Sistem negara adidaya dua dimensi

paito togel 8

Tak Hanya Ponsel, Polda Metro Jaya Akhirnya Sita Media Sosial Aiman Witjaksono******

???? Ade Safri menyatakan, pihaknya siap mempertanggungjawabkan terkait langkah Aiman melaporkan penyidik Polda Metro Jaya ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri pada Kamis (1/2/2024).

“Ya dipersilakan. Itu hak konstitusional Pak AW (Aiman Witjaksono) dan kami penyidik siap untuk mempertanggungjawabkan,” katanya.

Ade Safri menegaskan bahwa penyitaan telepon seluler (hp) milik Aiman Witjaksono adalah untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan.

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambilalih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya, benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan, ” katanya saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (27/1/2024).

???????Ade Safri juga menjelaskan untuk sementara ini status Aiman masih menjadi saksi dalam dugaan kasus penyebaran berita bohong atau hoaks terkait netralitas anggota Kepolisian dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah menyurati Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk meminta klarifikasi soal laporan pengaduan yang dilayangkan oleh Aiman Witjaksono.

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti mengatakan lembaganya telah menerima laporan pengaduan yang disampaikan Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud tersebut pada Selasa (30/1/2024).

??”Seperti pengaduan-pengaduan masyarakat yang dilaporkan ke Kompolnas, kami akan memproses pengaduan Saudara Aiman dengan cara mengirim surat klarifikasi ke Polda Metro Jaya,” katanya.

Permainan kiamat akan datang

coktogel

Inovasi Industri Mebel, Mahasiswa UNS Raih Medali Perak Presentasi Pimnas 2022******

“Kami senang sekali karena pekerjaan yang dimulai Februari hingga November diapresiasi dengan membawa medali perak ke UNS,” tutur Puthut Alfi dalam siaran pers yang diterima Solopos.com, Senin (12/12/2022).

Baca Juga: Mahasiswa UNS Bikin Mesin Purus Kayu Terintegrasi untuk Dorong Produksi Mebel

Meskipun mereka terkendala jarak karena sedang magang di kota yang berbeda, tetapi mereka berusaha bertemu setiap Sabtu atau Minggu di Kampus V UNS untuk latihan presentasi. Melalui inovasi dan berbagai persiapan yang dilakukan Phutut Alfi dan timnya, mereka berhasil menyisihkan berbagai rival dari berbagai perguruan tinggi.

Pimnas ke-35 Tahun 2022 diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada 30 November-4 Desember 2022.

“Kami mengidentifikasi bahwa satu proses produksi produk mebel memiliki kendala dari segi efektivitas dan efisiensi waktu produksi saat proses pembuatan purus kayu. Purus kayu merupakan salah satu bagian yang digunakan dalam suatu sambungan purus dan lubang. Sambungan purus dan lubang merupakan teknik menyambung kayu yang paling umum digunakan pada produk-produk mebel, konstruksi bangunan, dan perabot kayu lainnya,” tutur Puthut Alfi saat menerangkan inovasi yang berhasil mereka buat.

Baca Juga: Keren! Mahasiswa UNS Raih Juara I Creative Content Competition Tingkat Nasional

Mesin yang mereka buat berfungsi untuk meningkatkan efektivitas pemotongan sekali proses dengan mesin purus kayu yang terintegrasi. Mesin ini dapat meningkatkan efektivitas pemotongan, serta mempercepat proses pembuatan purus kayu. Dalam proses pembuatannya, mereka dibimbing oleh Dr. Danar Susilo Wijayanto.

Puthut Alfi berharap agar pencapaian medali perak kategori presentasi ini menjadi motivasi teman-teman mahasiswa dan UNS pada program PKM tahun depan.

“Kami yakin mahasiswa UNS memiliki potensi yang sama dengan mahasiswa UGM dan IPB. Tinggal bagaimana motivasi berprestasi yang harus disiapkan. UNS bisa, UNS juara!” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcomdan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Tags Mahasiswa UNS Uns UNS Solo Pimnas Industri Mebel Share

---

Prabowo-Gibran Siap Rangkul Anies-Ganjar Jika Menang di Pilpres 2024

Prabowo-Gibran Siap Rangkul Anies-Ganjar Jika Menang di Pilpres 2024Newswire ,  Chelin Indra Sushmita Jumat, 2 Februari 2024 - 19:11 WIB share SOLOPOS.COM - Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berikan sambutan dalam acara 'Suara Muda untuk Prabowo-Gibran, Menjemput Indonesia Maju' di Jakarta Convention Center (JCC), Sabtu (27/12024). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat

SOLO — Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, bersama pasangannya calon wakil presiden (cawapres), Gibran Rakabuming Raka, menyatakan, siap mengayomi dua rivalnya yakni pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md, jika kalah pada Pemilu 14 Februari 2024.

