petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

pinjol pencairan cepat

game bet slot 436Jutaan kata 457491Orang-orang telah membaca serialisasi

《pinjol pencairan cepat》

Infrastruktur RI Masih Kalah dari Tetangga Meski Sudah Digenjot Jokowi******

Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan pembangunan infrastruktur Indonesia masih paling lambat di kawasan ASEAN 5 meski sudah digenjot jor-joran oleh pemerintah.
Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan pembangunan infrastruktur Indonesia masih paling lambat di kawasan ASEAN 5 meski sudah digenjot jor-joran oleh pemerintah. llustrasi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan pembangunan infrastruktur Indonesia masih paling lambat di antara negara ASEAN 5 meski sudah digenjot jor-joran oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Padahal, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu sektor penting untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dalam negeri. ASEAN 5 terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura dan Filipina.

"Indonesia meskipun telah membangun banyak infrastruktur, infrastruktur indeks dan logistical indeks di Indonesia masih tertinggal dibanding negara-negara ASEAN 5 yang lebih maju," ujarnya dalam acara BRI Microfinance Outlook 2024, Kamis (7/3).

Selain itu, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) juga masih jadi fokus. Tak lupa anggaran pendidikan dan juga kesehatan yang akan menentukan kualitas masa depan bangsa.

"APBN juga dalam hal ini terus menjadi instrumen yang diandalkan dalam mengatasi masalah struktural, kualitas SDM dan juga tadi dalam modelnya pak Sunarso disebutkan menjadi salah satu koefisien yang paling signifikan dan menentukan performance growth. Oleh karena itu APBN terus bekerja keras membangun kualitas SDM di Indonesia, pendidikan, kesehatan dan jaring pengaman sosial," jelasnya.

Ia memaparkan belanja untuk meningkatkan kualitas SDM bahkan cukup tinggi dalam APBN tahun ini. Misalnya, anggaran pendidikan mencapai Rp665 triliun, kesehatan Rp187,5 triliun dan perlindungan sosial Rp496 triliun.

"Berbagai belanja untuk mendukung kondisi ekonomi, keamanan termasuk untuk infrastruktur dan ketahanan pangan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]



(ldy/sfr)

Airlangga Klaim Harga Makan Siangnya Tak Lebih dari Rp15 Ribu******

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim anggaran makan siangnya di bawah Rp15 ribu per porsi. Isinya; nasi, opor, bace, sambal dan kering kentang.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim anggaran makan siangnya di bawah Rp15 ribu per porsi. Isinya; nasi, opor, bace, sambal dan kering kentang. (CNN Indonesia/Lidya Kembaren).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim anggaran makan siangnya di bawah Rp15 ribu per porsi. Padahal, menunya sudah termasuk satu potong ayam.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, Jumat (8/3), menu makan siang Airlangga adalah nasi, ayam opor, tahu dan tempe bacem, kering kentang (kentang mustofa) serta sambal.

Menurutnya, program makan siang gratis di kantornya ini sudah berjalan setahun terakhir. Katanya, makan diberikan untuk seluruh pegawai Kemenko Perekonomian, mulai dari OB hingga dirinya.

Kendati, Ketua Umum Partai Golkar ini menekankan bahwa program makan siang di kantornya bukan yang diusung oleh Prabowo-Gibran. Sebab, sudah berjalan sejak lama.

"Cuma hari ini bukan (program) makan (siang) R15 ribu (Prabowo-Gibran)," jelasnya.

Sebelumnya, Airlangga telah melakukan simulasi program makan siang gratis di SMP 2 Curug, Kabupaten Tangerang. Namun, tak hanya berhenti di situ dan akan berlanjut di beberapa wilayah lainnya.

"Masih banyak simulasi lain. Jadi simulasi lain tentu kemarin kan simulasi di daerah perkotaan. Berikut simulasi di pedesaan. Berikut simulasi di pesisir. Nah dengan semakin banyak yang volunteer menyiapkan itu, opsi-opsi nya akan semakin terlihat. Nah dari situ baru pemerintah membuat kebijakan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]



(ldy/agt)

Satgas Sebut UU Cipta Kerja Dorong Peningkatan Investasi di Indonesia******

Pada 2023, Indonesia melampaui target investasi dengan pencapaian Rp1.418 triliun, menyusul penerbitan UU Cipta Kerja.
Rapat koordinasi perdana Satgas UU Cipta Kerja bertema Pelayanan Perizinan Berusaha dalam Kewenangan Pemerintah Daerah pada akhir Februari lalu di Jakarta. (Foto: Satgas UU Cipta Kerja)
Jakarta, CNN Indonesia--

Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja (Satgas UU Cipta Kerja) mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan tren investasi menyusul penerbitan UU Cipta Kerja. Pada 2023, Indonesia melampaui target investasi dengan pencapaian Rp1.418 triliun.

