ini slot 88

Kehidupan ini, waktu itu

SMAN 9 Solo Belum Dapat Anggaran Operasional, Cabdin Sebut Masih Proses******

Solo—SMAN 9 Solo belum mendapatkan anggaran operasional dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemprov Jateng. Kepala Cabang Dinas Pendidikan VII, Agus Triyanto mengatakan proses pengajuan anggaran untuk oprasional masih diajukan ke Pemprov Jateng.

“Sampai sekarang belum, itu masuknya anggaran tahun depan,” kata dia ketika dihungi Solopos.com, Jumat (15/12/2023).

Promosi BRI Write Fest Digelar! Berhadiah Ratusan Juta hingga Peluang Beasiswa S2

Dia mengatakan anggaran tersebut tetap akan diusulkan ke Dinas Pendidikan Jawa Tengah. Sedangkan saat ini biaya operasional menggunakan anggaran yang ada di SMAN 5 Solo.

“Jadi masih gabung, ya mudah-mudahan semuanya lancar. Karena ya semuanya harus pakai proses. Ini juga SMAN 9 Solo itu termasuk pengerjaan sangat cepat,” kata dia.

Meski begitu dia mengatakan proses kegiatan belajar mengajar di SMAN 9 Solo dipastikan belajaran lancar. Saat ini sekolah tersebut baru saja menyelesaikan semester pertama.

Selain itu, semua guru yang mengajar di SMAN 9 Solo juga masih berasal dari SMA lain. Meski pembelajaran sudah berjalan satu semester, belum ada pengangkatan guru tetap dari pemerintah.

“Pengadaanya baru proses, ini masih menunggu juga. Ini nanti untuk guru [baru] kemungkinan besar akan ada pada awal tahun ajaran baru,” kata dia.

Meski begitu, pihaknya pun belum bisa memastikan lantaran untuk pengadaan guru sangat berkaitan dengan penambahan anggaran.

Sementara itu Plt. Kepala SMAN 9 Solo, Harmani mengatakan selama satu semester berjalan memang anggaran dari Pemprov Jateng dan dana BOS belum bisa cair.

Guna memenuhi kebutuhan sarana pembelajaran, pihaknya mengajukan proposal ke instansi swasta dan pemerintah kota agar mendapat bantuan berupa kursi, komputer, sampai perabot untuk kebutuhan kantor.

Dia berharap tahun depan sudah bisa mengelola dana untuk kebutuhan kegiatan siswa, pemenuhan sarana prasarana, sampai kebutuhan penting lain.

Dimana pedangku?

Adjunct Professor for Creative Leap in Faculty of Engineering UNS******

SOLO — Some lecturers from several foreign universities attended as Adjunct Professors and Doctor Fellows at the Faculty of Engineering, Universitas Sebelas Maret (FT UNS) Solo.

A number of teaching staff from several foreign universities attended as Adjunct Professors and Doctor Fellows at the Faculty of Engineering, Universitas Sebelas Maret (FT UNS) Solo.

Promosi BRI Angkat Potensi Perempuan lewat Holding Ultra Mikro di WEF 2024 Swiss

Their presence is to strengthen human resources (HR) in the Faculty of Engineering which is wrapped through the Strengthening Creative, Innovative, and Productive Human Resources program to support the achievement of superior UNS in 500 world-class universities.

Firstly, Prof. Dr. Lar. Ismail Bin Said who is an Adjunct Professor in the Architecture Study Program, Faculty of Engineering, UNS. He is from the Landscape Architecture Program Faculty of Build Environment and Surveying, University Technology Malaysia. Then, Prof. Dr. ing. Hendro Wicaksono with Adjunct Professor status in the Industrial Engineering Study Program, Faculty of Engineering, UNS. He comes from Jacob University Bremen, Germany.

“While Doctor Fellows in the Faculty of Engineering is Dr. Lee Yoke Lai. He is a Post Doctoral Fellow in the Architecture Study Program, Faculty of Engineering, UNS, and comes from the Landscape Architecture Program, Faculty of Build Environment and Surveying, University Technology Malaysia. Then there’s Dr. Ariva Sugandi Permana, M.Sc., Ph.D. He is a Post Doctoral Fellow in the Civil Engineering Study Program, Faculty of Engineering, UNS who comes from King Mongkut’s Institute of Technology Landrabang (KMITL) Thailand,” explained the person in charge of the program, Prof. Dr. Wahyudi Sutopo, S.T., M.Si, when met by Solopos at his office recently.

