3d erek erek

Menantu paling kaya, Lu Feng

Pengusaha Ungkap 80 Persen Susu Masih Impor******

Pengusaha mengungkap 80 persen kebutuhan susu di Indonesia masih harus diimpor.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Persusuan Nasional Teguh Boediyana saat membahas soal realisasi program makan siang dan susu gratis yang digaungkan pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Mulanya, ia mewanti-wanti Indonesia bakal terjerat impor untuk memenuhi kebutuhan program tersebut.

"Untuk susu juga demikian. Penerima manfaat mungkin sebagian adalah bukan konsumen susu karena kondisi ekonomi. Jadi, realisasi program minum susu gratis akan meningkatkan konsumsi susu secara nasional. Saat ini 80 persen kebutuhan susu harus diimpor," sambung dia.

Ia menegaskan janji Prabowo ini akan meningkatkan konsumsi bahan-bahan pokok yang dibutuhkan. Oleh karena itu, Teguh menyebut perlu ada upaya radikal dari pemerintah jika mau kebutuhan tersebut terpenuhi dari dalam negeri.

"Untuk menggenjot produksi daging dan telur ayam relatif lebih mudah, tapi menggenjot produksi susu dan daging sapi lebih berat. Dua puluh tahun program swasembada daging sapi gagal," wanti-wanti Teguh.

"Untuk peningkatan produksi susu, selain perbaikan sapi, populasi sapi perah kita (saat ini) sangat rendah. Perlu impor sapi perah dalam jumlah besar untuk meningkatkan produksi susu segar. Produksi susu segar yang ada saat ini masih rendah dan kurang untuk memenuhi industri pengolahan susu," tandasnya.

Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Budiman Sudjatmiko sebelumnya mengatakan program makan siang dan susu gratis mengacu pada komposisi makanan 4 sehat 5 sempurna.

Dibutuhkan 6,7 juta ton beras per tahun, 1,2 juta ton daging ayam per tahun, 500 ribu ton daging sapi per tahun, 1 juta ton daging ikan per tahun, berbagai kebutuhan sayur mayur dan buah‐buahan, hingga 4 juta kiloliter susu sapi segar per tahun.

[Gambas:Video CNN]

Kesengsaraan Abadi Penglai

Taksi Terbang IKN Akan Diuji Coba di Samarinda Mei atau Juni 2024******

Taksi terbang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan segera diuji coba di Bandara APT Pranoto Samarinda, Kalimantan Timur.

"Pada hari ini, kami menerima kunjungan dari produsen taksi terbang Hyundai Motors yang melakukan survei rencana uji coba di Bandara APT Pranoto Samarinda," kata Kepala Unit Pelaksana Bandar Udara (UPBU) APT Pranoto Samarinda Maeka Rindra Hariyanto, dikutip dari Antara, Selasa (6/2).

"Ini akan menjadi tempat yang pertama kali diuji coba penggunaan taksi terbang untuk IKN," tegasnya.

Ia menegaskan Bandara APT Pranoto Samarinda siap mengakomodir kegiatan tersebut. Meski, kepastian dan kesiapan uji coba taksi terbang tetap bergantung keputusan Hyundai Motors.

"Dari sisi operasional, bandara ini tidak sepadat, seperti halnya Balikpapan. Kami juga menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan, baik itu dari rute, jam terbang, slot, hingga tempat singgah," jelasnya.

"Ini masih sifatnya survei awal, belum ada penetapan lokasi pasti. Mereka juga akan memikirkan bagaimana mendatangkan pesawat tersebut menggunakan kapal hingga nanti sampai ke Samarinda," imbuh Maeka.

