rtp jarwo live

1001 slot 343Jutaan kata 616767Orang-orang telah membaca serialisasi

《rtp jarwo live》

Pemerintah atur ketat distribusi elpiji subsidi******

Harus ada kebijakan pemerintah bagaimana bisa mengoptimalkan subsidi ini diterima dengan baik untuk masyarakat,

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengatur secara ketat pendistribusian elpiji bersubsidi agar diterima sesuai penerima manfaat yakni rumah tangga miskin, usaha mikro dan kecil (UKM), nelayan, dan petani sasaran.

"Harus ada kebijakan pemerintah bagaimana bisa mengoptimalkan subsidi ini diterima dengan baik untuk masyarakat," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
​​​​​
Pemerintah pun mengubah aturan dengan menggeser penyaluran elpiji subsidi dari berbasis komoditas ke penerima manfaat.

Baca juga: Pemerintah targetkan subsidi energi 2024 sebesar Rp186,9 triliun

Per 1 Januari 2024, hanya pengguna terdaftar yang diperbolehkan membeli elpiji 3 kg. Status data bisa diperiksa melalui nomor induk kependudukan (NIK) di KTP.

Penyesuaian data konsumen elpiji 3 kg berbasis sistem Merchant Apps Lite (MAP Lite) tersebut dijaring sejak 1 Maret 2023, termasuk data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) desil 1-7.

"Sistemnya sudah siap. 189,2 juta NIK sudah terdaftar dan terverifikasi 31,5 juta NIK," kata
 Dirjen Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Mustika Pertiwi menambahkan pemerintah masih memperbolehkan konsumen belum terdata membeli elpiji 3 kg setelah mendaftar on the spot di subpenyalur atau pangkalan resmi.

Kementerian ESDM juga mengusulkan pengecer bisa diangkat menjadi subpenyalur. "Diatur saja jaraknya, misal tiap 1 kilometer itu, ada 1 pangkalan," sambungnya.

Baca juga: Penggunaan KTP untuk beli elpiji 3 kilogram di Mataram sudah berlaku

Mustika mengatakan model pendataan sebaiknya dilakukan di subpenyalur/pangkalan resmi, sehingga tidak sampai ke pengecer.

Apalagi, kerap kali pengecer membeli dalam jumlah besar, yang memungkinkan semua pembeli tidak terekam datanya.

"Misalnya, 10 tabung, maka dia mengurangi hak konsumen akhir untuk membeli langsung di pangkalan. Ini yang harus diatur," tuturnya.

Dari sisi infrastruktur teknologi, pencatatan manual melalui logbook juga mendorong pemerintah memperpanjang pendataan hingga akhir Mei 2024.

"Kita lihat nanti progresnya. Kami akan evaluasi. Intinya, jangan sampai terjadi kelangkaan di lapangan," ungkap Mustika.

Pemerintah pun memberi opsi lain yakni subpenyalur boleh menjual elpiji ke pengecer maksimum 20 persen dari alokasi per bulan sesuai Surat Dirjen Migas ke PT Pertamina (Persero).

Kendati demikian, menurut Mustika, pasokan elpiji 3 kg di masing-masing pengecer dibatasi untuk memaksimalkan subsidi tepat sasaran.

Agar kebijakan ini lebih aplikatif, lanjutnya, pemerintah bersama PT Pertamina Patra Niaga gencar sosialisasi, termasuk memberikan pelatihan kepada petugas di lapangan.

"Mereka akan dibekali software sederhana di telepon selular (HP) untuk mendata pembeli elpiji. Keterlibatan badan usaha dalam menjaga kebijakan telah diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Migas. Pemerintah pun meminta Pertamina mengawal kebijakan sampai ke konsumen akhir," sebut Tutuka.

Baca juga: Pemkot Bengkulu usul kuota gas elpiji subsidi 2024 sebanyak 2.238 MT

Menteri Arifin menambahkan melihat tingginya impor elpiji, karakteristik gas yang minim propana (C3) dan butana (C4), serta belum memadainya kilang elpiji, pemerintah pun menggenjot pembangunan pipa transmisi gas terintegrasi dari Aceh hingga Jawa sebagai jalan keluarnya.

"Jaringan gas sangat diperlukan karena di banyak negara juga memanfaatkan gas alam untuk kebutuhan energi rumah tangga, hotel, atau rekreasi," jelasnya.

Menurut dia, ada penambahan penerima manfaat sebanyak 300.000 sambungan rumah tangga (SR) melalui pipa gas Cirebon-Semarang (Cisem) dan 600.000 SR lewat pipa Dumai-Sei Mangkei.

"Ini bisa mengurangi subsidi elpiji 3 kg hingga Rp0,63 triliun per tahun dan hemat devisa impor elpiji Rp1,08 triliun per tahun," Tutuka merinci.


Skema KPBU

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengungkapkan pemerintah tengah mencari skema pembiayaan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk mengakselerasi pengembangan jargas.

Menurut dia, banyak benefit dari implementasi KPBU. Pemerintah menanggung sebagian risiko badan usaha dalam pembangunan jargas dan bisa mempercepat pembangunannya secara masif. "Misalnya di Batam, bisa langsung 300.000 SR," jelasnya.

Baca juga: Kementerian ESDM pasang listrik gratis 131.600 rumah tangga di 2023

Di sisi lain, masih ada tantangan menjalankan skema KPBU, di antaranya waktu lelang lebih panjang dan pembenahan regulasi, salah satunya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019. "Regulasinya perlu ditetapkan dulu sebelum dilelangkan," jelas Laode.