Wahyudi Sutopo, who is also Deputy Dean of Human Resources, Finance and Logistics, FT UNS, explained that the benefits of the program include increasing international cooperation networks between FT UNS and other universities abroad; improving the competence of lecturers and students at FT UNS through the transfer of knowledge and information from outsiders; as well as supporting the achievement of Main Performance Indicators (IKU) of State Universities and Higher Education Service Institutions within the Ministry of Education and Culture in accordance with the Decree of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 754/P/2020 (IKU 6: Higher Education cooperates with other tertiary institutions abroad).

“This activity is funded by the 2021/2022 UNS Creative Leap Fund and is covered by a Contract Agreement between the person concerned and the leadership of the Faculty of Engineering,” he explained.

While participating in industrial internships, Adjunct Professor/Post Doctoral Fellow participants are obliged, among other things, to teach at a designated Study Program at FT UNS with a minimum of 6 credits for a Post Doctoral Fellow and a minimum of 4 credits for an Adjunct Professor.

They must also conduct joint research with lecturers in the designated Study Program at least one publication in a reputable international journal. Then support the strengthening of management in the designated program through various supporting activities such as workshops or other activities for the preparation and implementation of international accreditation, development of the Capstone Design teaching and learning system, internships, final project/thesis, and development of international journals.

“Last but not least is facilitating or inviting lecturers from the FT UNS to be involved in activities at the higher education institutions from which the Adjunct Professor/Post Doctoral Fellow participants originate, such as studium general, team teaching, knowledge sharing, joint Supervision and so on,” added Wahyudi.

Saya adalah dewa kecil Dinasti Ming

Kemendikbudristek: Pemilihan Rektor UNS Solo Dibatalkan Karena Cacat Hukum******

JAKARTA—Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) membatalkan pemilihan rektor UNS lantaran cacat hukum

Hal ini disampaikan Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek) Kemendikbudristek, Nizam, dalam keterangan tertulis yang diterima Solopos.com, Senin (3/4/2023)

Promosi Turut Kuatkan IHSG, BRI Sabet 2 Penghargaan Best Stock Awards 2024

Nizam menjelaskan bahwa karena adanya peraturan MWA yang cacat hukum tersebut, maka hasil pemilihan rektor UNS periode 2023-2028 dinyatakan tidak sah.

“Hasil pemilihan dan penetapan Rektor UNS Solo untuk masa bakti 2023-2028 dibatalkan karena cacat hukum,” jelas dia, Senin.

Selanjutnya, pemilihan rektor akan diulang secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun proses pemilihan ulang tersebut akan dilakukan segera setelah peraturan-peraturan yang disharmoni tuntas diperbaiki.

Semetari itu, Nizam menambahkan MWA UNS dibekukan sementara. Hal ini lantaran berdasarkan pertimbangan adanya beberapa peraturan MWA yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Serta temuan dan rekomendasi Inspektorat Jenderal,” lanjut dia.

Hasil kajian Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbudristek dan kajian Biro Hukum Kemendikbudristek berdasar berbagai laporan, ditemukan ketidakselarasan pada sejumlah peraturan internal yang dibuat oleh Majelis Wali Amanat (MWA) selama ini.

Hasil kajian tersebut menyimpulkan adanya pelanggaran dan disharmoni dalam penyusunan peraturan internal UNS, termasuk dalam pemilihan rektor.

Karenanya, Kemendikbudristek mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan Universitas Sebelas Maret.

Peraturan ini dikeluarkan berdasar pertimbangan matang bahwa, pertama, Mendikbudristek bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi.

Kedua, bahwa Peraturan MWA sebagai peraturan internal di lingkungan UNS tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, bahwa MWA sebagai salah satu organ di lingkungan UNS dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, termasuk dalam membentuk Peraturan MWA telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penataan.

Mendorong PT yang Sehat

Nizam mengatakan pihaknya mendorong perguruan tinggi swasta (PTS) untuk terus meningkatkan tata kelola institusi agar semakin sehat, sampai mendorong perguruan tinggi negeri (PTN) untuk menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH).

PTN-BH diberikan otonomi yang lebih luas dibandingkan PTN Satker ataupun BLU. Dengan adanya keleluasaan dalam pengelolaan sumber daya, PTN-BH diharapkan berlomba-lomba membenahi diri, bertransformasi, dan berinovasi.

“Kampus-kampus PTN-BH inilah yang akan menjadi ujung tombak pengembangan mutu perguruan tinggi di Indonesia. Sebab, PTN-BH dituntut untuk berfokus pada peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi sehingga berkelas dunia dengan berlandaskan tata kelola yang baik dan akuntabel,” ujar Nizam.