Taksi terbang masuk dalam sistem transportasi IKN yang disebut Intelligent Transport System (ITS). Beberapa waktu lalu, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Mohammed Ali Berawi mengatakan konsepnya mirip seperti drone yang bisa mengangkut penumpang dan barang.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali dan Balas Dendam

Menyibak Misteri 1 Ton Beras Ludes 30 Menit di Ritel, Apa Masalahnya?******

Stok berasmendadak langka di toko ritelmodern. Di sejumlah ritel modern di Jakarta, stok beras terpantau habis dalam beberapa terakhir.

Sementara ritel lainnya masih memiliki stok tetapi tipis dan karena itu pembelian dibatasi maksimal 1 pack isi 5 kilogram (kg).

Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey mengatakan ada tiga jenis beras yang selama ini tersedia di ritel modern. Pertama,beras komersial swasta yang sekarang stoknya menipis.

Roy mengatakan peritel saat ini kesulitan mendapatkan suplai beras premium kemasan 5 kg. Kesulitan ini dipicu masa panen yang belum datang. Pasalnya, masa panen diperkirakan baru terjadi pada pertengahan Maret 2024.

Selain itu, kesulitan juga terjadi akibat beras SPHP yang diimpor pemerintah belum masuk hingga saat ini.

Kesulitan itu menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga beras.

"Situasi dan kondisi yang tidak seimbang antara suplai dan demand inilah yang mengakibatkan kenaikan HET beras pada pasar ritel modern dan pasar rakyat," kata Roy.

Kelangkaan beras juga diakui oleh Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi. Namun, kelangkaan itu penuh misteri.

Ia mengatakan Bulog sudah menyuplai beras ke ritel modern lebih banyak 160 persen dibandingkan Januari 2023-Februari 2023.

Namun hanya dalam 30 menit, beras sebanyak 1 ton menghilang.

"Banyak sekali informasi yang datang ke kami, kita taruh 1 ton, itu kan 1.000 kg. Kalau 5 kg (satu pack) berarti ada 200 sak, masa hanya dalam setengah jam habis terjual?" ungkap Bayu keheranan saat mengecek stok beras SPHP di Ramayana Klender, Jakarta Timur, Senin (12/2).

Ia menduga ludesnya pasokan beras itu bukan dibeli oleh konsumen rumah tangga. Ia mengatakan kalau misteri itu tak segera diungkap, Bulog akan berat dalam menjalankan tugasnya.

"Jadi, kalau Bulog terus begini kan berat, kalau terus menerus yang dihadapi bukan rumah tangga sebenarnya. Jadi, orang yang beli satu sak, 5 kg, itu (seharusnya) bisa sampai dua minggu," sambungnya.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan beras 1 ton bisa habis dalam 30 menit bisa saja terjadi karena terbatasnya stok dan tingginya permintaan.

"Jadi ketika pasokan dalam jumlah terbatas memasuki pasaran, tentu akan terserap dengan sangat cepat," katanya.

Namun, ia juga tidak menutup kemungkinan bahwa beras dibeli banyak oleh ritel tetapi tidak disalurkan. Jika hal itu memang terjadi, sambungnya, maka diperlukan penelusuran lebih lanjut oleh otoritas terkait karena berpotensi mengarah ke penimbunan pasokan untuk tujuan buruk.

Tujuan buruk itu bisa ada dua. Pertama, sengaja mengerek harga demi mendapatkan selisih keuntungan yang besar. Kedua,demi aktivis politik seperti bagi-bagi sembako.

Apapun tujuannya, kata Rhonny, tindakan tersebut berisiko mengeringkan pasokan di pasaran yang ujungnya akan mengerek harga secara signifikan.

Untuk mengatasi masalah ini Ronny mengatakan ada sejumlah cara yang bisa dilakukan. Di antaranya; Bulog harus melakukan monitoring ketat atas distribusi beras yang digelontorkannya ke pasar.

Beras harus dipastikan terdistribusi ke pelaku pasar yang akan menjualnya ke konsumen, bukan kepada pelaku penimbunan.

Kemudian, sebaiknya ada early warning systemjika ada sinyal pembelian yang mencurigakan.

