dolar138 login

Super Kamudo

KAI Tebar Diskon 20 Persen Buat Penumpang Disabilitas******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI membagikan diskon tiket kereta api kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi sebesar 20 persen bagi penumpang disabilitas untuk keberangkatan mulai 17 September 2023 dan seterusnya.

Diskon dibagikan dalam rangka Hari Pelanggan Nasional yang jatuh pada 4 September 2023.

"Diskon tetap bagi pelanggan disabilitas ini sebagai kado KAI di Hari Pelanggan Nasional bagi saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama," ujar VP Public Relations KAI Joni Martinus dalam keterangan resmi, Senin (4/9).

Registrasi reduksi disabilitas wajib menggunakan surat keterangan asli dari dokter rumah sakit/puskesmas yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah penyandang disabilitas.

Registrasi dapat diwakilkan kepada orang lain dengan membawa surat keterangan asli dari dokter rumah sakit/puskesmas, KTP asli, dan pas foto milik penumpang reduksi disabilitas yang akan didaftarkan.

Registrasi untuk mendapatkan potongan harga ini dilakukan hanya sekali saja. Penumpang selanjutnya dapat membeli tiket dengan tarif reduksi melalui aplikasi Access atau Loket Stasiun.

"Yang harus diperhatikan penumpang disabilitas yaitu saat proses boarding dan pemeriksaan di atas kereta api, pemegang tiket dengan tarif reduksi disabilitas wajib menunjukkan bukti KTP asli atau surat keterangan asli penyandang disabilitas," ujar Joni.

Apabila pada saat proses boarding dan atau pemeriksaan di atas kereta api, penumpang terkait tidak dapat menunjukkan KTP asli atau surat keterangan asli penyandang disabilitas, maka tiket dianggap hangus dan diturunkan pada kesempatan pertama.

"Dengan adanya pemberian tarif reduksi bagi pelanggan disabilitas ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat penyandang disabilitas yang ingin bepergian dengan kereta api yang aman, nyaman, dan tepat waktu," pungkas Joni.

[Gambas:Video CNN]

Tempat Perburuan Gen Super

Awal Bulan Tiba, Saatnya Borong Belanjaan di Transmart Full Day Sale******

Awal bulan adalah saat yang tepat buat borong belanjaan. Jangan lupa belanjanya di Transmart, soalnya gelaran Full Day Sale balik lagi, hari ini, Minggu (1/10).

Di gebyar diskon ini, Transmart kasih diskon gede, yakni sebesar 50 persen dan tambahan diskon 20 persen. Jangan sampai lewatkan kesempatan ini.

Lihat Juga : Belanja Sekarang di Transmart Bayar Belakangan Pakai Allo Paylater

Mulai dari daging, buah-buahan, fesyen, furnitur, hingga produk elektronik, seperti TV, AC, kulkas, sampai sepeda listrik!

Pelanggan juga bisa mendapat diskon tambahan 20 persen khusus untuk pembayaran menggunakan Kartu Kredit Bank Mega, Bank Mega Syariah, atau Allo Prime dari Allo Bank.

Nah, bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega tidak usah khawatir, ya. Tinggal datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Kalau belum punya Allo Prime, caranya gampang banget. Tinggal downloadaplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgradeakunnya ke Allo Prime.

Cus ke Transmart sekarang, jangan sampai lewatkan kesempatan belanja dengan diskon gede-gedean ini. Saatnya borong belanjaan sebanyak-banyaknya di gerai Transmart terdekat.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank supaya bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Satu pukulan akan meledak

Kata Pengamat soal APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat******

Menteri Keuangan Sri Mulyanimemastikan pemerintah memberikan penjaminan pinjaman untuk proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB).

Komitmen itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Beleid diteken Sri Mulyani pada 31 Agustus lalu. Beleid mengatur soal penyediaan jaminan pemerintah bagi pencarian pendanaan dalam rangka menutup kenaikan atau perubahan biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Jaminan diberikan dengan mempertimbangkan berbagai prinsip.

"Kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal dan pengelolaan risiko fiskal," kata beleid itu.

Sri Mulyani mengatakan penjaminan proyek KCJB diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2021. Penjaminan diberikan karena terjadi pembengkakan biaya proyek yang memicu lahirnya pinjaman tambahan.

Biaya pembangunan KCJB memang membengkak. Dalam proposal penawaran yang disampaikan pemerintah China ke Indonesia pada 2015 lalu, Negeri Tirai Bambu menawarkan biaya pembangunan proyek hanya US,13 miliar.

Namun, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan biaya itu kemudian bengkak US,2 miliar atau sekitar Rp18,24 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS).

PMK Nomor 89 Tahun 2023 tadi pun sempat ramai dikritik karena disinyalir pemerintah menggadaikan APBN. Namun, hal ini ditepis oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Menurut Prastowo, PMK Nomor 89 Tahun 2023 hanya penjaminan biasa. Ia mengatakan pemerintah sudah biasa memberikan penjaminan proyek infrastruktur.

"Lalu masalahnya di mana? Tidak ada. Selama ini dijamin aman karena tata kelola dan manajemen risiko sangat dijaga. Yang bermasalah itu pikiran jorok, seolah APBN digadaikan ke China!," kata Yustinus dalam akun twitternya @prastow, Selasa (19/9).

Ia menjelaskan pemerintah memberikan penjaminan kepada PT Kereta Api Indonesia atau KAI sebagai pemegang saham mayoritas KCJB agar dapat meningkatkan reputasinya ke pemberi pinjaman. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan pemberi pinjaman terhadap proyek KCJB.

"Jelas ya, yang meminjam PT KAI ke kreditur, bukan pemerintah, apalagi seolah APBN langsung digunakan," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan sebenarnya keterlibatan APBN dalam proyek KCJB ini sebagai jaminan jika PT KAI di kemudian hari akan melakukan pinjaman.

"Sehingga APBN di sini seperti semacam letter of guaranteeyang kemudian seharusnya bisa menekan cost of borrowing ketika kemudian kereta api cepat membutuhkan pendanaan di kemudian hari," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/9).

Meski demikian, kata Yusuf, keterlibatan APBN akhirnya memunculkan kontijensi risk yang kemudian bisa muncul dari proyek KCJB.

Memang, APBN tidak serta merta menalangi kebutuhan dana yang semisal dibutuhkan dalam perjalanan operasional kereta api cepat ini. Namun, hal ini tidak menutup fakta bahwa ada risiko kontingensi yang kemudian harus ditanggung oleh APBN dari kesepakatan ataupun kebijakan ini.

Oleh karena, menurut Yusuf sebenarnya perlu yang dipastikan adalah skenario-skenario operasional dari KCJB perlu dipastikan berjalan sesuai dengan rencana.

"Misal di sisi target penumpang, apakah kemudian target penumpang per hari per bulan ataupun per tahun itu mencapai sesuai proyeksi sebelumnya," kata Yusuf.

"Kalaupun misalnya tidak tercapai apa bentuk mitigasinya? Bentuk mitigasi inilah yang juga akan berkorelasi terhadap risiko yang muncul dari kebijakan ini," sambungnya.

Yusuf juga menyebut KCJB akan berpotensi meningkat kinerja perekonomian di daerah yang terdapat stasiun. Pada muaranya ketika meningkatkan perekonomian akan berpotensi memunculkan titik-titik ekonomi baru.

Nah, titik-titik ekonomi baru inilah yang kemudian perlu dipantau. Apakah dia bisa berjalan sesuai dengan proyeksi atau tidak.

"Karena sama seperti argumen penumpang di atas, ini akan juga berkorelasi dengan risiko yang bisa muncul dalam operasional kereta api cepat ini sehingga mitigasi yang handal akan mengurangi risiko yang kemudian bisa muncul ke APBN melalui kebijakan ini," jelas Yusuf.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tekanan China

Dominasi generasi muda

Kerek Produksi Beras, Plt Mentan Pererat Koordinasi dengan Bulog******

Kementerian Pertanian (Kementan) akan mempererat koordinasi dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam mendorong peningkatan produksi beras dan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.