Otonomi PTN-BH yang semakin luas juga harus disertai dengan akuntabilitas yang semakin kuat. Menurutnya pembentukan PTN-BH bukanlah privatisasi, melainkan tetap PT milik negara.

“Karenanya, PTN-BH harus tetap menjaga mandatnya sesuai dengan visi dan misi yang tertuang dalam statuta, serta peraturan dan tata kelolanya tetap selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tidak menjadi milik perorangan atau kelompok,” lanjutnya.

Meskipun otonom, PTN-BH tetap dalam dukungan dan pembinaan pemerintah, baik dalam bentuk pendanaan, penguatan SDM, sarana dan prasarana, serta berbagai dukungan lainnya.

Selain itu Kemendikbudristek juga tetap melakukan pengawasan dan pembinaan untuk memastikan tata kelola tetap mengacu pada good university governance serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Apabila ditemukan adanya peraturan-peraturan internal yang tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, maka sesuai kewenangannya, Kementerian dapat melakukan koreksi. Demikian pula apabila dalam tata kelola atau organ perguruan tinggi ada yang bermasalah, maka pemerintah wajib untuk melakukan koreksi dan pembinaan,” jelas Nizam.

Koreksi dan pembinaan yang dimaksud Nizam sesuai dengan fungsi Kemendikbudristek sebagaimana diamanahkan oleh UU 12/2012 tentang pendidikan tinggi dan PP 4/2014 tentang No. 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, serta peraturan-peraturan lainnya.

Legenda manusia pertama

Upitra Solo Kumpulkan 21 Sekolah di Soloraya untuk Jalin Kerja Sama ******

SOLO—Universitas Pignatelli Triputra atau Upitra Solo mengadakan school gatheringsuntuk menjalin perjanjian kerja sama dengan sekolah-sekolah Soloraya di Alana Hotel Solo, Selasa (19/12/2023).

Rektor Upitra Solo, Ninik Yudianti, mengatakan sengaja mengundang 21 sekolah negeri dan swasta Soloraya, selain untuk menjalin kerja sama, pihaknya juga ingin memperkenalkan lebih jauh universitas yang baru berdiri sekitar satu tahun lalu itu. 

Promosi Indeks Bisnis UMKM BRI Q3-2023 Ungkap Pelaku UMKM Masih Kuat dan Prospektif

“Kami juga ingin menjalin kerja sama lebih intens, bahwa kerja sama itu juga termasuk kami bisa menawarkan banyak hal sehingga saling menguntungkan,” kata dia ketika ditemui wartawan di sela-sela acara, Selasa (19/12/2023).

Ninik mengatakan bentuk kerja sama beragam, dia mengatakan beberapa di antaranya bisa berupa beasiswa untuk calon mahasiswa yang segera mendaftar ke Upitra. “Termasuk kerja sama lain misal dari pihak sekolah membutuhkan narasumber misal untuk tambahan pembelajaran,” kata dia.

Selain itu pihaknya juga bisa memfasilitasi kuliah umum untuk para siswa. Lalu bentuk kerja sama lain bisa berupa pengabdian dan penelitian bersama. Dia mengatakan sudah ada beberapa sekolah swasta yang menjalin kerja sama tersebut.

“Kami sudah ada dua atau tiga yang ada MoU dengan sekolah lain, sehingga langsung bisa kita tindaklanjuti ke projek atau topik tertentu, tetapi wadah besarnya kita buat MoU dulu baru nanti kita implementasikan,” kata dia. Ninik mengatakan implementasi tersebut bisa dilakukan dengan program yang disepakati bersama.

CEO Triputra Edukasi Nusantara (TEN), Yohanes Tan mengatakan pihaknya ingin membangun universitas yang berkualitas terbaik dengan harga yang terjangkau. Dia ingin semua orang dengan tidak membedakan status sosial, ras, suku, dan agama bisa mendapatkan pendidikan yang bagus lewat Upitra.

“Yang paling penting buat kami lulusan Upitra itu mendapatkan pekerjaan, percuma mencetak sarjana-sarjana baru tapi setelah mereka lulus bingung mau kerja di mana. Kehadiran kami itu ingin membangun sumber daya manusia atau mahasiswa setelah lulus bisa membantu bangsa ini,” kata dia.

Pihaknya juga ingin Upitra bisa menjadi tempat bagi para mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Dia juga mengatakan universitas yang beralamat di Jl. Duwet I, Karangasem, Kec. Laweyan, Kota Solo itu menjadi wadah bagi semua calon mahasiswa.

