sugesbola

Bangun kembali kehidupan sebelumnya

Peritel soal Utang Minyak Goreng: Gugat Pemerintah Langkah Terakhir******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) bakal menggugat pemerintah ke jalur hukum bila utangRp344 miliar terkait pengadaan minyak gorengtak kunjung dibayar dalam 3 bulan ke depan.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menegaskan ultimatum tersebut merupakan langkah terakhir yang disiapkan peritel. Meski begitu, Roy menghindari upaya hukum ini.

"Opsi ketiga, kita bisa juga coba memikirkan jalur hukum. Tapi itu langkah yang terakhir sekali," katanya di Kemendag, Kamis (4/5).

Sebelum menempuh jalur hukum, Aprindo bakal melakukan dua opsi sembari melihat perkembangan penyelesaian utang. Pertama,mengurangi hingga menghentikan pembelian minyak goreng dari produsen.

Kedua,memotong tagihan ke produsen. Dengan begitu, Aprindo bakal mengurangi pembayaran minyak goreng yang telah dipasok produsen ke peritel.

"Bagi kami sebenarnya disuruh PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), disuruh gugat, dan sebagainya bukan itu langkah yang bagusnya. Kita kan waktu penugasan (program minyak goreng satu harga) kan tidak pakai hukum, masak mengakhirinya dengan hukum," tutur Roy.

Di lain sisi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berdalih pihaknya tidak punya alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membayar utang Rp344 miliar tersebut kepada Aprindo. Ia mengatakan utang itu seharusnya dibayar Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Menurutnya, BPDPKS mau membayar utang tersebut, tetapi masih menunggu payung hukum yang pasti. Pasalnya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur rafaksi minyak goreng tersebut telah dihapus.

"Coba cek di APBN, (anggaran) bayar utang itu enggak ada. Yang membayar BPDPKS. Kalau Kemendag enggak ada anggaran untuk bayar utang" ujar Zulhas di kantornya.

Oleh karena itu, Kemendag sedang meminta pendapat Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait sengketa ini. Namun, hingga saat ini Kejagung disebut belum memberikan pendapat hukum.

[Gambas:Video CNN]

Istri Manis di Atas: Suami Tidak Bisa Berhenti Menyayangi

Erick Thohir Akui Ada Arogansi di Antara Bos BUMN******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirmengakui masih ada arogansi dari direksi perusahaan pelat merah.

Hal itu ia sampaikan saat ditanya soal alasan rekrutmen BUMN tahun ini dilaksanakan bersamaan, tidak secara individu oleh masing-masing perusahaan.

Menurut Erick, rekrutmen BUMN bersama ini bisa memupuk rasa kebersamaan setiap perusahaan.

Ia mengungkapkan saat melakukan merger beberapa perusahaan BUMN, ada direksi yang ribut sendiri karena takut posisi terancam. Padahal, kata Erick, tujuan dari merger itu bagus.

Oleh karena itu, ia mengklaim di BUMN tertentu direksi seolah membuat 'kerajaan-kerajaan' sendiri. Erick menyebut hal itu malah menghambat program percepatan kinerja BUMN secara keseluruhan.

"Tujuan (merger) awalnya bagus, tapi ribut sendiri. Karena atasnya sudah jadi kerajaan-kerajaannya," kata Erick.

Untuk mencegah hal tersebut terjadi terus-menerus, Erick kembali menegaskan rekrutmen bersama BUMN harus dilaksanakan. Dengan begitu, calon pegawai BUMN sudah memiliki rasa kebersamaan sejak awal.

"Kalau dari muda-muda sudah bersama, siapa tau nanti ada yang jadi direksi 'oh dulu kita belajar sama-sama'. Sama (seperti) digembleng di Kopassus, sama-sama capek. Maka masalah (persaingan) bisa dihindari karena sejak muda mereka sudah saling kenal," jelas Erick.

Ia pun menambahkan dalam rekrutmen kali ini akan ada tambahan pelatihan, yakni tentang pengenalan NKRI dan Pancasila.

