slot paling gacor banget

Dewa Gila Xingtian

LKPP Klaim Pertemuan dengan Ahok Sinyal Baik BUMN Minat Produk RI******

Pertemuan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama aliasAhokmenjadi sinyal banyaknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mulai tertarik membeli produk lokal.

Plt Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP Yulianto Prihandoyo mengungkapkan hal tersebut dalam gelaran Road to Business Matching Tahap VI-Indonesia Catalogue Expo and Forum (BM VI-ICEF). Ia lantas mengapresiasi minat dari para perusahaan pelat merah tersebut.

"Kami dapat permohonan banyak dari teman-teman BUMN untuk bisa beli (barang dan jasa) di katalog. Dengan senang hati tentu kami membuka kesempatan teman-teman BUMN, silakan kalau mau beli di katalog," katanya di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (28/7).

"Kami terima kunjungan Pak Basuki (BTP) atau Pak Ahok bagaimana ke depan barangkali Pertamina bisa beli barangnya di katalog. Kami sedang menjajaki ke sana," sambung Yulianto.

Ia menegaskan kehadiran e-katalog untuk mendukung penggunaan produk-produk lokal oleh kementerian/lembaga (K/L), sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Yulianto bahkan menyebut sudah membekukan sekitar 16 ribu produk impor yang mejeng di e-katalog.

Yulianto menyebut pembekuan produk impor tersebut dilakukan demi memberikan ruang lebih bagi para barang dan jasa lokal agar dilirik oleh K/L.

"Konsepnya sederhana, semakin banyak penjual dan pembeli, semakin bagus itu pasar. Kalau penjualnya sedikit, saya khawatir harganya jadi tidak bersaing. Jadi tugas kita semua mendorong sebanyak-banyaknya penjual untuk berjualan di katalog," tuturnya.

"Termasuk pembeli, perannya untuk mengoreksi harga. Pembeli negosiasi, nanti harganya jadi lebih murah. Harga terbaik itu tercatat di katalog, pembeli setelahnya bisa lihat plus dengan rating-rating," tandas Yulianto.

Sebelumnya, Ahok meminta LKPP terlibat dalam pengadaan barang dan jasa di perseroan. Menurutnya, keterlibatan LKPP bisa mendorong peningkatan proses pengadaan barang dan jasa yang lebih bersih serta transparan di Pertamina.

Permintaan ini disampaikan langsung oleh Ahok kepada Kepala LKPP Hendrar Prihadi alias Hendi. Ia berharap kerja sama tersebut bisa membuat negara lebih hemat.

"Sebetulnya kita enggak perlu LKPP sebagai PT, tapi saya bilang, enggak bisa! Tetap LKPP yang harus lead. Jadi kita punya sistem akan disambungkan ke LKPP, sehingga kita kirim surat ke semua, kalau mau beli barang harus lihat tokonya LKPP (e-katalog)," ujar Ahok dalam keterangan resmi, Selasa (18/7).

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Penganut Nyamuk

Modus Kelicikan Konsultan di Proyek BUMN yang Diungkap Anak Buah Luhut******

Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo RM Manuhutu membongkar dugaan kelicikan konsultan di tender proyekyang dilaksanakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ia mengatakan kelicikan dilakukan oleh konsultan dalam tender dengan mengarahkan BUMN agar membeli barang-barang 'nyeleneh' titipan produsen di luar negeri, sehingga para perusahaan pelat merah itu terpaksa impor.

Dugaan kelicikan itu ia dapat dari pengakuan pejabat BUMN. Dugaan ia ungkap dalam diskusiRoad to Business MatchingTahap VI -Indonesia Catalogue Expo and Forum(BM VI - ICEF) yang rencananya digelar Agustus nanti.

"Ini riil case, kebetulan kami di pariwisata. Ada satu BUMN, pejabat itu menceritakan, kuncinya (tender proyek) salah satu ada di konsultan. Konsultan itu kalau sudah ada titipan dari produsen, nanti pada saat dia merekomendasi akan spesifik ke produksi-produksi tertentu," tutur Odo.

"Si konsultan mengatakan untuk hotel ini cocoknya pohon palem ini, yang tidak ada di Indonesia. Jadi, terpaksa impor. Kemudian, lampunya harus begini, look, dan warnanya begini dan itu (barang) tidak ada di Indonesia," sambungnya.

Agar kelicikan itu tak merugikan BUMN dan Indonesia, Odo meminta jajaran direksi perusahaan pelat merah lebih tegas mengamati proses tender supaya tak kecolongan dengan permainan para konsultan.

Odo meminta untuk setiap pengadaan barang dan jasa di tender BUMN harus jelas spesifikasinya sedari awal sehingga tidak terkecoh oleh rekomendasi konsultan.

"Harus dikontrol konsultan ini. Kalau di BUMN, direksinya harus lihat detail. Jangan mudah percaya apa yang ditulis konsultan karena mereka ada kerja sama," sarannya.

"Bukan dilarang, tapi kalau kita memang pro produk dalam negeri harus detail melihat satu per satu. Contoh kecil, bunga (harus) seperti ini, eh ada di luar negeri (terpaksa impor)," tambah Odo.