“Kita menekankan kampus kami betul-betul tidak membedakan suku dan agama apapun. Kita kasih semua kesempatan untuk belajar di sini,” kata dia.

Perjalanan ke Barat: Guru Surgawi Penakluk Setan

Anies Baswedan Janji Kaji Ulang UU Cipta Kerja******

SOLO —Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, berkomitmen mengkaji ulang Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang dinilai tidak memberikan rasa keadilan untuk pekerja kerah biru.

“Kami berkomitmen untuk mengkaji ulang Undang-Undang Cipta Kerja agar aturan-aturan yang dipandang tidak memberikan rasa keadilan bisa dikoreksi untuk memberikan rasa keadilan,” kata Anies dalam acara Desak Anies & Slepet AMIN, Senin (29/1/2024).

Promosi Jadi Financial Supermarket, Wealth Management BRI Beri Layanan Lengkap dan Aman

Anies mengatakan bahwa UU Cipta Kerja yang disusun untuk menciptakan lapangan pekerjaan, menuai hasil yang kontradiktif.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Anies mengatakan bahwa pengangguran turun 5,3% pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada era pasca-UU Cipta Kerja diresmikan Presiden Joko Widodo, angka pengangguran hanya turun 0,73%.

“Artinya ada indikator yang menunjukkan bahwa usaha penciptaan lapangan pekerjaan itu pun tidak terjadi. Dengan aturan yang seperti ini, kita harus memastikan,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu seperti dikabarkan Antara.

Tidak kalah penting, Anies mengatakan bahwa pada era pasca-UU Cipta Kerja pemenuhan hak pesangon kepada korban PHK tidak diberikan secara penuh.

Menurut dia, hak tersebut harus dipastikan terlaksana dan pemerintah tidak boleh abai sehingga pemerintah harus memastikan pemenuhan hak-hak itu terjadi.

“Jadi, kami ingin memastikan reviewatas omnibus law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Insyaallah, kami lakukan dan kita kerja bersama-sama untuk memastikan itu terjadi,” kata Anies.

Anies mengatakan bahwa persoalan UU Cipta Kerja bukan hanya terkait dengan urusan perburuhan, melainkan hubungan pemerintah pusat dan daerah dengan berbagai kewenangan yang justru menimbulkan permasalahan merepotkan pengusaha.

“Jadi, kita ingin agar ketika revisi benar-benar tuntas tidak meninggalkan masalah. Jangan sampai mengejar deadline,tetapi keteteran di pelaksanaan,” kata dia.

Tuhan segala bencana

Ikut Seminar di UDB Solo, Mahasiswa Belajar Cara Memerangi Korupsi******

SOLO–Kolaborasi antara Himpunan Mahasiswa Progam Studi Ilmu Hukum, Himpunan Mahasiswa Progam Studi Akuntansi dan Himpunan Mahasiswa Progam Studi Bahasa Inggris Universitas Duta Bangsa (UDB) Solo sukses menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema Semangat Pemuda Membangun Negeri Antikorupsi.

Seminar antikorupsi ini dilaksanakan secara offlineyang bertempat di Aula Kampus 2 Universitas Duta Bangsa Surakarta  di Jalan Ki Mangunsarkoro, Laweyan, Solo, dan onlinemelalui zoom. Seminar ini merupakan bentuk kegiatan untuk memperingati Hari Antikorupsi yang bertepatan pada tanggal 9 Desember.

Promosi Meriahkan Bulan Inklusi Keuangan, BRI Aktif dalam Pameran FIN Expo 2023

Dipandu Dr. Hendi Pratama, S.Pd., M.A., seorang dosen yang juga coachtransformasi pendidikan dan founderEDUTRANS.ID, kegiatan seminar ini memberikan wawasan mendalam kepada para peserta mengenai cara-cara yang bisa mereka terapkan untuk mengurangi angka korupsi di Indonesia.

Peserta seminar yang terdiri atas mahasiswa sangat antusias dan bersemangat mengikuti seluruh sesi acara. Mereka mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang upaya-upaya sebagai mahasiswa dalam mencegah terjadinya korupsi, mengenal berbagai modus-modus korupsi dan tata cara pelaporan tindak pidana korupsi.

“Mahasiswa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menggali ilmu yang berkaitan dengan materi-materi yang disampaikan narasumber. Topik materi yang disampaikan berkaitan dengan Cara Pemuda dalam Membangun Negeri Antikorupsi,” tulis UDB Solo dalam keterangan resmi yang dikutip Jumat (5/1/2024).