Rekrutmen Bersama BUMN sendiri dibuka mulai Jumat (5/5) besok. Rekrutmen Bersama BUMN akan terbagi dalam 5 tahapan. Nantinya, kelulusan bakal diumumkan pada 16 Agustus 2023, tepat sehari sebelum HUT Kemerdekaan RI yang ke-78.

[Gambas:Video CNN]

Tian Feng Qi Tan

Kronologi Utang Pemerintah Rp344 M ke Peritel Minyak Goreng******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih punya utang Rp344 miliar kepada peritel minyak goreng. Gunungan utang tersebut punya kaitan panjang dengan lonjakan harga minyak goreng pada 2021.

Kala itu, harga minyak goreng kemasan menembus lebih dari Rp22 ribu per liter. Sedangkan harga minyak goreng curah berada di kisaran Rp20 ribu per liter.

Muhammad Lutfi yang saat itu menjabat sebagai menteri perdagangan berdalih bahwa lonjakan harga minyak goreng di pasar adalah imbas kenaikan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) internasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat minyak goreng mahal terjadi sejak Oktober 2021. Lonjakan harga tersebut menjalar hingga tahun-tahun berikutnya di lini minyak goreng curah dan kemasan.

Tahun lalu, pemerintah mengintervensi pasar dengan mewajibkan seluruh ritel modern anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter.

Hal ini tertuang dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

Eks mendag M Lutfi menyebut pemerintah merogoh kocek Rp7,6 triliun untuk subsidi minyak goreng melalui beleid yang terbit Januari 2022 itu. Duit tersebut digunakan untuk mensubsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan bagi masyarakat.

Namun, pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter pada Maret 2022. Harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium lantas kembali mengikuti mekanisme pasar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey lantas mempertanyakan soal uang rafaksi Rp344 miliar tersebut. Jumlah tersebut berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.

"Jadi sangat disayangkan ketika ada pernyataan sudah tidak berlaku. Karena sudah habis masa berlaku sehingga dikatakan tidak ada landasan regulasi untuk membayarkannya. Ini kami kaget sekaget-kagetnya dan bingung sebingung-bingungnya," ungkap Roy dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Februari 2023 silam.

Peritel surati Jokowi tuntut pembayaran utang Rp344 miliar dan ancaman mogok jualan

Kebingungan terjadi ketika Permendag Nomor 3 Tahun 2022 yang seharusnya berlaku sampai enam bulan malah diganti Permendag Nomor 6 Tahun 2022, hanya sebulan setelah dirilis. Hal ini menyebabkan Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tak berlaku lagi.

Aprindo lantas bersurat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait utang Rp344 miliar yang belum dibayar. Menurut Roy, pihaknya secara tegas menyampaikan ancaman kepada Jokowi bahwa jika utang tak kunjung dibayar maka penjualan minyak goreng di gerai ritel anggotanya akan disetop.

"Kami bersurat ke presiden, sampai kita sampaikan opsi, dari Aprindo akan melakukan inisiasi penghentian pembelian atau pengadaan minyak goreng," ujarnya dalam buka puasa bersama Aprindo, Kamis (13/4).

Kemendag minta pendapat Kejagung hingga diskusi bareng Aprindo

Kemendag lantas merespons ancaman Aprindo mogok jualan minyak goreng. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim berharap pengusaha ritel tak melaksanakan ancaman itu.

Isy mengatakan bakal ada masalah baru jika ancaman tersebut dilakukan. Oleh karena itu, pihaknya akan bertemu Aprindo hari ini.

"Pertemuan dengan Aprindo kalau jadi besok (4/5). Sudah hubungi by lisan, by phone," ujarnya singkat di Kantor Kemendag, Rabu (3/5).

Di lain sisi, Kemendag turut meminta pendapat hukum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penyelesaian sengketa ini. Isy mengatakan langkah ini diambil agar Kemendag hati-hati dalam menentukan keputusan.