"Jika sinyal tersebut menyala seperti yang dikatakan Dirut Bulog, maka pihak berwenang semestinya langsung turun tangan menelusurinya," katanya.

Rhonny mengatakan saat ini harga beras memang semakin tinggi. Bahkan, tingginya sudah melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Sehingga secara ekonomis peritel berpeluang rugi jika memaksa menjual di bawah harga HET.

Wewenang HET, katanya, memang ada pada pemerintah. Namun penetapannya tetap berpatokan kepada perkembangan yang terjadi di pasaran.

Misalnya jika pasokan semakin langka, maka harga di pasaran semakin naik melebihi HET. Sedangkan HET tak naik-naik. Maka, berkemungkinan besar HET sudah tak efektif lagi.

Karenanya, penentuan HET bukan hanya soal penentuan harga secara sepihak oleh pemerintah. Namun juga soal kemampuan pemerintah dalam mengelola pasokan dan permintaan agar HET bisa berjalan efektif.

Rhonny mengatakan pemerintah bisa saja menambah pasokan, agar harga segera turun dan penjual ritel tidak merugi.

Namun, jika pemerintah gagal menyeimbangkan pasokan dan permintaan, maka HET mau tidak mau harus naik agar peritel tidak rugi.

"Sayangnya keputusan tersebut sama dengan memindahkan risiko kerugian ke konsumen, di mana inflasi harga beras pada akhirnya ditanggung oleh masyarakat," katanya.

Harus Segera Diinvestigasi

Berubah menjadi peri

Bahlil Respons Cak Imin Soal Hilirisasi Era Jokowi Ugal******

Menteri Investasi/ KepalaBKPM Bahlil Lahadalia merespons pernyataan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atauCak Imin yang menyebut hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah ugal-ugalan lantaran kerap merusak lingkungan hingga dominasi tenaga kerja asing.

Bahlil mengaku heran dengan pernyataan Cak Imin tersebut. Ia mengatakan klaim tersebut dilontarkan karena Cak Imin tak paham dengan hilirisasi.

"Yang namanya hilirisasi industri tambang itu kan semuanya harus memenuhi kaidah, norma, dan aturan. Contoh AMDAL-nya dia harus selesaikan, izinnya harus diselesaikan, lingkungannya harus diselesaikan," katanya di Kementerian Investasi, Rabu (24/1).

Bahlil mengatakan pemerintah memang tengah menggenjot hilirisasi demi menciptakan nilai tambah dari yang sebelumnya mengekspor bahan baku mentah menjadi barang setengah jadi atau jadi. Hasilnya, kata Bahlil, bisa terlihat dari neraca perdagangan yang surplus selama 36 bulan berturut-turut.

Karenanya, ia menilai hilirisasi yang dilakukan pemerintah tidak ugal-ugalan.

"Yang bilang ugal-ugalan itu, yang bersangkutan kali yang ugal-ugalan," katanya.

Cak Imin mengatakan hilirisasi yang dilakukan pemerintah ugal-ugalan dalam Debat Keempat Pilpres atau Debat Cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1).

"Dan kita saksikan dalam proses bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi," ujar Cak Imin.

Ia juga mengatakan perkembangan hilirisasi maupun pertambangan tidak berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat sekitar.

Ia mencontohkan banyak warga Sulawesi Tengah masih banyak yang miskin meski tingkat perekonomian daerah itu tumbuh hingga 14 persen.

"Sulteng pertumbuhan ekonominya 14 persen, tapi rakyatnya masih miskin. Hilirisasi apa yang mau akan kita lakukan? Sementara ilegal masih terus berlanjut," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Keabadian Sejati dalam Pemurnian Senjata

Kenapa Beras Premium Langka di Ritel hingga Pasar Tradisional?******

Beras premium langka di toko ritel modern, bahkan pedagang pasar tradisional ikut menjerit imbas harganya yang meroket.

