamis (20/10).

Meski tidak akan menghapus DMO, Zulkifli mengatakan aturan tersebut akan diatur kembali.

Sebelumnya, Ombudsman RI meminta Kementerian Perdagangan menghapus kebijakan DMO. Pasalnya, kebijakan itu menghambat penerbitan izin ekspor.

"Apabila dalam waktu 60 hari Ombudsman RI tidak memperoleh laporan perkembangan pelaksanaan tindakan korektif, maka Ombudsman RI akan menerbitkan rekomendasi yang wajib dilaksanakan," jelas anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra di gedung Ombudsman, Selasa (13/9).

Zulkifli sendiri pernah mengatakan akan mempertimbangkan penghapusan kebijakan DMO dan DPO demi mengerek harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.

"Saya pertimbangkan DMO-DPO tidak perlu lagi, kami pertimbangkan agar ekspor bisa cepat," ungkap Zulkifli ketika meninjau Pasar Cibinong, Jumat (22/7).

Saat itu, Zulkifli mengatakan akan bertemu terlebih dahulu dengan pengusaha sawit untuk membahas hal tersebut. Politikus dari PAN itu akan meminta komitmen dari pengusaha kelapa sawit untuk tetap mengutamakan kebutuhan di dalam negeri meski DMO-DPO nantinya dihapus.

"Saya lagi pertimbangkan, saya lagi bertemu dengan teman-teman pengusaha untuk meminta komitmen mereka," terangnya.

[Gambas:Video CNN]