wb slot

Legenda Xuantian dalam Tarian Dewa dan Setan

Giliran Unpad Serukan Pilih Capres Bukan karena Uang atau Intimidasi******

Pada poin-poin tersebut, dia mengatakan pelaksanaan demokrasi harus menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang bersandar pada Pancasila dan UUD 1945.

Hukum menurutnya tidak hanya teks semata, melainkan juga nilai dan prinsip yang ada di dalamnya serta dijalankan secara konsisten.

Selain itu, dia mengatakan negara dan pemerintah beserta aparatur harus hadir sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat dengan menjaga jarak yang sama dengan para kontestan pemilu.

Pemilu 2024 sebagai institusi demokrasi, kata dia, tidak boleh diolok-olok atau direduksi maknanya menjadi hanya sekadar prosedur memilih pemimpin.

Menurutnya, demokrasi harus dikembalikan pada jati dirinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dengan menegakkan aturan main yang adil dan transparan, membuka ruang partisipasi yang substantif bagi publik untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan dalam memberikan suara.

“Mendesak penegakan hukum untuk kasus-kasus pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk segera ditindaklanjuti demi terciptanya pemilu yang berintegritas dan pulihnya kepercayaan publik kepada pemerintah,” katanya.

Di samping itu, pihaknya juga menyerukan agar para pemimpin di pemerintahan harus menjadi contoh keteladanan kepatuhan terhadap hukum dan etika, bukan justru menjadi contoh melanggar etika..

“Praktik kuasa untuk melegitimasi kepentingan segelintir elit akan berdampak pada kegagalan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa yang menjadi tujuan bernegara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945,” katanya.

Unpad juga memastikan tidak ada tekanan dalam menyerukan soal penyelamatan demokrasi di Indonesia karena hal tersebut merupakan tanggung jawab moral yang perlu dilakukan para akademisi.

Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad Prof. Susi Dwi Harijanti mengatakan seruan-seruan itu merupakan refleksi serta perwujudan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unpad yang sudah dimiliki institusi pendidikan tersebut selama berpuluh-puluh tahun.

“Seruan moral ini sesuai dengan Pola Ilmiah Pokok Unpad, yaitu Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup. Kami beri judul sebagai upaya menyelamatkan negara hukum yang demokratis, etis, dan bermartabat,” kata Susi.

Susi yang sempat menjadi panelis debat calon presiden Pemilu 2024 itu mengatakan hal yang meneguhkan hati para akademisi di kampus tersebut untuk bisa menyampaikan seruan itu adalah adanya dukungan dari para pimpinan, termasuk rektor Unpad.

Dalam acara deklarasi tersebut, Susi mengatakan seruan tersebut bersifat inklusif karena disokong oleh seluruh elemen akademisi dari Unpad, mulai dari pihak rektorat, senat akademik, guru besar, dosen, mahasiswa, hingga alumni. Hal itu, tambah Susi, menjadi kekuatan untuk menyerukan seruan tersebut.

“Para guru besar, yaitu para pimpinan ada di belakang kami, Prof. Ganjar sebagai ketua senat akademik, kemudian rektor ada di belakang kami,” kata Susi.

Dia mengatakan seruan-seruan itu akan terus disuarakan oleh para akademisi Unpad agar lembaga negara tetap terselenggara sesuai dengan koridornya.

Susi menambahkan seruan tersebut merupakan fungsi dari perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah pendidikan.

pengamat dunia

Pernyataan Sikap UI Soal Pemerintahan Jokowi: Negeri Ini Kehilangan Kemudi******

Menurutnya situasi politik saat ini terjadi karena telah hilang etika bernegara dan bermasyarakat terutama korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah menghancurkan kemanusiaan serta merampas asas keadilan pada kelompok-kelompok miskin terhadap berbagai hak yang berkaitan dengan kelayakan hidup.

Dia mengatakan sudah geram dengan tindakan para elite politik yang mengingkari sumpah jabatan untuk menumpuk harta pribadi.

“Kami resah dan sekaligus geram atas tindak para pejabat, elite politik dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi, menumpuk kekuasaan, membiarkan negara tanpa pengelola dan digerus korupsi yang memuncak menjelang Pemilu,” ucapnya.

Dia mengungkap empat poin sikap dari UI dan mengajak seluruh warga Indonesia untuk segera melawan kecurangan demokrasi.

