petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

situs petir 138

janjislot 754Jutaan kata 661575Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs petir 138》

Bamsoet minta Ditjen Pajak serius merespons penipuan bermodus pajak******

Bamsoet minta Ditjen Pajak serius merespons penipuan bermodus pajak
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. ANTARA/HO-MPR
Sehingga diharapkan dapat meminimalisasi ruang gerak pelaku hingga kelompok kejahatan siber
Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan untuk secara serius merespons adanya kasus penipuan dengan modus pajak yang marak terjadi di tengah masyarakat. Ditjen Pajak atau DJP menurutnya perlu menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) dalam menelusuri dan menindaklanjuti dengan cara memblokir setiap email maupun nomor yang terindikasi melakukan penipuan atau kejahatan siber. "Sehingga diharapkan dapat meminimalisasi ruang gerak pelaku hingga kelompok kejahatan siber," kata Bamsoet dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat. Dia mengatakan DJP juga perlu terus mengingatkan masyarakat agar berhati-hati saat menerima pesan atau informasi yang mengatasnamakan DJP, salah satunya dengan melakukan crosscheckapabila menerima pesan terkait perpajakan utamanya pada periode pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). "Mengingat peningkatan jumlah penipuan biasa terjadi semasa periode pelaporan SPT Tahunan," ucapnya.

Baca juga: Waspada, ada modus penipuan berkedok "call center pajak" Di sisi lain, pemerintah melalui BSSN menurutnya harus terus berupaya memberantas kejahatan siber di Indonesia, dan meminimalisasi celah untuk dilakukannya kejahatan siber yakni di antaranya dengan menciptakan ruang aman siber bagi masyarakat. Selain menyiapkan langkah preventif untuk meminimalisasi dan mencegah ruang gerak terjadinya ancaman siber, dia mengatakan BSSN juga harus menyusun dan menyiapkan langkah penanganan apabila ada masyarakat yang terkena modus kejahatan siber tersebut guna memastikan data masyarakat tetap aman dan tidak mengalami kerugian. "Mengimbau masyarakat yang menemukan adanya indikasi penipuan pesan atau informasi yang mengatasnamakan DJP, agar segera menghubungi saluran resmi pengaduan DJP," tutur dia. Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti di Jakarta, Rabu (28/2), meminta masyarakat untuk berhati-hati ketika menerima email pengingat laporan SPT Tahunan yang mengatasnamakan DJP. Pihaknya menjelaskan bahwa e-mail blastpengingat laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan oleh DJP tidak pernah mencantumkan dokumen, terutama dokumen APK. Selain tidak melampirkan dokumen, bahasa yang digunakan oleh DJP dalam email juga tidak mengandung sentimen intimidasi, termasuk soal penagihan pajak.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Nezar harap platform digital sambut positif Perpres "Publisher Rights"******

Nezar harap platform digital sambut positif Perpres "Publisher Rights"
Tangkapan layar saat Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria memberikan paparan dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digelar daring, Jumat (1/3/2024) (ANTARA/Fathur Rochman)
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria berharap perusahaan platform digital menyambut positif regulasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

"Kita berharap tidak ada respons negatif ya, karena sebelum ini ditetapkan kita mengutamakan dialog dengan semua pemangku kepentingan," ujar Nezar dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digelar daring, Jumat.

Nezar menjelaskan bahwa regulasi ini, yang juga sering disebut sebagai Perpres Publisher Rights, dibentuk dengan melibatkan banyak pihak, termasuk platform digital dan penerbit, hingga akhirnya menemukan titik kesamaan.

Baca juga: Komite independen awasi implementasi Perpres "Publisher Rights"

Oleh karena itu, kata dia, ketika Perpres tersebut diteken oleh Presiden Joko Widodo, semua pihak, termasuk platform digital dan perusahaan pers, memberikan gestur yang positif.

"Ada kelemahan dan ada kelebihannya dari Perpres ini tapi semuanya kelihatannya bisa menerima," kata Nezar.

Lebih lanjut Wamen Nezar mengatakan bahwa dalam Pasal 19 pada Perpres itu disebutkan bahwa regulasi tersebut baru berlaku enam bulan setelah disahkan.