Bahkan, ia menuturkan pengusaha anggrek di Indonesia menyebut saat ini 70 persen bunga yang dipakai tersebut adalah impor. Salah satu contohnya, bunga anggrek besar berwarna putih.

[Gambas:Video CNN]

Ia mengatakan bunga itu sudah dipastikan impor dari Taiwan.

Di lain sisi, Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi (OBTI) Kementerian Keuangan Sudarto menyebut uang negara disumbang setoran pajak masyarakat Indonesia, mulai dari pajak penghasilan (PPh) hingga pajak pertambahan nilai (PPN).

Ia heran jika masih ada K/L yang malah berbangga membeli produk impor.

"Kok dibelikan produksi luar negeri? Aneh kan, logikanya di mana? Harusnya kita beli produk sendiri yang diproduksi rakyat. Ini logika (beli produk impor) gak masuk akal sama sekali. Kita dipungut pajak, tapi oleh pejabat-pejabat kita dibelikan produk luar negeri," kritik Sudarto.

Keinginan Iblis

Ekonom Minta Eksportir Bandel Tak Parkir Dolar AS di RI Disanksi Tegas******

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal meminta pemerintah tegas memberi sanksi administratif kepada eksportir yang tak mau menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di perbankan lokal sebesar 30 persen selama tiga bulan.

"Terkait dengan DHE, sanksi administratif itu menurut kami perlu dilakukan," ujar Faisal dalam acara Mid Year CORE Indonesia 2023, Kamis (27/7).

Adapun sanksi administratif yang dimaksud adalah penangguhan izin ekspor.

Namun, keuntungan ini tak disimpan di perbankan Tanah Air. Para eksportir malah menyimpan DHE mereka di luar negeri, Singapura misalnya.

"Nah ini tidak bagus, di banyak negara ini didorong sebetulnya (devisa) hasil ekspor itu di ditarik ke dalam negeri," imbuh Faisal.

Di sisi lain, ia juga menyebut dengan banyaknya DHE diparkir di dalam negeri, maka rupiah pun berpotensi menguat.

Kewajiban menyimpan DHE di dalam negeri sendiri tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Lalu, DHE SDA yang dimaksud berasal dari hasil barang ekspor sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

"DHE SDA yang telah dimasukkan dan ditempatkan eksportir ke dalam rekening khusus DHE SDA wajib tetap ditempatkan paling sedikit sebesar 30 persen dalam sistem keuangan Indonesia selama jangka waktu tertentu," tulis Pasal 7 ayat 1 aturan ini.

Untuk jangka waktu ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 2 PP 36/2023 ini dengan bunyi, "Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat tiga bulan sejak penempatan dalam rekening khusus DHE SDA."

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penempatan DHE SDA ini akan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Dalam aturan ini disebutkan juga bahwa pengusaha yang wajib menyimpan DHE SDA nya adalah yang memiliki nilai ekspor pada Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) minimal US0 ribu. Jika di bawah nilai tersebut, maka tak wajib memarkir DHE nya di perbankan.

Namun, bagi pengusaha yang nilai ekspornya nya di bawah US0 ribu bisa secara sukarela menempatkan DHE SDA nya di perbankan atau lembaga keuangan pemerintah lainnya.

Selain itu, dalam aturan ini ditetapkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menjadi pengawas pelaksanaan atas kewajiban pemasukan DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia.

Dalam pengawasan ini, jika BI dan OJK menemukan ada eksportir yang 'nakal' dan tidak mengikuti aturan DHE tersebut, maka akan dikenakan sanksi administratif.

"Pengenaan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan," mengutip Pasal 16 ayat (2).

[Gambas:Video CNN]

Jalan peri berkabut

Marketplace Dilarang Jual Barang Impor di Bawah Rp1,5 Juta******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mendukung larangan barang impor di bawah US0 dolar atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.008 per dolar AS) dijual di marketplace.

Larangan tersebut nantinya akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

Ini dilakukan demi melindungi produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

Teten tak sudi jika produk-produk UMKM lokal harus berbagi panggung dengan barang impor, terutama yang bisa diproduksi pedagang lokal. Menurutnya, UMKM sudah ahli membuat barang-barang kebutuhan masyarakat.

Bahkan, ia mengatakan bakal segera membentuk satuan tugas (satgas) penindak barang impor yang membanjiri marketplace, termasuk dari China. Keputusan ini diambil setelah rapat kabinet di Istana Negara.

"Susah kalau (pembatasan) produk, mending kita mainnya di harga saja. Sehingga barang-barang impor ke sini yang masih jual peniti gitu kan ngapain, di dalam negeri juga bisa," tegas Teten.

Lihat Juga : Teten Klaim TikTok Janji Tak Garap Project S yang Matikan UMKM RI

"Seluruh negara juga melindungi (produk dalam negeri), apalagi yang dijual di e-commerce. Karena ini infrastruktur yang bangun pemerintah, yang bangun jaringan internet pemerintah, masa yang ambil keuntungan orang lain? Ini harus segera regulasi (revisi permendag) dan ini ada di Kemendag," tandasnya.