Menurut UDB, seminar tersebut sukses besar dan memberikan kontribusi yang berharga dalam mengembangkan pemahaman mahasiswa mengenai korupsi.

“Kami berterima kasih kepada Dr. Hendi Pratama S.Pd., M.A., atas kontribusi dan wawasan berharga yang telah dibagikannya dalam seminar ini, serta kepada semua peserta yang telah mengambil bagian dalam kegiatan ini,” demikian disampaikan pihak UDB.

Berbarengan dengan acara seminar nasional, kolaborasi Himpunan Mahasiswa UDB mengadakan penyerahan penghargaan kepada para pemenang Kompetisi Nasional Video Kreasi Tiktok dengan tema yang sama yaitu Semangat Pemuda Dalam Membangun Negeri Antikorupsi.

Kompetisi nasional tersebut terbagi menjadi tiga kategori, yang terdiri atas Video Edukasi Antikorupsi melalui Akuntansi Keuangan, Video Edukasi Antikorupsi melalui Sosial Hukum, Video Edukasi Antikorupsi melalui Persuasive Speech yang diikuti 13 mahasiswa dari 3 universitas dari Jawa Tengah maupun di luar Jateng.

Diharapkan dengan terselenggaranya acara itu dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi mahasiswa untuk mengapresiasikan diri dalam mengabdi pada negara dengan menjauhi korupsi dan berupaya mengurangi angka korupsi di Indonesia.

Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum juga turut meramaikan acara seminar dengan menyerahkan penghargaan kepada para pemenang kompetisi nasional dengan tema Semangat Membangun Negeri Antikorupsi”. Kompetisi meliputi lomba puisi, lomba fotografi, lomba video pendek, dan lomba poster yang diikuti 32 peserta dari 8 institusi dari  Jawa Tengah maupun luar Jateng.

Berikut daftar para pemenang lomba:

Lomba Video Kreasi Tiktok Nasional
*Kategori Video Edukasi Anti Korupsi Akuntansi Keuangan Dengan Like Terbanyak*
Amanda Suci Dianawati
Ananda Desta Berliana Putr Arum Della Yuanita
Hani Syifaul Azizah
Susinur Silawati

*Kategori Video Edukasi Anti Korupsi Akuntansi Keuangan Paling Kreatif*
– Azqia Zahra Nuraimas Selly
– Isnina Nurika Sari
– Khaifa Khusnul Qotimah
– Ayu Rahma Wati

*Kategori Video Edukasi Anti Korupsi Akuntansi Keuangan Paling Inspiratif*
Annisa Ayu Dwi Pradipta
Jessica Dara Novita
Larasati Kusuma Putri
Mila Dewi Lutfiana

*Kategori Video Edukasi Anti Korupsi sosial hukum dengan Like Terbanyak*
Mustafiqoh Raissa Azarine

*Kategori Video Edukasi Anti Korupsi sosial hukum Paling Kreatif*
Dion Bagus Priyatna

*Kategori Video Edukasi Anti Korupsi sosial hukum Paling inspiratif*
Lusi Nur’aini
Nindi Dian Praweswari
Nur Aini Salsabila
Dewi Zulvani

*Kategori Video Edukasi Anti Korupsi dengan persuasive speech dengan like terbanyak*
Andre Tantri Yanuar

*Kategori Video Edukasi Anti Korupsi dengan persuasive speech paling kreatif*
Nurbaiti Maulidina

*Kategori Video Edukasi Anti Korupsi dengan persuasive speech paling inspiratif*
Fahmi Hadikusuma

Kompetisi Nasional dengan Tema Semangat Pemuda Dalam Membangun Negeri Antikorupsi

Juara lomba poster
1. Tutik Indraswati
2. Azizah Nabhila
3. Asri Dwi Wibowo, Sagita Wanda, Uswah Ummi S.

Juara Lomba Fotografi
1. Rafael Romzi Khafidz
2. Muhammad Yuda Al Kudus
3. Miftia Nur Annisa, Rika Maryani, Nadila Dwi Rahmawati

Juara Lomba Puisi
1. Della Nur’Aini
2. Nadia Oktapiani
3. Senja Puspitasari Raharjo

Juara Lomba Video Pendek
1. Sella Yulia Sari
2. Meiristika Dwi Cahyaning Fitri, Nur Hayati, M. Khairul Anuar, Hanggara Wijaya
3. Angeline Putri Permatasari, Nency Ayu Lianawati, Rhena Lastia Putri