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Tina Talisa optimis, Indonesia akan dapat mencapai target investasi 2024 yang meningkat jadi Rp1,6 triliun.

"Dulu sebelum adanya UU Cipta Kerja, penerbitan NIB ini per hari hanya lima ribu, sekarang di tahun 2023-2024 penerbitan NIB mencapai sebelas ribu per hari. Ini sesuatu yang harus kita apresiasi," kata Tina dalam rapat koordinasi perdana bertema Pelayanan Perizinan Berusaha dalam Kewenangan Pemerintah Daerah pada akhir Februari lalu di Jakarta.

Namun, pada implementasi di lapangan, masih ada banyak masalah dan tumpang tindih peraturan. Tina kemudian mendorong para peserta rapat untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi.

Merespons hal tersebut, Perwakilan Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, Rohili, menyampaikan bahwa teknis sistem UI/UX pada situs kerap membingungkan pengguna dan kadang mengalami error.

Perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Yogyakarta, Nuri mengatakan bahwa banyak modus yang tak sesuai peraturan pada sektor verifikasi.

"Misalnya izin untuk usaha karaoke, ketika di cek ke lapangan, usaha tersebut ternyata berdampingan dengan sekolah atau tempat ibadah, ini secara izin sudah muncul tetapi pas di lapangan tidak sesuai, hal seperti ini yang membingungkan kami di daerah," katanya.

Sementara, perwakilan Dinas PUPR Jambi, Dian, menyarankan agar pengawasan terkait verifikasi perizinan menjadi poin utama yang segera diselesaikan, karena setiap daerah mengalami hal yang serupa. Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur, Arief, membenarkan pernyataan tersebut.

"Salah satu kasus yang terjadi di daerah kami, ada pelaku usaha yang mengaku sebagai usaha mikro kecil, tetapi dia menguasai ¾ wilayah pertambangan. Hal ini kan jadi kontradiktif dalam jenis usahanya," kata Arif.

Pada rapat itu, seluruh perwakilan daerah sepakat mendorong revisi PP 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha berdasarkan Tingkat Risiko Kegiatan Usaha.

"Koordinasi antara pusat dan daerah pun seharusnya tidak berhenti sampai di sini. Kami harap akan ada tindak lanjut atau pertemuan selanjutnya untuk membahas perbaikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat," ujar perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Sumatera Selatan, Yossy.

Pada sesi penutup rapat, Tina yang juga Staf Khusus Bidang Hubungan dengan Daerah Kementerian Investasi/BKPM menyebut, ada tiga hal yang akan diperbaiki oleh pemerintah pusat, yaitu regulasi, sistem serta tata kelola.

"Ke depannya akan ada sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga tidak ada komunikasi yang terputus dan secara sistem dapat terintegrasi dengan lebih baik," katanya.

Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, mengatakan bahwa penyelenggaraan rapat bertujuan untuk mendiskusikan berbagai masalah terkait pelayanan perizinan berusaha di berbagai daerah, sekaligus mencari upaya penyelesaiannya.

"Sehingga nantinya akan dilakukan perbaikan-perbaikan seperti revisi peraturan pemerintah demi mendapatkan regulasi terbaik dan implementasi di masyarakat semakin bagus," ujar Arif saat membuka rapat.