Artinya, masih terdapat cukup waktu bagi semua pihak untuk membaca secara detail Perpres tersebut, menginternalisasi, dan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan.

"Jadi bukan berarti kita tunggu enam bulan lagi baru berunding, tapi perundingan sudah dimulai pada hari-hari ini dan semua mencoba menyesuaikan sehingga kita harapkan begitu enam bulan semuanya sudah bisa berjalan sesuai dengan kesepakatan," pungkas dia.

Baca juga: Sekali lagi tentang urgensi Perpres "Publisher Rights"

Perpres Publisher Rights ditetapkan dan diundangkan di Jakarta, 20 Februari 2024. Peraturan itu dirancang untuk mewujudkan kesetaraan antara pelaku industri media massa lokal dan perusahaan platform digital guna memastikan disrupsi digital tidak sampai menggerus industri media massa konvensional.

Selain itu, regulasi tersebut juga bertujuan mendorong kerja sama kedua pihak untuk mendukung jurnalisme berkelanjutan. Perpres Publisher Rights telah digagas sejak tiga tahun lalu. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait telah membahas peraturan yang berkaitan dengan kerja sama perusahaan media dan platform digital. Melalui perpres ini, diharapkan tersedia payung hukum yang menjadi acuan kerja sama antara perusahaan pers dan platform digital agar dapat mendukung jurnalisme berkualitas yang jauh dari konten-konten negatif.

Baca juga: Forum Pemred: Publisher Rights pintu masuk ekosistem media lebih sehat

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:kiu77

Perbarui waktu:2024-07-09

Daftar bab terbaru
slot langsung maxwin
88 slot gacor
bunga pinjaman akulaku
dapat duit dari shopee
slot mudah
link slot bonus 100 to kecil
trik curang main slot
judi tergacor
cara daftar voucher telkomsel
Daftar isi semua bab
Bab 1 slot web
Bab 2 pinjol paling murah
Bab 3 erek erek abjad 3d
Bab 4 cara dapat uang banyak tanpa kerja
Bab 5 kredit ilegal
Bab 6 bimaslot
Bab 7 slot gacor gampang
Bab 8 ovoslot88
Bab 9 hoki69
Bab 10 zeus777
Bab 11 asia slot 77
Bab 12 situs gacor slot terbaru
Bab 13 live22 slot online
Bab 14 voucher xl 38gb
Bab 15 slot gacor vietnam
Bab 16 sofi cash pinjaman online
Bab 17 cara pasang 2d belakang
Bab 18 pinjol proses cepat
Bab 19 slot jarwo
Bab 20 judi slot gacor hari ini
Klik untuk melihattersembunyi di tengah273bab
kampusBacaan TerkaitMore+

Gambar Dewa Takdir

pinjol dibawah ojk
Menhub Budi Karya Sumadi melobi agar memboyong kereta otonom atau Automated Rail Transit (ART) ke IKN Nusantara.
Menhub Budi Karya Sumadi melobi agar memboyong kereta otonom atau Automated Rail Transit (ART) ke IKN Nusantara. (Foto: Arsip Humas Kemenhub)
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri PerhubunganBudi Karya Sumadi melobi Menteri TransportasiChina Li Xiaopeng agar memboyongkereta otonom atau Automated Rail Transit (ART) ke IKN Nusantara.

Lobi ini kelanjutan dari pertemuan Kemenhub dengan pihak China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC). Budi ingin CRRC membawa satu set kereta otonom tersebut ke Tanah Air.

"Satu set kereta terdiri dari tiga gerbong, berkapasitas 307 penumpang, memiliki kecepatan operasional 40 km per jam, dan kecepatan maksimal 70 km per jam," tutur Budi melalui keterangan resmi, Jumat (12/1).

Selain itu, pertemuan dengan menteri transportasi China juga membahas peluang peningkatan kerja sama bilateral di sektor transportasi. Menhub Budi menyebut kedua negara berkomitmen untuk terus meningkatkan kerja sama pengembangan infrastruktur transportasi nasional.

"Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung merupakan wujud komitmen kerja sama bilateral, yang kini telah dioperasikan dan mendapatkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat. Whoosh ini menjadi proyek yang potensial untuk dikembangkan ke depannya," jelas Budi.