“Mereka yang tidak memilih saya, termasuk yang 01, 03, saya tetap akan mengayomi. Saya tetap akan membela,” ucap Prabowo, saat berkampanye di Gelanggang Olahraga (GOR) Sudiang, Kecamatan Biringkanaya Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (2/2/2024).

Promosi Pupuk Organik Cair dari Spirulina, Solusi saat Pupuk Langka

Dalam acara silaturahmi relawan dan deklarasi pemenangan di tempat itu juga, Prabowo menyampaikan terima kasih kepada rakyat di Sulawesi Selatan yang memberikan kekuatan sekaligus energi kepadanya sehingga jiwa mudanya kembali berkobar.

Ia pun percaya diri hampir semua survei menyebut Pilpres 2024 akan berlangsung satu putaran, sehingga seluruh tim, relawan dan pendukung tidak boleh lengah, tidak boleh sombong, tidak boleh besar kepala. Dia mengingatkan pelajaran nenek moyang tentang ilmu padi, semakin berisi semakin menunduk.

“Saudara-saudara sekalian, jangan pernah mau mengejek orang lain, jangan pernah mau menghina orang lain, apalagi menghardik, memfitnah jangan. Jangan mau diprovokasi,” kata dia sebagaimana dilansir Antara.

Ia menekankan, bangsa Indonesia memiliki masa gemilang di masa mendatang, sebab data dan indikatornya jelas menuju ke arah sana. Hanya saja, untuk mencapai masa gemilang itu syaratnya semua pemimpin bersatu.

“Saya katakan, masa depan kita gemilang. Semua data, semua indikator, semua fakta menuju ke situ. Semua pengamat, semua pakar dalam dan luar negeri mengatakan itu. Tapi, ada syaratnya, semua pemimpin harus bersatu, harus sejuk, harus arif,” paparnya.

“Kalian lebih suka pemimpinmu rukun atau cekcok? Mau pemimpin arif atau keras kepala? Rendah hati atau tukang marah terus? Saudara-saudara semua suku, semua kelompok etnis, semua ras, semua agama, semua bagian dari Indonesia yang saya jumpai, semua ingin persatuan, kerukunan,” lanjut dia.

Prabowo yang masih menjabat Menteri Pertahanan ini mengatakan, bila mana pasangan Prabowo-Gibran diberikan mandat oleh rakyat, maka mereka akan mengulurkan tangan, merangkul semua kekuatan demi keutuhan, persatuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

“Pak Jokowi sudah memberikan contoh. (Pada) 2019 beliau menang (Pilpres), tapi beliau ajak saya gabung, dan saya siap bergabung walau dikalahkan. Ini untuk berbakti, untuk rakyat Indonesia. Ingat debat Pilpres 2019, Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto tidak pernah saling menyakiti, saling mengejek, menghujat, apalagi memberikan nilai kecil,” katanya.

“Setelah saya masuk jadi tim Jokowi, saya saksi beliau bekerja luar biasa untuk rakyat. Semuanya tokoh-tokoh bekerja untuk rakyat Indonesia. Saya saksinya. Coba hitung berapa kilometer jalan, pelabuhan, bandara, waduk, semua dibangun oleh presiden Jokowi dan pemerintahnya,” sambung dia menjelaskan.

Jenderal itu terlalu mendominasi

pinjam kilat legal atau ilegal

Insinyur Indonesia Dituduh Curi Teknologi Jet KF******

Selain itu, dia menyatakan bahwa KBRI Seoul juga telah berkomunikasi langsung dengan insinyur Indonesia tersebut, dan memastikan bahwa yang bersangkutan saat ini tidak ditahan.

Menurut Iqbal, teknisi Indonesia telah terlibat dalam proyek bersama ini sejak 2016, dan sudah mengetahui prosedur kerja serta aturan yang berlaku dalam proyek tersebut.