Sementara itu, Staf Khusus Menkop UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Fiki Satari menyebut proses revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tinggal menunggu harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Fiki menuturkan ketetapan minimum barang impor di marketplace senilai Rp1,5 juta merupakan kesepakatan antara Kemenkop UKM dan Kemendag.

"Informasi ada pernyataan Menteri Perdagangan (Zulkifli Hasan), tadi pagi rasanya ini (revisi permendag) sudah selesai dan mudah-mudahan kita menunggu harmonisasi di Kemenkumham," ungkap Fiki di kantornya, dikutip dari Antara.

Lihat Juga : Khofifah: Stok Gas Cukup Tapi Tabung LPG 3 Kg Langka di Jatim

Belakangan terjadi kegaduhan di toko online Indonesia, terutama TikTok Shop. Platform media sosial asal China itu menjadi wadah baru perdagangan online.

Akan tetapi, TikTok disebut menggarap Project S yang diklaim bisa memata-matai kebiasaan berbelanja masyarakat Indonesia. Data tersebut yang menjadi acuan untuk para produsen China membuat barang kesukaan orang Indonesia, lalu dipasarkan di tanah air dengan harga murah.

Praktik tersebut pada akhirnya membuat UMKM Indonesia kalah saing dari segi harga, bahkan sampai bangkrut. Padahal, barang yang dijual dari China diragukan kualitasnya.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Tak Terbatas Pemburu Iblis

Zulhas Sindir Eropa Jegal Ekspor Kopi Tapi Impor Batu Bara******

Menteri Perdagangan Zukifli Hasan atau Zulhas menyebut Uni Eropa (UE) tidak konsisten terkait Undang-Undang Anti Deforestasi (EUDR).

Dengan regulasi itu, produk yang masuk ke Uni Eropa harus dipastikan bebas dari deforestasi atau tidak dari mempengaruhi kelestarian hutan. Beberapa produk RI diperkirakan akan terdampak seperti kopi, sawit, lada, coklat, hingga karet.

Menurut Zulkifli, Uni Eropa tidak konsisten lantaran menjegal ekspor kopi dari RI api masih mengimpor batu bara.

Zulkifli mengatakan pemerintah sudah menyiapkan sejumlah langkah terkait UU Anti Deforestasi dari tiga aspek. Pertama,aspek diplomasi di mana pemerintah menyampaikan keberatan kepada UE secara bilateral.

Kemudian, membahas UU Anti Deforestasi di berbagai komite di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) seperti Komite Pertanian, Komite Akses Pasar, serta Komite Perdagangan dan Lingkungan.

Aspek keduayaitu ligitasi di mana Indonesia memiliki hak untuk mengajukan permohonan ke WTO untuk menilai kesesuai UU Anti Deforestasi dengan ketentuan WTO.

Lalu, aspek ketigayaitu upaya dalam negeri yaitu dengan mendukung perbaikan sistem terkait lingkungan dan keberlanjutan data dan menjalankan kebijakan yang berkontribusi untukn mengatasi perubahan iklim.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan UU Antideforestasi berpotensi menimbulkan kerugian bagi Indonesia hingga US miliar atau Rp104,7 triliun (asumsi kurs Rp14.961 per dolar AS).

Ia menyebut UU Antideforestasi membuat produksi 7 komoditas yang berpotensi menurun, di antaranya sapi, kakao, sawit, kacang kedelai, kayu, hasil karet, hingga kopi dan produk turunannya.

"Regulasi ini akan ada implementing regulation yang akan berlaku sejak nanti diundangkan 18 bulan, di bulan Juni 2025. Produk Indonesia yang terdampak senilai US miliar," katanya usai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/7).

[Gambas:Video CNN]

Pria sebelah suka menggoda orang

Commonwealth Bank Australia PHK 200 Karyawan******

Commonwealth Bank melakukan pemutusan kerja (PHK) terhadap 200 karyawan di Australia. Secara global, bank internasional ini mempekerjakan sekitar 50 ribu karyawan.

Juru bicara Commonwealth Bank menolak untuk mengonfirmasi kebenaran kabar PHK tersebut, hanya saja ia menegaskan tidak ada pemangkasan karyawan di unit yang berhubungan langsung dengan pelanggan.

"Sebagai bagian dari fokus kami pada peningkatan bisnis, kami secara rutin meninjau keterampilan yang kami butuhkan dan bagaimana kami terorganisir," kata juru bicara tersebut dikutipReuters, Rabu (26/7).

Kepada Reuters, seorang sumber yang mengetahui proses PHK itu mengatakan pemangkasannya bisa bertambah pada ratusan pekerja lagi. Saat ini, perusahaan tengah mengkonsultasikan berapa karyawan yang bisa dipindahkan ke posisi lain.

Commonwealth Bank merupakan bank terbesar di Australia. Institusi keuangan ini menyalurkan pinjaman paling tinggi dibandingkan bank lainnya.

[Gambas:Video CNN]