Budi juga meminta dukungan Pemerintah China untuk mengundang pihak-pihak swasta. Harapannya, pengusaha China bisa berinvestasi dalam proyek perkeretaapian di kota-kota besar di Indonesia, seperti Bandung, Semarang, dan Makassar.

Selain perkeretaapian, Budi juga mengajak China untuk berinvestasi di bidang penerbangan.

Pada sektor udara, Kemenhub berniat memenuhi kebutuhan pelayanan penerbangan di daerah dengan landasan pacu yang cukup pendek. Selain itu, Kemenhub juga ingin mengejar kerja sama peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang penerbangan.

Menhub Budi juga menjajaki kerja sama bidang peningkatan SDM di sektor pelayaran. Ini rencananya dipenuhi melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

Peri dokter ajaib

bisa kredit
MAKI gugat Kapolri dan Kapolda karena belum menahan Firli Bahuri
Mantan Ketua KPK Firli Bahuri tiba di Gedung Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan lanjut kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Jumat (19/1/2024). ANTARA/Laily Rahmawaty/am.
Jakarta (ANTARA) - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bersama Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) serta Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI) melayangkan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terhadap Kapolri dan Kapolda Metro Jaya terkait belum ditahannya Firli Bahuri.

Gugatan tersebut dilayangkan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman pada Jumat, terdaftar dengan nomor: 33/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel.

Dalam pokok permohonannya disebutkan bahwa Termohon I (Kapolda Metro Jaya) dan Termohon II (Kapolri) telah melakukan penghentian penyidikan karena tidak melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

“MAKI telah mendaftarkan gugatan praperadilan atas belum ditahannya Firli Bahuri oleh penyidik Krimsus Polda Metro Jaya padahal penetapan tersangkanya sudah berlangsung cukup lama, lebih dari tiga bulan,” kata Boyamin.

Selain Kapolda dan Kapolri, turut serta tergugat Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, sebagai Termohon III.

Menurut Boyamin, para termohon (I dan II) seharusnya melimpahkan berkas perkara yang ketiga kalinya kepada jaksa penuntut umum Kejati DKI Jakarta dan semestinya JPU segera menyatakan berkas lengkap (P-21) jika alat bukti telah cukup memenuhi unsur korupsi yang disangkakan penyidik.

Berlarutnya kasus Firli Bahuri, kata Boyamin, terkendala karena Kapolda belum memadai melakukan supervisi dikarenakan Direktorat Tindak Pidana Korupsi saat ini dipimpin oleh perwira tinggi bintang satu (brigadir jenderal) sehingga semestinya untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi maka diperlukan peningkatan kelembagaan, yaitu Korps Pemberantasan Korupsi Mabes Polri yang dipimpin perwira tinggi berpangkat bintang dua (inspektur jenderal) di bawah komando langsung dari Kapolri.

Diketahui bahwa Firli Bahuri merupakan purnawirawan Polri berpangkat jenderal bintang tiga (komisaris jenderal).

Untuk itu, salah satu gugatan yang dimohonkannya adalah meminta hakim tunggal PN Jaksel untuk memerintahkan Kapolri segera membentuk Koprs Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor).

Terpisah Humas PN Jaksel Djuyamto mengatakan permohonan MAKI tersebut telah diterima oleh pihaknya dan sudah menunjuk hakim tunggal yang akan memimpin dan menangani perkara.

“Hakim tunggal yang ditunjuk Sri Rejeki Marshinta,” katanya.

Baca juga: Polri jelaskan alasan Firli belum ditahan

Baca juga: MAKI sebut penanganan kasus Firli Bahuri harus ada ketegasan Polri

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Setengah kebahagiaan seumur hidup

ratu111
MCEBI fokus penciptaan produk jasa dalam kewirausahaan kampus
Ketua Muhammadyah Center for Enterpreneurship and Business Incubator (MCEBI) Dr. Endang Rudiatin menyampaikan sambutan pada acara pengukuhan pengurus periode 2023-2025 dan Klinik Bisnis di Auditoroum Fakultas Ilmu Pendidikan UMJ pada Rabu (28/2/2024). ANTARA/HO-MCEBI
Society 5.0 adalah tentang mengintegrasikan teknologi ke dalam kehidupan kita dengan cara yang lebih cerdas, manusiawi, dan berkelanjutan,
Jakarta (ANTARA) - Muhammadiyah Center for Entrepreneurship and Business Incubator (MCEBI) akan fokus pada penciptaan usaha produk jasa yang mengandalkan soft skillberbasis web dalam kewirausahaan kampus.