Isy menyinggung beberapa pendapat yang mengatakan jika permendag sudah dihapus maka utang terhadap pengusaha ritel tidak perlu dibayarkan. Oleh karena itu, Kemendag meminta pendapat hukum dari Kejagung terkait hal tersebut.

"Begitu sudah keluar pendapat hukumnya, apakah nanti dibayar atau tidak nanti keputusan setelah ada pendapat hukum dari Kejaksaan Agung," ujar Isyi di Kemendag, Jumat (14/4).

[Gambas:Video CNN]

Saya kembali dari ruang dewa utama

Erick Thohir Bersuara Soal Wanita Tewas di Lift Bandara Kualanamu******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir ikut buka suara soal perempuan jatuh hingga tewas di liftBandara Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Ia mendukung proses investigasi dan perbaikan sistem yang tengah berjalan. Oleh karena itu, ia pun tidak mau buru-buru memecat direksi PT Angkasa Pura Aviasi maupun induk usahanya PT Angkasa Pura II (AP II).

"Kalau saya bilang 'oh ini direksi langsung dipecat' ya terlalu dini. Kan kita lagi tunggu investigasi dan review, apakah ada kesalahan ya mungkin saja nanti kami lihat dari hasilnya," ujar Erick di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (3/5).

"Harus pakai empati bukan arogansi dan kami harus memastikan selalu ada perbaikan pelayanan," ucap Erick.

Lebih lanjut, Erick pun merespons Hotman Paris Hutapea yang resmi menjadi pengacara keluarga wanita yang jatuh dan tewas di lift Bandara Kualanamu bernama Aisiah Shinta Dewi Hasibuan itu.

Hotman sendiri menyatakan bakal melayangkan somasi ke enam perusahaan terkait tewasnya Asiah.

Enam perusahaan yang akan disomasi itu, kata Hotman, yakni PT Angkasa Pura II, PT Angkasa Pura II Aviasi, PT Angkasa Pura Solusi, GMR Airpors Limited, GMR Airports Consortium, dan Aeroports de Paris.

Menurut Erick, Hotman adalah teman baiknya. Ia juga menyebut tindak Hotman sudah baik karena membela masyarakat yang membutuhkan.

"Bagus, ini kita perlu figur-figur lawyer seperti ini. Sudah terjadi komunikasi di lapangan pagi ini, tapi saya belum dapat detailnya karena ini kan anak perusahaan AP yaitu Angkasa Pura Aviasi," katanya.

Erick pun mengaku sangat terbuka dengan hal-hal tersebut. Ia menilai peristiwa tersebut juga bisa menjadi catatan bagi BUMN untuk bekerja lebih baik lagi.

[Gambas:Video CNN]

"Tentu sebagai menteri BUMN juga saya sangat terpukul ketika ada korban di lingkungan fasilitas BUMN seperti seorang ibu yang baru ditemukan beberapa hari kemudian saya turut berduka cita," tandasnya.

Mayat seorang perempuan tanpa identitas ditemukan di dekat salah satu lift Bandara Kualanamu pada Kamis (27/4) lalu. Jasad tersebut pertama kali ditemukan petugas Bandara Kualanamu lantaran saat itu tercium aroma busuk di sekitar lift.

Peristiwa itu langsung dilaporkan ke polisi. Kemudian polisi memasangpolice linedi sekitar tempat kejadian perkara (TKP).

Belakangan diketahui korban merupakan Aisiah Dewi Hasibuan, yang sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya.

Kelahiran Kembali Kegilaan Perkotaan

Biaya Aplikasi Shopee dan Tokopedia Naik******

Shopee dan Tokopedia kompak menaikkan biaya mulai Mei 2023. Namun, masing-masing platform belanja onlineini menerapkan kenaikan pada jenis biaya yang berbeda.

Untuk Shopee, kenaikan diberlakukan untuk biaya isi ulang atautop upShopeePay. Sedangkan Tokopedia, kenaikan dilakukan pada biaya layanan.