Isu beras langka mencuat pertama kali dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). Para pengusaha ritel mengaku kesulitan mendapatkan pasokan beras premium.

Ketua Aprindo Roy Mandey mengaku permasalahan ini terjadi lantaran masa panen yang mundur ke Maret 2024. Di lain sisi, beras impor pemerintah yang dikemas dalam bentuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) belum kunjung tiba.

Roy menjelaskan selama ini toko ritel di bawah naungannya menjual tiga jenis beras.Pertama,beras komersial swasta yang saat ini stoknya menipis.

Kedua,beras komersial Bulog. Ini adalah beras yang diserap Perum Bulog dari para petani, di mana sekarang sedang mengalami kemunduran masa panen.

Ketiga,beras medium alias SPHP. Ini merupakan beras yang dipasok Bulog ke pasar, termasuk toko-toko ritel.

Ia kemudian menyinggung soal stok beras di ritel dan pengaruh bantuan sosial (bansos) atau bantuan pangan yang digelontorkan pemerintah jelang Pemilu 2024.

"(Suplai) SPHP lancar, tetapi kemarin kan ada prioritas bansos (bantuan pangan). Jadi, kan beras SPHP (dari beras) impor, impornya belum masuk, tapi pemerintah harus tetap memberikan (bantuan pangan kepada) 22 juta masyarakat marjinal itu yang 10 kg. Selama Januari kemarin sudah terkirim hampir 850 ribu ton, jadi kondisinya utamakan itu (bantuan pangan) harus jalan dong," katanya di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, Senin (12/2).

"Kemarin kita memang sudah dapat SPHP, tetapi ada proses di mana beras impor belum datang, sehingga diutamakan juga dong yang lain. Jadi, kita ini harus agak kurang-kurang sedikit lah, toh masih ada premiumnya. Tapi begitu premium swasta naik (harga), kebingungan juga kan, mau gak mau SPHP mesti dinaikkan (pasokan) lagi ke ritel," imbuh Roy.

Kini, Aprindo meminta jaminan dari Bulog untuk kelancaran suplai beras SPHP ke ritel-ritel modern. Harapannya, ini akan mengatasi kelangkaan beras premium di toko ritel dan menghindari panic buying.

Pedagang Pasar Ikut Menjerit

Tak cuma ritel, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) ikut menjerit. Sekretaris Jenderal IKAPPI Reynaldi Sarijowan merinci dua kondisi miris yang terjadi di pasar tradisional saat ini.

Pertama,para pedagang mengeluh sulit mendapatkan beras medium dengan harga Rp10.900 per kg.

"Kedua,barangnya juga amat jarang. Pun ada tentu harganya sudah tinggi di kisaran Rp18 ribu sampai Rp18.500 untuk yang (beras) premium," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (13/2).

Reynaldi menyebut harga yang melonjak tinggi itu memecahkan rekor di rezim Presiden Joko Widodo. Berdasarkan data IKAPPI, itu adalah harga beras premium tertinggi di era Jokowi.

IKAPPI mendesak pemerintah serius memperhatikan kondisi beras di pasar tradisional. Jika stok beras tak melimpah, distribusi pangan rakyat akan terganggu.

"Tentu menteri yang terkait dalam hal ini, seperti Menteri Perdagangan (Zulkifli Hasan) dan Menteri BUMN (Erick Thohir) yang memang secara 'telanjang' mendukung paslon tertentu. Namun, tidak memperhatikan nasib petani kecil kita, pedagang kecil kita," kritik Reynaldi soal tarik-menarik bansos dengan stok beras di pasar.

"Fakta bahwa harga beras tinggi ini bukti pemerintah tidak serius menanganinya. Jelas bahwa tata niaga pangan kita ini mesti diperbaiki dan perlu ada perubahan agar tidak terjadi seperti ini terus-menerus," sambungnya.