“Society 5.0 adalah tentang mengintegrasikan teknologi ke dalam kehidupan kita dengan cara yang lebih cerdas, manusiawi, dan berkelanjutan,” kata Ketua MCEBI Dr.Endang Rudiatin dalam keterangan persnya yang dikutip di Jakarta, Jumat.

Endang mengatakan pihaknya secara rutin menyelenggarakan Klinik Bisnis kewirausahaan tiap tahun. Untuk tahun ini, selain praktisi dan pengusaha, MCEBI juga menggandeng akademisi untuk menentukan model inkubasi kewirausahaan ke depan.

Baca juga: Kemenpora gandeng PNM berikan pelatihan kewirausahaan muda di pasar

Dari pengalaman menyelenggarakan Klinik Bisnis selama dua tahun, MCEBI mendapatkan model pengembangan inkubasi bisnis dan kewirausahaan melalui elaborasi soft skill. Hal ini untuk menghasilkan produk jasa dengan penggunaan IT dan AI seperti, fintech dalam transaksi, pengolahan data bisnis, analisa pasar, ataupun manajemen risiko dan sejenisnya.

Endang juga menyebutkan besarnya andil Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) dalam melahirkan dan membesarkan MCEBI antara lain pemberian fasilitas dalam berbagai kegiatan kepada para mahasiswa yang menggerakkan MCEBI.

Dikatakan, MCEBI didirikan oleh 30 Lembaga Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA). Dalam kiprahnya, MCEBI telah melakukan serangkaian kegiatan mulai dari klinik bisnis, bootcamp, mengikuti berbagai bazar dan pameran, serta mendampingi mahasiswa melakukan sertifikasi produk dan mengikuti temu bisnis bersama eksportir.

Baca juga: INDEF: Jiwa wirausaha perlu dikembangkan sejak masa prasekolah

Sementara itu, anggota Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) PP Muhammadyah Dr.Ir.Paristiyanti Nurwardani mengatakan MCEBI harus menjadi pionir dalam mendorong akselerasi peningkatan prosentase jumlah wirausahawan.

"Hal itu karena masih sangat sedikit mahasiswa yang mau berwirausaha," kata Paristiyanti saat pengukuhan pengurus MCEBI periode 2023-2025 dan Klinik Bisnis di Jakarta pada Rabu (28/2/24).

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Prof. Ma’mun Murod menyampaikan bahwa UMJ menjadi salah satu pionir dalam pembentukan MCEBI.

“UMJ menjadikan kewirausahaan sebagai mata kuliah wajib bagi para mahasiswa sebagai bentuk dukungan universitas,” katanya.

Baca juga: Kemenperin fokuskan anggaran pengembangan wirausaha baru dan IKM

Menurut Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadyah Prof. Bambang Setiaji, para studentpreneurtidak perlu terpaku kepada produk barang tertentu seperti kuliner yang kini semakin menjamur.

“Mahasiswa mesti mengembangkan keilmuan yang diperolehnya di perguruan tinggi untuk menghasilkan produk jasa yang lebih dibutuhkan setelah Artificial Inteligence menjadi kebutuhan pasar,” kata Bambang Setiaji.

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Administrator surga

cara pinjol tanpa rekening
LPS bayarkan klaim nasabah BPR EDC Cash tahap I senilai Rp4,3 miliar
Seorang karyawan Bank Pembayar yaitu Bank Mandiri membantu nasabah dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) EDC Cash untuk mengurus simpanan depositonya setelah mendapatkan jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (01/03/2024). (Antara/ Muhammad Heriyanto)
Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membayarkan klaim penjaminan simpanan nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) EDC Cash tahap I senilai Rp4,3 miliar, dengan jumlah rekening sebanyak 278 rekening.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha BPR EDC Cash yang beralamat di Graha Ameera No. 3, Jl. Raya Kelapa Dua Islamic, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten.