Permasalahan lain, perlu studi pendahuluan di masing-masing kota karena memiliki regulasi, peta lokasi, serta profil risiko berbeda. Keekonomian pun mesti dihitung secara detail demi memikat badan usaha.

Strategi kebijakan lain sedang digodok. Nantinya, di wilayah jargas, penggunaan elpiji ditarik secara bertahap dan elpiji dialihkan ke lokasi lain yang belum tersambung jargas. "Ini masih dalam tahap diskusi di Kementerian ESDM," tutur Laode.

Dengan begitu, menurut Menteri ESDM, penggunaan jargas menjadi upaya pemerintah menekan devisa dan solusi substitusi elpiji sebagai sumber energi rumah tangga.

"Tidak perlu lagi gotong-gotong tabung (elpiji) 3 kg. Cukup buka keran sudah menyala dapurnya," jelasnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Biden kirim direktur CIA sebagai perantara Hamas******

Washington (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirimkan Direktur Badan Intelijen Pusat (CIA) William Burns dalam misi menjadi perantara kesepakatan antara kelompok Palestina Hamas dengan Israel, menurut laporan yang diterbitkan Kamis (25/1).

Burns dijadwalkan ke Eropa dalam beberapa hari ke depan untuk ikut serta dalam pembicaraan dengan tiga pejabat regional, yaitu mitra Israel dan Mesir, David Barnea dan Abbad Kamel serta Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, sebut harian Washington Post, dengan mengutip pejabat anonim yang mengetahui rencana tersebut.

Namun, Gedung Putih menolak memberikan tanggapan mengenai perjalanan Burns ketika ditekan wartawan pada Kamis tetapi menyatakan bahwa dia telah "terlibat dalam membantu kami dalam persoalan rumah sakit yang ada dan mencoba membantu kami dalam mengejar hal lain."

“Pembahasan yang kami lakukan mengenai upaya untuk memperbarui kesepakatan penyanderaan adalah hal yang bijak serta serius,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby.

Mesir dan Qatar telah menjadi perantara utama antara Israel dan Hamas di tengah perang yang sedang berlangsung di Gaza, serta membantu menengahi penghentian sementara pertempuran tersebut, yang telah menewaskan sedikitnya 25.900 orang di wilayah pesisir, yang sebagian besar adalah perempuan. dan anak-anak.

Israel telah melakukan pemboman besar-besaran dan penyerbuan ke Jalur Gaza sebagai pembalasan atas serangan lintas batas yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober yang menewaskan hampir 1.200 warga Israel.

Negara Zionis itu juga berupaya membatasi aliran bantuan internasional ke wilayah pesisir tersebut, yang telah berada di bawah blokade Israel selama 17 tahun.
Baca juga: Hamas siap lakukan gencatan senjata jika Israel melakukannya

Kesepakatan yang sedang dinegosiasikan akan mencakup pembebasan semua sandera yang tersisa sebagai imbalan atas apa yang disebut Post sebagai “penghentian permusuhan terlama sejak perang dimulai tahun lalu.”

Tidak jelas berapa lama hal ini akan terjadi, tetapi Israel baru-baru ini mengusulkan jeda perang selama 60 hari dengan imbalan pembebasan semua sandera, menurut beberapa laporan.

Sebuah laporan Israel yang diterbitkan pada Kamis menyebutkan, Qatar mengatakan kepada Israel bahwa Hamas telah menangguhkan partisipasinya dalam pembicaraan yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan jeda tersebut.

Di antara kesepakatan itu adalah pertukaran tahanan, menuntut penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza dan diakhirinya perang sebagai prasyarat untuk pembebasan sandera, yang mana akan ditukar dengan pembebasan tahanan Palestina.
Baca juga: Israel: Tak ada kemajuan kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas

Qatar tidak menanggapi laporan tersebut secara terbuka.

Pemerintah Israel dan AS telah menolak seruan untuk melakukan gencatan senjata permanen untuk menghentikan pertumpahan darah. Israel telah bersikeras bahwa perang tidak akan berakhir hingga Hamas ditumpas.

Sekitar 85 persen warga Gaza mengungsi, semuanya mengalami kelangkaan pangan, dan sistem kesehatan yang sedang ambruk. Ratusan ribu orang hidup tanpa tempat berlindung dan hanya separuh jumlah truk bantuan yang dapat memasuki wilayah tersebut dibandingkan sebelum konflik.

Kelompok-kelompok bantuan kemanusiaan, PBB dan mayoritas masyarakat internasional telah menyerukan gencatan senjata untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang mengerikan di Gaza.

Baca juga: Presiden Majelis Umum PBB serukan gencatan senjata di Gaza
Baca juga: Pemimpin Mossad, CIA temui PM Qatar di Doha bahas sandera
Baca juga: GNB kecam Israel dan serukan gencatan senjata di Gaza

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：situs slot gacor、win slot gacor、judi slot indonesia terpercaya

Terkait：situs slot paling gacor hari ini、dapet duit cepet、situs judi aman dan terpercaya、uku terdaftar ojk、gajah77、mentari138、link alternatif gacor、juara pro slot、rtp warung168、link slot 5000

---

---

bab terbaru：pinjaman 30 juta langsung cair（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07