Pemerintah sekarang memerintahkan Perum Bulog untuk mempercepat impor dan penyaluran beras SPHP demi mengatasi lonjakan harga hingga kelangkaan di toko ritel modern.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan Presiden Joko Widodo sudah memimpin rapat bersama stakeholders terkait untuk mengatasi sengkarut masalah beras ini.

Sesuai arahan Jokowi, kementerian pimpinan Airlangga Hartarto ini menegaskan akan terus memonitor perkembangan harga beras di pasar dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi memastikan stok beras untuk puasa dan lebaran 2024 aman, meski ada isu kelangkaan di toko ritel modern.

Bayu menegaskan pihaknya terus mengelola importasi beras dengan baik. Apalagi, Presiden Jokowi sudah menyetujui izin impor 2 juta ton beras sepanjang 2024.

Soal kelangkaan beras di toko ritel, Bayu menyebut ada keanehan. Ia mengklaim Bulog sudah menyuplai beras medium ke ritel modern lebih banyak sampai 160 persen dibandingkan Januari 2023-Februari 2023.

Penyaluran sampai ke ritel modern itu agar masyarakat lebih mudah menjangkau beras SPHP yang kualitasnya disebut setara premium.

"Banyak sekali informasi yang datang ke kami, kita taruh 1 ton, itu kan 1.000 kg. Kalau 5 kg (satu pack) berarti ada 200 sak, masa hanya dalam setengah jam habis terjual?" ungkap Bayu keheranan saat mengecek stok beras SPHP di Ramayana Klender, Jakarta Timur.

"Jadi, kalau Bulog terus begini kan berat, kalau terus menerus yang dihadapi bukan rumah tangga sebenarnya. Jadi, orang yang beli satu sak, 5 kg, itu (seharusnya) bisa sampai dua minggu," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Mall League of Legends dari Dunia Lain

KAI Dapat Pinjaman Rp6,9 T dari China untuk Biaya Kereta Cepat******

PT KAI (Persero) mendapat dana segar hampir Rp7 triliun dari pinjaman ChinaDevelopment Bank (CDB). Uang itu akan digunakan untuk membayar cost overrun (pembengkakan biaya) proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), pencairan pinjaman itu sudah diterima PT KAI sejak 7 Februari 2024 lalu.

Adapun pencairan pinjaman itu terbagi menjadi dua, yakni fasilitas A sebesar US0,99 juta atau setara Rp3,6 triliun (asumsi kurs Rp15.609 per dolar AS).

"PT Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki kewajiban pembayaran utang kepada China Development Bank," demikian bunyi surat di keterbukaan informasi BEI.

Pencairan tersebut pun langsung diteruskan ke PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) pada 7 Februari 2024.

Biaya pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung bengkak. Dalam proposal penawaran yang disampaikan pemerintah China ke Indonesia pada 2015 lalu, Negeri Tirai Bambu menawarkan biaya pembangunan proyek hanya US,13 miliar.

Namun, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan biaya itu kemudian bengkak US,2 miliar atau sekitar Rp18,24 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS).

"Kita sepakat dengan angka cost overrunUS,2 billion (miliar). Ini yang sedang kita rapikan," ujar Tiko, sapaan akrabnya, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, tahun lalu.

Untuk menutupi pembengkakan biaya itu, pemerintah sepakat untuk mencari pinjaman.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto menegaskan CDB sudah sehati soal pinjaman utang untuk pembengkakan biaya kereta cepat.

Seto menyebut bunga utang pinjaman tersebut sudah turun dari kesepakatan terakhir 3,4 persen. Ia mengatakan CDB sepakat menurunkan bunga utang tersebut ke angka 3,2 persen.

Meski tidak sesuai target awal sebesar 2 persen, Seto berdalih angka 3,2 persen sudah ideal di era sekarang. Ia membandingkan tenor dengan suku bunga yang ditawarkan Pemerintah AS, di mana jauh lebih tinggi dari tawaran China.

[Gambas:Video CNN]