Adapun dia menjelaskan yang pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi tanpa ketakutan berlangsung secara jujur dan adil.

Ketiga, menuntut agar semua Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat pemerintah, TNI dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu pasangan calon (paslon).

Terakhir, menyerukan agar semua perguruan tinggi di penjuru negeri mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungannya di wilayah masing-masing

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul“Sikap UI atas Pemerintahan Jokowi: Negeri Tampak Kehilangan Kemudi” 

Jiang Qiao Zhanyi

Solopos Hari Ini : Alarm Keras dari Akademisi******

”Kami resah atas sikap dan tindak laku para pejabat, elite politik dan hukum yang meng­ingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi, dan membiarkan negara tanpa tatakelola dan digerus korupsi, yang memuncak men­jelang pemilu,” kata dia.

Dari Sumatra Barat, Aliansi Sivitas Akademika Universitas Andalas (Unand) mengeluarkan manifesto atau pernyataan terbuka untuk penyelamatan bangsa. Manifesto berisi lima pernyataan itu disampaikan lebih kurang 100 orang dari kalangan dosen dan mahasiswa universitas tertua di luar Pulau Jawa itu.

”Kami me­nolak segala bentuk praktik po­litik dinasti dan pele­mahan institusi demokrasi,” kata peng­gagas aliansi sivitas akade­mi­ka Unand, Hary Effendi Iskandar, saat membacakan manifesto itu, Jumat, di kampus Limau Manis Unand, Padang. ”Kami me­nuntut Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu menegakkan aturan netralitas dalam Pemilu, serta menjalankan tugas sesuai amanah reformasi konstitusi,” ujar dosen Fakultas Ilmu Budaya itu.

Manfaatkan Efek Minimal Debat

SOLO—Rangkaian debat calon presiden (capres) dan calon wa­kil presiden (cawapres) segera ditutup dengan debat terakhir pada Minggu (4/2/2024). Rea­litas publik Indonesia dan ha­sil survei menunjukkan efek per­forma para kandidat dalam de­bat tidak signifikan terhadap elektabilitas.

Dalam debat terakhir, ketiga capres akan beradu gagasan de­ngan tema Kesejahteraan So­sial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sumber Daya Manusia, dan Inklusi. Ketiga paslon ini masing-masing punya target tersendiri dalam isu ini. Dalam dokumen janji politik, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mematok target minimal 15 juta lapangan kerja baru, termasuk pekerjaan hijau atau green jobs pada 2025-2029.

Prabowo Subianto-Gibran Ra­kabuming Raka tidak menarget­kan jumlah, tetapi menjanjikan penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya dengan mengutamakan pekerja dalam negeri. Sementara itu, Ganjar Pranowo-Mahfud Md. mematok target 17 juta la­pangan kerja baru.

Kala Frozen Food Kuasai Meja Makan

Produk makanan beku atau frozen foodsudah ada sejak lama. Dalam aktivitas sehari-hari, orang banyak menggunakan produk makanan beku. Es krim misalnya sebagai salah satu produk makanan beku yang terjaga dalam rantai dingin.

Pada 2010-an, penikmat siaran televisi tentu tak asing dengan iklan makanan beku dari PT Primafood International. Ialah Fiesta. Iklan itu sangat diingat masyarakat sebab kala itu Fiesta menjadi merek prestise. Tak banyak saingan dan kesan prestise itu masih melekat. Meski merek lain kini bermunculan.

Gelombang Korea (Korean wave) ke Indonesia berpengaruh terhadap sektor makanan. Misalnya makanan ala barbekyu Korea (Korean BBQ) sebuah tren memasak dan memanggang daging di atas pemanggang berbentuk bulat. Di Indonesia, metode memasak ala barbekyu Korea dikombinasi dengan beberapa produk beku lainnya.

Sri Mulyani Ingatkan Uang Bansos dari Pajak

JAKARTA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan alokasi belanja untuk perlindungan sosial (perlinsos)—termasuk bantuan sosial (bansos)—sebesar Rp496,8 triliun. Nilai itu membuat anggaran bansos menjadi sorotan menjelang pemungutan suara Pilpres 2024.

Anggaran itu lebih tinggi daripada anggaran infrastruktur sebesar Rp423,4 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Berdasarkan publikasi Kementerian Keuangan, anggaran perlinsos yang digelontorkan tahun ini ditujukan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dan membangun sumber daya manusia (SDM) jangka panjang.