Plt Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi mengatakan sektor pertanian selama ini merupakan sektor strategis yang memiliki potensi besar pada peningkatan daya saing baik melalui hilirisasi maupun jumlah produksi. Sementara, Bulog merupakan pihak yang akan menyerap hasil produksi petani.

"Satu persatu kita akan beresin ya kemudian Bulog juga sama teman-teman di Bulog harus melakukan penyerapan dalam negeri, tetapi kalau produksinya belum tinggi Bulog jangan masuk dulu karena. Karena itu fokus kami adalah menyiapkan CPP (cadangan pangan pemerintah). Di sinilah saya perlu BUMN di bidang pangan seperti ID Food," ujar Arief dalam program News Room CNN Indonesia, seperti dikutip dari keterangan resmi, Minggu (8/10).

"Saya sampaikan kalau ada produksi di salah satu daerah rendah itu bukan hanya kegagalan satu institusi saja, tetapi juga bisa karena climate change, bisa karena air, bisa karena hama dan gangguan lainnya," katanya.

Kendati demikian, Arief menegaskan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait akan dilakukan secara masif di seluruh Indonesa. Termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan dan Kementerian PUPR.

"Kita akan koordinasi dengan Bulog, Kementerian Perdagangan agar tali koordinasinya itu bisa lebih dipersingkat untuk kita sama-sama mengelola termasuk diantaranya tadi ketersediaan produksi dan juga harga beras yang ini masih terus meningkat," katanya.

Arief sendiri baru saja mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan panen raya di Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Di sana, Jokowi memastikan harga gabah di tingkat petani saat ini dalam kondisi bagus, di mana rata-rata harga jual berkisar Rp7.000 per kg. Meski demikian, pemerintah akan berupaya memberikan harga wajar bagi masyarakat selaku konsumen.

[Gambas:Video CNN]

berbaris menuju kekaisaran

Menhub Bakal Terbitkan Izin Operasi Kereta Cepat 1******

Menteri Perhubungan (Menhub)Budi Karya Sumadi menjanjikan izin operasional Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) akan terbit dalam 1 minggu hingga 2 minggu ke depan.

"Insyaallah kita proses, dalam 1 minggu-2 minggu ini akan kita keluarkan (izin operasional KCJB)," ujarnya di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/9).

Selain itu, Budi membocorkan perkiraan jadwal uji coba gratis kereta cepat untuk masyarakat umum. Ia menyebut kemungkinan uji coba akan dihelat setelah Presiden Joko Widodo pulang dari India.

Akan tetapi, Budi menegaskan tarif kereta cepat tak akan disubsidi, di mana berdasarkan bocoran PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) harga tiket KCJB kemungkinan besar tak akan lebih mahal dari Rp250 ribu.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Mohammad Risal Wasal meminta masyarakat sabar. Ia menegaskan izin operasional kereta cepat bakal segera terbit.

Risal juga yakin serangkaian proses mulai dari uji coba gratis hingga penerbitan izin operasional akan terkejar menuju peresmian yang dijadwalkan dihelat pada 1 Oktober 2023 mendatang.

"Kekejar, kekejar. Insyaallah selesai, insyaallah (sebelum 1 Oktober). Pede kan? Insyaallah. Tunggu undangannya ya (uji coba gratis), biar enak ngomongnya," kata Risal.

[Gambas:Video CNN]

Kecantikan hamil

Kata Pengamat soal APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat******

Menteri Keuangan Sri Mulyanimemastikan pemerintah memberikan penjaminan pinjaman untuk proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB).

Komitmen itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Beleid diteken Sri Mulyani pada 31 Agustus lalu. Beleid mengatur soal penyediaan jaminan pemerintah bagi pencarian pendanaan dalam rangka menutup kenaikan atau perubahan biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Jaminan diberikan dengan mempertimbangkan berbagai prinsip.

"Kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal dan pengelolaan risiko fiskal," kata beleid itu.

Sri Mulyani mengatakan penjaminan proyek KCJB diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2021. Penjaminan diberikan karena terjadi pembengkakan biaya proyek yang memicu lahirnya pinjaman tambahan.

Biaya pembangunan KCJB memang membengkak. Dalam proposal penawaran yang disampaikan pemerintah China ke Indonesia pada 2015 lalu, Negeri Tirai Bambu menawarkan biaya pembangunan proyek hanya US,13 miliar.

Namun, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan biaya itu kemudian bengkak US,2 miliar atau sekitar Rp18,24 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS).

PMK Nomor 89 Tahun 2023 tadi pun sempat ramai dikritik karena disinyalir pemerintah menggadaikan APBN. Namun, hal ini ditepis oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Menurut Prastowo, PMK Nomor 89 Tahun 2023 hanya penjaminan biasa. Ia mengatakan pemerintah sudah biasa memberikan penjaminan proyek infrastruktur.

"Lalu masalahnya di mana? Tidak ada. Selama ini dijamin aman karena tata kelola dan manajemen risiko sangat dijaga. Yang bermasalah itu pikiran jorok, seolah APBN digadaikan ke China!," kata Yustinus dalam akun twitternya @prastow, Selasa (19/9).

Ia menjelaskan pemerintah memberikan penjaminan kepada PT Kereta Api Indonesia atau KAI sebagai pemegang saham mayoritas KCJB agar dapat meningkatkan reputasinya ke pemberi pinjaman. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan pemberi pinjaman terhadap proyek KCJB.

"Jelas ya, yang meminjam PT KAI ke kreditur, bukan pemerintah, apalagi seolah APBN langsung digunakan," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan sebenarnya keterlibatan APBN dalam proyek KCJB ini sebagai jaminan jika PT KAI di kemudian hari akan melakukan pinjaman.

"Sehingga APBN di sini seperti semacam letter of guaranteeyang kemudian seharusnya bisa menekan cost of borrowing ketika kemudian kereta api cepat membutuhkan pendanaan di kemudian hari," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/9).

Meski demikian, kata Yusuf, keterlibatan APBN akhirnya memunculkan kontijensi risk yang kemudian bisa muncul dari proyek KCJB.

Memang, APBN tidak serta merta menalangi kebutuhan dana yang semisal dibutuhkan dalam perjalanan operasional kereta api cepat ini. Namun, hal ini tidak menutup fakta bahwa ada risiko kontingensi yang kemudian harus ditanggung oleh APBN dari kesepakatan ataupun kebijakan ini.

Oleh karena, menurut Yusuf sebenarnya perlu yang dipastikan adalah skenario-skenario operasional dari KCJB perlu dipastikan berjalan sesuai dengan rencana.

"Misal di sisi target penumpang, apakah kemudian target penumpang per hari per bulan ataupun per tahun itu mencapai sesuai proyeksi sebelumnya," kata Yusuf.

"Kalaupun misalnya tidak tercapai apa bentuk mitigasinya? Bentuk mitigasi inilah yang juga akan berkorelasi terhadap risiko yang muncul dari kebijakan ini," sambungnya.

Yusuf juga menyebut KCJB akan berpotensi meningkat kinerja perekonomian di daerah yang terdapat stasiun. Pada muaranya ketika meningkatkan perekonomian akan berpotensi memunculkan titik-titik ekonomi baru.

Nah, titik-titik ekonomi baru inilah yang kemudian perlu dipantau. Apakah dia bisa berjalan sesuai dengan proyeksi atau tidak.

"Karena sama seperti argumen penumpang di atas, ini akan juga berkorelasi dengan risiko yang bisa muncul dalam operasional kereta api cepat ini sehingga mitigasi yang handal akan mengurangi risiko yang kemudian bisa muncul ke APBN melalui kebijakan ini," jelas Yusuf.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tekanan China