(rea/rir)

[Gambas:Video CNN]




bab terbaru:daftar slot tergacor hari ini

Perbarui waktu:2024-07-12

Daftar bab terbaru
superkaya88
akunjp
wd 89 slot
medali4d
slot indo terbaru
situs gacor terpercaya
bocoran slot gacor
rtp live slot gacor
pinjam uang di ovo paylater
Daftar isi semua bab
Bab 1 shopee s pinjam
Bab 2 cara pinjam uang kredivo
Bab 3 pascol4d
Bab 4 jelas138
Bab 5 pinjam rentenir
Bab 6 bandarxl
Bab 7 pola mahjong 1
Bab 8 promo pembayaran kredivo
Bab 9 gudang gacor situs slot
Bab 10 air 88 slot
Bab 11 cara bayar hutang di kredivo
Bab 12 tempat kredit hp online terpercaya
Bab 13 adlvslot
Bab 14 rtp omtogel
Bab 15 eubet
Bab 16 rtp semua situs slot
Bab 17 suga55
Bab 18 cara pinjam uang online di lazada
Bab 19 dewata88
Bab 20 situs slot yang paling bagus
Klik untuk melihattersembunyi di tengah1757bab
fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

Kamu Xuan Zhou Youwei

grahaspin
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim anggaran makan siangnya di bawah Rp15 ribu per porsi. Isinya; nasi, opor, bace, sambal dan kering kentang.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim anggaran makan siangnya di bawah Rp15 ribu per porsi. Isinya; nasi, opor, bace, sambal dan kering kentang. (CNN Indonesia/Lidya Kembaren).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim anggaran makan siangnya di bawah Rp15 ribu per porsi. Padahal, menunya sudah termasuk satu potong ayam.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, Jumat (8/3), menu makan siang Airlangga adalah nasi, ayam opor, tahu dan tempe bacem, kering kentang (kentang mustofa) serta sambal.

Menurutnya, program makan siang gratis di kantornya ini sudah berjalan setahun terakhir. Katanya, makan diberikan untuk seluruh pegawai Kemenko Perekonomian, mulai dari OB hingga dirinya.

Kendati, Ketua Umum Partai Golkar ini menekankan bahwa program makan siang di kantornya bukan yang diusung oleh Prabowo-Gibran. Sebab, sudah berjalan sejak lama.

"Cuma hari ini bukan (program) makan (siang) R15 ribu (Prabowo-Gibran)," jelasnya.

Sebelumnya, Airlangga telah melakukan simulasi program makan siang gratis di SMP 2 Curug, Kabupaten Tangerang. Namun, tak hanya berhenti di situ dan akan berlanjut di beberapa wilayah lainnya.

"Masih banyak simulasi lain. Jadi simulasi lain tentu kemarin kan simulasi di daerah perkotaan. Berikut simulasi di pedesaan. Berikut simulasi di pesisir. Nah dengan semakin banyak yang volunteer menyiapkan itu, opsi-opsi nya akan semakin terlihat. Nah dari situ baru pemerintah membuat kebijakan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]



(ldy/agt)

Sistem beruang paling kuat dalam sejarah

slot88 lucky login link alternatif
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan Stanford University dari Amerika Serikat mulai membangun kampus di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada Mei 2024.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan Stanford University dari Amerika Serikat mulai membangun kampus di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada Mei 2024. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia--

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan Stanford Universitydari Amerika Serikat mulai membangunkampusdi Ibu Kota Nusantara atau IKNpada Mei 2024.

"Kita juga bekerja sama dengan sekolah internasional ternama yakni Stanford University, mudah-mudahan nanti pada Mei mereka mulai membangun kampus," ujar Kepala OIKN Bambang Susantono dalam seminar daring yang dipantau di Jakarta, Jumat (8/3), seperti dikutip dari Antara.

Bambang menambahkan bahwa Stanford University mulai membangun kampus untuk riset terlebih dahulu di IKN.

Sementara itu Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Mohammed Ali Berawi mencatat selain Stanford terdapat 7-8 kampus internasional yang akan berinvestasi di IKN.

Mereka antara lain;  Universitas Leiden, Delft, Rotterdam dari Belanda. Namun belum jelas kapan mereka akan masuk ke IKN.

[Gambas:Video CNN]



(agt)

Angin adalah riak dedaunan

mega228
Menko Marves Luhut meminta pemerintahan selanjutnya untuk tidak mengganggu RUU P3DN.
Menko Marves Luhut meminta pemerintahan selanjutnya untuk tidak mengganggu RUU P3DN. (Foto: CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Pandjaitan mewanti-wanti pemerintahan selanjutnya untuk tidak mengganggu Rancangan Undang-Undang (RUU) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Menurutnya, RUU P3DN dapat melindungi Indonesia dari kasus korupsi.