Ada beberapa program prioritas yang ditetapkan dalam anggaran perlinsos 2024. Pertama, Program Keluarga Harapan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kedua, program bansos sembako untuk 18,8 juta keluarga.

Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Sabtu (3/2/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.solopos.com. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Solopos.com yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Solopos.com tanpa gangguan iklan.

Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.

Legenda Luar Biasa

Lewat Instagram, Menko Luhut Binsar Pandjaitan Resmi Dukung Prabowo******

Sebuah kiriman dibagikan oleh Luhut Binsar Pandjaitan (@luhut.pandjaitan)

“Kita pilih orang yang tepat menjadi presiden, saya pribadi memilih Pak Prabowo dengan alasan yang sederhana berkelanjutan,” kata Luhut lewat keterangan video di akun instagram pribadinya, Sabtu (3/2/2024), dilansir Bisnis.com.

Prabowo, menurut Luhut, adalah figur pemimpin yang diperlukan Indonesia saat ini. Menurut dia, Prabowo orang yang konsisten, pemberani dan rasional dalam berpikir.

“Ucapan saya bukan tanpa alasan, karena Pak Prabowo yang saya kenal sejak 40 tahun lalu ketika sama-sama tergabung dalam Korps Baret Merah,” kata dia.

Selain itu, dia menilai positif pilihan Prabowo untuk menggandeng putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai pendampingnya. Gibran, kata dia, bisa mewakili visi dan kepentingan anak muda dalam pemerintahan berikutnya.

Dia meminta masyarakat untuk tidak memandang sebelah mata Gibran, yang notabene relatif masih muda dan baru mengembang jabatan publik setingkat wali kota di Solo.

Menurut dia, Gibran memiliki corak kepemimpinan yang mirip dengan ayahnya saat menjabat Walikota Surakarta saat itu.

“Keterwakilan anak muda dalam diri Mas Gibran, memantapkan saya untuk memilih pasangan ini pada 14 Februari 2024 nanti sebagai pelanjut tongkat estafet kepemimpinan yang akan membawa negeri ini menuju visi besar Indonesia Emas 2045,” kata dia.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Deklarasi di Instagram, Menko Luhut Pandjaitan Resmi Dukung Prabowo-Gibran”

Tempat Perburuan Gen Super

Serahkan Audit ke Kejagung, BPK: Kasus LPEI Bikin Rugi Negara Rp81,3 Miliar******

Ia berharap, audit tersebut dapat membantu penyidik menyingkap kasus LPEI dan KONI.

“Besar harapan kami dua LHP PKN tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses penuntutan dan pengadilan kasus,” jelas Hendra Susanto dalam keterangan resminya, Jumat (2/2/2024), dilansir Antara.

Hasil pemeriksaan investigatif BPK sendiri menyimpulkan adanya penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak terkait dalam pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI kepada debitur.

Penyimpangan ini mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp81,35 miliar.

Sementara, dalam kasus KONI, lembaga auditor negara tersebut mengungkap adanya penyimpangan berindikasi tindakp idana dalam pengelolaan dana hibah di Kemenpora yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp20,4 miliar.

Adapun penghitungan kerugian negara atau PKN ini dilakukan BPK berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Agung.

Dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKN/D), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA), BPK melaksanakan PKN untuk mengungkap ada atau tidaknya kerugian negara/daerah, dan dilakukan oleh BPK dalam proses penyidikan suatu tindak pidana oleh instansi yang berwenang.

Kota Akademi Seni Bela Diri

Kena Sanksi Pelanggaran Etik Gegara Gibran, Begini Komentar Ketua KPU******

Dia menjelaskan, konstruksi Undang-undang Pemilu itu selalu menempatkan KPU dengan posisi “ter”, yakni terlapor, termohon, tergugat, dan teradu. Dengan ada pengaduan soal pendaftaran Gibran ke DKPP, menurutnya pihaknya selalu mengikuti proses persidangan di DKPP.

Dia menegaskan tidak akan mengomentari putusan tersebut karena seluruh keterangan dan catatan dari pihaknya sudah disampaikan saat persidangan.

“Setelah itu kewenangan penuh dari majelis DKPP untuk memutuskan,” ujarnya sebagaimana dikabarkan Antara.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024.

Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengatakan Hasyim Asy’ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).