"Mulai 1 Mei 2023, akan ada penyesuaian biaya isi saldo ShopeePay melalui debit instan, transfer bank (virtual account) dan juga merchant," tulis Shopee dalam pengumumannya yang dikutip, Rabu (3/5).

Sementara, Tokopedia menerapkan biaya layanan Rp1.000 untuk setiap transaksi dengan metode pembayaran virtual account mulai 2 Mei 2023.

Tokopedia juga menaikkan biaya jasa aplikasi untuk setiap transaksi produk fisik. Transaksi dengan nominal Rp0-Rp1 juta dikenakan biaya jasa aplikasi Rp2.000, sedangkan transaksi di atas Rp1 juta dikenakan biaya jasa aplikasi Rp3.000.

Berikut rincian kenaikan biaya top up saldo ShopeePay per 1 Mei 2023:

- BCA OneKlik (debit instan): dari bebas biaya admin menjadi Rp1.000
- BRI Direct Debit (debit instan): dari bebas biaya admin menjadi Rp1.000
- Kartu Debit : dari bebas biaya admin menjadi 2 persen dari nominal top up
- Mandiri Virtual Account: dari Rp500 menjadi Rp1.000
- BSI Virtual Account: dari Rp500 menjadi Rp1.000
- Permata Virtual Account: dari Rp500 menjadi Rp1.000
- Virtual Account Bank Lainnya: dari Rp500 menjadi Rp1.000

Biaya top up mulai 1 Juni 2023:
- Indomaret/i.Saku: dari Rp1.500 menjadi Rp2.000
- Alfamart/Alfamidi/Dan+Dan: dari Rp1.500 menjadi Rp2.000.

Sementara, untuk isi ulang saldo melalui Seabank baik debit instan dan virtual account tidak dikenakan biaya. Sedangkan, biaya top up melalui BCA, BRI dan BNI virtual account tidak ada perubahan, tetap Rp1.000.

[Gambas:Video CNN]

Murid legalis

Peritel soal Utang Minyak Goreng: Gugat Pemerintah Langkah Terakhir******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) bakal menggugat pemerintah ke jalur hukum bila utangRp344 miliar terkait pengadaan minyak gorengtak kunjung dibayar dalam 3 bulan ke depan.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menegaskan ultimatum tersebut merupakan langkah terakhir yang disiapkan peritel. Meski begitu, Roy menghindari upaya hukum ini.

"Opsi ketiga, kita bisa juga coba memikirkan jalur hukum. Tapi itu langkah yang terakhir sekali," katanya di Kemendag, Kamis (4/5).

Sebelum menempuh jalur hukum, Aprindo bakal melakukan dua opsi sembari melihat perkembangan penyelesaian utang. Pertama,mengurangi hingga menghentikan pembelian minyak goreng dari produsen.

Kedua,memotong tagihan ke produsen. Dengan begitu, Aprindo bakal mengurangi pembayaran minyak goreng yang telah dipasok produsen ke peritel.

"Bagi kami sebenarnya disuruh PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), disuruh gugat, dan sebagainya bukan itu langkah yang bagusnya. Kita kan waktu penugasan (program minyak goreng satu harga) kan tidak pakai hukum, masak mengakhirinya dengan hukum," tutur Roy.

Di lain sisi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berdalih pihaknya tidak punya alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membayar utang Rp344 miliar tersebut kepada Aprindo. Ia mengatakan utang itu seharusnya dibayar Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Menurutnya, BPDPKS mau membayar utang tersebut, tetapi masih menunggu payung hukum yang pasti. Pasalnya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur rafaksi minyak goreng tersebut telah dihapus.

"Coba cek di APBN, (anggaran) bayar utang itu enggak ada. Yang membayar BPDPKS. Kalau Kemendag enggak ada anggaran untuk bayar utang" ujar Zulhas di kantornya.

Oleh karena itu, Kemendag sedang meminta pendapat Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait sengketa ini. Namun, hingga saat ini Kejagung disebut belum memberikan pendapat hukum.

[Gambas:Video CNN]