Adapun dia menegaskan bahwa proyek KF-21 adalah proyek strategis bagi Indonesia maupun Korea Selatan.

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa kedua negara akan mengelola berbagai masalah yang muncul dalam kerjasama ini sebaik mungkin.

Sebagai informasi, insinyur Indonesia diselidiki atas kasus dugaan pencurian teknologi jet tempur buatan Korea Selatan (Korsel) KF-21 Boramae yang sedang dikembangkan oleh RI-Korsel.

Melansir Yonhap News Agency, Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA) kini mencurigai para insinyur yang dikirim ke Korea Aerospace Industries (KAI) menyimpan data pengembangan jet tempur KF-21 di USB.

“Investigasi bersama yang terdiri dari lembaga-lembaga terkait, termasuk Badan Intelijen Nasional, saat ini sedang dilakukan untuk menyelidiki dugaan pencurian teknologi yang dilakukan oleh WNI,” kata DAPA.

Sementara itu, dilaporkan bahwa penyelidikan itu akan terfokus pada data yang disimpan berisi teknologi strategis yang terkait dengan program pengembangan KF-21. Imbas kejadian itu, WNI kini dilarang meninggalkan Korea Selatan.

 

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Insinyur Dituding Curi Teknologi Jet KF-21, Kemenlu Angkat Bicara”

Agen Perjalanan Xuanjie

dana pratama legal atau ilegal

Pengamat: Mundurnya Mahfud Md Bentuk Tanggung Jawab Moral Politik******

Akan tetapi, apa pun alasannya, langkah Mahfud Md dinilai agak terlambat karena semestinya dilakukan sejak awal penetapannya sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Ahmad Atang menilai kritik Mahfud Md terhadap kekuasaan Presiden RI Joko Widodo dalam kapasitas sebagai cawapres justru tersandera oleh posisinya sebagai Menkopolhukam.

Oleh karena itu, dengan mundunya Mahfud dari jabatannya tidak memberikan nilai politik apa-apa bagi pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Bahkan, simpati publik cenderung dingin terhadap mundurnya Mahfud Md.

Dengan demikian, menurut dia, belum dapat dipastikan bahwa pengunduran diri ini dapat memberikan profit elektoral terhadap pasangan calon nomor urut 3 ini.

Sebelumnya Mahfud Md mengungkap alasannya mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) karena yang bersangkutan tidak ingin berseberangan dengan Presiden Joko Widodo, terutama selama dia masih tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju.

Menurut Mahfud, tidak patut seorang menteri yang menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin punya sikap yang berbeda dengan pucuk pimpinan tertingginya.

“Memang kami bicarakan, saya harus mundur, itu titik. Kenapa? Tidak mungkin saya against(menentang) kebijakan atau against calon yang didukung Pak Jokowi. Saya masih terus (menjabat) ‘kan enggak bagus,” kata Mahfud saat jumpa pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Jakarta, Kamis (1/2/2024), seperti dikabarkan Antara.

Buku Harian Kerakusan

bo slot pg soft gacor

Ketua KPU Langgar Etik, Status Cawapres Gibran Tidak Gugur******

Selain itu, dia menyatakan meski Hasyim tercatat sudah dua kali mendapatkan teguran peringatan keras, namun tidak akan ada pemecatan. Menurutnya, putusan DKPP tidak bersifat akumulatif.

“Kasusnya kan juga beda, perkaranya beda. Jadi tidak ada putusan yang akumulatif di DKPP dan perkaranya beda, yang dulu, yang ini soal pengaduan lain, yang ini pengaduan beda. Itu saja,” kata Heddy.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, menyatakan pemberian sanksi dari DKPP ditujukan ke individu penyelenggaraan pemilu. Oleh sebab itu, menurutnya, sanksi itu tidak mempengaruhi keputusan secara kelembagaan.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Status Cawapres Gibran Tidak Gugur Meskipun Ketua KPU Terbukti Langgar Etik” 

dunia fantasi yang hilang

voucher goride hari ini

Rumah Mewah SYL di Jaksel Disita KPK******

Sebelumnya, pada 13 Oktober 2023 KPK resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019—2024. Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023. SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan, Kasdi Subagyono (KS), dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta (MH), melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II. Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai US.000 hingga US.000.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).