“LPS langsung bergerak melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar. Tidak sampai seminggu setelah BPR EDC Cash ditutup, LPS telah selesai melakukan verifikasi nasabah dan langsung melaksanakan pembayaran klaim penjaminan tahap 1,” ujar Sekretaris Lembaga LPS Dimas Yuliharto di Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat.

Dimas menjelaskan, bagi para nasabah penyimpan yang telah ditetapkan statusnya sebagai simpanan layak bayar dan dijamin LPS, agar dapat mengajukan pembayaran simpanannya melalui Bank Pembayar yang ditunjuk oleh LPS yaitu Bank Mandiri yang berlokasi di Jalan Mawaddah Raya, Kabupaten Tangerang.

"Kepada para nasabah BPR EDC Cash yang belum masuk dalam pembayaran tahap I, agar tetap tenang, tidak perlu khawatir, serta menunggu pengumuman pembayaran klaim penjaminan simpanan tahap berikutnya," ujar Dimas.

Dimas menjelaskan, proses verifikasi akan diselesaikan LPS secara bertahap paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan usaha, namun, LPS optimistis dan menargetkan pembayaran dapat selesai seluruhnya kurang dari 90 hari kerja.

"Penting diketahui, bagi para nasabah yang simpanannya dinyatakan layak dibayar, agar dapat menyiapkan dokumen persyaratan yang diperlukan, yaitu identitas diri dan bukti kepemilikan simpanan semisal buku tabungan atau bilyet deposito," ujar Dimas.

Dimas menekankan bahwa LPS menghimbau agar nasabah BPR EDC Cash dan nasabah bank di seluruh Indonesia tidak perlu khawatir menabung di bank, karena LPS hadir untuk memberikan perlindungan dengan program penjaminan simpanan perbankan.

“Agar simpanan dijamin LPS, nasabah wajib memenuhi syarat 3T, yaitu Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan, serta Tidak melakukan pidana yang merugikan bank,” ujar Dimas.

Dalam kesempatan ini, nasabah BPR EDC Cash yaitu Mariati Tanuwidjaja (70) tampak bahagia setelah simpanannya yang berbentuk deposito telah dijamin dan dibayarkan oleh LPS di Bank Pembayar yaitu Bank Mandiri di Jalan Mawaddah Raya, Kabupaten Tangerang.

“Sebenarnya saya menunggu sudah lama banget, karena bank ini bermasalah sejak dua tahun lalu, sampai akhirnya LPS datang dan menjamin. Informasi yang disampaikan dan segala prosesnya juga cepat, saya terima kasih banget,” ujar Mariati.

Maryati memiliki 2 bilyet deposito dari hasil usahanya sebagai supplier makanan, dan dari keduanya itulah Maryati menggunakan bunga yang disetorkan kepadanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Adapun, kedua bilyet deposito tersebut simpanannya masing- masing senilai Rp400 juta dan Rp150 juta.

“Saya kan hidup dari deposito saya, dan sejak beberapa bulan lalu saya tidak dapat mengambil deposito saya. Sekali lagi terima kasih LPS, saya pun tidak akan ragu untuk menyimpan kembali dana saya di bank,” ujar Mariati.

Baca juga: BPR EDC Cash ditutup, LPS sebut pemegang saham terlibat tindak pidana

Baca juga: LPS dukung BPR "go public" sehingga pengelolaan semakin transparan

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024

pengolahan mayat

permainan slot game online
Colliers Indonesia selaku konsultan properti menyebut nasib dan harga properti di Jakarta bila ibu kota pindah ke IKN bergantung pada pasokan dan permintaan.
Colliers Indonesia selaku konsultan properti menyebut nasib dan harga properti di Jakarta bila ibu kota pindah ke IKN bergantung pada pasokan dan permintaan. ( CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia--

Colliers Indonesia selaku konsultan properti menyebut pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berpotensi mengubah harga propertidi Jakarta dan melahirkan peluang alih fungsi gedung kementerian/lembaga (K/L) menjadi hunian.