"Rancangan Undang-Undang P3DN ini, maksud kita sebenarnya juga untuk melindungi ini. Jangan nanti pemerintahan yang akan datang ada oknum-oknum di sana yang pingin tidak terjadi ini," kata Luhut dalam acara Business Matching di Bali, Kamis (7/3).

"Karena orang suka kekacauan itu di mana dia bisa hidup di sana. Kita jangan. Kita harus bikin negeri kita yang tertib. Makanya Gov Tech itu, digitalisasi itu kunci," sambungnya.

Sebelumnya, Luhut mengklaim penggalangan P3DN melalui belanja pemerintah dalam e-katalog telah berhasil mengurangi operasi tangkap tangan (OTT) korupsi dalam negeri.

"E-katalog ini sudah jelas-jelas mengurangi korupsi di dalam negeri," ujar Luhut.

Dengan pembelian barang dan jasa melalui aplikasi, menurut Luhut, kasus OTT korupsi pun berkurang, lantaran oknum pejabat pemerintahan tak lagi bisa bermain.

"Kalau kita membangun sistem yang baik, kan tidak ada OTT lagi atau berkurang drastis OTT karena semua belanja ke mesin. Nah, mesinnya kan enggak bisa disogok," ujar dia.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)

Era Abadi: Penjaga

finmas legal atau ilegal
Menkop UKM Teten Masduki mengungkap dua alasan pemerintah belum juga mencabut izin TikTok meski masih melanggar aturan social commerce.
Menkop UKM Teten Masduki mengungkap dua alasan pemerintah belum juga mencabut izin TikTok meski masih melanggar aturan social commerce. (Foto: CNN Indonesia/ Adi Ibrahim)
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan sampai saat ini TikTok masih melanggar aturan perdagangan pemerintah terkait pemisahan media sosial dan e-commerce.

Adapun aturan perdagangan tertuang dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Di mana, setiap perusahaan harus memiliki perizinan berusaha dalam melakukan usaha di bidang digital.

Artinya, TikTok yang izinnya hanya untuk media sosial masih melanggar karena masih bertransaksi di TikTok Shop meski TikTok sudah mengakuisisi e-commerce Tokopedia.

Teten mengungkapkan ada kemungkinan izin usaha TikTop dicabut. Namun, pemerintah masih mempertimbangkan beberapa alasan belum merealisasikannya.

Pertama, karena kepentingan investasi. Sebab, UMKM dan pembeli yang ada di TikTok cukup besar.

"Tapi kan tentu kita inikan kepentingan investasi juga, jadi lebih baik mereka diajak supaya comply terhadap aturan kita. Mereka pasti butuh jualan di Indonesia, pasar kita 270 juta, mana ada yang sebesar ini, pasti mereka mau lah," kata dia.

"Cuma masalahnya kita berani tegas tidak? Kalau pemerintah tidak konsisten, ya kita tidak akan dihargai penegakan hukum kita," imbuhnya.

Kedua, terkait harga yang sudah diatur tidak boleh memukul UMKM. Ia melihat beberapa pedagang yang ada di TikTok Shop menjual produk lokal.

"Apalagi saya sudah menjajaki ada platform lain yang memproduksi barang sendiri, padahal kan white label nggak bisa jualan. Platform nggak boleh punya produk sendiri, kalau nggak algoritmanya akan mengarahkan ke produk dia, kan itu yang harus ditegaskan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

Dokter yang Dimanjakan Beracun

wede gacor
Kepala BKPM Bahlil mencopot pejabatnya yang diperiksa KPK dalam kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Maluku Utara.
Kepala BKPM Bahlil mencopot pejabatnya yang diperiksa KPK dalam kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Maluku Utara. (Foto: CNN Indonesia/Sakti Darma)
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Investasi/Kepala BKPMBahlil Lahadalia menonaktifkan Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi/BKPM Hasyim Daeng Barang.

Pencopotan ini terkait pemeriksaan Daeng sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia dimintai keterangan dalam kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Staf Khusus Menteri Investasi/Kepala BKPM Tina Talisa mengatakan proses pemeriksaan itu tidak ada hubungannya dengan Kementerian Investasi/BKPM. Sebab, terkait dengan jabatan Hasyim sebelumnya di Pemprov Maluku Utara.