Head of Advisory Services Colliers Monica Koesnovagril mengatakan pihaknya memang masih belum memastikan apakah properti di Jakarta akan murah jika pusat pemerintahan bergeser ke IKN. Ia menegaskan semuanya masih tergantung dengan penawaran dan permintaan yang ada di Jakarta.

"Kalaupun itu terjadi (harga properti di Jakarta jadi murah atau makin mahal), enggak dalam jangka pendek. Dan kalau memang kita bicara Jakarta harganya (properti) bakal naik atau turun, itu memang supply dan demand yang ada di Jakarta. Jadi, pergerakan harganya boleh dibilang tidak tergantung pada IKN," jelas Monica dalam Media Briefing Kuartal IV 2023 secara virtual, Rabu (10/1).

Colliers juga membahas peluang menyulap gedung-gedung K/L di Jakarta untuk menjadi hunian warga. Monica mengatakan ada tiga faktor utama yang perlu ditimbangkan untuk mewujudkan ide ini.

Pertama, regulasi. Namun, menurutnya saat ini tata kota dari gedung-gedung kementerian yang ditinggalkan itu adalah untuk perkantoran.

Kedua,zoning atau pemetaan wilayah. Monica menyebut zoning dari bangunan kementerian/lembaga itu kantor pemerintahan, sehingga perlu dipikirkan ulang jika ingin diubah menjadi hunian.

Ketiga,teknis mengubahnya. Ia mengatakan ada banyak pertimbangan yang perlu dikaji matang-matang jika ingin menjadikan gedung tersebut sebagai hunian warga.

"Jadi, jawabannya memang enggak semudah itu kalau memang langsung di-convertjadi hunian," ungkapnya.

"Bahkan, kalau misalnya tetap mau (jadi) officepun juga ada pertimbangan-pertimbangan dari sisi regulasinya dan harus dihitung juga kebutuhan ruangnya seperti apa. Memang ada rencana-rencana seperti itu, tapi ini rasanya akan bertahap karena suplai di IKN-nya juga bertahap," imbuh Monica.

Monica juga menekankan perpindahan pejabat pemerintah ke IKN pun tak akan langsung dan membuat Jakarta kosong. Ia menyebut semuanya akan dilakukan bertahap.

Akan tetapi, ia tak menutup kemungkinan dengan opsi menyulap gedung tersebut menjadi hunian. Meski, lokasinya yang di tengah kota bakal menjadi pertimbangan khusus.

[Gambas:Video CNN]



(skt/agt)

Sang pangeran sedang bertani di langit

info situs slot gacor
Flip akhirnya mengakui telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.
Flip akhirnya mengakui telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia--

Flipakhirnya mengakui telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.

Co-founder sekaligus CEO Flip Rafi Putra Arriyan mengatakan gejolak ekonomi global yang tak menentu menjadi alasan perusahaannya perlu merampingkan organisasi.

"Hal tersebut (kondisi ekonomi global) memberikan dampak kepada hampir semua lini usaha, tidak terkecuali Flip. Demi menjamin keberlangsungan bisnis Flip, manajemen dengan berat hati melakukan reorganisasi internal," ucap Rafi dalam keterangan resmi perusahaan, dikutip Kamis (11/1).

Meski begitu, Flip menegaskan pihaknya memberikan kompensasi yang adil kepada para pekerja terdampak.

"Seluruh pihak yang terdampak diberikan kompensasi secara adil dan sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia," tegas Rafi.

"Karyawan terdampak juga tetap dapat menggunakan asuransi kesehatan, pemberian laptop kantor, serta memanfaatkan jaringan perusahaan untuk mempermudah akses mencari pekerjaan baru," tutupnya.

Sebelumnya, desas-desus PHK di perusahaan yang melayani keuangan digital ini mencuat di X. Ada salah seorang pengguna yang mengatakan terjadi silent layoff di perusahaan dengan inisial huruf depan 'F' dan belakang 'Lip'.

Unggahan itu tertanggal Selasa (9/1). Pengguna X itu menduga kabar PHK tersebut tertutup ingar bingar debat calon presiden ketiga yang dihelat tepat dua hari sebelumnya.

[Gambas:Video CNN]



(skt/agt)