"Sehingga perlu kami tegaskan sekali lagi proses yang berlangsung saat ini tidak ada kaitannya dengan Kementerian Investasi/BKPM," imbuhnya.

KPK mendalami pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Maluku Utara saat memeriksa saksi yang kini menjadi anak buah Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia.

Direktur Hilirisasi Bidang Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi/BKPM yang kini nonaktif, Hasyim Daeng Barang, diperiksa KPK pada Jumat (1/3) lalu.

Pemberian IUP tersebut diduga tanpa mekanisme dan perintah dari Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Gani Kasuba, saat ini sudah berstatus tersangka dan ditahan KPK.

"Yang bersangkutan hadir dan didalami kembali pengetahuannya antara lain kaitan dugaan adanya pemberian izin usaha bagi pihak swasta salah satunya di bidang pertambangan tanpa melalui mekanisme dan atas pesanan dari tersangka AGK selaku Gubernur Malut," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (5/3).

Hasyim merupakan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku Utara. Ini merupakan kali kedua Hasyim diperiksa sebagai saksi. Sebelumnya, pada Rabu (24/1), Hasyim diperiksa tim penyidik KPK dan didalami perihal pengurusan perizinan tambang dan tata ruang di Maluku Utara.

KPK memproses hukum tujuh orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Pemprov Maluku Utara.

Mereka ialah Abdul Gani Kasuba; Kadis Perumahan dan Permukiman Adnan Hasanudin; Kadis PUPR Daud Ismail; Kepala BPPBJ Ridwan Arsan; Ajudan Ramadhan Ibrahim; serta Stevi Thomas dan Kristian Wuisan (swasta).

Abdul Gani, Ramadhan Ibrahim dan Ridwan Arsan selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Adnan Hasanudin, Daud Ismail, Stevi Thomas dan Kristian Wuisan selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK menduga terdapat penerimaan uang Rp2,2 miliar terkait dengan pekerjaan proyek di lingkungan Pemprov Maluku Utara. Uang tersebut di antaranya digunakan untuk kepentingan pribadi Abdul Gani guna pembayaran menginap hotel dan dokter gigi.

Selain itu, KPK juga menemukan dugaan Abdul Gani menerima uang dari para ASN di Pemprov Maluku Utara untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan menduduki jabatan. Dugaan tersebut masih didalami dalam proses penyidikan.

[Gambas:Video CNN]

(pta/pta)

Percaya pada Kerajaan Allah

koinslot
Menko Marves Luhut mengejar anggaran sebesar Rp172 triliun yang berasal dari inefisiensi dalam tata kelola kelapa sawit.
Menko Marves Luhut mengejar anggaran sebesar Rp172 triliun yang berasal dari inefisiensi dalam tata kelola kelapa sawit. (Foto: Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Pandjaitanmengejar potensi dana Rp172 triliun berasal inefisiensi dalam tata kelola kelapasawit untuk ditarik masuk ke kas negara.

"Saya ingin menyampaikan bahwa efisiensi kita itu, kita bicara data dari Pak Ateh (Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP), itu kita banyak masih belum efisien di mana-mana," ujar Luhut dalam acara Business Matching 2024 di Bali, Kamis (7/3).

"Misalnya di kelapa sawit, masih ada inefisien di sana-sini yang kita masih bisa menarik Rp172 triliun potensi untuk ditarik di sana. Sekarang kita mau kejar itu," sambungnya.

"Untuk mengundang kementerian yang terlibat. Kenapa Anda membuat peraturan yang malah menghambat peraturan yang satu? Itu selalu kelemahan kita," tutur Luhut.

"Saya lapor Bapak Presiden (Jokowi), kemarin, misalnya, ada satu kementerian. Peraturan-peraturan dalam kementerian itu satu sama lain ada yang tumpang tindih sehingga tidak bisa jalan," tegasnya.

Ia berharap agar regulasi tersebut diharmonisasi supaya tidak ada aturan yang tumpang tindih dan tidak saling menghambat pembangunan khususnya di sektor kelapa awit.

Selain harmonisasi regulasi, sesuai arahan Jokowi, Luhut mengungkapkan data tata kelola sawit juga perlu diperbaiki sehingga menjadi lebih efisien. Ia meyakini ketidakefisienan itu juga terjadi di sejumlah instansi yang juga akan dilakukan perbaikan dan diaudit lebih lanjut oleh BPKP.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)